Nuansa Baru;Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTS.N Sumbawa;

No. 18/Pan PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentangPengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsNSumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yangdikeluarkan oleh TergugatI; 12No.

Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Para Tergugat131.1 No.18/Pan PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentangPengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang KelasMTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MITsN Empangyang dikeluarkan oleh Tergugat1.2 No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010,tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi RuangKelas MIsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh TergugatIIl; 1.3 No.

Juni 2010,tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi RuangKelas MITsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsNSumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yangdikeluarkan oleh Tergugat2.2 No.MTs.19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010,tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang14Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh TergugatIIl; 2.3 No.MTs.19.09/Ks.00/63/2010, tanggal 17 Juni 2010,tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi RuangKelas MIsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat3

Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawaadalah CV. KalungMas; ree ee ree ee eee ee eee eee eee5.2. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empangadalah CV.

RuangKelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empangsudah jelas tidak memenuhi syarat.

Penggugat:
PT CAHAYA PURNA NUSARAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, dk vs DIREKTUR UTAMA (DIRUT) PT. POLADA MUTIARA ACEH

KEPALABADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, diBanda Aceh, Cq. Ir.

KEPALABADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, diBanda Aceh, Cq. Ir. SALIHIN JABBAR, 2. PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA BADANREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di BandaAceh, Ca. Ir.

ANDI ABDUL WARIS SYEHU,S.Sos VS KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (PANITIA LELANG) PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN REHABILITASI SALURAN SEKUNDER ORING DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

DARMAWATI,SH. waco Keduanya adalah KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat diPerumahan Bumi Antang Permai' Blok VIIJalan Manggala Dalam Nomor 3 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5September 2007, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGATMELAWAN:KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (PANITIA LELANG) PAKETPEKERJAAN PEMBANGUNAN REHABILITASI SALURAN SEKUNDER ORINGDESA LAWALLU KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN berkedudukandi Jalan H. A.

Saluran Sekunder Oring Desa Lawallu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan ;Bahwa urutan pembukaan penawaran pada lelang PekerjaanPembangunan/Rehabilitasi Saluran Sekunder Oring DesaLawallu.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat KeputusanNomor : 217/PANPUK/VII/2007 tertanggal 26 Juli2007 tentang Pemenang hasil Lelang untuk paketpekerjaan Pembangunan Rehabilitasi SaluranSekunder Oring Desa Lawallu Kabupaten = BarruSulawesi Selatan, yang dikeluarkan olehTergugat ; crete eee ee3.

Mewajiobkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 217/PANPUK/VII/2007 tertanggal26 Juli 2007 tentang Pemenang hasil Lelang untukpaket pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi SaluranSekunder Oring Desa Lawallu Kabupaten = BarruSulawesi Selatan, yang dikeluarkan olehTergugat ; 4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengadakanpelelangan ulang untuk paket pekerjaanPembangunan Rehabilitasi Saluran Sekunder OringDesa Lawallu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan;5.

Foto copy Surat dari ABD.WARIS SYEHU Nomor:06/S.PWN/CVW/V1I/2007, tanggal 21 Juni 2007, perihal:Penawaran Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi SaluranSekunder Oring, yang diberi tanda bukti T 8;9. Foto copy Formulir Penilaian Kualifikasi PekerjaanJasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya, olehCV.WITRA Tahun Anggaran 2007, yang diberi tandabuktiBy ~~ en = sn ee we10.

KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh c.q. Ir. Salihin Jabbar, dk VS DIREKTUR UTAMA (DIRUT), PT POLADA MUTIARA ACEH

KEPALA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh c.q.Ir. Salihin Jabbar, Jabatan Pejabat Pembuat KomitmenPPK Satker BRR Infrastruktur Lingkungan danPemeliharaan Wilayah IV Dahulu beralamat kantor di JalanGajah Mada Nomor Komplek Kantor Bupati Aceh Baratsekarang beralamat kantor di Jalan Ir. Mohd TahirNomor 20 Lueng Bata Kota Banda Aceh;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q.KEPALA BADAN REHABILITAS! DAN REKONSTRUKSI(BRR) NADNIAS, di Banda Aceh c.g. Ir.

Kepala Badan Rehabilitasi DanRekonstruksi (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh, cq Ir. Marsidi Umar tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 886Halaman 5 dari 9 hal. Put.

PK/Pdt/2017Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh;Bukti Nomor PK5, Surat Nomor 45/POMA/GKPB/VI/2008 tanggal 28Juni 2008 dari PT Polada Mutiara Aceh kepada Kepala Satker BRRInfrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IA;Bukti Nomor PK6, Surat Nomor 46/POMA/GKPB/V1/2008 tanggal 14 Juli2008 dari PT Polada Mutiara Aceh kepada Kepala Satker BRRInfrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IA;Bukti Nomor PK7, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentangPengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Wilayahdan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;Bukti Nomor PK8, Keputusan Menteri Keuangan Nomor59/KMK.06/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Penugasan KepadaUnitunit terkait di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukanPenanganan Aset dan Perkara Pasca Likuidasi Badan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NangroeAceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (addinformandum

KEPALA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh cq. Ir. SalihinJabbar, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq.Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh cq. Ir. Marsidi Umar tersebut;2.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SEKOLAH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2015 VS CV. INDAPATRA

Konsultan Pengawas; Daftar hadir rapat Rehabilitasi Gedung SD Wonotingal 01, tanggal30 Nopember 2015, yang ditandatangani Tergugat; Risalah Rapat Rehab SDN Wonotingal TA. 2015, tangal 30Nopember 2015; Surat Nomor 12/adm/IP/2015, tertanggal 11 Desember 2015,Perihal: Permohonan Uji/Test Lab bangunan; dari Penggugat kepadaKepala Laboratorium Fak.

Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan KegiatanPembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD PendidikanKecamatan Candisari Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDNWonotingal Nomor 912.219.a/2015, tanggal 29 Juli 2015;C. Surat Perintah Mulai Kerja untuk melaksanakan Kegiatanrehabilitasi Gedung SDN Wonotingal Nomor 912.219.b/2015tanggal 29 Juli 2015;d. Surat Peringatan (Pertama) Nomor 027/293, tanggal 13Oktober 2015;e. Surat dari Direktur CV.

Sehubungan dengan halhal tersebut diatas, maka dengan inikami menyatakan putus kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) untukmelaksanakan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTDPendidikan Kecamatan Candisari Pekerjaan Rehabilitasi GedungSDN Wonotingal Nomor 912/219.a, tanggal 29 Juli 2015;4. dst...;5. dst...;Bahwa sebagaimana yang diketahui, Surat Pemutusan Kontrakadalah merupakan suatu bentuk surat yang dapat disama artikanHalaman 3 dari 21 hal. Put.

Bahwa Penggugat merupakan salah satu pihak peserta lelangpengadaan barang/jasa Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Gedung SDNWonotingal sebagaimana tersebut diatas dan pada tanggal 08 Juli 2015Penggugat ditunjuk sebagai Pemenang Pelelangan berdasarkan SuratKeputusan Pembuat Komitmen (PPK) UPTD Pendidikan KecamatanCandisari tentang Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Wonotingal:;4.

Bahwa terkait hal tersebut diatas Penggugat menandatanganiSurat Perjanjian Nomor 912/219.a/201 untuk melaksanakan Paketpekerjaan konstruksi rehabilitasi gedung SDN Wonotingal, yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2015 sertaditandatangani pula Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor912/219.b/201 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi GedungSDN Wonotingal tertanggal 29 Juli 2015;g.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SEKOLAH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN / REHABILITASI SEKOLAH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2015

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN /REHABILITASI SEKOLAH UPTD PENDIDIKANKECAMATAN CANDISARITAHUN ANGGARAN 2015,berkedudukan di Jalan Mataram No. 827 Semarang,dalam perkara ini memberikan kuasa kepada TAUFIQHIDAYAT, S.Pd. dan kawankawan, kesemuanya adalahPegawai Pemerintah Kota Semarang, beralamat di JalanPemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 181 / 037 / 2016 tanggal 21 Februari2016, yang terdaftar di Register Hukum KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang tanggal

:Undangan, dari Tergugat kepada Penggugat, KonsultanPengawas ; Daftar hadir rapat Rehabilitasi Gedung SD Wonotingal 01,tanggal 30 Nopember 2015, yang ditandatangani Tergugat ; Risalah Rapat Rehab SDN Wonotingal TA. 2015, tangal 30Nopember 2015; Surat No. 12/adm/IP/2015, tertanggal 11 Desember 2015, Perihal: Permohonan Uji/Test Lab bangunan ; dari Penggugat kepadaKepala Laboratorium Fak.

Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan KegiatanPembangunan / Rehabilitasi Sekolan UPTD PendidikanKecamatan Candisari Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDNWonotingal No. 912.219.a/2015, tanggal 29 Juli 2015 ;c. Surat Perintah Mulai Kerja untuk melaksanakan Kegiatanrehabilitasi Gedung SDN Wonotingal No. 912.219.6/2015tanggal 29 Juli 2015 ;d. Surat Peringatan (Pertama) No. 027/293, tanggal 13Oktober 2015 ;e. Surat dari Direktur CV.

Tentang Pemutusan KontrakYang Dilakukan Secara Melanggar Hukum ini;Bahwa Pemerintah Kota Semarang, yang dalam hal ini UPTD DinasPendidikan Kota Semarang Kecamatan Candisari telahmelaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana APBDKota Semarang Tahun Anggaran 2015 untuk Paket Pekerjaan :Rehabilitasi Gedung SDN Wonotingal;Bahwa Penggugat merupakan salah satu pihak peserta lelangpengadaan barang/jasa Paket Pekerjaan : Rehabilitasi GedungSDN Wonotingal sebagaimana tersebut diatas dan pada tanggal

Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sekolah UPTD PendidikanKecamatan Candisari Tahun Anggaran 2015 sebagai Pejabat TataUsaha Negara yang hubungan hukumnya tunduk dan diaturdidalam hukum perikatan yang bila terjadi sengketa merupakansengketa keperdataan ;3.

Dwi Friends
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintahan Kabupaten Toba Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Untuk Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba
2.2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba.
3.3.

PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba
Turut Tergugat:
3.4. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJAMIL) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba.
4.5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

Penggugat:
ALFONZO LORU KOBA (CV.DWI KRESINDO PERKASA)
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL) REHABILITASI JARINGAN di (Waimanu, Pakamang jara, kalembukihi/lokuhakopu) pada bidang SDA DINAS PUPR KABUPATEN SUMBA TENGAH

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (dahulu Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia), 2. PT. RIMBA ROKAN LESTARI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRANSUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (dahulu DirektoratJenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen KehutananRepublik Indonesia), diwakili oleh Dr.

halaman Putusan No. 293/G/2016/PTUNJKT11areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT.Rimba Rokan Lestari Unit Sebanga Hulu Surat Direktorat JenderalReboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen KehutananRepublik Indonesia Nomor : 401/VREB/98 Tanggal 25 Agustus1998 Perihal Perubahan Jenis Tanaman pada sebagian arealHPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusanTata Usaha Negara (SK TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugatberupa Surat Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi LahanDepartemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Perubahan JenisTanaman pada sebagian areal HPHTI (Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri) PT.

Atas surat permohonan tersebut huruf j dan huruf k, DirekturJenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dengan surat Nomor401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998 menyetujui usulanpermohonan perubahan jenis tanaman pada sebagian arealHPHTI PT.

Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo yang menjadiobjek gugatan tergugat adalah Surat Direktur Jenderal Reboisasidan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik IndonesiaNomor 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998.

Penggugat:
HADIJAH
Tergugat:
1.POKJA SDA 2 Tahun 2021 Kota Bima
5.PPK REHABILITASI DAM NGERU
6.KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR KOTA BIMA
7.KEPALA DINAS PUPR KOTA BIMA

Menetapkan agar Terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Panti Rehabilitasi Panti Sosial Pamardi Putra Kabupaten Sleman ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan dijalani Terdakwa ;4. Memerintahlan supaya Terdakwa tetap dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;5.

Anggrek No. 03 Condong Catur Depok, Sleman.Agama IslamTerdakwa ditangkap pada tanggal 10 januari 2016;Terdakwa telah dititiokan di Panti Rehabilitasi sejak tanggal 13 Januari 2016sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara:Telah mendengar keterangan saksisaksi;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa PenuntutUmum sebagai berikut:1.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa ;Menjalankan Rehabilitasi medis dan sosial selama 9 (sembilan) bulanHal.1 dari 15 hal. Putusan No.196/Pid.Sus/2016/PN Smn.dikurangi selama masa menjalani rehabilitasi yang sudah dijalanibertempat di BRSPP Kalasan Kab. Sleman.3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) butir pil warna merah muda berupa extacy beserta plastikklipnyaDirampas untuk dimusnahkan.4.

lingkungan dan ketidak mampuan terdakwa dalammenghadapi masalah.Bahwa terdakwa memerlukan rehabilitasi medis dan sosial antara 3hingga 6 bulan prosenya.Bahwa secara psiskis terdakwa menyesali perbuatannya dan inginsembuh dari ketergantungan.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Saksi dr.

medis/sosial yang ditunjuk olehPemerintah.Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut patut menurutapabila kepada terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialyang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa lamanya terdakwa dilakukan rehabilitasi medisdan rehabilitasi sosial akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya rehabilitasimedis dan sosial sebagaimana amar putusan ini;Hal.13 dari 15 hal.

Putusan No.196/Pid.Sus/2016/PN Smn.lamanya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan dijalaniTerdakwa ;4. Memerintahlan supaya Terdakwa tetap dalam Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial ;5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) butir pil warna merah muda berupa extacy beserta plastikklipnya;Dirampas untuk dimusnahkan.6.

Penggugat:
1.WAHYU DWI SULISTYO
2.DIKI HARDIKA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN

(kuasa hukum)
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)NAD-NIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NAD-NIAS,PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cq KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS tersebut;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI(BRR) NAD-NIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER)BRR NAD-NIAS, PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cqKETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS,VSELVA WANIZA, DKK

Bahwa Tergugat adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan PerpuNomor 2 Tahun 2005 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 2005tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 menjadi undangundang,dimana Tergugat dibentuk dalam rangka untuk percepatan rehabilitasi danrekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi dan gelombangtsunami (wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi SumateraUtara);3.

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi undangundang,yang menyatakan tugas pokok BRR NADNias adalah untukmelaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentangPengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara disebutkanbahwa masa tugas BRR NADNias berakhir

pada tanggal 16 April2009;Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3Tahun 2009, disebutkan bahwa dengan berakhirnya masa tugasbadan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawabKementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuanperaturan perundangundangan, sehingga dapat disimpulkan bahwadengan berakhirnya masa tugas BRR NADNias segala kegiatan yangterkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi

KEPALA BADAN PELAKSANABADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS Cq. KEPALASATUAN KERJA (KASATKER) BRR NADNIAS, PENGEMBANGANFASILITAS POLRI Cg. KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NADNIAS, danPemohon Kasasi II/Tergugat Il: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)NADNIAS cq KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NADNIAS,PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI cq KETUA BADAN LIKUIDASIBRR NADNIAS tersebut;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar bin (Alm) Senong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Yayasan Rehabilitasi Sekata

Foundation Di Batu Ampar Balikpapan atau Tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang lain yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, selama 6 (enam) bulan;

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHAYYI BIN SARMIN tersebut ditas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin dengan pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan; 3.

Menetapkan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa sebelumnya dikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap direhabilitasi ;5. Menetapkan barang bukti berupa;- 1 (satu) tube bekas urine dirampas untuk dimusnahkan.6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Abdul Khayyi bin Sarmindengan pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulandengan ketentuan mass rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa sebelumnyadikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan.Menyatakan barang bukti berupa= 1 (satu) tube bekas urine dirampas untuk dimusnahkan.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaannyayang pada pokoknya menyatakan sangat

Unsur "wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"Ad. 1.

Amrin Remico, MMdidapat kesimpulan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika danharus menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan.Bahwa terdakwa saat ini seclang menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga)bulan di Baresos Eks Penyalahguna Napza "Mandiri" Semarang mulai tanggal2 Mei 2016 s/d 2 Agustus 2016 sesuai dengan rekomendasi hasil pelaksanaanAsesmen.Halaman 9 daril12.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHAYYI BIN SARMIN tersebutditas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Menjadi Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial";2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmindengan pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;3.

Menetapkan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa sebelumnyadikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap direhabilitasi ;5. Menetapkan barang bukti berupa;* 1 (Satu) tube bekas urine dirampas untuk dimusnahkan.6.

Timur Nomor : 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013.13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).15. 1 (satu) Daftar Kuantitas

dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).17. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).18. 1 (satu) Formulir

Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).24. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).25. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).26. 1 (

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.88. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).89. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).90. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).91. 1 (satu) Daftar

Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).92. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).93. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.94. 1 (satu) Formulir Standar Untuk

/ Pemeliharaan Jalan Dalam KotaWaingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar bertugas untukmelaksanakan pekerjaan swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinJalan Tersebar yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 10Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1176/BM/IIV2014 tanggal 10 Maret 2014Tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar

Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin RuasJalan Kabupaten TA. 2013 Hal 5 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.KPG.wn= Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Ir.

Gusti KomangAdnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani SuratNomor: PU.620/75/BM/V2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secaraSwakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas JalanKabupaten;scons Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2013, saksi Ir. Gusti Komang Adnyanaselaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat NomorPU.620/106/BM/V/2013 tentang Penunjukan Tim Pelaksana SwakelolaPekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten.

No Lokasi Ruas Produk Anggaran Penanganan (Rp)1 Rehabilitasi Bronjong sepanjang 58 M?

Untuk penanganan 3 (tiga) lokasi / ruas lainnya yaitu RehabilitasiJembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKKKanatang dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa MARKUSTADU selaku Pelaksana Swakelola bersama pegawai Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Sumba Timur tanpa melibatkan penyedia barang /jasa padahal sesuai dokumen Surat Pesanan (SP) untuk lokasiRehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, danjalan IKK Kanatang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun