Putusan No. 1617/Pdt.G/2017/PA.Sda .Repiblik Indonesia, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Tergugat mulai tidak harmonis,Tergugat tidak mau bertanggungjawab mencukupi kebutuhan hidup seharihari, dikarenakan pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi tanpa pamitmeninggalkan penggugat dari tempat tinggal bersama di Dukuh p DesaKecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan Penggugatsudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, dansampai dengan pengajuan cerai gugat ini Tergugat tidak pernah adakabarnya dan tidak diketahui keberadaan alamat tempat tinggalnyadiseluruh wilayah Negara Repiblik

Termohon telah telah dikaruniai3 anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1)dan poin ke (2) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwabenar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukumsebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 anak;Menimbang, bahwa bukti P.3 Pemohon membuktikan bahwa Termohonadalah Penduduk Desa Semanding Kauman Ponorogo namun telahmeninggalkan kediamannya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas danpasti di wilayah Repiblik

pendidikan SMA,pekerjaan pedagang baju, tempat tinggal di Jalan S.Parman Barat, Gang Ramin, No.334, RT.21, RW.08,Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaiPenggugat;MelawanEdi Sunandar bin Nawawi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan , dahulu bertempat tinggal di Jalan Soedirman,KM.75, RT.O1, Kelurahan Selunuk, Kecamatan SeruyanRaya, Kabupaten Seruyan, saat ini tidak diketahuialamatnya yang jelas dan pasti di wilayah NegaraKesatuan Repiblik

Pemohon yang dikeluarkan oleh KepolisianNegara Repiblik Indonesia tanggal 11 Agustus 2016 (P.1);2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Nomor 530/47/X/2015tanggal08 Oktober 2015 (P.2)Bahwa atas bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidakkeberatan;Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :1.

/bg.di dalam maupun diluar wilayah Repiblik Indonesia (berdasar suratketerangan Kepala Desa Katemas, , Kabupaten Jombang).6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumahtangga dengan Tergugat.7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini.Bahwa atas dasar alasan Tersebut, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Jombang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangselanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

isteri sah, menikah sekitartahun 2013, mereka pernah rukun namun belum dikaruniai anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 2 bulan, kemudian sejak bulan Juni2013 mereka berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat tanpa pamit hingga sekarang sudah tahun lamanya; Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita ataunafkah bahkan keberadan Tergugat diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Negara Repiblik

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebutsemakin lama semakin memuncak, yang akhirnya sejak Pebruari2004, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hinggasekarang sudah berjalan 11 tahun, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan selama itu tidak pernah memberi kabar, serta tidakdiketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupundiluar wilayah Repiblik Indonesia (berdasar surat keteranganKepala Desa Gambiran, Kecamatan XXXXXX, KabupatenJombang).6.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik IndonesiaNomor: 164/ M/ 2018, tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya PusatPemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebagai kawasan CagarBudaya Peringkat Nasional, ditetapkan di Jakarta tanggal 09 Juli 2018;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya;AtauKeduaBahwa terdakwa Jofrizal bin Alm Tumirin bersamasama dengan WanSyahputra (Dalam Pencarian

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik IndonesiaNomor: 164/ M/ 2018, tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya PusatPemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebagai kawasan CagarBudaya Peringkat Nasional, ditetapkan di Jakarta tanggal 09 Juli 2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 107 Undangundang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;AtauKetigaBahwa terdakwa Jofrizal bin Alm Tumirin bersamasama dengan WanSyahputra (Dalam Pencarian) pada

Undang Undang No. 50tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Ponorogo, maka gugatan penggugat secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat membuktikan bahwaTergugat adalah Penduduk Desa Kebonagung Wonodadi Blitar namunsejak tahun 2014 telah meningglkan kediamannya dan tidak diketahuialamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Repiblik Indonesia;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 22 April 2006 dan ikatan

Dengan demikian harusdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteriyang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalamperkara ini.Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi keterangan gaibmenerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnyan yang pastidi dalam dan di luar wilayah Repiblik Indonesia;Menimbang bahwa saksi pertama bernama Dirham Hamsa bin Syamsir.sebagai menantu keponakan.Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga memenuhi

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memeriksa suratsurat bukti;Setelah mendengar SaksiSaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapanperbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN Bnrtanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a guo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

XXXXX Kabupaten Hulu Sungai SelatanProvinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani,pendidikan SLTP, Dahulu bertempat tinggal di RT.XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan ProvinsiKalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempattinggalnya di seluruh wilayah Repiblik Indonesia(ghaib)sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar Keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

Putusan No. 1905/Pdt.G/2017/PA.Sda .Repiblik Indonesia, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Repiblik Indonesia yang berdomisilidi Desa XXXX, Kecamatan Galela Selatan dan saat ini Penggugat belummempunyai pekerjaan yang tetap/Penggugat dikategorikan orang yang tidakmampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala DesaXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa XXXX tanggal 18 April 2016, untuk ituHal. 1 dari 11 hal.

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik