Bahwa selamaHalaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 359/Padt.G/2015/PA.Pyb2.pernikahan antara Penggugatdan Tergugat hidup rukun sebagai suami istridan sudah dikaruniai dua orang anak bernama:; Akhsanul Sodiki (lakilaki), lahirtanggal 27 Desember 2005; =Sintia Ramadhani (perempuan),lahirtanggal 20 September 2008 dan saat ini dalam asuhan Penggugat;; 4.Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat membaca danmenandatangani sighat taklik talak;; 5.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (Hasril Sodiki bin Mohd Darmawi) terhadap Penggugat (Tri Adyastuti binti Edy Yusuf);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Zayn Dhiaurrahman,lahir pada tanggal26 Desember2019berada dalam pemeliharaan (hadhanah)Penggugatselaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5.

ACHMAD SODIKI sebagai Ketua merangkapAnggota, HARJONO dan H. AHMAD FADLIL SUMADI masingmasingsebagai Anggota;Bahwa pada saat perkara Permohonan Keberatan tersebut sedangberproses di Mahkamah Konstitusi Rl, M. AKIL MOCHTAR selaku HakimKonstitusi yang ikut mengadili dan memutus perkara Sengketa PilkadaKabupaten Tapanuli Tengah dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)pada Mahkamah Konstitusi RI, menelepon BAKHTIAR AHMAD SIBARANIuntuk menyampaikan pesan kepada Terdakwa supaya segera menghubungiM.

HIKMAL BATUBARA, yang tercatatdalam Permohonan Registrasi Nomor 32/PHPU.DIX/2011;Pada tanggal 23 Maret 2011 Ketua Mahkamah Konstitusi RI menerbitkan SKNomor 158/TAP.MK/2011 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untukmemeriksa Permohonan Keberatan Nomor Registrasi 31/PHPU.DIX/2011,dan SK Nomor 183/TAP.MK/2011 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusiuntuk memeriksa Permohonan Keberatan Nomor Registrasi 32/PHPU.DIX/2011, yang dalam kedua SK tersebut ditetaokan susunan panel sebagaiberikut: ACHMAD SODIKI

Achmad Sodiki (Ketua);2. Muhammad Alim (Anggota);3. Harjono (Anggota); Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dibuktikan bahwaJudex Facti Tingkat Banding telah mengalami kekhilafan dalampertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa M. AKILMOCHTAR adalah Pimpinan Mahkamah Kontitusi, sehingga dengankekhilafan tersebut Judex Facti keliru dalam memutuskan perkara aquo, menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti memberikan uang suapkepada M. AKIL MOCHTAR, karena dengan kedudukan M.

Adapunsusunan Hakim Panel Sengketa Pilkada Kabupaten TapanuliTengah adalah:Achmad Sodiki Ketua);Muhammad Alim (Anggota);Harjono (Anggota);Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbuktisecara nyata Judex Facti Tingkat Pertama telah mengalami kekhilafandalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan meskipun M. AKILMOCHTAR tidak menjadi Hakim Panel yang memeriksa PermohonanKeberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah, namunsebagai Hakim Konstitusi M.

Nomor 65 PK/Pid.Sus/2016Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada Terdakwa diMahkamah Konstitusi Nomor 31.32/PHPU.D/IX/2011 dengan PanelHakim adalah Ahmad Sodiki, Muhammad ALIM dan Haryono;Bahwa benar M. Akil Mochtar bukan Panel Hakim yang memeriksaperkara Pemilukada a quo di Mahkamah Konstitusi, namun maksudatau keinginan Terdakwa memberikan uang kepada M. Akil Mochtaradalah karena sesuai dengan janji Sdr. M.

Sodiki, S.Ag.Perincian Biaya :1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 304 000,004. Redaksi : Rp 5.000,005. Meterai : Ro 6.000,00Jumlah : Rp 395.000,00Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No:1694/Pdt.G/2017/PA. Pwd.

SOEGIH SEGARA tanggal 03 Juli 2016, dan P3 berupa Invoice No. 402kepada Ahmad Sodiki atau PT. TITAN CIPTA SINERGI dari CV.

Mahfud MD, selaku Ketuamerangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anmad3/Fadlil Sumadi, M.

Akil Mochtar, selaku Ketua merangkapAnggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad FadiilSumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masingmasingsebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai PaniteraPengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yangmewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.KETUA,ttd.M.

Akil MochtarANGGOTAANGGOTA,ttd. ttd.Achmad Sodiki Hamdan Zoelvattd. ttd.Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadittd. ttd.Muhammad Alim Anwar Usmanttd.Arief HidayatPANITERA PENGGANTI,ttd.Rizki Amalia

KabupatenSerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah kakek kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suamiPenggugat;Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2014;Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diKecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anakbernama Sodiki

Sodiki, S.Ag.Perincian BiayaHal. 10 dari 11 hal. Putusan No:1833/Pdt.G/2015/PA. Pwd.oP WON EPPendaftaranProsesPanggilanRedaksiMeteralJumlah: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 288 000,00: Rp 5.000,00: Rp 6.000,00: Rp 373.000.00(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No:1833/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Sodiki, S.Ag.Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 320 000,00Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.:2038/Pdt.G/2017/PA. Pwd.4. Redaksi : Rp 5.000,005. Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 411.000,00Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.:2038/Pdt.G/2017/PA. Pwd.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon IJ telah menikah menurut syariat Islam padatanggal 25 Nopember 2001 di Ladang Takau, dengan mahar berupa Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah), dengan Wali Ustad Sodiki, dan disaksikan oleh dua orangsaksi masingmasing bernama Ustadz Alimin dan Mahrum2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukunsebagaimana layaknya suam1 istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :a. Rizki lahir tanggal 15 Agustus 2003b. Rizal lahir tanggal 9 Juni 2006;3.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughro Tergugat (Abdul Chamid Sodiki bin Abdul Ghofur ) terhadap Penggugat (Muji Awana binti Sudarmaji)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Putusan Nomor :70/Pd.G/2017/PA.PybBahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Anonim KecamatanAnonimKabupaten Mandailing Anonim, sampai pisah;Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahberhubungan layaknya suami isteri (bada addukhul) dan sudah dikarunialdua orang anak bernama:Akhsanul Sodiki (lakilaki), lahir tanggal 27 Desember 2005Sintia Ramadhani (perempuan), lahir tanggal 20 September 2008 dansaat ini dalam asuhan

Mahfud MD, Selaku ketuamerangkap anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim,Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati danM.

Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014Indonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikanpermohonan (I), pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 yang dipimpin olehAchmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim danHamdan Zoelva masingmasing sebagai anggota, dengan didampingioleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yangdisampaikan Pemohon, praktek kerja outsourching adanyapenyelundupan hukum (terlampir pada

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUUIX/2011Perihal Pengujian Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, denganacara pemeriksaan perbaikan permohonan (Il), pada hari Rabu tanggal11 Mei 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkapanggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masingmasing sebagaianggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai PaniteraPengganti dihadiri oleh Pemohon.

Mahfud MDselaku Ketua, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, MuhammadAlim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, AnwarUsman masingmasing sebagai anggota, dengan didampingi oleh EddyPurwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Didik Suprijadi sebagaipemohon, Dwi Haryanti sebagai Kuasa Pemohon, Mualimin Abdi, Erik, Ajidari kemenkumhan, Sunarno, Hutri Yuti Annisa dari Kemenakertrans,Moh. Fadli Alwi, Moh.

Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014Mei 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkapanggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masingmasing sebagaianggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai PaniteraPengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodikiberpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, jadi saudaratukang baca meteran ini tidak diperlakukan begitu saja.

Sodiki, S.Ag.Perincian Biaya :1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 300 000,004. Redaksi : Rp 5.000,005. Meterai : Ro 6.000,00Jumlah : Rp 391.000,00Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No:1893/Pdt.G/2017/PA. Pwd.

ASFUHAT sebagai Hakim Ketua, SUBIYANTONUGROHO,S.H.I. dan NURUL HIDAYATIT DINIYATI,S.Ag. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itujuga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang24terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim HakimAnggota dan dibantu oleh AMIN SODIKI, S.H.I sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiriTergugat;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd./ Ttd./SUBIYANTO NUGROHO,S.H.1. Drs. ASFUHAT.Ttd./NURUL HIDAYATIT DINIYATI,S.Ag.

Achmad Sodiki, S.H. Kata pengantar Prof. Dr. Moh.Mahfud MD,S.H. Judul Politik Hukum Agraria Hal. 197 penerbit Konstitusi Press(Konpress) Cetakan pertama Juni 2013 ISBN : 9786027995024 JI. MerdekaBarat Nomor 6 Jakarta 10110.Jadi mengenai surat keterangan taksiran harga tanah (Obyek Sengketa)yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab.

Achmad Sodiki,S.H. Kata pengantar Prof. Dr. Moh. Mahfud MD,S.H. Judul Politik HukumAgraria Hal. 197 penerbit Konstitusi Press (Konpress) Cetakan pertama Juni2013 ISBN : 9786027995024 JI. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta 10110.Hal mana bandingkan dengan harga limit/jual pada lembar ke 7 (tujuh)Risalah Lelang Nomor 1080/2014 tanggal 8 Oktober 2014 (bukti T.I17 danT.I18) antara lain :1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 555 atas nama UMIROISATUN luas 350 m?

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Munasir bin Kusnan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilik Sri Utami binti Sodiki) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak

Saksi ROHMAT SODIKI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul05.15 WIB bertempat di Jalan Raya Abdul Manan Wijaya Ds. PandesariKec. Pujon Kab.

Bahwa menurut Ahli Anmad Sodiki, pasal a quo yang menjadiobjek permohonan keberatan telah kehilangan legalitasnyakarena tidak ada satupun pasal dalam undangundang yangmemberikan otorisasi agar areal yang menurut peta KawasanHutan terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsikonservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untukmelanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok(Bukti P10.B);5.

Bahwa menurut Ahli Ahmad Sodiki pertentangan terhadapaturan lebih tinggi secara hierarki menyebabkan keabsahansuatu peraturan itu jika ada otorisasi dari ketentuan yang lebihtinggi. Dalam keterangannya Ahli menegaskannya denganmengutip pendapat Hans Kelsen dalam bukunya The PureTheory of Law, yaitu a legal norm is valid if it has come intobeing as a result of authorization by supenor norm.

Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor104 Tahun 2015 ini batal demi hukum karena menyimpangundangundang yang levelnya lebih tinggi.Bahwa Ahli Ahmad Sodiki juga menjelaskan kalimat diberikankesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daurtanaman pokok dalam Pasal 51 ayat 2) Peraturan Pemerintahtersebut juga mengandung ketidakpastian hukum, sehinggaobjek permohonan a quo telah mendistorsi fungsi konservasidan/lindung.

Achmad Sodiki, S.H., Nomor 417/DE/WALHI/IX/2019,tanggal 11 September 2019, Perihal Permohonan Pemberian KeteranganPermohonan Keberatan terkait PP 104/2015 di Mahkamah Agung (BuktiP10 A):Fotokopi Akta Waarmerking Legal Opinion ahli Prof. Dr. Achmad Sodiki.,S.H., oleh notaris Febrian, S.H., tanggal 30 September 2019 (Bukti P10B);Fotokopi Curriculum Vitae Prof. Dr.

Achmad Sodiki., S.H., (Bukti P10 C);Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor45/PUUIX/2011, tanggal 21 Februari 2012 (Bukti P11);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang PerburuanSatwa Buru (Bukti P12):Fotokopi Fotokopi Surat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan HidupIndonesia kepada Prof. Dr. Ir.

Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, danMuhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantuoleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ParaPemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili. (Bukti: P4) ;6.