memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding,dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antaraPEMBANDING umur 19 tahun, agama Islam,Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaantidak bekerja, bertempat tinggal diKABUPATEN SUMBAWA BARAT berdasarkanSurat Kuasa khusus' tanggal 6 Desember2010 yang telah dilegalisasi olehPanitera Pengadilan Agama Sumbawa BesarNomor:W.22 A7140/Hk.03.4/X11I/2010tertanggal 06 Desember 2010, telahmemberi Kuasa kepada KAMIL TAKWIM

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Aji Erick bin Aji Belly Judo) terhadap Penggugat (Diah Puspita Sari binti Takwim);

/Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpnkemudian ditandatangani oleh saksi Kattareeya Poltee atau DJ KattyButterfly.Bahwa penandatanganan kontrak oleh saksi Kattareeya Poltee atau DJ KattyButterfly dilakukan di kantor Club 36 disaksikan oleh manager saksiKattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang bernama saksi Takwim Jonoalias Acai.Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mengetahui terkait isiperjanjian kontrak tersebut, karena pada saat itu saksi Takwim Jono alias Acaidan saksi Kattareeya

/Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn9.TAKWIM JONO alias ACAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly adalah salah satukaryawan di Club 36 yang dikelola oleh saksi. Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pernah dimintabergabung oleh terdakwa dibawah naungan management Level Nine Asiayang dipimpin oleh terdakwa yaitu sejak bulan Januari atau Februari 2016.

Bahwa ahli berpendapat pada saat penandatanganan kontrak yang dilakukandi Club 36 (kantor saksi Takwim Jono als Acai) DJ Katty yang tidak berbahasaIndonesia diminta tandatangan tanpa diberitahu secara detail isi perjanjiankontrak yang disodorkan oleh Sdr. OMAR dan ADI.

Bahwa terdakwa sebagai fasilitator yang dimintai bantuan untukmempromosikan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, sedangkanmeneger asli dari saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly adalahsaksi Takwim Jono als Acai. Bahwa dari hasil negosiasi selanjutnya disepakati Fee untuk menghadirkansaksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly adalah sebesarRp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah).

SALINAN PUTUSANNomor: 791/Pdt.G/2011/PA.SUBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa perkara perdata padatingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkaragugatan mas kawin yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggaldi Kabupaten Sumbawa, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21Nopember 2011 memberi kuasa kepada: KAMIL TAKWIM, S.H., Advokat,beralamat

./2006, antara lain:Tidak dimulai dari nomor urut 1 (Satu) pada awal tahun takwim2008;Pada awal tahun takwim 2008 (tanggal 3 Januari 2008)pemberian nomor urut Faktur Pajak melanjutkan nomor urut dariTahun sebelumnya, yaitu 010.00008.00000696;Pada tanggal 15 Januari 2008 nomor urut Faktur Pajak dimulaidari nomor urut 010.00008.00000001, dan pada tanggal itu jugaditerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut melanjutkan dariTahun sebelumnya yaitu 010.00008.00000706;Bahwa pada bulan Juni 2008 penomoran

Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena: Sesuai dengan uraian di atas, telah terjadi kesalahanpenomoran Faktur Pajak sejak awal Tahun Takwim 2008; Penggugat tidak melakukan penerbitan Faktur Pajak Standarpengganti dan tidak melakukan pembetulan SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; Mengingat bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai PengusahaKena Pajak sejak tanggal 20 Juni 1994, yang seharusnya telahmemahami peraturan perpajakan;i.

./2006, antara lain: Tidak dimulai dari nomor urut 1 (Satu) pada awal Tahun takwim2008; Pada awal tahun takwim 2008 (tanggal 3 Januari 2008)pemberian nomor urut Faktur Pajak melanjutkan nomor urutdari tahun sebelumnya, yaitu 010.00008.00000696; Pada tanggal 15 Januari 2008 nomor urut Faktur Pajak dimulaidari nomor urut 010.00008.00000001, dan pada tanggal itujuga diterbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut melanjutkandari tahun sebelumnya yaitu 010.00008.00000706; Bahwa pada bulan Maret 2008 penomoran

Bahwa menurut Penggugat seharusnya Surat Tagihan Pajak tidakditerbitkan karena sejak Masa Maret 2008 telah menerbitkanFaktur Pajak secara urut;Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena: Sesuai dengan uraian di atas, telah terjadi kesalahanpenomoran Faktur Pajak sejak awal tahun takwim 2008; Penggugat tidak melakukan penerbitan Faktur Pajak Standarpengganti dan tidak melakukan pembetulan SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; Mengingat bahwa Penggugat telah terdaftar sebagaiPengusaha

Putusan Nomor 60 P/HUM/2014.14Il.151.16IN.l.2membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkanSumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunasselambatlambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan,sedangkan pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari2014;Uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan WargaNegara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untukbertindak sebagai

Putusan Nomor 60 P/HUM/2014terlambat membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkanSumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayarlunas selambatlambatnya pada akhir bulan Juni tahun yangbersangkutan, sedangkan Pemohon membayar SWDKLLJ padatanggal 24 Februari 2014;Bahwa pada POSITA surat permohonan halaman 12 Romawi Illangka 11, Pemohon telah menyatakan antara lain:Bahwa dengan penjelasan di atas sangat terang sekali Pasal 6 ayat

Selanjutnya pengertian tahunan adalah (yangterjadi) tiaptiap tahun atau setahun sekali.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs http://kbbi.web.id)tersebut juga disebutkan pengertian tahun takwim yang berartitahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhirpada 31 Desember). (Bukti Termohon7).12.

Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor34/1964, serta Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 PP Nomor 18/1965hanya menyebutkan istilah tahunan atau setiap tahun, dansama sekali tidak menyebutkan istilah tahun takwim.

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18/1965 yang menyatakan,Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudahdibayar lunas selambatlambatnya pada akhir bulan Juni tahunyang bersangkutan.Bahwa ketentuan UU Nomor 34/1964 juncto peraturanpelaksanaannya mengatur kewajiban para pengusaha/pemilik alatangkutan lalu lintas jalan untuk membayarkan SWDKLLJ dalamjangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini diwakili olehkuasanya KAMIL TAKWIM, SH. Pengacara praktek, beralamat di JL.Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 30 september 2003. Pemohon Kasasi dahulu/ Termohon/Pembanding;LawanTM. INDRATHA RAYES Bin HB. THAMRIN REYES, bertempattinggal di JL. Mawar No. 21 Sumbawa Besar, Kelurahan Bugis, KecamatanSumbawa, Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaNEKI HENDRATHA, SH.

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak 2008sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak(Seri PPN124) khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi: "Untuk satuatau lebin Masa Pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahunbuku/tahun takwim dapat diterbitkan satu SKP.Hal. 13 dari 19 hal.Put.No.227/B/

Kembali, pengenaan sanksikenaikan 100% dapat diterapkan apabila kompensasi Pajak Masukan yangdikoreksi pemeriksa menghasilkan pajak yang tidak atau kurang dibayar.Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (SeriPPN124), khususnya Bagian II tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yang menyatakan bahwa Untuk satu atau lebih masa pajakyang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim

Rw.06 Desa Kalimango Kecamatan Alas KabupatenSumbawa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus .tanggal,05 April2018 .memberi kuasa kepada KAMIL TAKWIM, SH,Pengacara/Advokat berkantor di Jln.Hasanuddin Nomor.48Sumbawa Besar,; Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/KUASA PENGGUGAT ;MelawanNAIMUDDIN BIN RIDWAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun KalimangoRt.02. Rw.06 Desa Kalimango Kecamatan Alas KabupatenSumbawa.

YAHYA;2 SULFA, keduanya bertempat tinggal di Dusun Keramat, DesaTarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dalam hal inimemberi kuasa kepada Kamil Takwim, S.H., Pengacara/Advokatberkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa Besar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2010;Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai

SeandainyaSKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak 2008 sebagaimanadiatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124) khususnya dalamangka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebih Masa Pajak yang berurutansepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan satuSKP.

Kembali, pengenaan sanksi kenaikan 100% dapat diterapkanapabila kompensasi Pajak Masukan yang dikoreksi pemeriksa menghasilkan pajak yangtidak atau kurang dibayar;Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124) , khususnyaBagian II tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yang menyatakanbahwa Untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satutahun buku/tahun takwim

barang oleh Pembeli/Anggota/Distributor harga jualbarang tersebut belum dapat diketahui dan harga jual serta potongan hargabaru =. 16baru dapat diketahui pada akhir bulan setelah volume pembelian diketahui ;Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidanganterdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa pada saattransaksi Pemohon Banding membuat Faktur Penjualan kemudian pada akhirbulan dibuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadiselama satu bulan takwim

halpenerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajakdan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak :Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan banding danuraian Pemohon Peninjauankembali diatas terdapat cukup bukti bahwa padasaat transaksi dimana pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kenapajak Termohon Peninjauankembali hanya membuat faktur penjualan yangkemudian pada akhir bulan dibuatkan faktur pajak atas penyerahan barangkena pajak yang terjadi selama satu bulan takwim

Pemohon tidak setuju untuk membayar kekuranganpembayaran Bea Masuk atas nilai Royalty yang seharusnya ditambahkan ke dalam Nilai Pabeandikarenakan tarif Bea Masuk atas barangbarang yang terkena Royalty tersebut adalah 0%,sementara itu PPN atas Royalty yang Pemohon bayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan,telah disetorkan ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajak pada saat pembayaran Royalty;;bahwa menurut Pemohon Banding, kemudian, atas PPh Pasal 22 untuk PIB tahun 2009 yang telahmelewati tahun takwim

pembayaran barang oleh Pembeli/Anggota/Distributor harga jualbarang tersebut belum dapat diketahui dan harga jual serta potongan hargabaru dapat diketahui pada akhir bulan setelah volume pembelian diketahui Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidanganterdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa pada saattransaksi Pemohon Banding membuat Faktur Penjualan kemudian pada akhirbulan dibuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadiselama satu bulan takwim

halpenerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajakdan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak ;Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan banding danuraian Pemohon Peninjauankembali diatas terdapat cukup bukti bahwa padaSaat transaksi dimana pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kenapajak Termohon Peninjauankembali hanya membuat faktur penjualan yangkemudian pada akhir bulan dibuatkan faktur pajak atas penyerahan barangkena pajak yang terjadi selama satu bulan takwim

TAKWIM, yang dikeluarkanoleh Bupati Jembrana Propensi Bali, Nomor 5101013112840083, tanggal 30 06 2012, sebagai bukti P.2. ;Bahwa, terhadap bukti bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, danMajelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ; Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi1.

disampaikankepada Direktur yang membidangi SDM paling lambat 14 (empat belas)Hari Kerja;Direktur. yang membidangi SDM memberikan keputusan tentangpelanggaran disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja;Pasal 27Keberatan Atas Penetapan Hukuman Administratif Tingkat Apabila Karyawan dikenakan Hukuman Disiplin sedang, berat, dan sangatberat berhak mengajukan keberatan atas penetapan HukumanAadministratif Tingkat 1;Pengajuan keberatan disampaikan paling lambat dalam waktu 14 (empatbelas) hari takwim

terhitung sejak tanggal Karyawan tersebut menerimaKeputusan Hukuman Disiplin Tingkat 1;Apabila Karyawan tidak mengajukan keberatan atas Penetapan HukumanDisiplin Tingkat setelah 14 (empat belas) hari takwim, maka KeputusanHukuman Disiplin yang telah ditetapbkan mempunyal kekuatan hukumtetap;Halaman 21 dari 43 halaman.

secara langsungatau melalui Serikat Karyawan Taspen (SEKATA);Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasandan buktibukti yang dapat mendukung guna meringankan hukuman;Apabila dipandang perlu, Direktur Utama dapat memanggil untuk memintapenjelasan kepada Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) atau Karyawanyang bersangkutan;Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)Direktur Utama menetapkan Hukuman Administratif Tingkat II palinglambat 30 (tiga puluh) hari takwim

sejak diterimanya keberatan;Apabila dalam waktu lebih 30 (tiga puluh) hari takwim Direktur Utama tidakmemberikan keputusan atas permohonan keberatan, maka keberatantersebut dinyatakan diterima dan dibebaskan dari segala hukuman;Penetapan Hukuman Administratif Tingkat II ditandatangani oleh DirekturUtama;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 17 bahwa tidakada kewajiban Tergugat melakukan mediasi karena Tergugat telah melakukantahapan sebagaimana angka 8 diatas dan telah menerbitkan

PUTUSANNo. 2175 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NURDIN PISO M.T, bertempat tinggal di Rt. 002, Kampung BugisDesa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa,dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamil Takwim, SH,Advokat, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:Hj.

PUTUSANNo. 2175 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NURDIN PISO M.T, bertempat tinggal di Rt. 002, Kampung BugisDesa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa,dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamil Takwim, SH,Advokat, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:Hj.

Penggugat belum mengambil hak cuti 2008 dan hakcuti tahun 2009 karena padatnya pekerjaan ;bahwa Penggugat menerima gaji terakhir pada bulanApril 2009 ;bahwa Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya(THR) tahun 2009 ;bahwa karena Penggugat mempunyai tanggungan 4 (empat)Orang anak, maka sesuai ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003, maka Tergugat harus membayar tanggunganPenggugat terhadap keluarga sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari upah Penggugat dan bantuan tersebut palinglama 6 (enam) bulan takwim