O9/PHIJSK/PPHI/ IV/2008 tanggal 23 April 2008 (bukti P8), yang amar anjurannya :1) Agar pengusaha PT. Lekom Maras membayar sisa kontrak terhitung dariHal. 3 dari 17 hal. Put. No. 064 PK/PDT.SUS/2010tanggal 18 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008secara tunai kepada pekerja Sdr. Budi Utomo sebesar Rp. 226.800.000,(dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);2) Agar pekerja Sdr.

menjadi dokter di rumah sakit Pengugat dan bekerjasebagai dokter di klinik Perusahaan Gas Negara sebagai Dokter RMOatas nama perwakilan dokterPEN QUO Al ;~~ nnn nneBahwa Pengugat telah memiliki Peraturan Perusahaan (Induk), periode20132015, yang telah dicatatkan di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi, Direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan Keputusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,No.Kep.1050/PHIJSK

Atas surat tersebut Penggugat mendapat Tembusan SuratNomor B63/PHIJSK/ PPPHI/IM/2013 tertanggal 13 Maret 2013 yangisinya memerintahkan Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan untukmengambil langkah penanganan sesuai peraturan perundangan yangberlaku;Bahwa atas Tembusan Surat Nomor B63/PHIJSK/PPPHI/III/2013tertanggal 13 Maret 2013 Penggugat membuat Surat Permohonan Nomor038/MPA/ PermPenc/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 ke DinasTenagakerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang isinya PermohonanPencatatan

Bahwa Mediator Industrial Nomor567/476/PHIJSK.11/04/2018 tertanggal O06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanterhadap surat Hubunganjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan pihak Pengusahasampai

Mahakam Sawit Plantations Group (MSPG)karena 10 bulan Perusahaan Tidak Membayar Upah Karyawan;Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrP20 : Fotocopy sesuai dengan asli Anjuran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : 567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal 06April 2018;P21 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah PenyelesaianPerselisihan Tertanggal 18 April 2018;P22 : Fotocopy dari fotocopy Peta HGU PT.

Bahwa Hubungan567/476/PHIJSK.11/04/2018 tertanggal 06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanterhadap surat Mediator Industrial Nomorjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan pihak Pengusahasampai

Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yangdikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut diatas "terbukti" melanggarUndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuaipernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.10/PHIJSK/PPPHI/1/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan:6.1.

Pdt.SusPHI/201526.2/.mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi danjabatan semula dengan tetap wajiob membayar upah beserta hakhaklainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara iniberkekuatan hukum tetap;Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT BankInternasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember2013 melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003sesuai pernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan NomorB.10/PHIJSK

Menolak PHK yang dilakukan karena alasan efisiensi karena hal itubaru dapat dilakukan apabila PT Bank Internasional Indonesia KCDiponegoro Medan tutup permanen;Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT BankInternasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember2013 dimana surat tersebut di atas terbukti melanggar UndangUndangKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang kembali diperkuat denganpernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan NomorB.494/PHIJSK/VII/2014

/Buruh sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Judex Facti telah nyatanyata mengabaikan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, sehingga demi hukumdan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada Judex Jurismembatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh Judex Facti;Bahwa Judex Facti telah nyatanyata mengabaikan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, Surat Pernyataan dariKemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.10/PHIJSK

Pelabuhan Indonesia tersebut sesuai dengan pangkat dan kelas jabatanmasingmasing telah menjalankan kewajiban sesuai dengan anggarandasar dan anggaran rumah tangga serta berdasarkan Perjanjian KerjaBersama (PKB) yang tertuang dalam PKB Tahun 2005 maupunPerjanjian Kerja Bersama yang tertuang dalam PKB 2009 tanggal 7September 2009 sampai dengan tahun 2010) dan telah mendapatkanpengesahan serta keputusan dari Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.127/PHIJSK

/PKKAD/2009 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersamaantara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dengan DPP Serikat PekerjaPelabuhan Indonesia ;Bahwa dengan adanya pengesahan/keputusan yang diterbitkan olehDirektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Nomor Kep.127/PHIJSK/PKKAD/2009 tersebut, berartisecara juridis Perjanjian Kerja Bersama 2009 tersebut adalah sah danmengikat kepada seluruh Pegawai/Karyawan yang ada di PT (Persero)Pelabuhan Indonesia ;Bahwa untuk memperkuat

kontraknya tanggal 29 Januari 2016;Bahwa karena pemutusan hubungan kerja dan penawaran kompensasiyang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundanganketenagakerjaan yang berlaku, Penggugat melaporkan hal yang telahterjadi dan mencatatkan perselisinan hubungan industrial tersebut kepadaDirektur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 15Februari 2016, yang kemudian dirujuk kepada Kepala Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor surat:B.58/PHIJSK

Bahwa Mediator Industrial Nomor567/476/PHIJSK.11/04/2018 tertanggal O06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanterhadap surat Hubunganjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan pihak Pengusahasampai

Mahakam Sawit Plantations Group (MSPG)karena 10 bulan Perusahaan Tidak Membayar Upah Karyawan;Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrP20 : Fotocopy sesuai dengan asli Anjuran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : 567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal 06April 2018;P21 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah PenyelesaianPerselisihan Tertanggal 18 April 2018;P22 : Fotocopy dari fotocopy Peta HGU PT.

Bahwa Hubungan567/476/PHIJSK.11/04/2018 tertanggal 06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanterhadap surat Mediator Industrial Nomorjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan pihak Pengusahasampai

Kep.150/Men/2000 yang merupakan juklak dari UU No. 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swastatersebut sudah tidak berlaku lagi di Republik Indonesia inisehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilankeputusan oleh Majelis Hakim, hal ini sebagaimana bukti baru(NOVUM) berupa surat dari Kementerian Tenagakerja danTransmigrasi RI Nomor B.340/PHIJSK/VI/2012, tertanggal 5 Juni2012, yang dengan tegas menjelaskan:1.

Bahwa permasalahan hubungan industrial di perusahaan Tergugat yaitu26.melakukan PHK sepihak juga terbukti dan dikuatkan dengan adanya suratdari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta dengan Nomor :B.153/PHIJSK/PPPHI/VII/2012, tertanggal 20 Juli 2012 perihal; TindakLanjut Permasalahan Ketenagakerjaan antara PK Nikeuba SBSI PT DIG,Tbk. dengan PT Damai Indah Golf,

Indonesia ini juga sudah Penggugat berikantembusan kepada Mediator dari Dinsosnakertrans Tangerang Selatansebagai bukti dan data tambahan dalam Mediator memberikan kesimpulanataupun anjuran;Bahwa pernyataan ...patut diduga telah terjadi pelanggaran hakhakKetenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Damai Indah Golf, Tok. seperti: pemberangusan serikat buruh (union busting), melakukan PHK secarasepihak... dari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia dengan Nomor B.153/PHIJSK

Kerja (PHK) ini adalah sebagaimana terurai dibawahini:1.Bahwa UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial Pasal 81 berbunyi : Gugatanperselisihan hubungan industrial padaPengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekera;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkansurat No. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untukmengajukan Gugatan ke Pengadilan Wubungan Industrial dapatmenggunakan salinan anjuran No.252/PHIJSK

B.16/PHIJSK/PPPHI/I/2004tanggal 28 Januari 2014 perihal Pembayaran gaji dan haklainnya. Yang inti surat tersebut meminta PENGGUGAT untuktetap membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasaditerima PARA PENGGUGAT REKONPENSI. Upah proses yangharus dibayar yakni mulai dari 01 Januari 2014 sampai adanyaputusan pengadilan kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSIsebesar :a.PENGGUGAT............00 21 a.

Surat SPRII No.057/SPRII/IX/2013, tanggal 16September 2013, perihal Penolakan Sanksi Ke9,ditujukan kepada Penggugat ;37 .Bukti T37. : Absensi Para Tergugat pada tanggal 03 Juni2013 sampai dengan 12 Juli 2013 ;38 .Bukti T38. : Surat DPRRI No.PW/01239/DPRRI/II/2014,tanggal 21 Februari 2014, perihal Undangan RapatDengar Pendapat ;39 .Bukti T39. : Laporan Singkat KOMISI IX DPRRI tanggal 24Februari 2014 ;40 .Bukti T40. : Surat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.B.16/PHIJSK

/PPPHI/I/2014, tanggal 28 Januari 2014, perihalPembayaran Gaji dan hak lainnya ;41.Bukti T41. : Surat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.B.77/PHIJSK/PPPHI/II/2014, tanggal 18 Pebruari2014, perihal Penyelesaian masalahKetenagakerjaan pada PT.

tidak diberikan oleh Tergugat;13.Bahwa melalui surat keputusan Nokep: 28KCV/SDM/03/2008,tertanggal 4 Maret 2008, Tergugat mengenakan skorsingterhadap Penggugat;14.Bahwa melalui proses mediasi tripartite yang dilaksanakan diSudinakertrans Jakarta Pusat, dikeluarkan nota anjuran No. 808/18351, tertanggal 27 Mei 2008 yang menganjurkan: Agar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersedia memberikankompensasi/pembayaran atas Pemutusan Hubungan Kerjasesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama No.Kep. 25.PHIJSK

PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Nomor KEP96/PHIJSK/2006 , menunjukkan bahwa Anjuran merupakan ProdukAdministrasi Negara yang ditandatangani oleh Kepala DinasKetenagakerjaan setempat disertai dengan Nomor Surat diatas Kertasyang memiliki Kepala Surat pada Dinas tersebut, sedangkan RisalahPenyelesaian merupakan catatan seorang Mediator atau Konsiliatortanpa Kepala Surat dan Tanpa Nomor serta tandatangan Kepala Dinasyang menangani Ketenagakerjaan setempat, untuk mana

Perusahaan outsourcing denganPekerja/Buruhnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, hal itu bermakna bahwa PutusanMahkamah tersebut Tidak Melarang adanya Hubungan Kerja dengan PolaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak Kerja, sepanjang menjaminadanya perlindungan terhadap hakhak pekerja/ouruh yang bekerja padaperusahaan outsourcing, hakhak mana berdasarkan Surat Edaran DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK

Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.yang intinya berbunyiMediator ternyata tidak melakukan penelusuran permasalahan secaramendalam dan justru memberikan pendapat berdasarkan asumsi yangsangat subyektif sematamata berpihak dan hanya untuk kepentinganpihak perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja mengerluarkan Surat Edaran NomorB.304/PHIJSK

Berdasarkan aduan darianggota SPJSI yang bekerja di BPUS Ketenagakerjaan (dahulu, PTJamsostek (Persero)) Cabang Purwakarta, Serikat Pekerja JaminanSosial Indonesia menyampai Penolakan Skorsing karena sampai saatini) masih dalam proses penyelesaian yang dilakukan SATGASOutsourcing BUMN, sesuai dengan surat dari Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.304/PHIJSK/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, Nota Pemeriksaan NomorB

Nomor : B.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan putusanMahkamah Konstitusi Nomor : 27/PUUIX/2011, pada tanggal 20Januari 2012 yang pada intinya sebagai berikut :(1). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang diatur dalamPasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan tetap berlaku.(2).

B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012..

Nomor : B.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan putusanMahkamah Konstitusi Nomor : 27/PUUIX/2011, pada tanggal 20Januari 2012 yang pada intinya sebagai berikut :(1). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang diatur dalamPasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan tetap berlaku.Hal 93 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel(2).

Selain ituberdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: B.31/PHIJSK/I/2012tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011 tanggal 20 Januari 2012, pada angka 3 menyatakan bahwaPKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan pemboronganpekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/ouruh, tetap berlakusampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkan suratNo. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untukmengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapatmenggunakan salinan = anjuran No.252/PHIJSK/XI/2017 tanggal 30Nopember 2017 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, salinanajuran mana telah dipergunakan menggugat di pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri antara lain :2.1.Pengadilan Negeri Mamuju perkara No. 03/Pdt.Sus PHI/2018/PN.Mam.2.2.Pengadilan

Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok. di Jakarta melalui surat Nomor B.284/PHIJSK/IX/2008 tanggal10 September 2008 (copy surat terlampir), yang menjadi pedoman bagi seluruhUnit Kerja BRI di seluruh Indonesia.Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Unit Taman Bentoel / Taman Rekreasi Sengkaling,Sektor RTMM, BuktiP12 ;13 Fotocopy Kirim Surat Dinas ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesiaperihal Pengaduan Hak Karyawan, pada tanggal 09 Desember 2010 Jawaban : Surat dariKementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Kota Pos4872 Jakarta Selatan 12048 Telepon (021) 5255633 Pes. 600 Fax (021) 5213334 Nomor B.46/PHIJSK

tidak diberikan oleh Tergugat;13.Bahwa melalui surat keputusan Nokep: 28KCV/SDM/03/2008,tertanggal 4 Maret 2008, Tergugat mengenakan skorsingterhadap Penggugat;14.Bahwa melalui proses mediasi tripartite yang dilaksanakan diSudinakertrans Jakarta Pusat, dikeluarkan nota anjuran No. 808/18351, tertanggal 27 Mei 2008 yang menganjurkan: Agar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. bersedia memberikankompensasi/pembayaran atas Pemutusan Hubungan Kerjasesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama No.Kep. 25.PHIJSK