Pejabat Bea danCukai dapat menetapkan tarif dan nilai pabean terhadap barang impor dalam waktu30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean, pada Pasal 16 (3)menyatakan bahwa atas penetapan Pejabat bea dan cukai dapat mengakibatkankekurangan pembayaran dan pihak importir wajib melunasi kekurangan pembayaransesuai dengan penetapan;: bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak menyetujui kKekurangan pembayaranyang ditetapbkan Terbanding melalui Surat Penetapan Kembali Tarif dani NilaiPabean (SPKTNP

SE2R4 Dyestuff, Lonsperse Blue 3204.11.10.00 0%BBL5 Dyestuff, Lonsperse Blue 3204.11.10.00 0%G 200%6 Dyestuff, Lonsperse Red 3204.11.10.00 0%SBR7 Dyestuff, Lonsperse Red 3204.11.10.00 0%SG8 Dyestuff, Lonsperse Red 3204.11.10.00 0%KBSE9 Dyestuff, Lonsperse 3204.11.10.00 0%Rubine SEGFL10 Dyestuff, Lonsperse 3204.11.10.00 0%Yellow Brown S2RFL11 Dyestuff, Lonsperse 3204.11.10.00 0%Yellow S6G12 Dyestuff, Lonsperse 3204.11.10.00 0%Yellow SE4G13 Dyestuff, Lonsperse 3204.11.10.00 0%Yellow SE4Gbahwa sesuai SPKTNP

Nomor SPKTNP482/KPU.01/2012 tanggal 06November 2012, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa SPKTNP yangditerbitkan oleh Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku pada pasal 17 ayat (1), beserta penjelasannya, Undang UndangNomor 17 tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeanan dan penerbitan SPKTNP482/BC.02/2012 tanggal 06November 2012 tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundangundanganyang berlaku, sehingga menurut

30 Agustus 2012 sebesar Rp94.372.000,00 (PIB);SSPCP tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 94.372.000,00 (PIB);Tanda Terima Setoran Pajak Bank BCA tanggal 14 November 2012 sebesar Rp42.439.000,00;Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 14 November 2012 sebesar Rp42.439.000,00;SSPCP tanggal 14 November 2012 sebesar Rp 42.439.000,00 (SPKTNP);Akta Notaris Nomor 31 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat oleh Hj.

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor: SPKTNP482/KPU.01/2012 diterbitkan tanggal 06 November 2012 sehinggapenerbitan SPKTNP melebihi 30 (tiga puluh) hari;bahwa party barang sesuai PIB disegel sesuai Berita Acara Penyegelan Nomor:BA976/KPU.01/BD.09/2012 tanggal 06 September 2012;bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Terbanding menerbitkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 420897/KPU.01/2012;bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Pemohon Banding atas respon SPPBtersebut

Putusan Nomor 3398/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP) nomor SPKTNP391/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Direktur JenderalBea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga perhitungan SPKTNPmenurut Pemohon

Banding adalah Rp.42.820.720,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 05 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116257.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) nomor SPKTNP391/

BC/2017 tanggal 13Juli 2017 tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, atas nama: PT MHE DemagIndonesia, NPWP 01.000.589.0055.000, Alamat: Graha Inti Fauzi Lt.7 Jl.Buncit Raya No.22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP

Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP391/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

;ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yangdiatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 jo.

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut.42866/PP/M.X VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPKTNP Nomor:SPKTNP165/KPU.01/2011 tanggal 27 Mei 2011 merupakan koreksi Terbanding atas PIB Nomor:034042 tanggal 30 Januari 2008, 336542 tanggal 10 Oktober 2008 dan 070786 tanggal 24 Maret2009;bahwa Terbanding menerbitkan SPKTNP Nomor: SPKTNP165/KPU.01/2011 tanggal 27 Mei2011

merupakan koreksi Terbanding atas PIB Nomor: 034042 tanggal 30 Januari 2008, 336542tanggal 10 Oktober 2008 dan 070786 tanggal 24 Maret 2009;bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas SPKTNP Nomor: SPKTNP165/KPU.01/2011tanggal 27 Mei 2011 merupakan koreksi Terbanding atas PIB Nomor: 034042 tanggal 30 Januari2008, 336542 tanggal 10 Oktober 2008 dan 070786 tanggal 24 Maret 2009;bahwa Surat Banding Nomor: 011/SP/ADIVII/2011 tanggal 24 Juli 2011, ditandatangani oleh Sdr.XX, jabatan Presiden Direktur

