• Rejo Mulya Rejeki yang mencantumkan Faktur Pajak tersebut di atassebagai Pajak Keluaran dalam laporan SPT Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang perubahan keempat atas Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor : SE27/PJ.52/2003 tentang daftar dan sanksiatas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah dimanapada nomor 1.b. Direktur Jenderal Pajak mencabut PT.

• SE01/PJ.02/2007 Tanggal 17 Januari 2007 angka2 yaitu Sejak berlakunya peraturan tsb, barang hasil pertanian yang dibebaskan daripengenaan PPN tidak lagi dibatasi hanya atas penyerahan oleh Petani atauKelompok Petani.

• SE01/PJ.02/2007 Tanggal 17 Januari 2007 angka2 yaitu Sejak berlakunya peraturan tsb, barang hasil pertanian yang dibebaskan daripengenaan PPN tidak lagi dibatasi hanya atas penyerahan oleh Petani atauKelompok Petani.

• tidak dapat dibuktikan berdasarkan arus uangmengingat pembayaran yang dilakukan oleh PT IndoswedPratama, PT Civara Inti Lamanta, dan PT Delphia Prima Jayatidak diketahui apakah benarbenar berasal dari pembeli luarnegeri karena tidak ada data atau dokumen yang mendukunguang yang dibayar oleh ketiga perusahaan tersebut adalahuang dari pembeli luar negeri, sehingga dipastikan pembayarsebenarnya adalah oleh ketiga perusahaan dalam negeritersebut;Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01

  TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmemenuhi syarat sebagai Penjualan Ekspor mengingatberdasarkan pengujian aruS uang dan purchase orderdiketahui bahwa yang melakukan pemesanan danpelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesarRp11.764.276.358,00 adalah PT Civara Intilamanta, PTDelphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimanaketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri,sehingga putusan Majelis bertentangan dengan ketentuanSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01

  Putusan Nomor 561/B/PK/PJK/2017putusan Majelis bertentangan dengan ketentuan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE01/PJ.7/2002;9.14. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.40313/PP/M.1/1 1/2012 tanggal 26September 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 besertapenjelasan UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidakberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan;10.

• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM sebagai berikut:Cl. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus waspada atas beberapa tipepelanggaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak (PKP) terhadap PPN danPPnBM antara lain:a. Alamat/tempat kedudukan Wajib Pajak (PKP), alamat pengurus palsu, tidakjelas, tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah alamat dst;b. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN dst;c.

  konfirmasi Faktur Pajak denganaplikasi sistem informasi perpajakan;Analisis Novum: Pasal 3 menyebutkan "Konfirmasi Faktur Pajakdengan aplikasi sistem informasi perpajakan diberlakukanuntuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPNMasa Pajak Januari 2000 danseterusnya" ;Sepantasnya Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur JenderalPajak dapat memberikan pengarahan sekiranya Pengusaha KenaPajak berhubungan dengan perusahaan fiktif;Novum ketiga:Bentuk: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01

• Suyanto, PhdNomor : 4409/C.C3/TU/2007 tanggal 27 Juli 2007perihal berlangganan Majalah Cerdas, yang telahmenanggap, adanya pengaduan' dari masyarakattentang surat edaran SE01/SERED/07/2007 tanggal17 Juli 2007 yang isinya : sesuai dengan bukupanduan BOS tahun 2007 Dinas Pendidikan Propinsitidak diperbolehkan mengintervensi penggunaanDana BOS di sekolah dalam bentuk apapun= dandiminta surat himbauan surat edaran No. 01/SERED/07.07 tanggal 17 ~ Juli 2007 yang telahdikirimkan ke seluruh sekolah di Propinsi

  Suyanto, PhdNomor : 4409/C.C3/TU/2007 tanggal 27 Juli 2007perihal berlangganan Majalah Cerdas, yang telahmenanggap, adanya pengaduan dari masyarakattentang surat edaran SE01/SERED/07/2007 tanggal17 Juli 2007 yang isinya : sesuai dengan bukupanduan BOS tahun 2007 Dinas Pendidikan Propinsitidak diperbolehkan mengintervensi penggunaanDana BOS di sekolah dalam bentuk apapun = dandiminta surat himbauan surat edaran No. 01/SERED/07.07 tanggal 17 ~ Juli 2007 yang telahdikirimkan ke seluruh sekolah di Propinsi

• SJCGP/4/6/22/003 tanggal 04 Juni 2022 untuk pembelian 1 pcs Kompor 2 tungku SE01 B seharga Rp. 435.000,00- dan 1 pcs Kompor 2 tungku SE01 A seharga Rp. 350.000,00- dengan total Rp. 785.000,00-.

• 1 (satu) lembar Tanda terima no. SJCGP/005/07/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk 1 pcs Kompor 2 tungku stainless.

Dikembalikan Kepada saksi Rohmat Bin Darmin.

• tersebut;Bahwa sampai dengan saat PIB tersebut Pemohon Banding ajukan danHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 252/B/PK/PJK/2016dikeluarkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:000112/WBC.06/KPP.MP.02/2010 tanggal 12 Januari 2010 oleh Terbanding,belum ada ketentuan maupun peraturan Bea dan Cukai yang secara jelas daneksplisit tidak memperbolehkan Third Country Invoicing di dalam skema FreeTrade Agreement antara Indonesia dengan China;Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE01

• Halhal yang dianggap perlu dalam tugas/tim untuk mensukseskan pembeliantanah/belanja modal tanah dengan prinsip efisiensi/penghematan.Bahwa dalam pelaksaan Pengadaan Tanah/Belanja Modal Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan Deli Serdang tersebut, sekira tanggal 11 Mei 2007 Panitia untukPekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdangyang diketuai oleh Terdakwa kemudian mengadakan rapat panitia utuk membahastentang SE01/PJ.014/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belanja

  Untuk menilai kelima penawaran yang masuk tersebutpanitia menggunakan evaluasi dengan system pembobotan dan penitia menentukancritera pengadaan tanah dengan mengacu SE01/PJ.014/2007 yaitu sebagai berikut :1. Jalan Lubuk Pakam Medana. Lurus, bobot/nilai : 100b. Tikungan, bobot/nilai : 502. Status Tanaha. Sertofikat, bonot/nilai : 100b. Akte Camat/SKT : 803. Kondisi Tanaha. Kavling Siap Bangun, bobot/nilai : 100b. Tanah darat,bobot/nilai 275c. Sawah dan darat, bobot/nilai : 50d.

  Untuk menilai kelima penawaran yang masuk tersebtpenitia menggunakan evaluasi dengan system pembobotan dan panitia menentukancriteria pengadaan tanah dengan mengacu SE01/PJ.014/2007 yaitu sebagai berikut :1,Jalan Lubuk PakamMedanLurus, bobot/nilaiTikungan, bobot/nilaiStatus TanahSertifikat, bobot/nilaiAkte Camat/SKTKondisi TanahKavling Siap Bangun, bobot/nilaiTanah darat, bobot/nilaiSawah dan darat, bobot/nilaiSawah, bobot/nilai.

  : S008/PPTBMT/WPJ.26/KB.0901/2007 yang ditujukankepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan BangunanDeli Serdang yang pada pokoknya melaporkan hasil klrifikasi dan negosiasiharga yang telah dilaksanakan dan merekomendasikan tanah tersebut kepda KPAuntuk ditindak lanjutkan; Bahwa benar saksi mengatakan Panitia Pengadaan Tanah/Belanja Modal TanahKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang belum sepenuhnyamelaksanakan prinsip yang tercantum di dalam Surat Edaran Nomor: SE01

  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE01/PJ.014/2007 Tanggal 8Februari 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Tanah dan/atauBangunan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;3. Peraturan presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2005 tentang PengadaanTanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum:;4.

• SE01/PJ.02/2007 Tanggal 17 Januari 2007 angka2 yaitu Sejak berlakunya peraturan tsb, barang hasil pertanian yang dibebaskan daripengenaan PPN tidak lagi dibatasi hanya atas penyerahan oleh Petani atauKelompok Petani.

• Apabila bertentangan denganketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau peraturanperundangundangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum.Dan hal itu dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi RI Nomor : SE01/MEN/1982 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dibutir 14 yang berbunyi : b. sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada buruh denganperjanjian tertulis; nnnnnn nnn nnnn nn nnnPeMj@lasia 5 =~

• "ternyata pengadaanbibit/anakan jati emas juga dikenakan PPN berdasarkan surat Edaran Dirjenpajak Departemen Keuangan RI Nomor : SE01/PJ.51/2001 tanggal 19januari 2001, .... Adalah judex facti menafsirkan PPN tersebut adalahkewajiban Pemda, hal ini seharusnya mengenai PPN harus diakomodir padakontrak awal tanggal 20 Maret 2001, karena S.E Dirjen Pajak Dep.Keuangan RI No.SE.02/PJ51/2001 tanggal 19 Januari 2001;Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.7.

• Jadi sebenarnyatransaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan CBI adalahtransaksi hutangpiutang;Bahwa Terbanding menggunakan dasar hukum SE01/PJ.7/2002 RomawiIll angka 3.2 tanggal 19 Februari 2002 dengan menggarisbawahi kalimatyang berbunyi "untuk menguji kebenaran transaksi ekspor" sedangkanmenurut pendapat Pemohon Banding, bahwa kalimat itu untuk mengujiapakah suatu transaksi ekspor sudah dilengkapi dokumendokumen eksporyang sesuai dengan UU dan aturan yang dipersyaratkan.

  Dalam SE01/PJ.7/2002 tersebut tidak ada penjelasan alur pembayaran yangbagaimanakah suatu transaksi bisa disebut Ekspor. Pemohon Banding jugatidak melihat ada aturan yang menjelaskan dengan spesifik mengenai alurpembayaran seperti argumen yang dijadikan alasan Terbanding. Jadi tidaktepat kalau Terbanding menetapkan alur pembayaran sebagai dasar untukmenentukan apakah suatu transaksi itu ekspor atau lokal.

• 2017daerah pabean; Dalam traffic incoming call, di mana penerima jasa berada di luar daerahpabean maka atas jasa yang diserahkan tidak terutang PPN;Bahwa berdasarkan penelitian atas surat dan peraturan perpajakanterkait jasa interkoneksi, diketahui bahwa:Bahwa Surat Terbanding nomor S56/PJ.322/1998 adalah surat jawaban dariTerbanding sehubungan dengan pertanyaan dari Pemohon Banding, yangdikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1998;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE01

  Putusan Nomor 441/B/PK/PJK/2017kena pajak dan terutang PPN, dan Pemohon Banding juga memungut PPN atastransaksi jasa interkoneksi domestik karena berdasarkan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE01/PJ.54/2000, jasa interkoneksi adalah jasa kenapajak di mana penyerahannya terutang PPN. Jasa interkoneksi yang terutangPPN adalah jasa interkoneksi yang penyerahannya dilakukan di dalam daerahpabean sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN.

• Akan tetapi, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c, UU PPN, yaitu"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajakdi dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa jasa interkoneksi adalahjasa kena pajak dan terutang PPN, dan Pemohon Banding jugamemungut PPN atas transaksi jasa interkoneksi domestik karenaberdasarkan Surat Edaran Terbanding Nomor SE01/PJ.54/2000, jasaHalaman 4 dari 27 halaman.

  halpemberian cumacuma atau pemakaian sendiri Jasa KenaPajak.Pasal 23Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan pada tanggal 3 Januari2012.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor08/Per/M.KOMINF/02/2006 tanggal 08 Februari 2008 tentangInterkoneksi, menyatakan:Pasal 1 angka 1Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasidari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01

• SE01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak ("SE01/2006")adalah :11.1. Pemeriksaan Lengkap (PL);12.a. PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan,terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajakditerima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lamamenjadi 8 (delapan) bulan;b.

  Merupakan fakta hukum bahwa sampai dengan saatdiajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak pernah diajak untukmelakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak;Ketentuan tentang hasil pembahasan akhir tersebut kembali ditegaskandalam ketentuan pada Bagian VII angka 7 SE01/2006 dinyatakan bahwasemua hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secaratertulis.

• pabean;* Dalam traffic incoming call, di mana penerima jasa berada di luar daerahpabean maka atas jasa yang diserahkan tidak terutang PPN;Bahwa berdasarkan penelitian atas surat dan peraturan perpajakanterkait jasa interkoneksi, diketahui bahwa:Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S56/PJ.322/1998 adalahsurat jawaban dari Terbanding sehubungan dengan pertanyaan dari PemohonBanding, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1998;Bahwa Terbandingmenerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE01

  olehPemohon Banding;Bahwa Jasa interkoneksi merupakan jasa kena pajak yang terutang PPN.Akan tetapi, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c, UU PPN, yaitu "PajakPertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa jasa interkoneksi adalahjasa kena pajak dan terutang PPN, dan Pemohon Banding juga memungut PPNatas transaksi jasa interkoneksi domestik karena berdasarkan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE01

• Menurut Kami Surat Edaran Nomor SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang digunakan sebagai dasar penetapan olehTerbanding terdapat klausul pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, SE01/BC/2010 dan SE03/BC/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku akan tetapiSE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tidak mempunyai waktu atau tanggal mulaiberlakunya;bahwa Surat Edaran Nomor SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 merupakanaturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk PajabatBea Cukai,

• TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmemenuhi syarat sebagai Penjualan Ekspor mengingatberdasarkan pengujian arus uang dan Purchase Orderdiketahui bahwa yang melakukan pemesanan danpelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesarRp11.764.276.358,00 adalah PT Civara Intilamanta, PTDelphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimanaketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri,sehingga putusan Majelis bertentangan dengan ketentuanSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01

  Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memenuhi syarat sebagai PenjualanEkspor mengingat berdasarkan pengujian arus uang danPurchase Order diketahui bahwa yang melakukan pemesanandan pelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesarRp11.764.276.358,00 adalah PT Civara Intilamanta, PTDelphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimana ketigaperusahaan tersebut berada di Dalam Negeri, sehinggaputusan Majelis bertentangan dengan ketentuan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE01

• termohon keberatan sudahmenerima SPT yang dikirimkan via pos oleh penggugat padatanggal 15 September 2015 dan diterima institusi termohonkeberatan pada tanggal 16 September 2015 oleh JOKOSesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak tentang ketentuan tata carapenerimaan dan pengelolaan SPT yang dikirim via pos (Pasal 5PER26/PJ/2012 juncto Pasal 7 (bukti P30) dan Pasal 8 PER29/PJ/2014 juncto pasal 7 PER01/PJ/2016 juncto huruf E Romawi angka 3 huruf (c) SE01