denganSUPEMOHON adalah nama satu orang yaitu nama Pemohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur(flexible), apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkansalah orang yang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat ditolerir, apalagiperbedaan tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon atau pihak lain yangterkait, maka kepentingan Pemohon berkenaan dengan akta nikahnya untukmengurus data kependudukan

Hakim menilai terbukti namaPemohon setelah menikah sampai sekarang dan dalam kehidupanbermasyarakat terpanggil dan tertulis Maryanto, dan belum pernah bergantinama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (Surat Keterangan DesaNgagrong Kecamatan Gladagsari) terbukti bahwa nama Jumar bin Sunarto,dan nama P, adalah satu orang yang sama, dan yang bersangkutan benarbenar penduduk Desa Ngagrong.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan namatidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict

Adanyaperbedaan data nama Pemohon dalam Buku akta nikahnya tersebut telahmengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan Akta Nikah denganyang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur(flexible), apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkansalah orang yang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat ditolerir, apalagiperbedaan tersebut bukanlah kesengajaan

bagi masyarakat agar sadar dan tidakterjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihannilainilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kesalahan yang menjadi penentudari dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakpidana yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat, secara khusus di dalamUndangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menegaskan secaraeksplisit tentang asas strict

Namun asas kesalahanpada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbuktimelakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan sebagai dasar pemidanaan didalam Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dirumuskanunsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya UU Narkotika menganutsebenarnya menganut doktrin strict liability namun tidak secara eksplisit disebutkan.Ketentuan UU Narkotika tidak disebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidanaapabila

telah menyatakan sesuatu tindakan terbuktitanpa didukung oleh alat bukti yang memenuhi syaratformil dan materiil.Sehubungan dengan itu berdasar alasan /keberatan kasasi ini, cukup dasarbagi peradilan tingkat kasasi untuk mengabulkan Permohonan Kasasi danmembatalkan Putusan Judex Facti, bersamaan dengan itu menolakgugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya.Judex Facti Salan Menerapkan Hukum, Karena Telah MenafsirkanPenerapan Ketentuan Pasal 245 UU No. 1/2009 Dalam Arti Sempit (EngeInterpretatie, Strict

yang menyatakan antara lain :3.1.Tergugat Il/Pemohon Kasasi telah salah melakukan penyesuaian/kenaikan tarif PUP2U tanpa mekanisme yang benar yakni TANPAMEMBERITAHUKAN kepada pengguna jasa, yang SALAH SATUNYAadalah Penggugat/Termohon Kasasi (yang bernama DAVID MLTOBING, SH,MKn);akan tetapi telah menganggap YLKI telah mewakili para pengguna jasatermasuk mewakili Penggugat.Pertimbangan dan pendapat Judex Facti ini telah terjebak danterjerumus kearah pendekatan penafsiran sempit (Enge Interpretatie,Strict

Berdasar akal sehat (common sense) dan ratio legis,penafsiran sempit (strict interpretation) yang ditegakkanterhadap penerapan Pasal 245 UU No. 1/2009 oleh JudexFacti tidak masuk akal.Bagaimana mungkin menerapkan pengertian pengguna jasadikaitkan dengan kenaikan tarif PJP2U yang disebut Pasal 245UU No. 1/2009 itu bersifat INDIVIDUAL/ORANGPERORANGAN.e penerapan penafsiran sempit yang demikian, TIDAKMUNGKIN (onmogelyk, impossible);e bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Tergugat Il sebagaibadan usaha Bandar

Indonesia.Bertitik tolak dari faktafakta yuridis yang Pemohon Kasasi/Tergugat Iljelaskan di atas :1) Sudah tepat dan proporsional serta legalistis tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat Il menjadikan YLKI sebagai mitra kerjasama memperolehmasukan, keberatan, dan pandangan dalam proses mekanismesosialisasi dan publikasi penyesuaian tarif PUP2U;2) Oleh karena itu sangat salah dan keliru Putusan Judex Facti yangmenegakan penerapan Pasal 245 UU No.1/2009 dengan pendekatanpenafsiran sempit (Enge Interpretatie, Strict

Pemohon tersebutharus dilengkapi data Pemohon;Menimbang, bahwa ketidak ada penulisan Bin dalam kutipan AktaNikah Pemohon, bukanlah karena kekeliruan Pemohon, oleh karenanyaperubahan ataupun pembetulan biodata Pemohon dalam kutipan akta nikahnyaagar sesuai dengan penulisan nama Pemohon dalam dokumen atau suratsuratlainnya untuk kepentingan pengurusan persyaratan pembuatan Kartu KeluargaPemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan namatidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict

Adanya kesalahan data nama Pemohon dalam akta nikahnya tersebut telahmengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang diSurat Keputusan Pensiun PNS SUAMI PEMOHON 2, dan dalam suratsurat pentinglaennya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur(flexible), apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak menyebabkan salah orangyang dimaksud, maka kekeliruan tersebut dapat atau

adalah namanama dari satu pribadi orang tertentu yaitu nama suamiPemohon;Menimbang, bahwa ketidakkonsistensinan dalam menggunakan nama olehsuami Pemohon dalam pembuatan aktaakta, dan suratsurat penting laennya,bukanlah karena kesengajaan dan bukanlah kekeliruan Pemohon, maka kepentinganPemohon berkenaan dengan akta nikahnya untuk memperoleh tunjangan jandaveteran pejuang RI. harus dilindungi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict

PEMOHON dan nama PEMOHONadalah namanama dari satu pribadi orang tertentu yaitu nama Pemohon;Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan dalam menggunakan nama olehPemohon dalam pembuatan aktaakta, dan suratsurat penting laennya, bukanlahkarena kesengajaan dan bukanlah kekeliruan Pemohon, maka kepentingan Pemohonberkenaan dengan akta nikahnya untuk mengurus perabot pensiun Pemohon harusdilindungi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict

Adanya perbedaan data nama ayah Pemohondalam Buku akta nikahnya tersebut telah mengakibatkan perbedaan data namaayah Pemohon = antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur (flexible),apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkan salah orangyang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat ditolerir, apalagi perbedaantersebut

adanyaperbedaan data nama Pemohon dalam berbagai akta tersebut terjadi karenatidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis nama salah bukan nama benaroHalaman 5 dari 8 halamanPenetapan Nomor 79 /Pdt.P/2019 /PA Wngkarena Adanya perbedaan data nama Pemohon dalam Buku akta nikahnyatersebut telah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan AktaNikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

adanyaperbedaan data nama Pemohon dalam berbagai akta tersebut terjadi karenatidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis nama salah bukan nama benarHalaman 5 dari 8 halamanPenetapan Nomor 62 /Pdt.P/2019 /PA Wngbin Jimin adanya perbedaan data nama Pemohon dalam Buku akta nikahnyatersebut telah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan AktaNikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

Adanya perbedaan data nama Pemohon dalam Buku aktanikahnya tersebut telah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam KutipanAkta Nikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (Strict law) tetapi harus dengan lentur (flexible),apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkan salah orangyang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat ditolerir, apalagi perbedaantersebut bukanlah kesengajaan

sebagaimanatelah dianut dan diberlakukan dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan Penjelasannya; KeEmpat, ketentuan Pasal95 UndangUndang Kepabeanan telah mempertegas pendapat Pertamadan pendapat Kedua, yang secara nyata menyebutkan adanya korelasidan kohesi yuridis antara ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95UndangUndang Kepabeanan, sehingga Pembuat UndangUndangbenarbenar telah menjamin terlaksananya asas kepastian dan asaskeadilan dengan strict

berbagai akta tersebut terjadi karenatidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis Karwadi al Wandi Karwandi bukanKarwadi bin Karyono karena pada saat melaporkan pernikahan dahulu nama yangdigunakan Pemohon adalah nama kecil, Adanya perbedaan data namaPemohon dalam Buku akta nikahnya tersebut telah mengakibatkan perbedaandata namanya dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang di dalam suratsuratpenting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (Strict

Adanyaperbedaan data nama orang tua Pemohon dalam Buku akta nikahnya tersebuttelah mengakibatkan perbedaan data dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang didalam suratsurat penting lainnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur(flexible), apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkansalah orang yang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat ditolerir, apalagiperbedaan tersebut bukanlah kesengajaan

dalam penulisan nama suamiPemohon dalam pembuatan aktaakta tersebut diatas dan suratsurat penting lainnya,bukanlah karena kesengajaan dan bukanlah kekeliruan Pemohon, oleh karenanyaperubahan ataupun pembetulan nama suami Pemohon dalam akta nikahnya agarsesuai dengan penulisan nama suami Pemohon dalam dokumen atau suratsuratlainnya untuk kepentingan pengurusan pensiunan janda dapat di tolerir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict

Adanya perbedaan data nama Pemohon dalam Buku akta nikahnyatersebut telah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan AktaNikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur(flexible), apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkanHalaman 6 dari 9 halamanPenetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA Wngsalah orang yang dimaksud, maka perbedaan tersebut

sebagaimanatelah dianut dan diberlakukan dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan Penjelasannya; KeEmpat, ketentuan Pasal95 UndangUndang Kepabeanan telah mempertegas pendapat Pertamadan pendapat Kedua, yang secara nyata menyebutkan adanya korelasidan kohesi yuridis antara ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95UndangUndang Kepabeanan, sehingga Pembuat UndangUndangbenarbenar telah menjamin terlaksananya asas kepastian dan asaskeadilan dengan strict

Pemohon b akan tetapi dalam akta nikahnyatertulis Pemohon a bin Ayah Pemohon a dan ayah Pemohon II tertulis AyahPemohon bdan jika dihubungkan dengan bukti P7 maka terbukti pula bahwaantara nama Pemohonn dengan Pemohon a bin Ayah Pemohon a adalahnama satu orang yaitu nama Pemohon , begitu pula antara nama dan AyahPemohon bdengan Ayah Pemohon b adalah nama satu orang yang samayaitu nama ayah Pemohon II;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict