Lebak ;Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula atau penyebabterjadinya kebakaran gerbong kereta api tersebut ;Bahwa saksi mengetahui' ketika sedang tidur dirumah,ada yang membangunkan dan memberitahukan bahwaada kereta yang terbakar, mendengar itu saksilangsung kelokasi dan melihat ada kepulan asap,sete;lah saksi cari titik api ada di gerbong ke 5(lima) sepur /jalur 4 (empat), kemudianmemberitahukan hal tersebut kepada PPKA yang ada saatitu. adalah Aji Husaeni dan petugas malam lokomotifyaitu. sdr

Saksi AJI HUSAENI BIN ARSALIT ;Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memilikihubungan keluarga ataupun pekerjaan;Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran kereta dariLaporan saudara Maman Tukijo, saat itu saksisedang tugas malam di PPKA Stasiun Rangkasbitung,datang saudara Maman dan memberitahukan bahwa adakebakaran kereta di sepur 3 dan 4, mendapat laporantersebut saksi mendatangi lokasi yang disebutkanMaman dan melihat api sudah besar, setelah mengetahuihal tersebut saksi menghubungi saudara

Lebak ;Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula dan penyebabterjadinya kebakaran kereta api di Stasiun RangkasbitungBahwa Awalnya saksi mengetahui adanya kebakaran keretaketika saksi sedang piket malam di dipo dekat Lokomotifsaksi didatangi oleh pembantu PPKA yaitu sdr.

Agus yangmemberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran gerbongkereta yang berada di sepur/jalur 3 dan 4, kemudian dariDipo saksi melihat asap mengepul, setelah mengetahuihal tersebut lalu saksi menghidupkan lokomotif dan atasperintah dari PPKA saksi dengan menggunakan lokomotifkemudian menarik rangkaian kereta Rangkas jaya yangdilangsir di jalur 2 (dua) kearah jembatan 2 (dua)kemudian kembali ke stasiun dan setelah menyimpanLokomotif saksi membantu temanteman dan = masyarakatmenyelamatkan kereta yang

ADE MULYADI ;Bahwa benar saksi mengetahui adanya kebakaran kereta apiyang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010sekitar jam 01.15 wib di stasiun kereta apiRangkasbitung ;Bahwa pada saat mulai terjadinya kebakaran saksi tidakmengetahuinya, saksi tahu ketika berada di Pos jagamendapat laporan sekitar jam 01.20 wib = dari salahseorang warga masyarakat yang memberitahukan bahwa adagerbong kereta yang terbakar, setelah mendengar hal itusaksi langsung mengeceknya lalu melaporkan kepadapetugas PPKA

Saksi ARTCHRISTY bin DADAN JUNERITA: Bahwa telah terjadi pencurian kabel sensor deteksi kereta api milik PT KAI DAOP VPurwokerto; Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 03.20 WIB ketikasaksi sedang bekerja jaga malam di Kantor UPT SINTEL 506 Kroya, saksi mendapattelpon dari PPKA Stasiun Sumpiuh bahwa telah terjadi gangguan antara petak jalankereta api Kemranjen s/d Sumpiuh, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Ari Tri NurCahyono dan sdr.

Saksi ARI TRI NUR CAHYONO bin MASRURI: Bahwa telah terjadi pencurian kabel sensor deteksi kereta api milik PT KAI DAOP VPurwokerto; Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 03.20 WIB ketikasaksi sedang bekerja jaga malam di Kantor UPT SINTEL 506 Kroya, saksi mendapattelpon dari PPKA Stasiun Sumpiuh bahwa telah terjadi gangguan antara petak jalankereta api Kemranjen s/d Sumpiuh, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Artchristydan sdr.

Saksi RIYADI bin UNTUNG EFENDI: Bahwa telah terjadi pencurian kabel sensor deteksi kereta api milik PT KAI DAOP VPurwokerto; Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 03.20 WIB ketikasaksi sedang bekerja jaga malam di Kantor UPT SINTEL 506 Kroya, saksi mendapattelpon dari PPKA Stasiun Sumpiuh bahwa telah terjadi gangguan antara petak jalankereta api Kemranjen s/d Sumpiuh, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Artchristydan sdr.

No. 1708 K//PID.SUS/2010v. 1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA)No.: AT 562/424/14/102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang di keluarkanKantor Departemen Perhubungan Dirjen Hubla;w. 1 (satu) buah Buku Kesehatan No. : BK.08 yang dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;x. 1 (Satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine. Dirampasuntuk Negara;5.

Wasaka Sudarma Putera;1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA)No. : AT 562/424/14/102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang di keluarkanKantor Departemen Perhubungan Dirjen Hubla;1 (satu) buah Buku Kesehatan No. : BK.08 yang dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;1 (satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine;Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1708 K//PID.SUS/2010Dikembalikan kepada Terdakwa :PITOJO TANAMAN ALS APING ;3.

Wasaka Sudarma Putera;1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing(PPKA) No. : AT 562/424/ 14/ 102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Departemen Perhubungan Dirjen Hubla;1 (satu) buah Buku Kesehatan No. : BK.08 yang dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;1 (satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine;Hal. 17 dari 22 hal. Put.

Wasaka Sudarma Putera;1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing(PPKA) No. : AT 562/424/14/102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Departemen Perhubungan Ditjen Hubla;1 (satu) buah Buku Kesehatan No. Bk.08 dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;1 (satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine;.

objek sengketa telah dikuasaidan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnyatanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatukemudian menjadi aset, tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dansetelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang PemerintahahDesa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah,selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul SuratKeputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA

Sel.merupakan Tanah Pecatu Desa lenek dengan bukti persetujuanDPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupatitanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objeksengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (MenteriKeuangan RI) diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu DesaLenek.

telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yangsetelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkansecara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di KabupatenMataram, tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelah berlakuUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Desa, yangmengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnyaatas persetujuaan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul SuratKeputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA

sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yangsetelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi asetdi Kabupaten , tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelahberlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang PemerintahDesa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan asetdaerah, selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten LombokTimur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor188.45/319/PPKA

Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/319/PPKA/2014 tertanggal 1 Juli 2014, tentang PengembalianTanahTanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca PemerintahKabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa, diberi tanda TII1;2.

Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 006 /SPKDSG/PPKA/X1/2019tertanggal 1 Nopember 2019 antara Ady Saefuddin dengan GaluhMargantara, selanjutnya diberi tanda bukti P1 ;2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor SPK :006/SPKDSG/PPKA/X1/2019 tertanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P2 ;3.

, untuk ditetapbkan dalam Kebijakan Umum APBDHalaman 48 dari 136 Putusan Nomor: 40/Pid.SusTPkK/2016/PN PikSementara / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebelumnya itudirapatkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang beranggotakanSekda, Asisten I,Il dan Ill, Bapeda, PPKA, bahwa dari semua usulantersebut kemungkinan ada usulan baru yang belum terekap dalambidang anggaran PPKA.

ZULKIPLI Bahwa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab saksi selakuKepala Bidang Aset pada Dinas PPKA Kab.

Barito Timur Tahun Anggaran 20122013, dikarenakansampai dengan terakhir saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Asetpada Dinas PPKA Kab. Bartim, Pengurus Barang pada SekertariatDaerah Kab. Bartim belum pernah melaporkan hasil pengadaan tanahtersebut kepada dinas PPKA Kab.

Bartim mempunyai kewajiban untuk melaporkanhasil pengadaan tanah tersebut kepada Dinas PPKA Kab. Bartim segerasetelah selesainya pelaksanaan ganti rugi tanah tersebut dan secararutin tetap melaporkan ke Dinas PPKA Kab.

