PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN PEMILIHAN GUBERNUR APBDPROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN (TA) 2008 :Bahwa dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun2008, Polres Tegal menyelenggarakan Operasi Tata Praja Pilgub sesuaiSprin/363/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Operasi TataPraja candi 2008 yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dariAPBD Tingkat tahun 2008 Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantumdalam Perda APBD Nomor 8 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 yangdijabarkan

PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN PILIHAN BUPATI APBDKABUPATEN TEGAL TA 2008 :Bahwa Polres Tegal disamping menyelenggarakan Operasi TataPraja Pilgub; pada tahun 2008 dalam rangka pengamanan pemilinan BupatiTegal juga menyelenggarakan Operasi Tata Praja Pilbup sesuai SuratPerintah Kapolres Tegal No.

II Kabupaten Sidenreng Rappang) dalam rapatkhusus yang dipimpin oleh Bupati sendiri, hadir dalam rapatdimaksud adalah (SEKWILDA) Sekretaris Wilayah Daerah,Kepala Kantor Agraria pada saat itu, Kepala Bahagian Tatapraja(Pemerintahan) Kantor BKDH Tk.

., untuk melanjutkan proses pengadaan tanah untukTPA Sampah Desa Banyuroto;e Bahwa pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONO memperkenalkansaksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONOkepada Terdakwa dan pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONOmemberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi HERIBERTUS SAMBUDISUHARYANTO dan saksi SAYONO adalah kuasa penjual penuh dari parapemilik tanah;e Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat Asisten TataPraja Setda Kabupaten Kulon Progo,

danTerdakwa memerintahkan saksi PUJI HARTONO, SIP untukmelanjutkan proses pengadaan tanah untuk TPA Sampah DesaBanyuroto;e Bahwa pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONOmemperkenalkan saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dansaksi SAYONO kepada Terdakwa dan pada kesempatan tersebut saksiPUJI HARTONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksiHERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONOadalah kuasa penjual penuh dari para pemilik tanah;e Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat Asisten TataPraja

(Bukti P 12).Bahwa berdasarkan Nota Dinas, tertanggal 15 Maret 1995 dari Asisten TataPraja kepada Tergugat Il Tanah Eks P.T. Perkebunan Suradita yangterletak di Desa Dandang luasnya + 67,5 hektar, dimana seluas + 50 hektartelah diberikan kepada P.T. Libross Derap Abadi (Penggugat) untukpembangunan perumahan Type Rumah Sederhana/Rumah SangatSederhana (RS/RSS) untuk anggota Direktorat Reserse Mabes Polri,sehingga sisanya seluas + 17,5 hektar.

(Bukti P 13)Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor:40 Tahun 1996 tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, Pasal 4 (1)Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.Tng.15.16.17.18.tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah TanahNegara, sedangkan dalam Pasal 17 (2) Hapusnya Hak Guna Usahasebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan tanahnya menjaditanah negara.Bahwa berdasarkan nota dinas, tertanggal 15 Maret 1995 dari Asisten TataPraja kepada Tergugat

Anshar dan Akte Pendirian YayasanIslam Al Anshar nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 bersama sama dengan Zainal ArifinBin Ismail (ilakukan penuntutan secara terpisah) Wakil Ketua Yayasan Al AnsharKecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sampaidengan tanggal 22 Mei 2013 atau setidak tidaknya bulan Nopember 2011 sampaidengan Mei 2013 atau setidak tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013,bertempat di Kantor Yayasan Al Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan2jalan Tatapraja

Anshar dan Akte Pendirian YayasanIslam Al Anshar nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 bersama sama dengan Zainal ArifinBin Ismail (ilakukan penuntutan secara terpisah) Wakil Ketua Yayasan Al AnsharKecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sampaidengan tanggal 22 Mei 2013 atau setidak tidaknya bulan Nopember 2011 sampaidengan Mei 2013 atau setidak tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013,bertempat di Kantor Yayasan Al Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintanjalan Tatapraja

Anshar dan Akte Pendirian YayasanIslam Al Anshar nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 bersama sama dengan Zainal ArifinBin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) Wakil Ketua Yayasan Al AnsharKecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sampaidengan tanggal 22 Mei 2013 atau setidak tidaknya bulan Nopember 2011 sampaidengan Mei 2013 atau setidak tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013,bertempat di Kantor Yayasan Al Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintanjalan Tatapraja

Pengukuran danpemetaan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.Bahwa sebagai Kepala seksi Survey Pengukuran dan pemetaan yang bertugasdan tanggung jawab melakukan survey pengukuran dan pemetaan tanahberdasarkan permohonan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telahdipenuhi oleh pemohon termasuk permohonan untuk pengukuran tanah dalampenerbitan sertifikat.Diperlihatkan kepada saksi surat perintah TugasNomor ; 90.3/SPT/PBM/2008tertanggal 24 Juni 2008yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Asisten TataPraja

