:Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Pemerintan Kabupaten Purworejomelalui Dinas Perumahan Permukiman Rakyat dan Pertanahn mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo untukmendapatkan Sertifikat Hak Pakai atas Tanah bekas Sertifikat HGB Nomor 1,Sertifikat HGB Nomor 2 dan sebagian Tanah Sertifikat HGB Nomor 9, untukKeperluan Pengembangan Jaringan Terminal Tipe C, RencanaPembangunan Ruang Terbuka Hijau / Taman Kota dan Shelter;Bahwa kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 setelah selesaidilakukan pengecekan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3390/DesaPangkalan Kasai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juni 2000Nomor 08/2000 seluas 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi)18dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00001,terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Siberida,Desa/Kelurahan Pangkalan Kasai, terdaftar atas nama MURNIATI(Tergugat I), oleh Tergugat IV di Kantor Badan Pertanahn

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 4834 tanggal 06November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahn KotaBatam, diberi tanda T.T.I5 ;6. Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Juli 2016antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dikeluarkana oleh KhoironRasyid, SH, M.Kn, diberi tanda T.T.I6 ;7. Foto copy Akta Kuasa Menjual tanggal O03 Agustus 2016 dibuatdihadapan Notais Koiron Syahid, S.H M.Kn antara Penggugat danTergugat, diberi tanda T.T.I7 ;8.

Ukur dan Buku Tanah hak yang bersagkutan.Ayat (2) Dalam hal diatas suatu bidang tanah sudah terbitkan Sertipikatsecara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata benar menguasainya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkanSertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangSertipikat dan Kepala Kantor Pertanahn

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa tidak benar Pejabat Agraria/BPN menggunakan surat kuasa mutlakdalam proses Peralinan Hak terhadap 8 Sertipikat Hak Milik TersebutHalaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pat.G/2020/PN Ngakarena proses Peralihan Hak tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT Komang Sumahardika, SH

dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)(berupa alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataanyang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup) atausurat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwayang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimanadimaksud dalam pasal 24 ayat (2); dan2, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yangbersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuktanah yang terletak di daerah jauh dari kedudukan Kantor Pertanahn

, maka yang menerbitkan Surat Keputusan atasPermohonan Hak tersebut adalah Kantor Wilayah Badan PertanahnNasional Propinsi Jawa Tengah.Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahn NasionalPropinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan yang diberikankepada Alm. LIMAN SOEHARTO LINTANG KUSUMAWIDJAJA : Surat Keputusan tertanggal 31 Juli 2013 No.70/HGB/BPN.33/2013 Surat Keputusan tertanggal 31Juli 2013 No.70/HGB/BPN.33/2013Halaman 22.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahn Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan surat tanggal 18 Mei 2019, perihalPermohonan Pembatalan Peralihan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 870/DesaJimbaran, Surat Ukur No. 8368/1990, Luas 9540 m2 atas nama NyomanDeblug, Wayan Nesa Artana dan Ketut Tama Arimawan menjadi atas namaSusilawati dengan melampirkan Putusan Pengadilan

Bahwa proses awal permohonan Hak Guna Usaha tidak pada Tergugatll, melainkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasional ProvinsiRiau, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, dimana pada pasal 20 disebutkan Permohonan HakGuna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala KantorPertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan

Bahwa Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXX secara hukum ditariksebagai TURUT TERGUGAT karena yang bersangkutan adalah sebagaiHal 7 dari 62 halamanPutusan No.331/Pdt.G/2019/PA.Wngsuami dari TERGUGAT yang ikut andil dalam awal mula dan/atau prosesadanya semua Akta Hibah tersebut;Sedang, bapak XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. secara hukum ditariksebagai TURUT TERGUGAT II karena yang bersangkutan adalah sebagaiNotaris/PPAT yang membuat semua Akta Hibah tersebut;Sedangkan, Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahn NasionalKabupaten

Menghukum Tergugat Il sebagai Kepala Badan Pertanahn Nasional Kodya Depokuntuk Mencabut Sertifikat HGB No.23 a/n Tergugat seluas 1505 M2berdasarkan surat ukur No.108/1972 tanggal 6 Maret 1972 yang di terbitkanpada tanggal 13 Februari 1973 berdasarkan dari SK.189/HGB/DA/72 tanggal 5Agustus 1972 dan serta turunan Sertifikat HGB No.3357 a/n Tergugat V seluas1505 M2 berdasarkan Surat Ukur No.108/1972 tanggal 6 Maret 1972 yangditerbitkan pada tanggal 16 Januari 1995 bedasarkan SKNo.708/HGB/KWHPH/1994

