Kejadian kedua sewaktu Saksi akan melaksanakan sholat subuh diMasjid AlJihad yang saksi ketahui pukul 04.38 WITA, ternyata Saksimendapati beberapa batu yang tergeletak di atas lantai teras dimana padaawalnya kerusakan hanya pada bagian dinding sebelah kiri dan daun pintudepan kemudian bertambah dengan kerusakan pada bagian kaca dindingdepan yang berada di atas pintu depan bangunan Masjid dan dinding kacadepan sebelah kanan; Bahwa Masjid AlJinad adalah milik Persyarikatan Muhamadiyah dandipergunakan

Kejadian kedua sewaktu Saksiakan melaksanakan sholat subuh di Masjid AlJinad yang saksi ketahuipukul 04.38 WITA, ternyata Saksi mendapati beberapa batu yangtergeletak di atas lantai teras dimana pada awalnya kerusakan hanyapada bagian dinding sebelah kiri dan daun pintu depan kemudianbertambah dengan kerusakan pada bagian kaca dinding depan yangberada di atas pintu depan bangunan Masjid dan dinding kaca depansebelah kanan; Bahwa Masjid AlJihnad adalah milik Persyarikatan Muhamadiyah dandipergunakan

Kejadiankedua sewaktu Saksi akan melaksanakan sholat subuh di Masjid AlJihad yang saksi ketahui pukul 04.38 WITA, ternyata Saksi mendapatibeberapa batu yang tergeletak di atas lantai teras dimana pada awalnyakerusakan hanya pada bagian dinding sebelah kiri dan daun pintu depankemudian bertambah dengan kerusakan pada bagian kaca dindingdepan yang berada di atas pintu depan bangunan Masjid dan dindingkaca depan sebelah kanan; Bahwa Masjid AlJihad adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah dandipergunakan

Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah barangyang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat (vide: R.SOESILO);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandiperoleh fakta hukum bahwa barang yang dirusak adalah kaca dinding sebelahkiri dan daun pintu depan Masjid ALJIHAD MUHAMMADIYAH dan Masjid AlHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN PrnJihad tersebut adalah milik Persyarikatan Muhamadiyah

Kerugian dari Masjid AlJinad tersebut adalahsebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian barang yang dimaksud adalahberupa kaca dinding sebelah kiri dan daun pintu depan Masjid ALJIHADMUHAMMADIYAH milik Persyarikatan Muhammadiyah dan bukan milikTerdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Penggugat:
1.PIMPINAN PUSAT PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Diwakili Dr HAEDAR NASHIR.MsI Dan Dr H. AGUNG DANARTO.M.Ag
2.PIMPINAN CABANG AISYIYAH BALIKPAPAN Diwakili PUJI PURNAWATI.SH dan SUNARSIH
Tergugat:
1.RUDY VICTORINUS
2.JAL SION

Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah yang diwakili oleh DrHaedar Nashir, Msi dan Dr H. Agung Danarto, M. Ag yang bertindakdalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pimpinan PusatPersyarikatan Muhammadiyah, suatu Perkumpulan berbadan hukumberdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU88.AH.01.07 Tahun 2010 yang berkedudukan Jl.

mendapatkan pengakuan pertama kali dari Pemerintah HindiaBelanda sebagaimana ternyata dalam GOUVERNEMENT BESLUITNOMOR 81, tanggal 22 Agustus 1914, juncto GOUVERNEMENTBESLUIT NOMOR 40, tanggal 16 Agustus 1920 junctoGOUVERNEMENT BESLUIT NOMOR 36, tanggal 2 September1921;Bahwa besluitbesluit tersebut kemudian ditetapbkan dengan RECHTPERSOON LIGHT HEIT VAN VEREENINGINGINGEN (K.B.VAN 28MARET STB.70 64 ARS: 5A (INGEV STB. 33 80);Bahwa PELAWAN sebagai sebuah badan hukum yang berbentukperkumpulan dan/atau persyarikatan

Bahwa PELAWAN II berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PusatMuhammadiyah Nomor : 22/KEP/I.0/B/2009 tentang PERMOHONANAISYIYAH sebagai Ortom Khusus dengan kewenangan untukmengelola Amal Usaha di Bidang Pendidikan, Sosial, danKesehatan, maka kedudukan AISYIYAH dalam Struktur organisasiPimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah adalah OrganisasiOtonom dari segi kerumahtanggaan, namun dari segi kepemilikanterhadap segala bentuk kekayaan dan keuangan merupakan MilikPersyarikatan MUHAMMADIYAH;2.

Bahwa pada faktanya kedudukan hukum PELAWAN II berdasarkanAkte Pendirian Taman KanakKanak AISYIYAH BUSTANUL ATHFALIl Nomor O19/WII/PPA/D/TK/1993 tertanggal 17 Rajab 1414 Hbertepatan dengan tanggal 31 Desember 1993, jelas dan terangmenunjukkan bahwa PIMPINAN CABANG AISYIYAH BalikpapanSelatan (Sekarang Balikpapan Kota) adalah organisasi otonomHal 4 dari 43 Putusan Perdata Nomor. 101/Pdt.Bth/2018/PN Bpp.khusus Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah di tingkatKecamatan yang mengelola Taman KanakKanak

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf (b) UndangUndangNomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan PARAPELAWAN adalah suatu Badan Hukum yang berhak dan berwenanguntuk melakukan tindakantindakan perdata, karena pada asasnyaBadan Hukum PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH telah disahkansebagai subyek hukum karenanya dapat melakukan perbuatanhukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat mengajukan gugatandi Pengadilan Negeri.2.

Sukaesih yang terletak di Jalan UtamaRaya Nomor 15 RT.004/003, Jakarta Barat dan dibantah oleh Penggugatyang mengatakan tanah dan rumah tersebut adalah diperoleh denganmemanfaatkan fasilitas Loan Housing dari Bank Swansarindo yang sekarangmenjadi Bank Persyarikatan tapi bukti yang didalilkan Tergugat tidakdipertimbangkan oleh judex facti dan jelas ini adalah merupakan suatukekeliruan yang nyata;Bahwa apabila dalildalil dan bukti akta jual beli Nomor 01/Cengkareng/1997tanggal 6 Januari 1997 yang diajukan

(dua ratus tujuh puluh limameter persegi) adalah diperoleh dengan melunasi Loan Housing kepadaBank Persyarikatan oleh Hj.

perceraian dengan Termohon Kasasi yang tidak ada sama sekalitanggung jawab kepada 9 (sembilan) orang anak yang ditanggung TermohonKasasi dan setelahn Loan Housing pada 14 Juni 2004 yang manapengumuman lelang di umumkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Baratmelalui koran dan pemberitahuan langsung kepada Pemohon PeninjauanKembali (PK) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat tentang akandiadakannya lelang Eksekusi pada Senin tanggal 31 Mei 2004 di PengadilanNegeri (PN) Jakarta Barat tahun 2002 pada Bank Persyarikatan

KASWARI,Pekerjaan Sekretaris Badan Pembina Harian ( BPH) UniversitasMuhammadiyah Jember, Tempat tinggal di JI.Karimata No.49Jember, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIPimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah untuk dan atas nama PersyarikatanMuhammadiyah,Pekerjaan , Tempat tinggal di Jl.Cik Ditiro No.23 Yogyakarta,yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIIYang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANAN SUHADI, SH.

BANK SYARIAH BUKOPIN, (d/h PT.Bank Persyarikatan Indonesia)beralamat di Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. PURWOKO J. SOEMANTRI, SH.,M.Hum., 2. IWAN NATAPRIYANA, SH., 3. ETHON KOSASIH, SH.,4. DOREL ALMIR, SH., M.Kn., Advokat/Pengacara pada KantorAdvokat/Pengacara PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKANberkantor di Jl.

Bank Persyarikatan Indonesia/Tergugat V ; Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana telah diamanatkan dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, maka ketentuanpasal 117 KUH Perdata sudah tidak diberlakukan lagi karena sudah diganti denganUndangundang Hak Tanggungan ; Menimbang, bahwa dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi haktanggungan wajib hadir dihadapan PPAT, jika karena sesuatu hal tidak dapat

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-
2. Menetapkan Perubahan Nadhir Tanah Wakaf dengan Sertifikat Hak Wakaf Nomor 007 seluas 3335 M² berlokasi di Kedungringin RT 006/001 Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang semula Nadzir Perseorangan berubah menjadi Nadzir Badan Hukum atau Organisasi atau Persyarikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen;-
3. Menetapkan Peruntukan Tanah Wakaf sebagaimana dictum nomor 2 yang semula

untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) selanjutnya diperuntukannya untuk kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 5 Miri Kabupaten Sragen;-

Oleh karena itu tidaklah beralasandan ironis jika gugatan ditujukan kepada pribadi ; Bahwa kepemilikan aset Persyarikatan berada pada Pimpinan Pusat Muhammadiyahyang berkedudukan di Jogjakarta, oleh karena itu seharusnya Gugatan Penggugatditujukan kepada Persyarikatan Muhammaadiyah secara berjenjang, yakni PimpinanPusat Muhammadiyah yang berjumlah 13 orang, Pimpinan Wilayah MuhammadiyahNusa Tenggara Timur yang berjumlah 13 orang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah KotaKupang yang berjumlah 17 orang, Majelis

Bahwa terhadap point 5 gugatan Penggugat, Tergugat sangat keberatan oleh karenapersoalan pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala Sekolah dalam lingkupPersyarikatan Muhammadiyah telah diatur dalam mekanisme organisasi, oleh karena ituseluruh proses telah sesuai ketentuan Persyarikatan dengan demikian gugatan Penggugat pada point 5 patut ditolak ;5.

DAN REKAN berkantor diJalan Jati Nomor 1 Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung, selanjutnya disebutPEMBANDING dahulu Para PENGGUGAT 3222000000000005MELAWANPimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Cq. Pimpinan Daerah MuhammmadiyahKota Bandar Lampung, ber Kantor di Jalan H. Zainal Abidin Pagar AlamNomor 14 Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

milikPersyarikatan Muhammadiyah, dan bahkan Tergugat sebagai Nadzir telah berupayamelindungi tanah wakaf tersebut menjadi hak wakaf sesuai ketentuan yang berlaku,sebagaimana tertera didalam bukti T.1 ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal diatas, maka menurut Terbandingdahulu Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat menolak seluruh gugatanPembanding dahulu Para Penggugat tersebut, karena kekhawatiran dari Pembandingdahulu Para Penggugat akan berubahnya status tanah wakaf tersebut menjadi tanahhak milik Persyarikatan

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 3. SITI LESTARININGSIH, SH 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

PERSYARIKATAN MUHAMMADTYAH, suatu badan hukum berkedudukan di JalanCik Di Tiro No.23 Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan PusatMuhammadiyah (PP. MUHAMMADIYAH), sebagai .................. TERGUGAT II;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANAN SUHADI, SH.MH. dkk.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;Penjelasan : Bahwa penjelasan dan perincian tentang waktu menikahPenggugat dan Tergugat tersebut sangat penting untuk menentukan awalmula persyarikatan atau perkongsian harta bersama antara Penggugat danTergugat, sehingga nantinya dapat diketahui sejak kapan persyarikatan atauperkongsian harta bersama itu di mulai dan hartaharta apa saja yangdiperoleh sejak menikah sampai akhirnya bercerai;2.

peruntukan TanahWakaf yakni untuk kepentingan atau rumah ibadah milik warga atauummat Islam yang bersifat umum bukan milik organisasi atau kelompoktertentu.Bahwa sebagaimana yang tersebut diuraikan pada dalildalil syaratdiatas para Penggugat merasa keberatan karena para Penggugatberpandangan bahwa Tanah Wakaf tersebut diatas tidak pernahdiwakafkan kepada Pihak Tergugat.Bahwa para penggugat merasa keberatan dengan adanya pihakTergugat menganggap Masjid Al Ikhlas Gunung Sari sebagai AssetOrganisasi Persyarikatan

pengalihan hak lainnyamaka Masjid Al Ikhlas semakin tidak tersentuh pembangunannya lagimaka Masjid Al Ikhlas perlu renovasi dan peremajaan Masjid oleh karenaitu pimpinan daerah Muhammadiyah kota bontang harus bertanggungjawab atas permasalahan sengketa tanah wakaf dan Masjid Al IkhlasGunung Sari tersebut baik materiil ataupun inmateriil yaitu : Agar Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kelurahan Tanjung Laut KecamatanBontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Dicabut dariAsset/Kepemilikan Organisasi Persyarikatan

Muchtar dan H.Junaidmenyerahkan wakaf tanah dan Masjid Al Ikhlas Gunug Sari Bontangkepada pihak Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang.Menetapkan bahwa status wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontangdari pewakif H.Muchtar dan H.

Muchtar.Menetapkan Tergugat untuk mencabut kepemilikan Masjid Al IkhlasGunung Sari sebagai aset organisasi Persyarikatan MuhammadiyahBontang dan mengembalikan fungsi dan keperuntukannya kepada wargamasyarakat Islam seluasluasnya yang sesuai dengan amanat Pewakif.Menyatakan adanya unsur penipuan dari pihak Tergugat atas proposalpermohonan bantuan pembangunan Masjid Al Ikhlas gunung sari yangpada kop surat tertera Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas GunungSari, sama sekali tidak tercantum nama MUHAMMADIYAH

Mustamar tidak ada etikabaik atas realisasi laporan dari pernyataan pada saat rapat mediasitertanggal 12 januari 2016 yang mana di tanda tangani oleh PemimpinRapat Bapak Najmuddin Tamini, S.Ag sesuai dengan niat atau amanahdari pewakif Supaya mengembalikan dan mefungsikan Masjid Al Ikhlasuntuk seluruh ummat Islam yang seluasluasnya.Menetapkan bahwa tujuan Pewakif yang telah mewakafkan Masjid AlIkhlas Gunung Sari Bontang untuk Ummat Islam Seluasluasnya danbukan Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah

., akan melakukanperalihan hak obyek sengketa dari semula tercatat atas nama Pihak Il(YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KENDAL) menjadi atas nama Pihak (PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH) ;Pasal 5Bahwa apabila Pihak Il dan Pihak III tidak melaksanakan isi perjanjianperdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 di atas, makaperjanjian perdamaian ini menjadi batal.Pasal 6Perjanjian ini berlaku dalam waktu maksimal 1 (Satu) tahun semenjak putusanperkara Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Kdl dibacakan di Pengadilan

Bank Persyarikatan Indonesia, berkedudukandi Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Muhajir Sodruddin, SH., MH. Dkk,Advokat berkantor di Wisma Bungamas Lt. 3, Jl.Blora No. 3435, Menteng, Jakarta Pusat =;Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1216K/Pdt/2010Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraTerbanding ;melawan:PERTAMINA DANA VENTURA (disingkat PDV d.h. PT.PERTAMINA SAVING INVESTMENT), berkedudukan diJakarta, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11,Gambir, Jakarta, 10110 ;dan:1.

BANK PERSYARIKATAN INDONESIA (BPI) ,berkedudukan di Jakarta, Jalan Salemba RayaNo. 55, Jakarta Selatan ;5. BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,Jalan MH. Thamrin nomor 2, Jakarta Pusat6. MUHAMAT HATTA Notaris di Jakarta, berkantordi Jalan Cideng Timur nomor 60, JakartaPusat ;7.

Luar Biasa PDV"), makaPenggugat memberi tahu pihak pihak lain yang terkait dalamKesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005 mengenai keputusanhasilRUPS Luar Biasa PDV tentang sikap yang ditempuh Penggugatterhadap syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Bltanggal 4 Maret 2005 ;Bahwa dengan bahasa yang jelas dan runtun dalampemberitahuan itu telah dijelaskan kepada semua pihak yangturut serta dalam Kesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005,bahwa Penggugat bersedia ikut dalam upaya penyelamatan PT.Bank Persyarikatan

No. 1216K/Pdt/2010Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimanatercantum dalam Akta Nomor 33 Tahun 2005 a quo,yaitu menyerahkan seluruh deviden atau hasilpenjualan yang melekat pada kepemilikan atas8.137.000 (delapan juta seratus tiga puluh tujuhribu) saham Bank Persyarikatan Indonesia sebagaiupaya dari para Pemohon Kasasi untuk mengembalikanjumlah sebesar Rp 81.370.000.000,00 (delapan puluhsatu miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada TermohonKasasi ;Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, investasi yang seandainya benar berasaldari Pembanding sekarang Termohon Kasasi dimasukkankepada Turut Tergugat IV (Bank PersyarikatanIndonesia) dalam bentuk saham atas nama para PemohonKasasi, adalah sebagai pensyaratan yang ditentukanoleh Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan modalBank Persyarikatan Indonesia (vide bukti tertandaTT.II 2 s.d TT.II 6) ;4.2.

Tlm page 3of5Utara berbatasan dengan gunungSelatan berbatasan dengan lorongTimur berbatasan dengan Hasan PakayaBarat berbatasan dengan kebun Saurin Mile4.Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana diuraikanpoin 2 huruf b masih merupakan harta warisan belum dibagikepada para ahli waris.5.Bahwa bagian PENGGUGAT sudah diniatkan untukdiwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang akandituangkan pada Akta Ikrar Wakaf;6.Bahwa Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dilaksanakan karenaTERGUGAT TERGUGAT II, dan TERGUGAT

bersifat Kolektif dan Kolegial dari 9 (sembilan)orang PC Muhammadiyah Tegalsari Mandala Medan berdasarkan SK PDMuhammadiyah Kota Medan No : 13/KEP/111.0/D/2011 tanggal 04 Juli2011 yang kemudian diperbaharui dengan SK PD Muhammadiyah KotaMedan No.06/KEP/111.0/D/2012 tanggal 7 Mei 2012 ; Berdasarkan SK PD Muhammadiyah tersebut, oleh karenanya tidakmungkin pula saya pertanggungjawabkan secara pribadi walaupunsebagai Sekretaris PC Muhammadiyah Tegalsari Mandala Medan karenajabatan Sekretaris dalam Persyarikatan

Penggugat sendiri saja (matan ketua dan sekretaris PRMDenai), bukan merupakan keputusan dan kemauan mantan PRMDenai secara keseluruhan yang berjumlah 9 (sembilan) orangsesuai SK PC Muhammadiyah Tegalsari Mandala Medan No03/KEP/IV.O/B/2009 dan SK No : 01 6/KEP.IV.O/B/2011, untuk itu tidakbisa dibenarkan membawabawa organisasi Muhammadiyah ke ranahhukum / pengadilan, hanya karena lagi menjabat sebagai Ketua danSekretaris, karena keputusan dan kemauan Ketua dan Sekretaris tidak dikenal dan tidak ada dalam Persyarikatan

Muhammadiyah Kota Medan setelah itu ke PWMuhammadiyah Sumatera Utara dan seterusnya ke PP Muhammadiyahsesual dengan garis hirarki Persyarikatan Muhammadiyah ; Bahwa Penggugat menyatakan selaku Ketua dan Sekretaris PRMuhammaiyah Denai, karena, itu kami menyatakan tidak benar, akantetapi bila Penggugat menyatakan selaku mantan Ketua dan SekretarisPR Muhammadiyah Denai baru dapat kami terima, sebab SK No : 03/KEP/NV.O/B/2009 tanggal O08 Januri 2009 dan SK No : 016/KEP/NV.O/B/2011 tanggal 13 Juni 2011

Bahwa gugatan Penggugat error in persona, karena Penggugatmenggugat terbitnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan Cabang (PC)33Muhammadiyah yang mencabut SK PC Muhammadiyah No.03 dan04/KEP/IV.O/B/2009, di mana tindakan tersebut dilakukan dalamjabatannya mewakili persyarikatan Muhammadiyah, = sehinggaseharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Pimpinan PusatMuhammadiyah (yang boleh juga cq. Pimpinan Wilayah MuhammadiyahSU cq. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan cq.

Pembanding/Penggugat : Persyarikatan Muhammadiyah / Mashudi Diwakili Oleh : Muhammad Romzul Islam, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kelurahan Banjarsugihan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Walikota Surabaya

PT.BANK PERYARIKATAN INDONESIA, (BANK PERSYARIKATAN, yangberkedudukan di Jalan Salemba Raya No.55 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada PURWOKO SOEMANTRI, SH.

Bachtiar Soeriaatmadja, yang pada saat itu menjabat selaku CreditDepartemen Head Bank Persyarikatan Indonesia.Bahwa oleh karena usaha ini sangat menjanjikan, Penggugat merasa perlu danberencana untuk membuat atau menyewa tempat pengolahan ikan tuna sendiri.Namun untuk itu diperlukan dukungan finansial dari kreditur.Bahwa berbekal dukungan dan tawaran dari pihakpihak Tergugat I yang merupakanpengambil keputusan tersebut, maka Penggugat melakukan survey ke daerahdaerahsentra penangkapan ikan tuna,

No. 4851/Cinere tertanggal08091995, Gambar Situasi No.1914/1978, tertanggal 2581995, (diberi tanda buktiT.I5);Foto copy : Surat Kuasa Membebankan Hak Taggungan No.65 tertanggal 17 Juli2003 yang di tandatangani oleh Notaris/PPAT RUSNALDY,SH, (diberi tanda buktiT.I6);Foto copy : Akta Pemberian Hak Tanggungan No.99/2003 tertanggal 29 Juli2003, (diberi tanda bukti T.I7);Foto copy : Sertipikat Hak Tanggungan 1263/2003, tertanggal 13 Agustus 2003,(diberi tanda bukti T.I8);Foto copy : Surat dari Bank Persyarikatan

Nomor: 472/DirMkt/KPJKT/VIII/2006, tertanggal 11 Agustus 2006 ditujukan Kepada Jani.J.Panduwinata, perihalpenyelesaian Kewajiban, yang ditandatangani oleh Direktor Marketing Moch.Djanoko,(diberi tanda bukti T.I9);Foto copy : Surat dari Bank Persyarikatan Nomor: 123/RPKKP/SrtKlr/BPIXII/2006, tertanggal 27 Desember 2006 ditujukan Kepada Jani.J.Panduwinata, perihalSurat Peringatan (Terakhir), yang ditandatangani oleh Kadiv.RPK Rudy Rastiono,(diberi tanda bukti T.I9.a);Foto copy : Penetapan Nomor: 01

Akte Perjanjian Kredit Nomor : 63,tertanggal 17 Juli 2003 dihadapan Notaris Rusnaldi, SH, di Jakarta, dengan jaminanSertifikat Hak Guna Bangunan Nonor : 4851/Cinere (tanah tereksekusi), yang selanjutnyadituangkan dalam dalam Akte Pengakuan Hutang, sebesar Rp. 1.250.000.000, (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa pada awalnya, dengan cairnya pinjaman tersebut usahaPenggugat semakin lancar dan selalu dipantau oleh Tergugat I, yaitu Pejabat selaku CreditDepartemen Head Bank Persyarikatan

bermasalah/konflik dengan pihak internalmaupun eksternal Yayasan ;Rancangan Statuta;Rancangan Rencana Strategis ;Rancangan Kode Etik Sivitas Akademik ;Bahwa seluruh persyaratan butir a sampai dengan butir m, seharusnyadikirimkan melalui online daring paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB.Selain dokumen yang diunggah online di atas, pengusul wajib mengirimkandokumen hardcopy paling lambat tanggal 31 Maret 2015 stempel pos/ekspedisiyang terdiri atas :1) Akta Notaris Pendirian Yayasan/Perkumpulan/persyarikatan

Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT10.2) SK Pengesahan Yayasan/perkumpulan/persyarikatan dari Menkumham(dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan/Perkumpulan/persyarikatan ;3) Akta Notaris Perubahan Yayasan/Perkumpulan/persyarikatan (bila ada),disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahanYayasan/Perkumpulan/ persyarikatan jika Badan Penyelenggaramelakukan penyesuaian atau perubahan ;Bahwa di dalam situs http://silemkerma.dikti.go.id telah dimuat persyaratanuntuk

ZAHRIDIN BIN ZAMACHSYARI ALM
6.KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GARUT KOTA
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
3.CAMAT KECAMATAN GARUT KOTA
4.LURAH KELURAHAN REGOL
5.LURAH KELURAHAN KOTA KULON

Zamachsyari Alm, bertempat tinggal di Jalan GunungPayung Nomor 30 Rt.005 Rw.006 Kelurahan Ciwalen Kecamatan GarutKota Kabupaten Garut dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AjangNurjaman, SH, Dkk kesemuanya adalah Advokat yang tergabung padaMajelis Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut yangberalamat kantor di Jalan Pembangunan No. 155 Kelurahan JayawarasKecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15 Februari 2019, sebagai Tergugat VKetua Umum Pimpinan Pusat Persyarikatan

Persyarikatan Muhammadiyah
2.Aden Dahri
3.Lismana