Tanpa sebab dan peringatan sebelumdipindahkan dari jabatan struktural Kepala Bagian Pemerintahan Desa menjadijabatan fungsional Pejabat Analisis Pemerintahan pada Asisten Bidang TataPraja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone telah tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku karena kedua jabatan tersebut tidak seimbang;Bahwa di samping itu alasanalasan tersebut pada hakikatnya mengenalpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Tatapraja, Asisten Ekbangdan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan, Kepala Dinas Perindagkopdan Kepala Bagian Hukum, yakni : No Nama Jumlah (Rp)1 Edison Saleleubaja (Bupati) 66.874.387,102 Drs. H. Aztarmizi (Wakil Bupati) 53.499.509,663 Dr. lfdil Gusti, MPPM (Sekretaris Daerah) 40.124.632,274 Drs. Ali Arifin AM (Asisten Tatapraja dan Kesra) 26.749.754,895 Jeffi Hamzah, S. Sos (Asisten Ekbang) 26.749.754,896 Drs.

Bupati tentang Insentif tersebut ;Kemudian Notuien Rapat diserahkan ke Asiten (Asisten TataPraja) : Drs. Ali Arifin ;Selanjutnya, pada jawaban NOVRIADI, SP butir 18,menyatakan : Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor971/211/BUPKM/XII.2005 tanggal 22 Desember 2005 tersebutmerupakan dan hasil rapat tanggal 22 Desember 2005 ;Bukti T107 ;Sdr.

Putusan Nomor 17 PK/Pdt/20148.10.11.12.Bahwa sebelum hari pelaksaan kegiatan tersebut sebahagiaan dariPenggugatPenggugat pernah diundang oleh Tergugat melalui asisten Tatapraja (Drs.

C:41 atas nama Wongso ljoyo danKutipan Letter C No. 165 atas nama Amat Kamidi, sekaligusmenandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU KabupatenKulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal PersetujuanLokasi Calon TPA/Pengolahan Limbah yang telah disiapkan oleh HeribertusSambudi Soeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo dan Terdakwa;Bahwa pada tanggal 8 September 2004, bertempat di Ruang Asisten TataPraja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yangdihadiri antara

C:41 atas nama Wongso ljoyo danKutipan Letter C No. 165 atas nama Amat Kamidi, sekaligusmenandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU KabupatenKulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal PersetujuanLokasi Calon TPA/Pengolahan Limbah yang telah disiapkan oleh HeribertusSambudi Soeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo dan Terdakwa;Bahwa pada tanggal 8 September 2004, bertempat di Ruang Asisten TataPraja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yangHal. 15 dari 57

penggugat dengan tergugatyaitu masalah tapal batas;Bahwa, tapal batas yang diperkarakan adalah tapal bataskelurahan mongondow dengan Desa Poyowa kecil;Bahwa, terhadap permasalah tersebut pernah dilakukanmusyawarah ~ sebanyak 2 kali di tingkat kecamatan;Bahwa, pada saat dilaksanakan ditingkat kecamatan saksi hadird;Bahwa, yang hadir pada saat itu yaitu 10 orang tokoh adat daridesa poyowa kecl dan 10 orang daro tokoh adat kelurahanmongondow;Bahwa, a Bahwa Selain masyarakat tersebut hadir pula Kabag tatapraja

Ginting yangdiketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur TataPraja Kabupaten Asahan ;5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggungrenteng membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000, (duapuluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat ;6.

Asli 1 (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan I (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab. Kep.Mentawai);25.

Asli 1 (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan II (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab. Kep.Mentawai);13926.

Asli (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan III (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab. Kep.Mentawai);27.

Asli 1 (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan IV (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab. Kep.Mentawai);28.

HUSNI TAMRIN, SH.MM,kemudian = saksi OYOK HARIMURTI, S.Sos membuat konsepSurat Bupati Perihal Persetujuan Rencana Tukar MenukarTKD Janti serta membuat Nota Dinas dari BagianPemerintahan kepada Bupati Sidoarjo perihal Rencanapenggunaan TKD Janti Kecamatan Waru dimohon oleh Sadr.KOMAD, kemudian konsep Surat Bupati maupun Nota Dinasdimintakan persetujuan dan paraf secara berjenjangmulai dari Kepala Bagian Pemerintahan, Asisten TataPraja dan Sekretaris Daerah ;Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. MOCH.

HUSNI TAMRIN, SH.MM,kemudian = saksi OYOK HARIMURTI, S.Sos membuat konsepSurat Bupati Perihal Persetujuan Rencana Tukar MenukarTKD Janti serta membuat Nota Dinas dari BagianPemerintahan kepada Bupati Sidoarjo perihal Rencanapenggunaan TKD Janti Kecamatan Waru dimohon oleh Sdr.KOMAD, kemudian konsep Surat Bupati maupun Nota Dinasdimintakan persetujuan dan paraf secara berjenjangmulai dari Kepala Bagian Pemerintahan, Asisten TataPraja dan Sekretaris Daerah ;Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. MOCH.

KOMAD, kemudian konsep' Surat Bupatimaupun Nota Dinas dimintakan persetujuan dan paraf secaraberjenjang mulai dari Kepala Bagian Pemerintahan, Asisten TataPraja dan Sekretaris Daerah ;Menimbang, bahwa selanjutnya Nota Dinas Nomor143/470/404.1.1.1/2006 tanggal 6 Oktober 2006 perihal Rencanapenggunaan TKD Janti Kecamatan Waru dimohon oleh Sdr.

M.JASIN selakuAsisten Tata Praja.5. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya TimurNomor : 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihalpermintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani olehPembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs.SOEBIANTORO.6. 1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya SurabayaNomor :593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yangditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M. YASIN.Hal 3 Put.

No. 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sbydiminta oleh Gubenur Jawa Timur sesuai dengan Gubenur KepalaDaerah TK Jawa Timur Nomor : 143/ 8296/013/1999 tanggal 27Juli 1999.Saksi menghadiri terhadap rapat yang dilakukan pada tanggal 1Desember 2000, saksi menjabat sebagai Kepala BagianPemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja asisten tatapraja , dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa( ganjaran ) kelurahan manyar sabrangan oleh PT.

Asisten TataPraja (Saya sendiri).Saksi kenal dengan saudara H.SUGIJANTO sejak kuliah dimanaUniversitas Airlangga Surabaya.

,berkirim Surat kepada Sekretaris Kota Madya Daerah Tingkat II UP.Asisten TataPraja dengan Nomor : 500.13904 tanggal 27 April 1999 perihal pertimbangannilai harga tanah yaitu tanah pengganti di Kel. Keputih Kec. Sukolilo seluas90.000 m?

,berkirim surat kepada Sekretaris Kota Madya Daerah Tingkat II UP.Asisten TataPraja Nomor : 500.13904 tanggal 27 April 1999 perihal pertimbangan nilaiharga tanah yaitu tanah pengganti di Kel. Keputin Kec. Sukolilo seluas 90.000m?

sebagai informasi awal perkiraanharga tanah + Rp. 20.000,/M2 e Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 tersebut, pada awaltahun 2006 terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan bersama PanitiaPengadaan Tanah lainnya mulai melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPengadaan Tanah guna mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPAsampah didesa Banyuroto kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulone Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat asisten TataPraja

sebagai informasi awal perkiraanharga tanah + Rp. 20.000,/M2. 15e Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 tersebut, pada awaltahun 2006 terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan bersama PanitiaPengadaan Tanah lainnya mulai melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPengadaan Tanah guna mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPAsampah didesa Banyuroto kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulone Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat asisten TataPraja

Bahwa dalam surat Asisten Tatapraja dan AparaturSekda Provinsi DKI Jakarta tersebut disampaikan dari 2 (dua) data tersebutyang dijadikan pedoman adalah hasil ukur kantor PBB Jakarta Pusattanggal 12 September 1990 yang menyatakan hasil peninjauan danpengukuran atas girik C 107 dan 1081 persil 24 S IV atas nama M. Rusmanadalah seluas 4.390 m? (empat ribu tiga ratus sembilan pulun meterpersegi):31. Bahwa oleh karena itu pengakuan Penggugat sebagaipemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Letjen.

I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN (TA) 2008 :Bahwa dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun2008, Polres Tegal menyelenggarakan Operasi Tata Praja Pilgub sesuaiSprin/363/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Operasi TataPraja candi 2008 yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari APBDTingkat tahun 2008 Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalamPerda APBD Nomor 8 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 yangdijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tanggal

ManunggalSakato Badunsanak tersebut secara riil jelasjelas akan mengakibatkanterpakainya sebagian dari tanahtanah, bangunan serta tanaman hak milikPenggugatPenggugat yang ditempati selama ini ;Bahwa sebelum hari pelaksanaan kegiatan tersebut sebahagian dariPenggugatPenggugat pernah diundang oleh Tergugat melalui Asisten Tatapraja (Drs.

KAPRESSY, SH Asisten Bidang Tatapraja SekretarisDaerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku pihak kedua, telahmenandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahNomor: 02 / OL / KML / VIII / 2004 pada tanggal 18 Agustus 2004atas tanah petunan adat (hak ulayat) Bekas Negeri Toinaman seluas350 Ha (2000 X 1750 M2), dimana dalam Ketentuan Pasal 1 SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut berbunyi BahwaPIHAK PERTAMA telah membebaskan dan melepaskan hak atastanah untuk selamalamanya kepada