.342);Bahwa, apabila salah satu pihak tidak beritikad baik dalammelaksanakan prestasinya atas suatu kontrak yang sah dan mengikat,maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestatie) dan dapat dituntut ganti rugi;Pasal 25 UndangUndang No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman menyatakan :Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdatasesuail dengan ketentuan peraturan perundangundanganMenurut Sudikno

Sudikno Mertolusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1993, h.20);Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semuasengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya;Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 103 K/TUN/201210(Prof. Dr.

Sudikno Mertolusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1993, h.61);Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas menunjukkan kompetensiPengadilan Negeri selaku badan peradilan yang berwenang memeriksasengketa perdata, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. (lihat klausulperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mengatur mengenaipilihan hukum jika ada sengketa);1. Pasal 77 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.

tujuan hendak berangkat keOgan Komering Ilir (OKI) sambil menunggu temannya yang akan menjemput, dankemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib saksi DidinSugianto Alias Suwitno Alias Ferdy Alias Wisnu Alias Suwigno Bin Darmo dijemput olehtemannya yaitu Nang Baung Alias Anang;Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib saksiDidin Sugianto Alias Suwitno Alias Ferdy Alias Wisnu Alias Suwigno Bin Darmobersama dengan temantemannya yaitu Budi Als Jowi, Sudikno

Muara Enim;Bahwa saat itu saksi Didin Sugianto Alias Suwitno Alias Ferdy Alias WisnuAlias Suwigno Bin Darmo dan temannya yaitu Budi Alias Jowi melakukan pencuriandengan kekerasan terhadap Toko Emas Gelumbang Jaya milik saksi Yuli Yanti BintiRusli, sedangkan Sudikno Als Sudiko dan Indra Levi melakukan pencurian denganHalaman 3 dari 19 halamanPerkara Nomor 141/Pid B/2018/PN Mrekekerasan terhadap Toko Emas Permata milik saksi Mirawati Binti Amat, sedangkanNang Baung Alias Anang memantau tak jauh dari

Kec Gelumbang Kab Muara Enim;Halaman 8 dari 19 halamanPerkara Nomor 141/Pid B/2018/PN MreBahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korbanya namunsetelah ditangkap dan dibawa kekantor polisi saksi baru tahu korbannyayaitu Sdri Yuli Tanti Binti Rus;Bahwa pencurian tesebut dilakukan saksi bersama dengan saudaraSudikno Als Sudikno (KapMD), saudara Indra Levi als Levi (Kap) dansaudara Budi als Jowi als Jok (DPO);Bahwa yang dicuri yaitu uang sebesar Rp.7.600.000 (tujuh juta enamratus rupiah) dan emas

sebanyak 1,1 kilogram dengan berbagai bentukantara lain cincin,gelang,kalung,dll;Bahwa uang sebesar sebesar Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratusrupiah) tersebut didalam laci sedangkan emas didalam estalse;Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk melakukan pencuriantersebut yaitu Saudara Anang Baung (DPO);Bahwa kemudian saksimengajak saudara Sudikno (MD), saudara IndraLevi (KAP) dan saudara Budi als Jok (DPO);Bahwa alat yang digunakan yaitu 3 pucuk senjata api rakitan jenis pistol(2) dan FN (1)

Sudikno Mertokusumo, S.H.

Sudikno Mertokusumo, S.H. danYurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka jelas suatu pihak tidakdapat sembarangan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain.4. Bahwa di Desa Tritih Wetan Jl. Pandawa RT.002 RW.004, KecamatanJeruklegi, Kabupaten Cilacap, telah meninggal dunia seorang lakilakibernama H. Karso Mihardjo pada tanggal 06 Juli 2016 sebagaimana SuratKeterangan Kematian No.045.2/1952/2016.5. Bahwa semasa hidupnya H.

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.7778).Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonanpencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangansebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktupencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikianpula karena gugatan

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.7778).Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonanpencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangansebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktupencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikianpula karena gugatan

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.7778).Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonanpencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangansebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktupencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikianpula karena gugatan

Namun demikian dalam fundamentum petendinya tidak menguraikan perihaltersebut/perihal uitvoorbaar bijvooraad.Hal demikian menjadikan ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum.Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo Gugatan yang positanya bertentangandengan petitum membuat gugatan kabur (Sudikno Mertokusumo 1988: 36)Bahva ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum terlihat juga dalamPetitum butir 4 (empat) yang menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk tidakmelelang sampai aset tersebut laku terjual

Namun demikian dalam fundamentum petendinya tidak menguraikan perihaltersebut/perihal ultvoorbaar bijvooraad.Hal demikian menjadikan ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum.Bahvwa menurut Sudikno Mertokusumo Gugatan yang positanya bertentangandengan petitum membuatgugatan kabur (Sudikno Mertokusumo 1988: 36)Bahvea ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum terlihat juga dalamPetitum butir 4 (empat) yang menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk tidakmelelang sampai aset tersebut laku terjual

pertimbanganhakim.Pertimbangan tersebut harus disusun secara singkat mengenaifakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanterdakwa sehingga dalam putusan tersebut Hakim harusmencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyaikeyakinan berdasarkan alatalat bukti yang sah serta berdasarkankeadlian yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undangundang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturanyang ada.Putusan Hakim menurut Sudikno

Mertodikusumo adalah suatupernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberiwewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untukmengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketaantara para pihak (Sudikno Mertodikusumo, 1988: 167).Namun dalam kenyataannya putusan Hakim kurang mencerminkanrasa keadilan dimata masyarakat dengan pidana yang dijatuhkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha.Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum yangmelakukan Penuntutan Perkara

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.7778).Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonanpencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangansebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktupencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikianpula karena gugatan

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara PerdataIndonesia, Liberty, Yogyakarta, Cet. IV, 1990, h. 123; Retnowulan, SH.Dkk., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumny, Bandung,Cet. Il, 1980, h. 57; Abdulkadir Muhammad, SH, Op. Cit., h. 137);3.

Sudikno Mertokusumo,SH, Op. Cit., h. 157; Abdulkadir Muhammad, SH, Op.Cit., h. 157);4. Bahwa Judex Factie Melanggar Pasal 301 RBG/1888 BW.Bahwa Judex Factie dalam putusannya menganggap bukti T.II.3(Sertifikat No. 4625) yang dihadirkan hanya fotocopynya saja tanpa adaaslinya dianggap sah dan berharga, sehingga Judex Factie melanggarpasal 301 Rbg/1888 BW yang mengisyaratkan bahwa kekuatanpembuktian surat terletak pada aslinya (vide Prof. DR. SudiknoMertokusumo, SH, Op. Cit, 4. 127).

Sudikno Mertokusumo Op.Cit., h. 80 s/d 82; Retnowulan,SH Dkk., Op. Cit., h 168 s/d 171; Prof. R. Subekti, SH, Hukum AdatIndonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, Cet.IV, 1991, h. 87);Bahwa Judex Factie melanggar Pasal 1950 BW, 136 HIR DanYurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 26 November 1958 No.361K/Sip/1958.Bahwa berkaitan dengan keberatan Kasasi point 5 diatas, tergambardengan jelas Judex Factie secara Jabatannya telah menggunakan upayadaluwarsa secara jabatan (vide Prof.

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.7778);Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara, permohonanpencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangansebelum memasuki tahap pembacaan Jawaban, dengan demikian tenggang waktupencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikianpula karena

Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 35, yangmenyatakan : "Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari 2 (Dua)bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian kejadian atauperistiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Uraiantentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara.

Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 :95), Eksepsi Materil, ialah : Eksepsi merupakan bantahan lainya yangdidasarkan atas ketentuan hukum materi ;A. EKSEPSI PEREMTORIA Bahwa menurut legal opini dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 :94 95, menyatakan : Eksepsi Peremtoria, adalah : sebuah Eksepsi yangMaterinya atau Isinya berhubungan dengan atau mengenai Pokok Perkara; Bahwa menuurut legal opini dari M.

Sudikno Mertokusumo, S.H.1985 : 35 36, menyatakan : Fundamentu petendi atau dasar tuntutanterdiri dari 2 (Dua) bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasarhukumnya. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknyaperkara.

Sudikno Mertokusumo, S.H.1985, 35 36) ;1.1.4.

Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 95), Eksepsi Materil, ialah :Eksepsi merupakan bantahan lainya yang didasarkan atas ketentuan hukummateril ;2.1. EKSEPSI PEREMTORIA(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 94 95) menyatakan : EksepsiPeremtoria, adalah : sebuah Eksepsi yang Materinya atau Isinyaberhubungan dengan atau mengenai Pokok Perkara ;M.

Menurut Sudikno dan juga Abdul Kadir Muhammad,menyatakan bahwa dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubunganhukum yang menjadi dasar tuntutan. (lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata,hal 41, hal yang sama juga dapat dilihat dalam Abdul Kadir Muhammad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, hal 42).

Sudikno Mertokusumo,SH,dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima (Yogyakarta :Liberti, 1993, hal.42) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya HukumAcara Perdata Indonesia dikatakan bahwa Oleh karena putusan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dimaksudkan menolak gugatan di luarpokok perkara, berarti Hakim belum memeriksa pokok perkaranya ;Bahwa dalam kasus ini hakim telah aktif memeriksa pokok perkaranya maka, amarputusan yang menyatakan NO adalah putusan hakim yang bertentangan denganhukum dan diduga dilakukan berdasarkan konspirasi tidak sehat untuk mengalahkanpihak Penggugat ;Bahwa

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara PerdataIndonesia halaman 188, selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim,"sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan olehhakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapipembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaanperkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut

Sudikno Mertokusumo dalambukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188,4. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturanserta dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.3.

undang Nomor 50 tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama ; bahwa, berkas perkara banding baru dikirimkan olehPengadilan Agama Amuntai tanggal 4 Nopember 2010 yangditerima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasintanggal 9 Nopember 2010; yakni setelah 16 bulansejakdijatuhkannya penetapan prodeo oleh PTA; sehinggatelah melebihi tenggang waktu = penyampaian berkasperkara yang ditetapkan oleh hukum dimana menurutdoktrin ahli Hukum Acara Perdata, Sudikno

(Vide : Sudikno Mertokusumo, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, Ed.3, 1988,p.189 190).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidakternyata memperoleh fakta bahwa permohonan bandingTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara cara sebagaimana yang telah ditetapkan menuruthukum dalam peraturan perundang undangan yang berlakuatau. telah memenuhi persyaratanbanding;harus dinyatakan tidak dapat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUDIKNO bin MATRAP) terhadap Penggugat (HOTIJAH binti SATRI);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan ini

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal.89).

Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan apabila antara kepastianhukum, kemanfaatan, dan keadilan saling bertentangan, maka keadilanlahyang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2001 :89, 90) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklahsematamata hanya untuk menghukum orangorang yang bersalahmelakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuanmendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapatmenginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi

Sudikno Mertokusumo, SH(MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar) makna secara melawan hukum adalahmelanggar normanorma dalam kehidupan bermasyarakat (kaedahkaedah sosial atausumber hukum materiil), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santundan termasuk juga kaedah hukum (hukum formel) sebagai kaedah yang mendudukiposisi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukumhal. 89).

Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan apabila antara kepastian hukum(legal justice) dan kemanfaatan, keadilan (moral justice) saling bertentangan, makaHalaman 13 dari 15keadilanlah yang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2001 :89, 90);Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas perlu jugaMajelis Hakim mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanhukuman dalam menjatuhkan pidana;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal.89).

Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan apabila antara kepastianhukum, kemanfaatan, dan keadilan saling bertentangan, maka keadilanlahyang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2001 :89, 90) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklahsematamata hanya untuk menghukum orangorang yang bersalahmelakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuanmendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapatmenginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi