bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukpemeriksaan ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,yang menyatakan bahwa sebelum diajukan ke Mahkamah Syariyah masalah ini telahterlebih dahulu dimusyawarahkan antara Pemohon dengan Termohon dan anakanaknya ; ~~ === 22 nnn nnn nnnMenimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakantetap pada isi dan maksud permohonannya ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban ringkas

secukupnya dan telah meneguhkan dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan telahmelangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tahun 1960, dantidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkansebelum tahun 1974, maka oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhialasan hukum sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi HukumIslam di Indonesia ; Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara ringkas

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RINGKAS SEMBRANI bin TAUFIK HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM;
2. Menjatuhkan kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pada waktu menjalankan putusan ini lamanya

., S.Ag, M.HI, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkaradilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon,Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, yaitu:Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : XXXX selaku Termohon,menyampaikan penjelasan ringkas dan tanggapan atas suratPermohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Bambang Irianto binMoch

Penjelasan ringkas.Perlu disampaikan terlebih dahulu penjelasan ringkas, agar dudukperkara dan permasalahannya dapat secara jelas dipahami olehMajelis Hakim yang terhormat.Setelah melalui proses pertemuan yang tidak disengaja, selang tigaminggu kemudian Pemohon mengajak saya, Termohon untukmenikah.

Semoga Allah SWTmembukakan pintu hati Pemohon, agar tidak melakukan lagiperbuatan yang saya alami kepada orang lain.Demikian penjelasan dan tanggapan saya, agar dapat menjadipertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikankeputusan cerai talak secepatnya dan yang seadiladilnya.Dengan tanggapan ringkas ini, semoga Majelis Hakim yangterhormat meyakini bahwa :.

No. 697 K/Pid.Sus/201414pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaanbeserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yangmenjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi, Majelis Hakim Bandingmenyatakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni pemufakatan jahatmenjadi perantara menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diancampidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo.

Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang terdiridari :Barang siapa;Tanpa hak atau melawan hukum;Menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Melakukan permufakatan jahat;Bahwa selain dari pada penguraian unsurunsur pasal sebagaimanadikutip di atas Majelis Hakim Banding dalam membuat putusan yangdimohonkan kasasi ini tidak pernah memberikan pertimbangan yangdisusun secara ringkas

mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa, sedangkan pertimbangan yangdiberikan oleh Majelis Hakim Banding tersebut hanya ada padapenguraian unsurunsur pasal yang dikenakan kepada Terdakwa;Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding tidak memberikanpertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaanbeserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yangmenjadi dasar penentuan

alasan penguraian unsur pasal terdahulu;Bahwa Majelis Hakim Banding tidak dapat menguraikan unsur pasal ini denganbaik, bahkan dapat dikatakan tidak menguraikan unsur pasal ini, dimana MajelisHakim Banding menyatakan adanya kesepakatan tanpa menyebutkan kapan,dimana kesepakatan itu dibuat dan bagaimana kesepakatan itu dibuat, tak satualinea pun menerangkannya, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan putusanyang dimohonkan banding ini tidak memenuhi syarat adanya pertimbangan yangdisusun secara ringkas

mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanTerdakwa;Bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding ini tidak ada pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktianyang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (2)KUHAP beralasan hukum kiranya untuk menyatakan putusan yang demikian

Put.No. 4537/Pdt.G/2018/PA.Bwi.menyebutkan kompetensi mengaaili (relat) di Pengadilan mana kuasa itu olpergunakanmewakili kepentingan Pemben Kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan parapihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yangdiperkarakan.2. Bahwa selain itu Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwasurat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sahsebagai surat kuasa khusus dalam berperkara.

Adapun obyek perkara tidak disebutkan dalam surat kuasa karenaobyek perkara sudah disebutkan secara rinci dalam surat gugatan;Menimbang, bahwa apa yang dibantah oleh Tergugat melalui Kuasanyasebagaimana tersebut di atas, adalah bahwa surat kuasa Penggugat tidakmenyebutkan kompetensi mengadili secara relatif dan tidak pula menyebutkanobyek perkara secara ringkas dan konkret;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 menyebutkan bahwa surat kuasa yang digunakan di muka

kompetensi mengadili secararelatif, identitas dan kedudukan para pihak, dan obyek perkara secara ringkasdan konkret;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subyek danobyek perkara tidak sah sebagai surat kuasa khusus yang digunakan di mukasidang;Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa dari Penggugatternyata surat kuasa tidak menyebutkan kompetensi kewenangan secara relatifdan tidak pula menyebutkan obyek perkara secara ringkas

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukpemeriksaan ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,yang menyatakan bahwa sebelum diajukan ke Mahmakah Syariyah masalah ini telahterlebih dahulu dimusyawarahkan antara Pemohon dengan Termohon dan anakanaknya ; Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakantetap pada isi dan maksud permohonannya :Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban ringkas

SUAMI PEMOHON, maka isteri kedua(ISTERI KEDUA) tidak dicantumkan dalam penetapan Isbat Nikah tersebut ; Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara ringkas dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui dalildalil permohonan dan menyatakantidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohonserta keterangan saksisaksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon(PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON (alm) adalah benar sebagai

No. 57/Pdt.G/2010/MSSgiterlebih dahulu dimusyawarahkan antara Pemohon dengan Termohon dan anakanaknya ; Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakantetap pada isi dan maksud permohonannyaMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban ringkas secara lisan di persidangan, yang menyatakan : Bahwa benar Termohon adalah anak kandung dari Alm.

No. 57/Pdt.G/2010/MSSgiMenimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara ringkas dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui dalildalil permohonan dan menyatakantidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohonserta keterangan saksisaksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon (S)dengan Alm.

Bahwa di dalam halaman 3 alinea 4 putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 11 September 2002 No. 338/Pdt/2002/PT.DKI Jakartayang secara ringkas berbunyi sebagai berikut :Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian hakimtingkat pertama yang berdasarkan alasan terurai dalam pertimbanganHal. 6 dari 13 hal. Put.

Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertamapada halaman 17 alinea 1 yang secara ringkas menyebutkan sebagaiberikut :Maka ketidak adanya otopsi terhadap almarhum Ali Sumarto jelasjelas disebabkan karena adanya kesalahan Pihak TergugatHal. 7 dari 13 hal. Put.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 18 alinea 1 yangsecara ringkas berbunyi, sebagai berikut :dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkanbahwa Tergugat telah meminta laporan penyidikan polisi tersebutkepada para Penggugat, dan lagi pula tidak ada satupun bukti yangmenunjukkan bahwa para Penggugat telah menolak permintaanpenyidik kepolisian tersebutBahwa sudah menjadi hukum kebiasaan setiap kali terjadikecelakaan harus dibuatkan laporan polisinya, apalagi kecelakaanyang telah

tersebutberdasarkan alasanalasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudahtepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimanadidakwakan kepadanya, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagaipertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkatbanding;Bahwa dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekalitidak memuat pertimbangan secara ringkas

mengenai fakta dan keadaan besertaalasan pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanTerdakwa;Bahwa dengan tidak termuatnya mengenai pertimbangan ringkas mengenai fakta dankeadaan pembuktian dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang sudah seharusnyaputusan itu dinyatakan batal demi hukum sebagimana yang dimaksud dalam Pasal197 Ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :e Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan

Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMANomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut diatas, maka secaragaris besar syarat syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalahsebagai berikut; Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperandipengadilan; Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasaitu dipergunakan mewakili Kepentingan pemberi kuasa; Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak Menyebutkan secara ringkas

konkret pokok dan obyek sengketayang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak,menyebutkan jenis masalah perkaranya;Menimbang, bahwa syarat syarat sebagaimana dimaksud diatasbersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhimengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain, surat kKuasa khusus cacatformil;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca danmempelajari Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat, dalam Surat KuasaKhusus tersebut telah menyebutkan secara ringkas

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut ditanda tangani oleh Penggugar 2(Syamsiyah) saja, sedangkan Penggugat 1 membubuhkan cap jempolnamun tidak ada legalisasi dari notaris atau pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta yang telah terurai di atas,Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 1 mengenai suratkuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani Para Penggugat yang tidakmenyebutkan secara khusus, ringkas dan konkret tentang