Menghukum Tergugat Il sebagai Kepala Badan Pertanahn Nasional KodyaDepok untuk Mencabut dan atau Membatalkan Surat Keputusan (SK) No.189/HGB/DA/1972 tertanggal 5 Agustus 1972 dan berserta turunannya SuratKeputusan No.708/HGB/KWBPN/1994 tanggal 22 Nopember 1994;8.

melawanhukum menerbitkan obyek sengekata, sehingga merugikan Para Penggugat:wan nnn === === === === === === Bahwa dalil Para Penggugat diatas sangat berlebihan dimanaTergugat (Kantor Pertanahan Kota Baubau) ataupun Pemerintah Kelurahan Sulaatidak pernah menerima surat keberatan tersebut dimana Surat tersebut tidak adadalam buku regitrasi penerimaan surat Masuk pada tahun 2015 dan ParaPenggugat;won Bahwa justru surat keberatan/pengaduan yang diajukan olehLUTFI HASMAR, LA ALISA Dkk, kepada Badan Pertanahn

Walikotamadyaselaku Kepala Wilayah dan teknis administratif di bawah Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan setempat.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 dan 27 Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang OrganisasiHalaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor :13/G/2021/PTUN JPR.Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsidan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, menyebutkan:Pasal 26Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas danfungsi Badan Pertanahn

Ayat (2) dalam halatas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas namaorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikatdan Kepala Kantor Pertanahn yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan, mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertifikat

Kantor WilayahBadan Pertanahn Nasional Provinsi Jawa Barat Cq.

kantor Pertanahan KabupatenBekasi , kepala Seksi PMPP atas nama Piyantos Tosse, isinyaketiga sertifikat tersebut dititipkan oleh kepala desa kepadakepala Seksi PMPP untuk memproses pelepasan hak secarasukarela;Bahwa dalam pemahaman tentang hukum pertanahan tidakpernah ada istilah penyerahan hak secara sukarela, dan jika adapenyerahan hak artinya ada peralinan hak dari yangmenyerahkan kepada yang menerima, dalam surat tersebut tidakada pihak yang menerima penyerahan hak tersebut, dan pihakBadan Pertanahn

Kepala KantorPertanahan kotaPalembang tanggal 22September 2011(fotocopi sesuaidengan aslinya); 12.P13Perhitungan gantirugi tanah olehpanitia pengadaantanah kotamadyaTK.II Palembangtanggal 24121996(fotokopi darifotokopi); 14.p141 (satu) berkasfotokopi permohonanpengukuran kepadaKepala KantorPertanahan kotaPalembang untukpenerbitan SHM atasnama Yanto Ho(Penggugat) (fotokopidari fotokopi); 15: Fhoto copy suratINo.21/Ad/Y/VII/2011perihal permohonanpenjelasanpermohonanpengukuran kepadaKepala Kantor 36 Pertanahn

KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHN PROVINSI BANTEN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 5 Lontar Baru Serang;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;6. RODIATUN, beralamat di Kebaharan RT 002 RW 003 Desa/Kelurahan Lopang Kecamatan Seranbg Kota 5 Serang; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA cq.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHN PROVINSI BANTEN cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamatdi Jalan Letnan Jidun No. 5 Lontar Baru Serang;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGV semula TERGUGAT V;6. RODIATUN, beralamat di Kebaharan RT 002 RW 003 Desa/KelurahanLopang Kecamatan Seranbg Kota 5 Serang;Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca;.

menerbitkan bukti hakyang baru, jika demikian dimana dasar hukumnya sedangkan menurutPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuanpelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentangpendataran tanah pasal 131 ayat (3) huruf a, angka 1, 2, 3 huruf b, huruf c,Permen BPN tersebut dinyatakan:Pasal 131 ayat (3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut olehpemegangnya dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahn

aslinya);13 P :/Perhitungan ganti rugi tanah oleh panitia pengadaan tanah kotamadya TK.II Palembang13 jtanggal 24121996 (fotokopi dari fotokopi); 14 P :/1 (satu) berkas fotokopi permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan kota14 Palembang untuk penerbitan SHM atas nama Yanto Ho (Penggugat) (fotokopi darifotokopi); 15 P :Fhoto copy surat No.21/Ad/Y/VII/2011 perihal permohonan penjelasan permohonan Halaman 31 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUNPLG 15 pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahn