YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ( YPLP PGRI ) PROVINSI SUMATERA UTARA VS MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PGRI tidak dibenarkkan organisasiapapun memakai PGRI Persatua Guru Republik Indonesia. yangseharusnya Persatuan guru Republik Indonesia PGRI adalah BadanHukum yang resmi di Indonesia dan layak dilakukan perlindungan hukumuntuk itu.; serta Badan Hukum tersebut dibenarkan Membentuk anakLembaganya yaitu YPLPPGRI, dan telah beroperasi sejak tahun tersebutdiatas dengan memakai logo dan sebagai mana dalam ketentuan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangganya AD/ART PGRI .Dengan demikianTergugat II tidak

PGRIadalah PGRI, diberi tanda BuktiP. 9;Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor91/Org/PB/XIX/ 2008 tanggal 25 Maret 2008 tentangPenon Aktipan Pengurus PGRI Provinsi SumateraUtara masa bakti tahun 2003 2008 PimpinanH.

Yang membuktikan Pengurus IndukOrganisasi PGRI Provinsi Sumatera Utara priode 2003 2008 telah di Non Aktipbkan dengan demikian tidak dapatmelakukan tindakan apapun atas nama PGRI , diberiTANIGG, ~~=~== == nnn nnn nnn Bukti P. 10;12.

Sautan Nasution dan AbdulLatif, S.Pd yang mengatas namakan YPLP PGRI dansegala Laporaan atas nama YPLP PGRI dilaporkankepada Ketua YPLPPGRI SU an. Drs.H.HenriSiregar, M.Pd.

PGRI Sumatera Utara ; Bahwa saat Saksi Ketua YPLP PGRI Sumatera Utara, KetuaPengurus Daerah PGRI Sum.Utara dijabat oleh Drs.

Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah luas 132 m2 beserta sebuah bangunan rumah diatasnya, terletak di Komplek Perumahan Graha Indah PGRI Km 5,5 Blok AA No.12 RT.079, Kelurahan Batu Ampar (sekarang dimekarkan menjadi Kelurahan Graha Indah), Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No.2095 / Kel.

Batu Ampar Jo Gambar Situasi Nomor : 537/1997 tanggal 14-3-1997 atas nama ASPIAH, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dengan batas-batas :- Sebelah Utara berbatasan dengan BURHANUDDIN ;- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok AB Komplek Perum Graha Indah PGRI ;- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Darunnikmah ;- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok AA Komplek Perum Graha Indah PGRI ;adalah sah menurut Hukum ;7.

Batu Ampar Jo GambarSituasi Nomor : 537/1997 tanggal 1431997 atas nama ASPIAH, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Balikpapan, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatasan dengan BURHANUDDIN ;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok AB Komplek Perum Graha Indah PGRI ;Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Darunnikmah ;Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok AA Komplek Perum Graha Indah PGRI ;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2095 / Kel.Batu Ampar

Batu Ampar Jo Gambar SituasiNomor : 537/1997 tanggal 1431997 atas nama ASPIAH, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Balikpapan, dengan batasbatas :e Sebelah Utara berbatasan dengan BURHANUDDIN ;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok AB Komplek Perum Graha Indah PGRI ;e Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Darunnikmah ;e Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok AA Komplek Perum Graha Indah PGRI ;adalah sah menurut Hukum ;5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Graha Indah PGRI ;e Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Darunnikmah ;e Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok AA Komplek Perum.

BatuAmpar Jo Gambar Situasi Nomor : 537/1997 tanggal 1431997 atas nama ASPIAH, yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dengan batasbatas :e Sebelah Utara berbatasan dengan BURHANUDDIN ;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok AB Komplek Perum Graha Indah PGRI ;e Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Darunnikmah ;e Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok AA Komplek Perum Graha Indah PGRI ;adalah sah menurut Hukum ;7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.301.000

iuran ke PGRI karena faktor HISTORIS danpenggunaan nama PGRI saja.Bahwa tentang SK Pengurus PGRI Propinsi Jawa Timur no : 060/SR/Prov/XX/2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus PPLP PT PGRIBanyuwangi tidak memiliki arti apaapa bagi pengurus PPLP PT PGRI karenaberdasar AD/ART PPLP PT PGRI yang sudah disyahkan Menkumham tahun2010 bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.Bahwa saat rapat anggota PPLP PT PGRI Banyuwangi untuk menyusunkepengurusan PPLP PT PGRI Banyuwangi periode

Drs.Teguh Sumarno,MM (diberi tanda T27) ;Surat KEPUTUSAN PPLP PGRI PUSAT No.0279A/SK/PPLPPGRI/P/TX/2007tertanggal 18 September 2007 tentang Penggabungan IKIP PGRI Banyuwangi danSTIPERIK PGRI Banyuwangi menjadi Universitas PGRI Banyuwangi (diberi tandaT28) ;Surat KEPUTUSAN PPLP PGRI PUSAT No.0280A/SK/PPLPPGRI/P/TX/2007tertanggal 18 September 2007 tentang Pemberhentian Rektor IKIP PGRI Banyuwangidan Pengangkatan Unversitas PGRI Banyuwangi an. Drs.

tanda T32) ;Surat dari PGRI Jawa Timur No.014/Um/Prov/R/XXI/2014 tertanggal 8 Januari 2014yang ditujukan kepada Ketua Senat Universitas PGRI Banyuwangi Hal : PemilihanCalon Rektor (diberi tanda T33) ;Surat dari PPLP PT PGRI Banyuwangi No.227/PPLPPT PGRI/BWI/I/2014 tertanggal6 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pengurus PGRI Jawa Timur Hal : PencalonanRektor Universitas PGRI Banyuwangi Periode 20142018 (diberi tanda T34) ;Surat dari PPLP PT PGRI Banyuwangi No.228/PPLPPT PGRI/BWI/I/2014 tertanggal11

PGRI Banyuwangi masa bakti 2011 2016.Bahwa saksi pernah mendamaikan konflik antara Heru Ismadi dengan PihakRektorat UNIBA sebelum diberhentikan sebanyak dua kali, yang pertama dilakukandi Kantor PGRI Cabang Banyuwangi dengan ditemani Ketua Umum PB PGRI,LKBH PGRI, Rektorat UNIBA, Pengurus PGRI Jatim dan PPLPPT PGRIBanyuwangi yang pada intinya saksi mengajak Heru Ismadi untuk kembali lagikepada PGRI dan menjadi Ketua PPLPPT PGRI Banyuwangi, akan tetapi HeruIsmadi menolak.

Nomor : 999/ORG/PB/XXI/2013 mengikat semua PPLPPT PGRI seIndonesia dan itu harus dimasukkan dalam AD/ART PPLPPT PGRI se Indonesiakarena mereka adalah penyelenggara kampus yang merupakan asset dari PGRI.Bahwa Ketua PPLPPT PGRI Banyuwangi sudah sah secara hukum, karena sudahdiangkat oleh PGRI Jawa Timur dan dikukuhkan oleh BPLP PGRI PUSAT, jadiKetua PPLPPT PGRI Banyuwangi berhak melakukan perbuatan hukum baikkedalam maupun keluar, demi kepentingan PPLPPT PGRI Banyuwangi termasukmenghadap Notaris.Menimbang

Menetapkan barang bukti berupa:a. 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan YPLP PGRI NTT;b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro dari Bank NTT;c. 2 (dua) lembar slip setoran dari Bank Bukopin.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

MH.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua YayasanPembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan GuruRepublik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTTadalah Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh PengurusYPLP PGRI Pusat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT padatanggal 30 September 2010 oleh Pengurus PGRI Propinsi NTT dandikukuhkan oleh YPLP PGRI Pusat tanggal

oleh Ketua YPLP PGRI yakni saksi Dr.

YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI dan YPLP/PPLP PGRI pusat bagiperguruan tinggi PGRI;Pasal 47 ayat 5 lembaga pendidikan PGRI wajib memberikan laporantentang halhal yang khusus mengenai lembaganya:b.

YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI dengan tembusan kepadaYPLP/PPLP PGRI pusat bagi perguruan tinggi PGRI;Pasal 49 ayat 1 tindakan disiplin organisasi dikenakan kepada anggotapengurus YPLP/PPLP PGRI disemua jenjang dan pimpinanlembagapendidikan PGRI disemua jenis dan tingkatan, termasuk tenagakependidikan yang melanggar AD/ART YPLP/PPLP PGRI serta ketentuandan peraturan YPLP/PPLP PGRI yang berlaku;Pasal 49 ayat 2 tindakan disiplin berupa:a.

Uang kuliah digunakan :> 97% untuk pengelolaan pendidikan dan pengajaran;> 3 % untuk PG PGRI, YPLP/PPLP PGRI pusat, PGRI propinsi,YPLP/PPLP perguruan tinggi propinsi dengan rincian :> 0,5 % untuk PB PGRI;> 1% untuk YPLP/PPLP PGRI pusat;> 1,5 % untuk PGRI propinsi dan YPLP/PPLP perguruan tinggiPGRI propinsi.Sesuai dengan Pasal 40 ayat 3 ART Nomor : 358/Kep/PB/20/PGRI/2009tanggal 25 Agustus 2009 yang berbunyi penggunaan uang yang diterimadari sumber luar lembaga pendidikan PGRI (bantuan/subsidi, hibah

PRANG SUBAGIATI, BA
Tergugat:
PENGURUS YAYASAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PGRI YOGYAKARTA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

Singkawang Barat;Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2006, STKIP PGRI Pontianak telah berkirim surat kepada STKIP PGRI Pontianak diSingkawang, yang pada intinya STKIP PGRI Pontianak telah memutuskan dan menetapkan untuk menghentikan Penerimaan CalonMahasiswa Baru STKIP PGRI Pontianak di Singkawang mulai tahun akademik 2006/2007.

Pada tanggal 29 Agustus1981, Ketua STKIP PGRI Pontianak mengajukan permohonanPendirian STKIP PGRI Cabang Singkawang berdasarkan SuratKetua STKIP PGRI Pontianak No. 068/STKIP PGRI/IX/1981,perihal permohonan pendirian STKIP PGRI CabangSingkawang.

Kep/03/STKIP PGRI/VI/89, tentangPembentukan Panitia Penerimaan MahasiswaBaru STKIP PGRI Singkawang TahunAkademik 1989/1990, Yang ditanda tanganiDrs. Salekan Marli, membuktikan bahwaSTKIP PGRI Singkawang telah berhakmenerima mahasiswa dan melakukanperkuliahan;Surat Keputusan No. 01/STKIP PGRI/1990,Ketua STKIP PGRI Tentang PenetapanTenaga Pengajar STKIP PGRI SingkawangUntuk Tahun Akademik 1989/1990, yangditandatangani Drs.

Sabirin Kawai, sebagai bukti bahwaSTKIP PGRI Singkawang menetapkan sendiridosen tenaga pengajar;Kelender Akademik Semester Ganjil tahun1990/1991;Rencana Induk Pengembangan STKIP PGRISingkawang 19861991, sebagai buktibahwa STKIP PGRI Singkawanglah yangmengembangkan STKIP PGRI Singkawang;Kurikulum STKIP PGRI Singkawang, Strata1 (SI) ;Surat Keputusan STKIP PGRI SingkawangNo. 21/STKIP PGRI/IV/86, TentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekolah TinggiKeguruan dan I/Ilmu Pendidikan (STKIPPGRI) Singkawang, yang

1981 STKIP PGRI Singkawang yangdiresmikan oleh Bapak Prof.

UKK Tahun 2011 ; 2) 1(satu) bundel laporan BOMM dan UKK tahun 2011 ; 3) 1(satu) bundel fotocopy panduan pelaksanaan BOMM dan UKK dari Direktorat Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011 ; 4) 1(satu) bundel fotocopy panduan pengelolaan penyelenggaraan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) dan uji kompetensi SMK Tahun 2011 ; 5) 1(satu) bundel fotocopy pelaporan pengelolaan subsidi BOMM dan UKK dari Diknas Jawa Timur Tahun 2011 ; 6) 1(satu) bundel laporan belanja rekanan SMK PGRI

3 Malang Tahun 2011 ; 7) 1(satu) bundel jurnal keuangan SMK PGRI 3 Malang tahun 2011 ; 8) 1(satu) bendel proposal rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) dan Uji Kompetensi (UKK) SMK Tahun 2012 ; 9) 1(satu) bendel laporan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) dan Uji kompetensi (UKK) SMK Tahun 2012 ; 10) 1(satu) bundel fotocopy Panduan Sistematika Proposal R-BOS SM dan UKK SMK Tahun 2012 ; 11) 1(satu) bundel fotocopy Panduan Pengelolaan Penyelenggaraan Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Uji Kompetensi SMK Tahun 2012 ; 12) 1(satu) bundel Laporan Belanja Rekanan SMK PGRI 3 Malang Tahun 2012 ; 13) 1(satu) bundel jurnal keuangan SMK PGRI 3 Malang tahun 2012 ; 14) 1(satu) bundel fotocopy instruksi beskinur, pedoman penetapan pendiri dan surat keputusan ; 15) 1(satu) bundel rekening koran BNI Giro a.n Drs.

Beskinur no rek : 0053091430 bulan januari sampai dengan bulan desember 2011 ; 16) 1(satu) buah buku tabungan Bank Jatim a.n SMK PGRI 3 Malang No Rek : 0042779938 identitas KTP 3573052709580002 ; 17) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang pengesahan AD dan ART ; 18) 1(satu) bundel fotocopy pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah PGRI di Jatim ; 19) 1(satu) bundel fotocopy Pengelolaan Keuangan di lingkungan PPLP Dasmen PGRI

Jatim ; 20) 1(satu) keping CD rekaman RUPS PT Yopa Mitra Pergani ; 21) Rekening Koran nomor 0042779938 a.n SMK PGRI 3 Malang ; 22) SaLinan buku tabungan bank jatim rekening nomor 0042779938 a.n SMK PGRI 3 Malang periode bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2012 ; 23) Slip bukti penarikan tanggal 16 september 2011 senilai Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ; 24) Slip bukti penarikan tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp 371.970.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu

pada tahun2011 dan tahun 2012, bertempat di SMK PGRI 3 Malang, JI.

Buku tabungan danrekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang masihmenggunakan identitas Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malangyang lama, tidak dibaliknama dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Sdr.Santur Hidayat, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang yang baru,sehingga pencairan dana bantuan hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011, dana BOMM dan UKK tahun 2011dicairkan ke rekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI

, 2004 s/d 2008Terdakwa diangkat oleh YPLP PGRI menjadi Kepala SekolahSMK PGRI 3 Malang ; berdasarkan Surat Keputusan YayasanPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar danMenengah (PPLP) PGRI Provinsi Jawa Timur nomor 111/C.1/SMK/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, Terdakwa diangkat selakuKepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang periode tahun 2004 sampai2008Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan PerkumpulanPembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (PPLP)PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor : 170/C.1/PPLPPGRI

3 Malang berdiri dengan nama STM PGRI 2dan yang mengajukan ijin waktu itu Agustono ;e Bahwa pada tahun 1991, tahun 2000 s/d 2004, 2004 s/d 2008 Terdakwadiangkat oleh YPLP PGRI menjadi Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang ;berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Dasar dan Menengah (PPLP) PGRI Provinsi Jawa Timur nomor111/C.1/SMK/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, Terdakwa diangkat selakuKepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang periode tahun 2004 sampai 2008 ;e Bahwa berdasarkan

Beskinurno rek : 0053091430 bulan januari sampai dengan bulan desember 2011 ;1617181920212223242026l(satu) buah buku tabungan Bank Jatim an SMK PGRI 3 MalangNo Rek : 0042779938 identitas KTP 3573052709580002 ;1(satu) bundel fotocopy Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang pengesahan AD dan ART ;l(satu) bundel fotocopy pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan diLingkungan Sekolah PGRI di Jatim ;l(satu) bundel fotocopy Pengelolaan Keuangan di lingkungan PPLPDasmen PGRI Prov

dengan PGRI, akan tetapi dalampengelolaan perkumpulan, Pengurus PPLPPT PGRI Banyuwangimempunyai hak otonom tanpa campur tangan dari Pengurus PGRI(baik Pengurus Besar PGRI di Jakarta, Pengurus PGRI ProvinsiJawa Timur maupun Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwang)),termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus.Bahwa kewenangan tertinggi dalam PPLPPT PGRI Banyuwangisebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perkumpulan a quo,adalah "Rapat Anggota.Bahwa Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur secara

Penyelesaian Masalah PPLP PT PGRI Banyuwangidiserahkan kepada Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur,BPLP PGRI dan PB PGRI, oleh karena itu kami segenapHalaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw1.4.anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi PAW periode 20182021 (Para Penggugat)memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Drs. ICHWANSUMADI MM, (Tergugat I), seiaku Ketua PGRI Provinsi JawaTimur.2.

danPengawas PPLP PT PGRI Banyuwangi PenggantiAntar Waktu Masa Bakti 20182021 dan Surat PengangkatanPengurus dan Pengawas PPLP PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti2019 2024.

Bahwa yang mengangkat dan memberhentikanadalah Ketua PPLP PT Banyuwangi PGRI propinsi Jawa Timur kemudiandikukuhkan oleh BPLP PGRI pusat.

PGRI dan PB PGRI dengan memberikan kuasasepenuhnya kepada Drs.

besar PGRI No. 999/PB/XXI1/2013,Tentang badan pembina lembaga pendidikan PGRI Pasal 58 ; Keputusan kongres XXI PGRI No.

menggunakan nama PGRI, maka semua lembagapendidikan yang menggunakan nama PGRI, harus bernaung dibawahYPLP PGRI Pusat.

Bahwa, Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi PGRI Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) adalah pembinauniversitas PGRI NTT yang berhak serta berwenang mengangkat sertamemberhentikan Rektor Universitas PGRI NTT sesuai pasal 24 (1c)Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan /perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP/PPLP) PGRI hasilMusyawarah Kerja Nasional VII (Mukernas VII) PGRI tahun 2009.

AD/ART yang berlaku dan juga tidakmenghiraukan kedua surat YPLP/PPLP PGRI PUSAT, Nomor143/YPLP/PPLP PGRI/P/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013 dan Nomor :146/YPLP/PPLP PGRI/P/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tersebut.

,MH. sebagaiRektor Universitas PGRI NTT, bukan kepada Penggugat sebagaiKetua YPLP PT PGRI NTT.

3 Malang, Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan menyatakan SMK PGRI 3Malang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuantersebut, maka dana bantuan BOMMUKK tahun 2011 pada tanggal18 Agustus 2011 dan dana RBOSSM dan UKK tahun 2012 pada tanggal30 Mei 2012 dicairkan kepada SMK PGRI 3 Malang secara transfer kerekening Bank Jatim nomor 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang,dengan rincian sebagai berikut : Dana BOMM dan UKK tahun 2011 dicairkan sebesarRp 183.200.000

Buku tabungan dan rekening Bank Jatim nomor0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang masih menggunakanidentitas Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang yanglama, tidak dibaliknama dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepadaSdr.

Pasal 42 ayat 1 Keputusan Pengurus Besar PGRI nomor :358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Yayasan/PPLP PGRI hasil penyempurnaan mukernasVil yang meyatakan uang yang diterima oleh satuan pendidikan PGRIdari siswa dan mahasiswa serta sumber lain yang ditetapkan dalamanggaran pendapatan dan belanja dan telah disahkan,pengelolaannya menjadi tanggung jawab satuan PGRI ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara sebesar Rp.

Beskinur norek : 0053091430 bulan januari sampai dengan bulan desember16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim a.n SMK PGRI 3Malang No Rek : 0042779938 identitas KTP 3573052709580002 ;17. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengurus Besar PGRINomor : 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang pengesahan AD dan18. 1 (satu) bundel fotocopy pedoman Pengelolaan TenagaKependidikan di Lingkungan Sekolah PGRI di Jatim ;19. 1 (satu) bundel fotocopy Pengelolaan Keuangan di lingkunganPPLP Dasmen PGRI Prov.

Keuangan di lingkunganPPLP Dasmen PGRI Prov.

posita1 di atas, yang menyatakan: bahwaberdasarkan Surat Keputusan Pengurus YPLP Pusat PGRI No. 344/Kep/YPLP/P/PGRI, tanggal 15 Oktober 2015, masakepengurusan Drs.

Sulaiman Radja, SH., MHsehingga dilarang dan tidak boleh =melakukankegiatan apapunmengatasnamakan YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT.

para Penggugat adalah kurang pihak (plurum litis consortium)karena : e Tergugat adalah merupakan Rektor Universitas PGRI NTT yang diangkatberdasarkan rapat Senat Universitas PGRI NTT setelah diusulkan olehKetua YPLP PT PGRI NTT Semuel Hanig, SH, MH.

Sulaiman Radja, SH, MH seharusnya tidak lagi melakukan kegiatanakademik termasuk melakukan perekrutan mahasiswa dengan dalil danalasan apapun mengatas namakan YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT ;10.Bahwa Tergugat adalah sah sebagai Rektor PGRI NTT berdasarkan SuratYPLP PGRI Pusat Nomor : 361/Kep/YPLP/P/PGRIV/2015 tanggal 15 Oktober2015 tentang pemberhentian Sdr.

dipilin melalui RapatSenat atas usulan dari YPLP PGRI Pusat dan YPLP PGRI NTT;Bahwa setelah Samuel Haning, Rektor yang menjabat adalah David Selan yangdilakukan melalui prosedur Rapat Senat atas Usulan dari YPLP PGRI Pusat dan YPLP PGRI NTT ;Bahwa setahu saksi Antonius Kato tidak pernah menjabat sebagai Rektor PGRI ;Bahwa setahu saksi sesuai aturan organisasi YPLP PGRI NTT, Semuel haningdiangkat dan dilantik Ketua Yayasan oleh YPLP PGRI Pusat dan Pengurus besarPGRI Pusat ; Bahwa setahu saksi seorang

Menyatakan sah dan mengikat pemecatan oleh PGRIProvinsi Jawa Timur tanggal 17 Januari 2018 terhadapTergugat , Tergugat Ill, Tergugat VI, Turut Tergugat danTurut Tergugat Il sebagai anggota PGRI Jawa Timur danmenyatakan sah Surat Peringatan Keras PGRI Jawa Timurtanggal 17 Januari 2018 terhadap Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakanterkait PPLPPT PGRI Malang;9.

Menyatakan sah dan mengikat pemecatan oleh PGRIProvinsi Jawa Timur tanggal 17 Januari 2018 terhadapTergugat , Tergugat Ill, Tergugat VI, Turut Tergugat danTurut Tergugat II sebagai anggota PGRI Jawa Timur danmenyatakan sah Surat Peringatan Keras PGRI Jawa Timurtanggal 17 Januari 2018 terhadap Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakanterkait PPLPPT PGRI Malang;g.

Menyatakan sah dan mengikat pemberhentian Tergugat sebagaiWakil Ketua PPLPPT PGRI Malang periode 20132018 sebagaimanaSurat Keputusan PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor011/SK/Prov/XX/2017 tanggal 6 Juli 2017:8.

Nomor 2421 K/Pdt/2020nama anggota PGRI Jawa Timur dan tindakan atau perbuatan TurutTergugat III, Turut Tergugat IV terkait PPLPPT PGRI Malang tidak sahdan batal demi hukum:;10.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat(3) Anggaran Dasar PPLPPT PGRI Malang, tidak sah sebagai anggotaperkumpulan berikut badan pengurus PPLPPT PGRI Malang dansemua perbuatan hukum dengan mengatasnamakan anggotaPerkumpulan maupun Badan Pengurus PPLPPT PGRI Malang tidaksah dan batal demi hukum;11.