No. 0851/Pat.G/2017/PA.Pra.yang menggariskan bahwa syarat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhiketentuan Pasal 147 R.Bg., yaitu:i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan dipengadilan;ii. menyebut kompetensi relatif;ili. menyebut identitas dan kedudukkan para pihak, daniv. menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yangdiperkarakan antara pihak yang beperkara;Menimbang, bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus tersebut bersifatkumulatif, maka jika salah satunya

Berdasarkan hal tersebut di atas,Majelis berpendapat bahwa oleh karena telah ternyata dalam surat kuasakhusus para Penggugat tersebut tidak menyebutkan (mencantumkan) secarakhusus, ringkas dan konkret tentang jenis perkara dan pokok sengketa yangdikuasakan oleh Para Penggugat, maka surat kuasa khusus tersebut harusdinyatakan tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa khusussehingga harus dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa terkait dengan fakta angka 2, dimana dalam SuratKuasa Khusus yang

dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat menggugat Tergugat atas seorang anak laki-laki, nama Muhammad Dedi Putra Pratama, Penggugat memohon agar anak tersebut berada dan diletakkan di bawah asuhan/Hadhonah Penggugat (ibunya) dengan dalil-dalil secara ringkas

seorang anak, nama Muhammad Dedi Putra Pratama tersebut dibawah asuhan Penggugat, selaku ibunya untuk keperluan syarat-syarat pembuatan paspor anak tersebut dan dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat memohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;

- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban (dan dalam dupliknya) yang secara ringkas

sebagaimanaditentukan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2),serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Penggugat menggugat Tergugat atas seorang anak lakilaki, namaMuhammad Dedi Putra Pratama, Penggugat memohon agar anak tersebutberada dan diletakkan di bawah asuhan/Hadhonah Penggugat (ibunya) dengandalildalil secara ringkas

putusan tentang penetapan hakhadhonah seorang anak, nama Muhammad Dedi Putra Pratama tersebutdibawah asuhan Penggugat, selaku ibunya untuk keperluan syaratsyaratpembuatan paspor anak tersebut dan dokumendokumen lainnya; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut Penggugat memohon agarPengadilan dapat mengeluarkan putusan yang menetapkan Penggugatsebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmemberikan jawaban (dan dalam dupliknya) yang secara ringkas

;Bahwa secara ringkas perincian atas laporanpembetulan SPT Masa pada bulan April tahun 2002 adalahsebagai berikut Penyerahan yang PPN nya harus dipungut dengan tarifumum sebesar Rp. 2.435.288.840,00.; Pajak Keluaran dengan tarif umum =Rp.243.528 .884,00; Pajak Masukan DN yang dapat dikreditkan = Rp.152.017.283,00; Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu = Bp. 621.687.945,00:Lebih Bayar =Rp.530.176.344,00;.

Masa pada bulanyang bersangkutan yang dilaporkan pada tanggal 2September 2003, dimana terjadi lebih bayar sebesar Rp.530.176.344,00;Secara ringkas perincian atas laporan pembetulanSPT.

Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 237/Pat.P/2019/PA.PdlqMenimbang, bahwa syaratsyarat surat kuasa sebagaimanadipertimbangkan diatas tersebut bersifat kumulatif.

Artinya, surat kuasadinyatakan tidak sah apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam surat kuasainsidentil Pemohon tidakmenyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara (permohonanpenetapan ahli waris), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai suratkuasa Insidentil Pemohon dinyatakan tidak sah, sehingga oleh karenanya makapermohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan

Lalu Dina Haris;berkedudukan sebagai Para Turut Tergugat;4 Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidakmenyebutkan secara secara ringkas dan konkret obyek sengketa yangdiperkarakan antara pihak yang berperkara;5 Bahwa kompetensi yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Penggugattersebut adalah untuk berhak mewakili kKepentingan Pemberi Kuasa padaPengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Agama Praya dan padaBadan Peradilan di atasnya;Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil

Putusan No.726/Pdt.G/2020/PA.PraPengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberikuasa;3) menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan 4)menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yangdiperkarakan antara pihak yang berperkara, di mana keeempat syarat tersebutmerupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga jika tidak terpenuhisalah satunya, maka Surat Kuasa Khusus tersebut akan menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

jikadihubungkan dengan fakta angka 4, yaitu faktafakta yang berkaitan denganformil Surat Kuasa Khusus Para Penggugat khususnya pada fakta angka 4yang tidak menjelaskan tentang obyek sengketa kewarisan di dalamnya, makaMajelis Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpendapat bahwaKuasa Penggugat sebagai subyek penerima kuasa (gevolmchtidge) hanyamenyebutkan pokok sengketa yaitu. gugatan waris akan tetapi tidakmenyebutkan secara secara ringkas dan konkret obyek sengketa yangdiperkarakan antara

Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yangdiperkarakan.Menimbang, bahwa terhadap persyaratan surat kuasa khusus dia atas, MajelisHakim telah menemukan beberapa syarat yang tidak dipenuhi dalam surat kuasapara Penggugat, yaitu:1.

Tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yangdiperkarakan, yaitu: tidak tertulis apa yang menjadi pokok sengketa, yangHal. 5 dari 9 Put. No. 438/Pdt.G/2014/PA.Pwtertulis hanya mengenai tanah perumahan dan tanah kebun. Objek sengketayang diperkarakan juga berbeda antara surat kuasa dengan surat gugatan yaitu:Dalam surat kuasa tertulis yang menjadi objek sengketa adalah Tanahperumahan dan tanah kebun, yaitu:1. Tanah perumahan yang luasnya 20 x 40 meter = 80 M?

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telahmelakukan kekeliruan dengan alasan tidak berdasar pada Pasal 253 ayat (1)poin a KUHAP yang berbunyi : Apakah benar suatu peraturan hukum tidakditerapbkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan tidak memuatpertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1)KUHAP yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenaifakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak memuatpertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 197ayat (1) huruf d dan f KUHAP, yang berbunyi : Pertimbangan yang disusunsecara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dariputusan disertai keadaan yang memberatkan

No.1140 K/Pid/2010Semuanya mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbanganputusan, hal ini sangat penting diuraikan, karena sebagailandasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untukmenentukan berat ringannya hukuman pidana yang ditimpakankepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak bisa terlepas dari faktadan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dansekalipun disini pertimbangan yang disusun ringkas, bukan berartiputusan tersebut benarbenar ringkas tanpa argumentasi dankesimpulan yang jelas

Bahkan pertimbangan yang ringkas yang tidakcermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandungkekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hatihatimempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgendikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili danmemutus perkara.

Bahwa putusan perkara No. 882/PID.SUS/2014/PN.PBR atas namaTerdakwa ROLLY YENDRA (Pemohon Peninjauan Kembali) telahmengandung suatu cacat pertimbangan atau tidak sempurnanyapertimbangan putusan yang diambil serta pertimbangan yang diambilsangatkan ringkas sehingga mengakibatkan tidak cermat dan tidakmenyeluruh, sehingga putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagaiputusan yang mengandung kekhilafan;Kondisi ini dapat dilinat dalam pembahasan unsur memiliki, menyimpan,menguasi atau menyediakan narkotika

Terlebih pertimbangan yangdiambil sangatkan ringkas sehingga mengakibatkan tidak cermat dan tidakmenyeluruh, sehingga putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagaiputusan yang mengandung kekhilafan;Bahwa fakta yang dikemukakan dalam pembahan unsur memiliki,menyimpan, menguasi atau menyediakan narkotika jenis sabusabu (videhalaman 1314, alinea ad.3 putusan Pengadilan Negeri No. 882/PID/SUS/20014/PN.PBR) oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut tidak sempurna dipertimbangan seluruh

TkIyang berperkara, menyebutkan dengan jelas ringkas dan kongkrit pokok danobyek sengketa, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih majelis Hakimmenjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatifPengadilan (Vide Hukum Acara Perdata, hal 1415 cetakan 2019);Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa in casu paraPemohon kepada penerima kuasa Basir, S.H. telah bersifat knusus denganmenyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secarajelas

serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkanidentitas para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkarayang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan AgamaTakalar, sehingga majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara aquo telah bersifat knhusus sebagaimana kehendak pembuat undangundang danoleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untukbertindak di muka pengadilan adalah