;bahwa Surat Banding Nomor: 011/SP/ADIVII/2011 tanggal 24 Juli 2011, dibuat dalam bahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuanPasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 011/SP/ADIVI/2011 tanggal 24 Juli 2011, menyatakan tidak setujuterhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP165/KPU.01/2011 tanggal 27 Mei 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 011/SP/ADIVII/2011 tanggal 24 Juli 2011, diterima oleh SekretariatPengadilan

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNPbahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP165/KPU.01/2011 tanggal 27 Mei 2011 merupakan koreksiTerbanding atas PIB Nomor: 034042 tanggal 30 Januari 2008, 336542 tanggal 10 Oktober 2008dan 070786 tanggal 24 Maret 2009 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayarkekurangan pajak terutang sebesar Rp37.849.000,00;bahwa Terbanding mendasarkan penerbitan SPKTNP Nomor: SPKTNP165/KPU.01/2011 tanggal27 Mei 2011 pada pasal 17 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa tanggal penerbitan SPKTNP Terbanding adalah tanggal 27 Mei 2011 sedang tanggal PIBPemohon Banding adalah tanggal 30 Januari 2008, 10 Oktober 2008 dan 24 Maret 2009, dengandemikian penetapan tersebut ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun sehingga Terbanding tidakmemenuhi ketentuan mengenai kewajiban menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untukpenghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undangundang

produk ini meresidu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bdan mempunyai kegunaan barang Pemohon adalah untuk pencampuran sebagai proses membantulentur atau mudah tercampur dengan bahan lain dalam pengolahan produksi ban;bahwa dalam persidangan Pemohon banding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat BINomor: 285/SRTTU/IV/2012 tanggal 18 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan:Pembuktian dan Fakta Hukum Hal yang pertama bahwa dasar penerbitan SPKTNP

yang dilakukan Terbanding adalahpenelitian ulang, hal ini menurut Pemohon Banding dasar penetapan apa yang dipakai oleh Terdalam penelitian ulang ini, apakah Terbanding dalam hal ini dapat menunjukkan LaporaPenelitian Ulang, nomor, dan tanggal sesuai dengan PIB yang disengketakan, menurut PBanding dalam ditetapkan SPKTNP atas sengketa ini Pemohon tidak pernah diberi tahu atauasal usul dasar penelitian ulang dari pihak Terbanding;Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per45/BC/2011

tentang FPelaksanaan Penelitian Ulang Tarif Dan/Atau Nilai Pabean tanggal 31 Oktober 2011, dalam Lyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukaijelas diatur tentang Surat Perintah Penelitian Ulang, tetapi dalam sengketa Pemohon, Terbandijelas atas dasar apa penetapan penelitian ulang yang dibuat;Hal kedua adalah bahwa bentuk SPKTNP yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bea da.Nomor: 25/BC/2009, tentang Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan Surat

Tegur:Surat Paksa, dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatur "Bentuk, isi, dan tata cara pengisian Ssebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yaterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;bahwa tetapi dalam sengketa atas SPKTNP001/WBC.06/PENUL/2011 ini ada ralat Surat PeKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), bentuk Ralat ini tidak pernah diatuperaturan tersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apa pihak Ter'menerbitkan ralat SPKTNP

dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mana,sangatlah tidak jelas dan menurut Pemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidakmengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurut PBanding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah;Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan TataDinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiran yang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atauNilai Pabean yang selanjutnya disebut SPKTNP.

Putusan Nomor 1730/B/PK/Pjk/2019pejabat BC, in casu, tarif dari ke534 PIB obyek audit kepabeanan yangdianggap diterima karena lebih 30 hari tidak ada penetapan sesuaiPMKRI 51 atau dianggap diterima karena tidak ada penetapan(SPTNP) dari Pejabat BC hasil proses sistem PDE Kepabeanan, olehkarenanya penetapan kembali tarif oleh Termohon Peninjauan Kembali(SPKTNP) a quo tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UndangUndangKepabeanan.

Kedua, dengan fakta Pemohon Peninjauan Kembalimemang tidak menerima SPTNP dari Termohon Peninjauan Kembali i.c.Pejabat BC KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan mengingat SPPB sangatjelas bukan dan tidak dapat diidentikkan dengan penetapan Pejabat BCtentang tarif dan/atau nilai pabean yang dimaksud Pasal 16UndangUndang Kepabeanan, maka penetapan SPKTNP a quo olehTermohon Peninjauan Kembali (DJBC) menjadi tidak sah secara hukum:;Ketiga, Ketentuan Pasal 10 PMKRI 51 yang menjadi acuan dasarpenerbitan SPKTNP

Kelima, Atas dasar halhal di atas, maka secara de facto dan dejure, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Judex Facti,dan penetapan kembali tarif Termohon Peninjauan Kembali (SPKTNP)Nomor SPKTNP700/BC/2016 tanggal 14 Desember 2016, terhadap tarifdan/atau Nilai Pabean, yang dianggap diterima oleh karena tidak adaHalaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1730/B/PK/Pjk/2019penetapan Pejabat BC (tanpa ada SPTNP) sebagai konsekuensipelaksanaan sistem PDE Kepabeanan atas ke534 PIB nyatanyatatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, dalam hal ini, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16,Pasal 17 dan Pasal 95 UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan asas keadilan dan asas kepastian bagi PemohonPeninjauan Kembali sehingga secara yuridis formal seharusnyalahpenerbitan atau penetapan SPKTNP a quo sejak

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut.42554/PP/M.IX/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP012/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 15Juni 2011;bahwa importasi barang berupa Linear Alkyl Benzene yang menggunakan fasilitas ACFTAtidak dapat diberikan tarif preferensi, dan diberlakukan tarif yang berlaku umum (MEN) yaituuntuk

Kode fasilitas Preferensi TanfASEAN China dan nomor referensi Form E juga telah Pemohon Banding cantumkan padaPemberitahuan Pabean Impor;bahwa sesuai keputusan Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP012/WBC.06/PENUL/2011tanggal 15 Juni 2011, berdasarkan penelitian terhadap PIB Nomor: 000121 tanggal 12 Januari2010, dokumen pelengkap PIB serta dokumen pendukung lainnya, maka barang yang diimpordapat diidentifikasikan sebagai berikut: : Nilai PabeanPos Barang Jumlah Pos Tarif (USD)1 . 985.2190 TNE 3817.00.00.00

makaTaiwan adalah the third party/the third Country;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa PIB Nomor: 000121tanggal 12 Januari 2010 tidak mendapat preferensi tarif Schema ACFTA karena Taiwanmerupakan the third party/the third Country invoicing, sehingga Majelis berkesimpulan atasimpor barang berupa Linear Alkyl Benzene yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000121tanggal 12 Januari 2010 dengan pos tarif 3817.00.00.00 dengan pembebanan tarif Bea Masuksebesar 5% (MEN) sesuai SPKTNP

Nomor: SPKTNP012/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 15Juni 2011;MengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP012/WBC.06/PENUL/201 1tanggal 15 Juni 2011, atas nama PT XXX,

dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atasimpor Linear Alkyl Benzene yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000121 tanggal 12 Januari2010 dengan pos tarif 3817.00.00.00 sebesar 5% (MEN) sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP012/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 15 Juni 2011, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor yang masih harus dibayar sebesar Rp 766.580.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam jutalima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal kedua adalah bahwa bentuk SPKTNP yang telah diatur dalamPeraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: 25/BC/2009, tentang Bentuk DanIsi Surat Penetapan, Surat Keputusan Surat Teguran, Dan Surat Paksa,dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatur "Bentuk, isi, dan tata cara pengisianSPKTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yangditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini,bahwa tetapi dalam sengketa atas SPKTNP001/WBC.06/PENUL/2011 iniada ralat SPKTNP, bentuk

ralat ini tidak pernah diatur dalam peraturantersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apa pihakTerbanding menerbitkan ralat SPKTNP dan diatur dalam peraturanperundangundangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jelas dan menurutPemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidak sah danmengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;4.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan,hal ini menurut Pemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yangditerbitkan oleh Terbanding tidak sah,5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010,tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal BeaDan Cukai dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan DirjenBea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yangmengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formalpenerbitan ralat SPKTNP di atas adalah tidak sahdan mengabaikanketentuan perundangundangan yang berlaku.8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentukkewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas,sehingga informasi yang diberikan kepada yang menerima dapat berjalansecara efektif,6.

Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP2726/WBC.11/2018 tanggal 20 Desember2018 karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup;5.

Melakukan restitusi pajak atas PPN yang telah dibayarkan olehPemohon Banding sebagaimana ditetapbkan dalam Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP2726/WBC.11/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Billing DJBC denganKode Billing 620190100035341 tanggal 07 Januari 2019, yang dibuktikandengan bukti bayar terlampir;7. Mengabulkan seluruhnya banding dan usulan yang diajukan PemohonBanding;8.

Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP2726/WBC.11/2018 tanggal 20 Desember2018 yang diterbtikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Banding) karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup;4.

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) dari kewajiban pembayaran atas kekurangan pembayaran PPNdalam rangka impor Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 004264tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp 128.081.000,00 (Seratus Dua PuluhDelapan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana ditetapkandalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor : SPKTNP 2726/WBC.1 1/2018 tanggal 20 Desember 2018;5

Putusan Nomor 1296/B/PK/Pjk/2021Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sebagaimanaditetapbkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP2726/WBC.11/2018 tanggal 20 Desember2018 dan Billing DUBC dengan Kode Billing 620190100035341 tanggal07 Januari 2019, yang dibuktikan dengan bukti bayar terlampir;6.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43809/PP/M.VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan nilai pabean atas diterbitkannya Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP20/BC.2/2011tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPKTNPsebesar Rp

) Nomor : SPKTNP20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh Direktorat JenderalBea dan Cukai, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutangpada SPKTNP sebesar Rp 265.132.045,58,00 yang tidak disetujuiPemohon Banding.bahwa atas penetapan kembali nilai pabean tersebut, Direktur TeknisKepabeanan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yangterutang sebesar Rp.

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor : SPKTNP20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011,2.

SSPCP yang ditujukan untuk pembayaran SPKTNP Nomor :SPKTNP20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011,Surat Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor,Payment Slip Bank Mega,Sales Contract Nomor C820907 tanggal 30 April 2009,Aplikasi pengiriman uang dalam/luar negeri tanggal 7 Mei 2009,Invoice nomor 820907 tanggal 18 Juni 2009,Sales Contract Nomor C820907 tanggal 18 Juni 2009,Surat nomor: 021/DES/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentangTanggapan Terhadap SUB,10.

Penetapan Nilai Pabean oleh Direktur Teknis Kepabeanan yangtertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP20/BC.2/2011 tanggal 27Mei 2011bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahpenetapan nilai pabean atas diterbitkannya Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP20/BC.2/2011tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,terhadap 2 (dua) PIB yaitu PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni

Putusan Nomor 3189/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yth Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan membatalkanSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor SPKTNP752/KPU.01/2016 tertanggal 31 Oktober 2016.Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yth Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan membatalkanSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor SPKTNP752/KPU.01/2016 tertanggal 31 Oktober 2016

.Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yth Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan membatalkanSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor SPKTNP752/KPU.01/2016 tertanggal 31 Oktober 2016.Bahwa Terbanding dalam menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP752/KPU.01/2016tertanggal 31 Oktober 2016 tidak memperhatikan Asas KesamaanDalam Mengambil Keputusan (Principle of Equality) dan Asas BertindakCemat (Principle

Pendaftaran:401828 tertanggal 20 Oktober 2015:e Bahwa Pejabat yang membuat Laporan Hasil Audit adalah PejabatBea Cukai dan Pejabat yang menerbitkan Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP752/KPU.01/2016 adalah juga Pejabat Bea Cukai(Terbanding) sehingga di sini menimbulkan suatu ambiguitas untukperkara aquo, dimana di satu sisi Laporan Hasil Audit menyatakantidak ditemukannya kekurangan bea masuk sedangkan di sisi lainditerbitkan SPKTNP setelah Pejebat Bea Cukai (Terbanding

Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor SPKTNP752/KPU.01/2016 tertanggal 31 Oktober2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melaluiKepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok;2. Memerintahkan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (DirekturJenderal Bea dan Cukai) untuk mengembalikan pembayaran Bea Masuksebesar Rp. 175.229.000, (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus duapuluh sembilan ribu Rupiah) kepada PEMOHON PENINJAUANKEMBALI;3.

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Nomor 801/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan berkeberatanatas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor SPKTNP385/BC/2017, tanggal 13 Juli 2017, dan mohon kiranyapermohonan dikabulkanperhitungan SPKTNP menurut Pemohon Banding adalah Rp263.009.702,00dengan rincian sebagai berikut:banding Pemohon Banding ini sehingga No.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 November 2017;Menimbang, bahwa amarPUT116254.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP385/BC/2017 tanggal 13Juli 2017 tentang

penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, atas nama: PT MHE DemagIndonesia, NPWP 01.000.589.0055.000, Alamat: Graha Inti Fauzi Lantai 7,Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP385/BC/2017

) Nomor:SPKTNP385/BC/2017, tanggal 13 Juli 2017, tentang penetapan kembalitarif dan/atau nilai pabean oleh Terbanding berdasarkan Pasal 17 ayat (1)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.000.589.0055.000, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP385/BC/2017, tanggal 13 Juli 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil

; ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuatoleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telahmereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yangditetapkan Pasal 17 juncto Pasal 16 undangundang a quo, sehinggadapat dikesampingkan (put aside), dan oleh karenanya koreksiHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 748/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116255.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mengajukan permohonan berkeberatan atas SuratPenetapan Kembali Tarif dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP387/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017 dan mohon kiranyaPermohonan Banding Pemohon Banding ini dikabulkan

sehinggaperhitungan SPKTNP menurut Pemohon~ Banding adalahRp4.272.524,00;No.

Putusan Nomor 748/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) nomor SPKTNP387/BC/2017, tanggal13 Juli 2017, tentang Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabeanoleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, atas nama PTMHE Demag Indonesia

, NPWP 01.000.589.0055.000, Alamat: Graha IntiFauzi Lt.7 Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, dan menetapkan membatalkan Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP387/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017, sehingga tagihnan bea masuk dan pajakdalam rangka impor nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 748/B/PK/Pjk/2019impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap clearencestage, namun kebijakan peraturan a quo tidak dapat menghapus untukmembuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (cq SPTNP)berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang a quo bila ingin menerbitkan SPKTNP;ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yangdiatur dalam penerbitan SPKTNP yang

Bahwa Pemohon Banding tidak tahu bahwa Pemohon Bandingdikenakan SPKTNP Nomor SPKTNP123/KPU.01/2016 tanggal 31Maret 2016;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2379/B/PK/Pjk/20192. Bahwa sekitar tanggal 09 Juni 2016 Pemohon Banding menerima suratTeguran Nomor S000325/KPU;3. Bahwa Pemohon Banding menelusuri Surat tersebut ke Kantor Bea danCukai KPU Tanjung Priok sampai ke Kantor Pos:4.

Bahwa surat SPKTNP Nomor SPKTNP123/KPU.01/2016 tanggal 31Maret 2016, Pemohon Banding temukan masih berada di Kantor PosTanjung Priok dan surat tersebut baru Pemohon Banding terima tanggal20 Juni 2016 jam 14:00 WIB:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86795/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 19 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

) NomorSPKTNP123/KPU.01/2016 tanggal 31 Maret 2016 sesuai dengan NotaHasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor NHPU85/KPU.01/BD.03/PFPD/2016tanggal 29 Maret 2016, atas nama: PT Prada Makmur, NPWP:21.057.669.0048.000, beralamat di Jalan Sunter Permai Raya Blok A1Nomor 16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP123/KPU.01/2016 tanggal 31 Maret 2016,sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih

Putusan Nomor 2379/B/PK/Pjk/2019mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP123/KPU.01/2016 tanggal 31 Maret 2016 sesuai dengan NotaHasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor NHPU85/KPU.01/BD.03/PFPD/2016tanggal 29 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP:21.057.669.0048.000; dan menetapkan membatalkan Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP123/KPU.01/2016 tanggal 31 Maret 2016, sehingga

dimaksud dalam Pasal 1/7 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang a quo; Kedua, dengan mendalilkan mempunyaifreisermessen untuk membuat peraturan kebijakan (beleidsregel,pseudowetgeving) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktupelayanan PIB pada tahap clearence stage, namun kebijakan peraturana quo tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/ataunilai pabean (cq SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang a quo bila inginmenerbitkan SPKTNP

Putusan Pengadilan Pajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut42624/PP/M.1X/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor:SPKTNP59/BC.2/2011 tanggal 23 Juni 2011;bahwa Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP59/BC.2/2011 tanggal 23 Juni2011;bahwa Pemohon Banding mengajukan

banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP59/BC.2/2011 tanggal 23 Juni 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 018/MK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011ditandatangani oleh Sdr.

XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Banding Nomor: 018/MK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011,dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 018/MK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011,menyatakan tidak setuju terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP59/BC.2/2011 tanggal 23 Juni 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 018/MK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011,diterima oleh Sekretariat

Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 19Agustus 2011 (diantar), sedangkan SPKTNP diterbitkan pada tanggal 23Juni 2011, apabila dihitung sejak tanggal SPKTNP 23 Juni 2011 sampaidengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat PengadilanPajak 19 Agustus 2011 adalah 58 (lima puluh delapan) hari, sehinggapengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60(enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajakjuncto

Pemohon Banding tidak dapatditerima;bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, makapemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yangdiajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43887/PP/M.X VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Bea Masuk: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP415/KPU.01/2012 tanggal 10 September2012.bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP415/KPU01/2012 tanggal 10September 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok.: bahwa

Pemohon Banding mengajukan banding atas SPKTNP Nomor:SPKTNP415/KPU01/2012 tanggal 10 September 2012;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding: bahwa Surat Banding Nomor: 233/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember2012, ditandatangani oleh Direktur.bahwa Surat Banding Nomor: 233/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor

: 233/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember2012, menyatakan tidak setuju terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP415/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012.bahwa Surat Banding Nomor: 233/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa,tanggal 18 Desember 2012 (tanggal stempel pos 17 Desember 2012),sedangkan SPKTNP diterbitkan pada tanggal 10 September 2012,sehingga dari tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 17Desember 2012 adalah 99 (sembilan puluh sembilan

Peraturan Perundangundangan Perpajakan.: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor:SPKTNP415/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012, tidak dapatditerima.

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut43885/PP/M.X VII/19/2013Bea Masuk2012bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP425/KPU.01/2012 tanggal 11 September 2012;bahwa Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP425/KPU.01/2012 tanggal 11 September 2012;bahwa

Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP425/KPU.01/2012 tanggal 11 September2012;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Bandingbahwa Surat Banding Nomor: 236/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember 2012, ditandatanganioleh Sdri.

XXX, jabatan: Direktur,bahwa Surat Banding Nomor: 236/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember 2012, dibuat dalambahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 236/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember 2012, menyatakan tidaksetuju terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP425/KPU.01/2012 tanggal 11 September 2012;bahwa Surat Banding Nomor: 236/SNI/XI/2012 tanggal 13 Desember 2012, diterima olehSekretariat

Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 (tanggal stempel pos17 Desember 2012), sedangkan SPKTNP diterbitkan pada tanggal 11 September 2012,sehingga dari tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 adalah 98(sembilan puluh delapan) hari;bahwa Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenyebutkan:(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yangdibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan

tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, makapemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan PemohonBanding tidak dapat diperiksa lebih lanjut;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006, dan Peraturan Perundangundangan Perpajakan;Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Nomor 2069/B/PK/Pjk/2018 Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor SPKTNP14/WBC.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016,atas nama PT Permata Dunia Sukses Utama, sehingga bea masuk danpajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;AtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Maret 2017;Menimbang

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88204/PP/M.IXB/19/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding dan membatalkanSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP14/WBC.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016, atas nama PTPermata Dunia Sukses Utama, NPWP 02.296.616.2038.000, beralamat diJalan Raya Anyer Km. 10, Desa Cigading, Cilegon, Banten, sehingga beamasuk dan pajak dalam

pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding dan membatalkanSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Nomor 2069/B/PK/Pjk/2018Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo penetapan Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor SPKTNP14/WBC.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016(selanjutnya disebut SPKTNP14/2016) yang diterbitkan atas PenelitianUlang terhadap dokumen Pemberitahuan Impor

Putusan Nomor 2069/B/PK/Pjk/2018dan ayat (2) UndangUndang a quo bila ingin menerbitkan SPKTNP;ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yangdiatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 juncto Pasal16 UndangUndang a quo, sehingga dapat dikesampingkan (put aside)karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011, dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan

PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut43823/PP/M.1X/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan SanksiAdministrasi berupa Denda oleh Terbanding sebesar Rp1.056.970.000,00 atas barang Partialof 1 set of Rolling Mills, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Bandingdengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 013613 tanggal 13 Januari 2011;bahwa sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

) Nomor:SPKTNP242/KPU.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Terbanding pada pokoknyamenetapkan kembali Sanksi Administrasi berupa Denda sehingga mengakibatkankekurangan pembayaran Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp1.056.970.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas SanksiAdministrasi berupa Denda dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP242/KPU.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011, dengan alasanPemohon Banding telah menyampaikan

berupa denda dalam hal sanksitersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karenakesalahannya;Pasal 38 ayat (1)Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan UndangUndang ini yang tidak ataukurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya,dan bagian bulan dihitung I (satu) bulan.bahwa sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

13 Januari2011, dimana diberitahukan USD 204,908.00 yang seharusnya adalah USD 440,000.00.Kesalahan pemberitahuan nilai pabean tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaranbea masuk sehingga sesuai dengan Pasal 17 UU Kepabeanan, Auditee diwajibkanmembayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta SanksiAdministrasi berupa Denda;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas SanksiAdministrasi berupa Denda dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

sebesar USD440,000.00, sedangkan yang tercetak dalamPIB hanya sebesar USD204,908.00 yang merupakan sisa pembayaran yang dibayarkansesuai L/C;bahwa Terbanding melakukan audit dengan Surat Tugas Nomor: ST256/KPU.01/2011tanggal 7 Juni 2011 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA166/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Terbanding menetapkan kembaliNilai Pabean menjadi sebesar CIF USD440,000.00 (sesuai dengan Commercial InvoiceNomor: 12292010 tanggal 29 Desember 2010) dan menerbitkan SPKTNP

Putusan Nomor 2930/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP248/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017,sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal

15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113846.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP248/BC/2017 tanggal 04Mei 2017, atas nama: PT Niro Ceramic Sales Indonesia, NPWP21.107.325.9431.000, beralamat di Jalan Raya

E4.2 No. 2 Jakarta 12950, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Mei 2018

Putusan Nomor 2930/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP248/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP: 21.107.325.9431.000, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP248/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayarmenjadi nihil,

SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo bila ingin menerbitkanmenerbitkan SPKTNP, Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yangdibuat oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahmereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkanPasal 17 juncto Pasal 16 UU a quo, sehingga dapat dikesampingkan (putaside) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena

Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017,sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal

15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113845.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP250/BC/2017 tanggal 04Mei 2017, atas nama: PT Niro Ceramic Sales Indonesia, NPWP21.107.325.9431.000, beralamat di Jalan Raya

E4.2 No. 2 Jakarta 12950, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Mei 2018

Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP: 21.107.325.9431.000; dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP250/BC/2017 tanggal 04 Mei 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayarmenjadi nihil,

Kembali telahmereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yangditetapkan Pasal 17 juncto Pasal 16 UU a quo, sehingga dapatdikesampingkan (put aside) dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan azas dan jiwa dariPasal 7 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b.