dengan sengajamenutup foto atau gambar nomor urut Penggugat yang terdapat padabaner/ gambar yang terpampang pada Tempat Pemungutan Suarapemilinan kepala desa Banyuglugur dapat berdampak padaberkurangnyajumlah suara yang diperoleh Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan penggugat dan dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum;Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 295/PDT/2020/PT SBYBahwa Tergugat juga sengaja melakukan pembiaran atas terjadinyakecurangan (money politic

putusanNo. 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 Majelis HakimPengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan pidana penjara kepadaterdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah).Bahwa Undangundang No. 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penjelasan BAB huruf g menjelaskan bahwa pengaturan sanksi yang jelas bagi yangmelakukan politik uang (money politic

Khalid, M.M. pada saat pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 15Februari 2017;Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas para terdakwa dalammelakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak dibawah tekanan ataupunpaksaan dari pihak manapun;Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 19.00 wib saksi ArifSurahman Bin Sulaiman dan saksi Zainal Abidin Bin Umar ada mendatangikantor Tim Sekber IrwandiNova untuk membuat laporan telah terjadinyatindak pidana money politic pada Pemilukada Gubernur

Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang disebutkanbahwa ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuantersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan,namun dikarenakan dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan jumlah palingsedikit dari suatu perouatan melawan hukum terkait money politic

Minan Aranitentang money politic (copy dari copy / asli), Bukti P25 : Surat dari calon kades yang kalah bernama20.21. Drs.

DaengBaharudin marbahas kesepakatan kelima calon Kepala Desa; Bahwa kelima calon Kades tidak akan marpermasalahkan siapapun yangmenang dan kesepakatan itu dibuat oleh kelima calon Kades; Bahwa rapat itu dihadiri oleh kelima calon Kepala Desa yaitu Drs.Hairudin, Damiansyah, I'am, Jufrino Taha dan Mbinjiri, Ketua PPKD besertaanggotanya, BPD dan kelima anggota Pannas; Bahwal'Am alias Siti Zulaiha yang manenangkan pilkades; Bahwa selama pilkades tidak ditemukan adanya kecurangan kecuranganseperti money politic

saksi dari Tergugat (vide BeritaAcara Sidang tanggal 7 April 2011, 14 April 2011, 21 April 2011 dan 12 Mei2011) proses Pilkades dari awal hingga tahap pemungutan suara berjalantertib dan tidak ada kerusuhan atau protes bahkan dari bukti P15Pikades *elate ditanda tangani oleh empat saksi dari ke5 (Erna) avianKades (buldi P10), batvwa dari bukti T8 , telah disepakati oleh ke5 (lima)calon Kades tentang Daftar Pandits Tetap (DPT), bahwa dengan mencemati Bukti T18dan P24, terhadap adanya dugaan money politic

Kapuas Hulu tahun 2010;Bahwa peristiwa kecurangan Pemilukada tersebut terjadi dalam bentuk politik uang(Money Politic);Page ov)byBahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut keterangan saksi pelaporbahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00Wib yang terjadi di rumah saksi JUHARNI berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan TanjungKec. Boyan Tanjung Kab.

Kapuas Hulu tahun 2010;Bahwa peristiwa kecurangan Pemilukada tersebut terjadi dalam bentuk politik uang(Money Politic);Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut keterangan saksi pelaporbahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00Wib yang terjadi di rumah saksi JUHARNI berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan TanjungKec. Boyan Tanjung Kab.

Kapuas Hulu tahun 2010;Bahwa peristiwa kecurangan Pemilukada tersebut terjadi dalam bentuk politik uang(Money Politic);Page ov)byBahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut keterangan saksi pelaporbahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00Wib yang terjadi di rumah saksi JUHARNI berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan TanjungKec. Boyan Tanjung Kab.

Kapuas Hulu tahun 2010;Bahwa peristiwa kecurangan Pemilukada tersebut terjadi dalam bentuk politik uang(Money Politic);Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut keterangan saksi pelaporbahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00Wib yang terjadi di rumah saksi JUHARNI berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan TanjungKec. Boyan Tanjung Kab.

Kabupaten Kepulauan Aru, hingga keduanya masuk ke dalam Warung makantersebut, saksi Rustam Jamil menyuruh korban pergi karena Warung makan tersebutmerupakan Sekretariat calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dimana saksi RustamJamil sendiri merupakan Koordinator Tim Sukses pasangan Nomor urut 2 tersebut,sedangkan korban merupakan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomorurut 1 ; bahwa selanjutnya saksi Rustam Jamil memarahi korban dengan mengatakankorban mau bermain uang/money politic

Tentang tidak terbuktinya Penggugatmelakukan politik uang atau money politic, sebagaimana laporan dari LaluIskandar yang menjabat selaku Kepala Dusun Batu Beduk, Kecamatan PrayaBarat Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa adapun kesimpulan PanwasluKabupaten Lombok Tengah dalam laporan tersebut menyatakan bahwa laporantersebut tidak bisa ditindaklanjuti (kepada pihak yang berwajib / Kepolisian). Danlagipula laporan money politic atau politik uang oleh Pelapor LaluHal. 4 dari 54 Hal.

PemecatanPenggugat dari Anggota Partai Demokrat dan Penggantian Penggugat sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB;Bahwa putusan Tergugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sahdan bersifat sewenangwenang sehingga mengakibatkan kerugian secaramateriil dan imateriil bagi Penggugat;Bahwa keluarnya putusan Tergugat ( Mahkamah Partai Demokrat )tersebut adalah berkaitan langsung dengan permohonan Tergugat II (Lalu AbdulKhaliq Iskandar alias Mamig Alex) tentang tuduhan politik uang ( money politic

Sepulangnya dari polsekkaliwates kedua nasabah tersebut diantar pulang oleh penggugat maka padasaat itu juga terjadilah money politic dua nasabah tersebut diberi uang masingmasing Rp. 50.000; serta dibelikan mie sedap masingmasing 5 bungkus,(tergugat memiliki bukti rekaman dari nasabah tersebut) seakanakanpermasalahan tersebut sudah selesai, tetapi penggugat masih belum menerimadan akhirnya penggugat menggugatlagi melalui Pengadilan Negeri Jember.POIN 8.

Jadi saringan awal sebuahtindak pidana pemilihan termasuk money politic berada di Gakkumdu,dan ketika dianggap sebuah laporan tersebut tidak memenuhi standarsebuah tindak pidana maka tentunya laporan tersebut tidak akanditeruskan.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/PID SUS/2021/PT MKS Bahwa perkara yang melibatkan terdakwa menjadi menarik karenaterdakwa diamankan oleh warga masyarakat yang curiga atas gerakgeriknya dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan lahsejumlah uang dalam amplop (lebih

Keberatan keempat :Menimbang, bahwa pemberian uang adalah sebagai uang PenggantiTransportasi dan akomodasi dan merupakan beaya politik (politic cost)bukan politik uang (money politik);Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi dari Panwaslucam yangmenerangkan bahwa terdakwa menyampaikan visi dan misinya mengajakmasyarakat yang hadir untuk memilih terdakwa selaku Calon LegislatifDPRD Propinsi Lampung Daerah Pemilihan IV nomor urut 3 dari PartaiKeadilan Sejahtera dimana apabila terdakwa terpilinh menjadi

,sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat denganNomor Urut 2 (dua) ternyata mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusidalam perkara Nomor : 45/PHPU.D.VIII/2010 dengan dalil bahwa PenggugatI dan Penggugat telah melakukan Money Politic dan perkara tersebut telahdiputus pada tanggal 7 Juli 2010 dengan amar putusan pada pokoknya yakni :Hal. 9 dari 56 hal..

kepentingannya dirugikan yang seharusnya diangkat dandisahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat serta jugamerasa terbebani secara moril karena harus menanggung beban kepercayaanmasyarakat Pemilih yang memilihnya yang mendesak ingin Pilihannyasebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya, bahkan juga ParaPenggugat merasa tercemar nama baiknya atas terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi dalam perkara Nomor : 45/PHPU.D.VIII/2010 dengan dalil bahwaPara Penggugat telah melakukan Money Politic

M.Si dan Bambang Purwanto S.S.T., sebagaiPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat denganNomor Urut 2 (dua) ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor45/PHPU.D.VII/2010 dengan dalil bahwa Penggugat I dan PenggugatII telah melakukan Money Politic dan perkara tersebut telah diputuspada tanggal 7 Juli 2010 dengan amar putusan mendiskualifikasiPelawan dan Memerintah KPU Kabupaten Kotawaringin Baratsehingga kepentingan Penggugat I dan Penggugat II dirugikan;Bahwa Asas Bertindak Cermat

tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Pasangan Calontertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranyamenjadi tidak sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan palinglama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa ketentuanketentuan di atas merupakan aturanaturan yang secaratersirat maupun tersurat melarang adanya money politic

Konvensi untuk mendapatkandukungan suara melalui jalur independen telah membeli KTP dimana perKTP dari warga71adalah sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pendukung tetap sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) perpendukung tetap;Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan jika perjanjian lisan yang dilakukanoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dalam rangka pencalonan Tergugat IKonvensi melalui jalur independen jelas bertentangan dengan hukum karena dilakukandengan money politic

limapuluh juta rupiah), akan tetapi menurut Majelis uang tersebut merupakan uang yangperuntukannya wajar dan halal karena dipergunakan dalam rangka sosialiasi kepadamasyarakat agar mendukung pencalonan Penggugat Rekonvensi menjadi calon bupati Pacitanmelalui jalur independen dan jika ternyata terdapat uang yang diserahkan tersebut ternyataperuntukkannya untuk masyarakat agar mau menyerahkan KTPnya dan menjadipendukung tetap bagi Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut telah masuk pada kategorimoney politic

perlu Majelisketengahkan jika Putusan ini mempunyai nilai dan norma agar proses politik melalui Pilkadatermasuk tahapantahapannya haruslah didasarkan pada ketentuan Hukum serta nilainilaiyang berlaku dalam masyarakat, suatu demokrasi (Pilkada) haruslah didasarkan pada suatuasas pokok yang berlaku universal yaitu jujur dan adil, sehingga pemberian uang untukkepentingan baik pencalonan, kampanye dan pencoblosan kepada pemilih atau pendukung(masyarakat) yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan (money politic

Para saksi tersebut dibawah sumpah didepan persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memberikanketerangan dengan mengatakan bahwa benar dalam pelaksanaan PemilihanKepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat Periode tahun 20102015 telahterjadi money politic, intimidasi, ancaman dan sebagainya yang dilakukan olehsaksi H. SUGIANTO maupun pasangannya Sdr. H. EKO SUMARNO ataupunTim Suksesnya. Kemudian sebelum PHPU yang diajukan saksi Dr. H. UJANGISKANDAR, ST.

Para saksi tersebut dibawah sumpahdidepan persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada pokoknyamemberikan keterangan dengan mengatakan bahwa benar dalampelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat Periodetahun 20102015 telah terjadi money politic, intimidasi, ancaman dansebagainya yang dilakukan oleh saksi H. SUGIANTO maupun pasangannyaSdr. H. EKO SUMARNO ataupun Tim Suksesnya. Kemudian sebelum PHPUyang diajukan saksi Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST.

Para saksi tersebut dibawah sumpah didepan persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memberikanketerangan dengan mengatakan bahwa benar dalam pelaksanaan PemilihanKepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat Periode tahun 20102015 telahterjadi money politic, intimidasi, ancaman dan sebagainya yang dilakukan olehsaksi H. SUGIANTO maupun pasangannya Sdr. H. EKO SUMARNO ataupunTim Suksesnya.

Urut 4 dari partai PAN.Bahwa dugaan Money Politic yang diduga dilakukan oleh terdakwatersebut masuk dalam tahapan kampanye, karena tahapan kampanyedari tanggal 12 Juli 2008 s/d 5 April 2009.Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakankeberatan karena :Panwaslu. tidak pernah melakukan klarifikasi, akan tetapi terdakwadatang ke panwaslu setelah membaca berita di KoranBahwa sayembara bukan ditujukan kepada peserta kampanye akan tetapiditujukan kepada kader partai.Saksi Harmin Sugandi

Desa BenjinaKecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, hingga keduanya masuk ke dalamWarung makan tersebut, terdakwa menyuruh korban pergi karena Warung makan tersebutmerupakan Sekretariat calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dimana terdakwasendiri merupakan Koordinator Tim Sukses pasangan Nomor urut 2 tersebut, sedangkankorban merupakan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 ;bahwa selanjutnya terdakwa memarahi korban dengan mengatakan korban mau bermainuang/money politic

Adhar Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan kepolisian polres Gorontalo ;Bahwa saksi diperiksa terkait masalah money politic Pemilu yang dilakukanCeleg dari PPP bernama HERNIATI MORIJU ;Bahwa Ibu Herniati Moriju Caleg nomor 5 (lima) Dapil 3 (tiga) Partai PPP di DesaBiau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2018 di pasar Biau Kecamatan BiauKabupaten Gorontalo Utara sekitar pukul 0.30 wita

SAHLANGAILEA (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula), Keberadaanmereka di Desa Auponhia ini dalam rangka mengintimidasi, menakuti, melakukanmoney politic serta mengadu domba masyarakat Desa Auponhia;19.Bahwa sehingganya tidak benar daiam pertimbangan pada huruf a 'ObyekSengketa' yang menyatakan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terlibatdalani politik praktis serta dengan sengaja memberi dukungan kepada salah satupasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;20.Bahwa pemecatan

Pasar Minggu Jakarta, sejaktahun 1987tahun 1992 dan Tergugat tinggal di Bandung (Kost) PNS diMetal Industry Development Center sejak Tahun 1986 tahun 1990(awal); Pernyataan ini di buatbuat agar minta dikasihani, atau bisa sajaada money politic, dengan panitera atau pihak ke 3 yang menjadiPENGACARA.

dan segerombolan orang, apakah pendukung salah satuPasangan calon Kepala Desa tidak jela Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P17, P 21, P 25, P 28, P31, P 32, P 33, P 34, P 35, P 36, P 37 tidak dinyatakan dengan jelasapakah kedua orang tersebut namanya termasuk di dalam Daftar Pemilih Tetapdan sudah pernah melaporkan diri ketika tidak tercantum dalam Daftar PemilihSementara tidak dijelaskan 5 === Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda P 24 dan P 29 suratpernyataan mengenai adanya money politic