Paket Buku Pengayaan Bacaan Fiksi/Nonfiksi AnakNO JUDUL BUKU JUMALH JUMLAH JUMLAHSET EKSEMPLAR TOTAL (RP)1 Pemenang Sayembara 5 250 3.796.500Tingkat Nasional PusatPerbukuan Depdiknas RITOTAL 5 250 3.796.500D.

Paket Buku Pengayaan Bacaan Fiksi/Nonfiksi AnakNO JUDUL BUKU JUMALH = JUMLAH JUMLAHSET EKSEMPLAR TOTAL (RP)1 Pemenang Sayembara 5 250 3.796.500Tingkat Nasional PusatPerbukuan Depdiknas RITOTAL 5 250 3.796.500D.

HPS proyek tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa MOH.IDRUS,dan ternyata HPS tersebut adalah terlinat pada Owner Estimate (OE) yangmerupakan produk konsultant perencana yang dilakukan tanpa adanyapengesahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Owner Estimate (OE)belum disusun berdasarkan harga pasar hal ini tidak sesuai dengan PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66 ayat (1)dimana ditentukan bahwa PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)barang/jasa kecuali kontes sayembara

kejelasan Terdakwa MOH.IDRUS tidak menetapkanHPS adalah terlihat pada Owner Estimate (OE) yang merupakan produkkonsultant perencana yang dilakukan tanpa adanya pengesahan dari terdakwayang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Owner Estimate(OE) belum disusun berdasarkan harga pasar hal ini tidak sesuail denganPerpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66ayat (1) dimana ditentukan bahwa PPK menetapkan harga perkiraan sendiri(HPS) barang/jasa kecuali kontes sayembara

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah, Pasal 11 ayat (1) huruf a butir 2 menerangkan bahwa yang berwenangmenetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi HargaPerkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas pokok dan kewenangan PPK (PejabatPembuat Komitmen).Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (7) menyebutkan :(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untukkontes/sayembara

No. 70 tahun 2012, Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi:(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecualiuntuk kontes/sayembara, dan pengadaan langsung = yangmenggunakan bukti pembelian.Perbuatan Terdakwa telah mengenyampingkan tujuan pembuatan HPSsebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran yang memungkinkandilakukannya penekanan atau menurunkan batas tertinggi penawaranyang sah, karena didasarkan pada hasil Survey harga di pasaran.

Komen sesuai TS.Jangan lain yang gatal lain di garuk.ia) Like O Comment > ShareOOs 74271 shares 281 comments View previous comments Caption :SAYEMBARA 11Allah SWT, adalah delusi. Karena nabi sebelumnya tidak mengenalkannama ALLAH SWT kepada ummaitnya.Allah SWT, umurnya sama dengan Muhammad.

Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 serta perubahannyaPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yangmenyatakan bahwa : (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa,kecuali untuk kontes/sayembara. (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan meliputi : a.

Kemudian Sri Sunan Paku Buwono Ilmengadakan sayembara yang akan memberikan hadiah tanahSukawati bagi yang sanggup menindas pemberontakan RM. Said.Dengan berani Pangeran Mangkubumi menerima sayembara tersebutdan usaha P. Mangkubumi berhasil baik, kKekuatan RM. Said dan P.Martopuro dapat dipatahkan, tetapi RM. Said dan P. Martopuroberhasil meloloskan diri. Dikarenakan iri hati, pengikut van Hohendorfberusaha supaya Sri Sunan Paku Buwono Il membatalkan pemberianhadiah tanah Sukawati kepada P.

Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruhDokumen Pengadaan Barang/Jasa.(2)Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:a. menetapkan tim teknis; dan/ataub. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaanmelalui Sayembara/Kontes.Pasal 1 angka ke 7 Pejabat Pembuat Komitmen yangselanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Pasal 11(1)PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai

ditentukandidalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2010 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan TahunAnggaran 2010 sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakannilai pagu sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus jutarupiah) sebagai dasar HPS sehingga hal tersebut bertentangan denganPasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajibmenetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara

Penuntut Umum telah diajukan TangguhMuhsin sebagai terdakwa dan Martono Als Tono sebagai terdakwa ll yang identitasdalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkanjuga oleh saksisaksi;Halaman 23 dari 30 Putusan nomor 261/Pid.B/2017/PN SmnMenimbang, bahwa berdasarkan periimbangan tersebut diatas unsurbarang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangansetiap kegiatan sayembara

dimaksud dengan permainan judi berdasarkanpasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnyakemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, jugakarena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya segalapertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yangtidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan jugasegal pertaruhan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan setiap kegiatan sayembara

Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaanmelalui Sayembara/Kontes;Pasal 1 angka 7 : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaanPengadaan Barang/JasaPasal 11(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :a.

(Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai dasarHPS sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (1)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajibmenetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara serta pada ayat(7) dalam penetapkan HPS harus mempertimbangkan informasi berupa :1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS(Badan Pusat Statistik)2.

Menetapkan tim/juri ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontesm. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; danHalaman 4 dari 42 Putusan No. 12/PID.SUSTPK/2021/PT DPSn. Menetapkan pemenang pemilihnan/Penyedia untuk metode pemilihan1. Tender/Penunjukkan Langsung/Epurchasing untuk paketpengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paguanggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000, (Seratus miliarrupiah); atau2.

Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.(2).Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam haldiperlukan, PA dapat:a. menetapkan tim teknis; dan/ataub. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.Pasal 10 angka 4: KPA mempunyai kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA selaku KPA juga : Menandatangani Surat perintah membayar(SPM) . BA Serah terima hasil pekerjaan.

aa(4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam haldiperlukan, PA dapat :a. menetapkan tim teknis; dan/ataub. menetapkan tim jur/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.Pasal 10 angka 4: KPA mempunyai kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA selaku KPA juga : Menandatangani Surat perintah membayar(SPM) . BA Serah terima hasil pekerjaan.

Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.eg(2) Sela tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam haldiperlukan, PA dapat:a. menetapkan tim teknis; dan/ataub. menetapkan tim jur/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.Pasal 10 angka 4: KPA mempunyai kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA selaku KPA juga : Menandatangani Surat perintah membayar(SPM) . BA Serah terima hasil pekerjaan.

Baa36(2) Sela tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam haldiperlukan, PA dapat:a) menetapkan tim teknis; dan/ataub) menetapkan tim jur/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.Pasal 10 angka 4: KPA mempunyai kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA selaku KPA juga : Menandatangani Surat perintah membayar(SPM) . BA Serah terima hasil pekerjaan.

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan oleh PejabatPembuat Komitmen kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaanlangsung yang menggunakan bukti pembelian.2. Kelompok Kerja ULP(POKJA ULP) / Pejabat Pengadaan mengumumkannilai total HPS berdasarkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkanoleh PPK.Nilai total HPS bersifat terouka dan tidak rahasia.4. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besarn kerugian negara.5.

Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan sayembara/kontesm) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;n) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:1) Tender/Penunjukan langsung/EPurchasing untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaranpaling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah); atau2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansidengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanjayang telah ditetapkan;Menetapkan perencanaan pengadaan;Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pelalangan;Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;Menetapkan PPK;Menetapkan Pejabat Pengadaan;Menetapkan P/PHP/PPHP;Menetapkan penyelenggara Swakelola;Menetapkan Tim Teknis;Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan sayembara

Kemudian Sri Sunan Paku Buwono Ilmengadakan sayembara yang akan memberikan hadiah tanah SukawatiHalaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pat.G/2017/PN Yykbagi yang sanggup menindas pemberontakan RM. Said. Dengan beraniPangeran Mangkubumi menerima sayembara tersebut dan usaha P.Mangkubumi berhasil baik, kKekuatan RM. Said dan P. Martopuro dapatdipatahkan, tetapi RM. Said dan P.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannyaPeraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yang menyatakanbahwa:(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecualiuntuk kontes/sayembara;Hal. 24 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:a.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannyaPeraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yang menyatakanbahwa:(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecualiuntuk kontes/sayembara;(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS;b.

laporan keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, Menyelesaikan perselisihan antara PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam halterjadi perbedaan pendapat dan Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaanseluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dalam hal apa dapat diperlukan, PA (Pengguna Anggaran adalahMenetapkan tim teknis dan Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaanPengadaan melalui Sayembara

Satuan dalam perhitungan HPS(Harga PerkiraanSendiri) bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telahtercantum dalam Dokumen Anggaran;Bahwa bunyi Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Bab VI tentang Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia Barang/Jasa Pasal 66 tentang Harga Perkiraan Sendiri ayat (1),(2), (3), (4), (7) dan (8) tersebut adalanPPK (Pejabat Pembuat Komitmen)menetapkan HPS ( Harga Perkiraan Sendiri) Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara

pelaksanaan kontrakdilaksanakan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyediaBarang / Jasa hasil proses pemilihan sebelumnya dan serah terimapekerjaan yang melibatkan PPHP (Panitia Pemeriksa/Penerima HasilPekerjaan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyedia Barang /Jasa;Bahwa dasar penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 66 adalah: PPK (PejabatPembuat Komitmen) menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)Barang / jasa kecuali untuk kontes / sayembara