Namun dalam faktafakta dipersidangan berdasarkan keterangan dari anggota Tim 9 yaitu saksi AriefSujai selaku Camat, saksi Yungkanto selaku Kepala Desa, saksi Rusmiatiselaku Kepala Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur, saksi Zulkipli selakuKepala Dinas PPKA, menyatakan tidak pernah melaksanakan rapat dantugastugas lainnya yang berhubungan dengan pembebasan tanah untukTaman Makam Pahlawan tersebut;Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim 9, tanggal 22 Oktober 2012 telahmenandatangani Berita Hasil Pengukuran Lapangan

Nusa Tenggara Barat);Bahwa kami Para Penggugat (ahli waris PE TJALI) memintanya kembali kepadaTergugat melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah obyeksengketa terletak diwilayah hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;Maka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, dengan SuratnyaNomor : 028/68/PPKA/2010, yang isinya menyatakan kalau tanah obyek sengketabukan merupakan Asset Daerah dan memerintahkan kepada Tergugat 1, agarmenyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat

Bahwa dalildalil gugatan Para Penggugat pada angka 6, yang meminta tanahobyek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat yang diajukan kepadapemerintah melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui SuratSekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 028/68/PPKA/2010terhadap obyek sengketa dimaksud adalah dalil yang tidak berdasar, karenatanah obyek sengketa telah menjadi aset Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraBarat maka yang berwenang dalam menentukan aset itu dan/atau pemegangkekuasaan

Bukti P.3 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut dari Sekda Kab.Lotim Nomor :026/68/PPKA/2010, tanggal 2 Februari 2010;Bukti P.4 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Kamarudin, tanggal 25 Juni 2009 ;Bukti P.5 : Fotokopi Surat Panggilan Pelunasan Pajak Bumi dan BangunanNomor : 973/328/2011, tanggal 10 Nopember 2011 dariKecamatan Sikur;6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014, an. Pe Tjali ;7.

mendalilkan bahwa Hak kepemilikan Pe TJALI atas tanah obyek sengketatelah dilepaskan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari PE TJALI,dan oleh karena itu maka Tergugat harus bisa membuktikan dalil jawabannyamengenai adanya pelepasan hak yang dilakukan oleh PE TJALI terhadap tanah obyeksengketa tersebut sehingga PE TJALI maupun para keturunannya tidak lagi berhak atastanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Tindak Lanjut dari SekdaKab.Lotim Nomor : 026/68/PPKA

Kayu Mas Alam Indah ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 099/PPKA /2009, tanggal 27 Maret 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 054/PPKA /2009, tanggal 20 April 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 099/PPKA /2009, tanggal O1 juli 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 199/PPKA /2009, tanggal 28 Oktober 2009, besertalampirannya;4 (empat) lembar Surat

Kayu Mas Alam Indah ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 Juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat

Kayu Mas Alam Indah ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009, tanggal 01 Juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar

Kayu MasAlam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan

Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;Halaman 96 dari halaman 129 Pidana Nomor: 16/Pid.Tipkor/2014/PTBNA34.3536.37.38.39.40.41.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD

) No : 199/PPKA/ 2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan PembantuPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan,pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang, danpembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, danLampirannya;(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Drs.

Kayu MasAlam Indah ;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat

;1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate NomorYY2160871742177005 tanggal 06 Januari 2010 ;8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor YY2160871742177001 tanggal 05Desember 2009 ;2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory19 Nomor 10216087 tanggal 27Mei 2010 ;1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desember1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor A3044747 tanggal 09September 2011 ;1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA

lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate NomorYY2160871742177005 tanggal 06 Januari 2010 ;e 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor YY2160871742177001 tanggal 05Desember 2009 ;e 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory19 Nomor 10216087 tanggal 27Mei 2010 ;e 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desembere 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor A3044747 tanggal 09September 2011 ;e 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA

Ship Safety Construction Certificate Nomor :YY2160871742177005 tanggal 06 Januari 2010 ;15 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor YY2160871742177001tanggal 05 Desember 2009 ;16 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory19 Nomor 10216087tanggal 27 Mei 2010 ;17 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24Desember 2009 ;18 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor A3044747 tanggal 09September 2011 ;19 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA

Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749 /PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ; 18.

Nasir.B, S.Sos. 2 (dua) kegiatan pada kegiatanPenyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013,sesuai daftar penerimaan terlampir;16.Asli rincian penerimaan Honorarium panitia Pelaksana kegiatanpada kegiatan kegiatan : Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan ;17.Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukanBendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahSe Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;18.Asli 1 (satu) bendel

Perlengkapan Jaringan Komputer sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada Kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik(EKTP).Bahwa setelah dokumen pembayaran 100 % berupa SPM dan lampirannyatermasuk Berita Acara Pemeriksaan Barang No.02/Pan.Pemeriksan/KPS/2013tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita AcaraPenerimaan Barang No. 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiranBerita Acara serah Terima Barang, maka dokumendokumen tersebut oleh saksiGUNAWAN diserahkan ke Dinas PPKA

Saksi HASNI, SE, MAK; Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangansaksi benar; Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca, paraf dantandatangni; Bahwa ada proyek Pengadaan Jaringan Komputer/Internet DinasKependudukan dan Penpencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur; Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran Pembendaharaan danAkuntasi di Dinas PPKA; Bahwa tugas saksi adalah Penyusunan rencana APBD dan APBDP,Penyusunan Kebijakan dan pedoman pelaksaan APBD dan APBDP,Pengendalian

Prima Tehnology,pimpinannya Pirman Mubarok/Terdakwa;33 Bahwa SP2D dikeluarkan oleh Dinas PPKA tanggal 20 September2013; Bahwa kebetulan pada tahun 2013 Pemerintah kabupaten LombokTimur ada kesulitan kendaraan, jadi didahulukan untuk pembayaran2012; Bahwa yang ditransfer sesuai permintaan sejumlah Rp.195.000.000,00(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah); Bahwa begitu masuk dokumen langsung kami lakukan pemeriksaan; Bahwa proyek dibayar diutamakan yang tahun 2012, dibayar padaawal tahun 2013, tidak

Nasir.B,S.Sos. 2 (dua) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;16.Asli rincian penerimaan Honorarium panitia Pelaksana kegiatan padakegiatan kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;17.Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukanBendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SeKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;5118.Asli 1 (satu) bendel

Kayu Mas AlamIndah;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009 tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya ;Hal. 49 dari 124 hal. Put.

Nomor 1929 K/Pid.Sus/201434.35.36.37.38.39.40.41.42.3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009, tanggal 1 Juli 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya ;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Nomor900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009

Kayu Mas AlamIndah;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009 tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009, tanggal 1 Juli 2009, beserta lampirannya ;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya ;4 (empat) lembar

Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan

Saksi LALU DHEDI KUSMANA;o Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Tim AnggaranPemerintah Daerah sesuai dengan SK Bupati lombok TimurNomor : 188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010adalah :1. Menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) danRancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)sebagai dokumen yang memuat kebijakan bidangpendapatan, belanja dan pembiayaan.2.

TEGUH SUTRISMAN;Bahwa terkait dengan penyusunan Anggaran APBD tahun2014 saksi selaku Sekretaris Dinas PPKA Kab.

Lotim pernahmelakukan pembahasan Anggaran dan yang menunjuk saksiselaku anggota tim Anggaran Pemerintah Daerah adalahBupati Lombok Timur sesuai SK Bupati Lotim, Nomor188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan pada SKtersebut hanya menyebut jabatan saja dan yang menjabatsesuai dengan SK tersebut otomatis menjadi TimAnggaranPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur danPembahasan Anggaran tersebut dilaksanakan di KantorBappeda Kab.

Lotimberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Lotim, dimana pembahasan anggaran tersebutdilaksanakanantara lain di Kantor Bappeda Kab.

A ROHMAN FARLY MM, Kepala PPKA padasaat itu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM dan Plt Sekretaris Daerahpada saat itu yaitu Drs. H.

Fotokopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/753/PPKA/2012, tentang pengangkatan Kepala Pasar di Kabupatenombok Timur tahun anggaran 2013, selanjutnya diberi tanda114;5. Fotokopy Surat Keterangan Nomor : 900 / 458 / PPKA / 2016,selanjutnya diberi tanda 115;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat 1mengajukan saksisaksi yang telah disumpah sesuai agamanya danmemberikan keterangan sebagai berikut :1.

--[endif]-->3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;

34. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;

35.

--[endif]-->3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;

36. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;

37.

Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan

Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/ 2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat

Kayu Mas Alam Indah ;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat

No. 2163 K/Pid.Sus/2014Nomor 821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapanpenunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada satuan polisipamong Praja dan wilayatul Hisobah Aceh tahun 2013 (foto copy /legestrasi) ;11.Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA /2013 tanggal 01 April 2013;12.Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Danakesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP;13.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan

01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013;10.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan WilayatulHisbah Aceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentangPerubahan keputusan kepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh Nomor 821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentangpenetapan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada satuanpolisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh tahun 2013 (foto copy /legestrasi) ;11.Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / II / PPKA

No. 2163 K/Pid.Sus/201411.Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / Il /PPKA / 2013 tanggal 01 April 2013;12.Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal :Dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP;13.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang danjasa Nomor : 00011 / SPP BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei2013 (SPP1, SPP2, SPP3);14.Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM BL /1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013;15.Surat Pengantar

Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.20.

Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.21. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT.

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.60.

Lombok Tmur pada kegiatanPembangunan Pelabuhan Labuhan Hajj, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor :050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penermadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah seKabupaten Lombok Tmur Tahun Anggaran 2011.59.

Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penermadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.60. Uang sebesar Rp.8.920.673.346,30 (Delapan milyar sembilan ratusdua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluhenam rupiah tiga puluh sen).61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPAPPKD) Tahun Anggaran 2011.62.

Lombok Tmur padakegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor: 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan BendaharaPenerma dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja PerangkatDaerah seKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan

Lombok Timur padakegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor: 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahseKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.19159.60.61.62.63Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012

Lombok Timur pada kegiatanPembangunan Pelabuhan Labuhan Hajj, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor :050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penermadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah seKabupaten Lombok Tmur Tahun Anggaran 2011.Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan

Kayu Mas Alam Indah ;33. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;34. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;35. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;36. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya

Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan

Kayu Mas Alam Indah3334,35.36.37.38.39.40.Al.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/ 2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya

Kayu Mas Alam Indah ;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan

sengketa telah dimiliki/dikuasai dan telahdijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnyatanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanahpecatu kemudian menjadi aset, tanah tersebut dikuasai secaraterus menerus dan setelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Pemerintahah Desa, yang mengatur aset desa harusdipisahkan dengan aset daerah, selanjutnya atas persetujuanDPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupatitanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA

sengketa telah dikuasai dan telah dijadikantanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudianmenjadi aset di Kabupaten , tanah itu dikuasai secara terus menerus dansetelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangPemerintahah Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan denganaset daerah, selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten LombokTimur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor188.45/319/PPKA

Sel.Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai asetnegara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkankepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek;Bahwa atas dasar halhal tersebut di atas, maka jelas para pelawantidak memiliki kapasitas /kepentingan untuk menggugat atau TidakMemiliki Legal Standing untuk mengajukan perlawanan terhadap obyeksengketa yang nyatanyata bukan sebagai milik Para Penggugat (Kabul,DKK), bahwa oleh karena itu maka terhadap surat Gugatan perbuatanmelawan

sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yangsetelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkansecara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset diKabupaten, tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelah berlakuUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, yangmengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnyaatlas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul SuratKeputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA

Bahwa yang mengajukan Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2015adalah Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu yaitu M. Sofyan, SE.,dimana tujuan untuk mengusulkan Perwal Nomor 36 A Tahun 2015tersebut untuk mencairkan tunjangan beban kerja pegawai pada DinasPPKA Kota Bengkulu yang belum terbayar dari bulan Januari 2015sampai dengan Juli 2015. Bahwa perubahan perwal 36 diajukan oleh terdakwa selaku kepaladinas PPKA pada tanggal 4 september 2015, akan tetapi disposisi/ Accoleh Sekda tanggal 3 mei 2016.

Sehingga Nota Dinas dari Kepala Dinas PPKA KotaBengkulu (SOFYAN) merupakan awal dari permohonan Dinas terkaituntuk dibuatkan Peraturan Walikota, yang selanjutnya sebagai dasaruntuk permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bahwa pada saat pengajuan Nota Dinas Nomor : 2884 / B.II / ND /2015 tanggal 04 September 2015 tersebut dilampirkan juga PeraturanWalikota dan juga Nota Dinas dari PPKA serta berkasberkas lainnyaPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamanyang terkait dengan Peraturan Walikota yang akan dibuat.

Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendaharapengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharanpada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,2. Sekretaris : Muhamad Nazar,Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 45 dari 137 Halaman3. Bendahara Pengeluaran : Yulian,4.