Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa nafkah terhutang terhutung sejak bulan Oktober 2021 hingga Maret 2023, perbulan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), seingga total yang diberikan adalah sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), Pemohon menyanggupi pembayaran nafkah sebagaimana yang dimaksud, namun karena keterbatasan dan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, Pemohon akan memberikannya kepada Termohon setiap bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Pangkajene Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Pkj.terikat dengan putusan terdahulu, sehingga majelis hakim berpendapat buktiP.6. harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P7 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak terhutung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002(SPPT/PBB) atas nama Xxxxx bin Nainung, karena itu majelis hakimberpendapat bahwa meskipun bukti P7, bukanlah merupakan bukti kepemilikanatas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namunberdasarkan bukti tersebut

bukti T.2. telah memenuhi syarat formildan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian,dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.2. tersebut bersifat sempurnadan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbuktibahwa Xxxxx merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimanadalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00367 tersebut di atas;Menimbang, bahwa bukti 1.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan 1.8. diajukan olehTergugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutung

Oktober 2010 dan diketahui oleh Camat Xxxxxxxx, danatas bukti tersebut in confesso oleh tergugat, maka dengan demikian harus dinyatakanterbukti bahwa almarhum Xxxxxxxx dengan almarhumah Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx adalahsuami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Xxxxxxxx(tergugat I) dan Xxxxxxxxbin Xxxxxxxx (ayah kandung penggugat I dan turut tergugat III dan II);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2, P3 dan P4 yang diajukan olehpenggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutung

Laude tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihakpihak (anak pertama dananak kedua Xxxxxxxx) tidak mencantumkan harta warisan (objek sengketa tersebut),dengan demikian, bukti T.3.. tersebut dinilai tidak relevan terhadap pokok perkara, sehinggaharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti T.4. dan T.5. diajukan oleh tergugat berupa fotokopi SuratPemberitahuan Pajak terhutung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 dan tahun 2009(SPPT/PBB) yang semuanya atas nama Kadera bin Bena, karena itu majelis hakimberpendapat

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah yang terletak di Rt.04 Kelurahan Mesat Seni Kota Lubuk Linggau seluas 20.289 m2 kepada Penggugat;

Bukti bertanda P7 berupa Surat pemberitahuanpajak terhutung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakHal 19 dari 48 Hal Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PN.Kd!Pratama Batang tertanggal 4 Januari 2010 ;8. Bukti bertanda P8 berupa Leter C tanah No. 718,seluas 9860 M2 yang tercatat pada buku tanah desaPageruyung, Kec.Pageruyung, Kab. Kendal ;11.

Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutung Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2014 dengan nomor : 35.13.070.008.00009507 atasnama Dulmanap, diberi tanda T.ll. 4;Photo copy Perjanjian Kredit No. 030/BA/PKT/VI/2014 antara AbdulManab dan Koperasi Bayu Artha tertanggal 27 Juni 2014, diberi tandaT.IL 5 ;Photo copy Slip Realisasi pinjaman An.

Najamuddin (pembeli) atas sebidangtanah, sesuai 46/KMPK/IV/2005 tanggal 23 April 2005;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 (obyek sengketa 5.3) berupafotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutung Pajak Bumi dan Bangunan tahun2018 atas nama Mustapa, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipunbukti T.13, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifatsempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebut dipandangbahwa objek sengketa dimaksud setidaktidaknya

Surat Pemberitahuan Pajak terhutung Pajak Bumi dan Bangunan tahun2018 atas nama H. Najamuddin, karena itu majelis hakim berpendapat bahwameskipun bukti T.16, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yangbersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebutdipandang bahwa objek sengketa dimaksud setidaktidaknya berada dalampenguasaan H.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka adalah wayjar jika ParaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untukmenetapkan uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat yang besarnyadiperhitungkan sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah) perhari, bila ParaTergugat lalai melaksanakan putusan ini terhutung sejak putusan dibacakan.Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan

dantidak berkekuatan hukum;5 Menghukum dan memerintahkan TergugatTergugat dan fihak lain yang memperolehhak dari TergugatTergugat untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepadaPenggugatPenggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan, syarat dan alasan apapun;6 Menghukum Tergugat tergugat secara tanggung menanggung untukmembayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat penggugatSebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) perhari atas kelalaian Tergugattergugatmemenuhi isi Putusan Pengadilan terhutung

akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian,dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti P.6. tersebut bersifat sempurnadan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;Menimbang, bahwa meskipun P.6. adalah alat bukti otentik akan tetapitidak ada relevansinya dengan pokok perkara, karena Majelis Hakim tidakterikat dengan putusan terdahulu, sehingga majelis hakim berpendapat buktiP.6. harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P7 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak terhutung

bukti T.2. telah memenuhi syarat formildan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian,dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti 1.2. tersebut bersifat sempurnadan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbuktibahwa Xxxxx merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimanadalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00367 tersebut di atas;Menimbang, bahwa bukti 1.3, 1.4, 1.5, T.6, T.7 dan 1.8. diajukan olehTergugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutung

terhitung tanggal 1 Mei 2010 memempatkan Tergugat menjabat Pendeta GKPI Resort Khusus GKPI Teladan wilayah MedanIl sampai dengan tanggal 1 November 2010 dengan diterbitkannya SKGKPI Nomor 1800/P.1/XI/2010, dapat dihitung Tergugat menjabatsebagai Pendeta GKPI Resort Teladan dari tanggal 1 Mei 2010 sampaidengan 1 November 2010 yaitu selama 6 (enam) bulan;Surat Keputusan GKPI Nomor 1800/P.1/X1I/2010, tanggal 3 November2010, mengakhiri jabatan Tergugat sebagai Pendeta Resort KhususGKPI Teladan, dan terhutung

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka adalah wajar jikaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untukmenetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000, ( Tigajuta rupiah ) perhari yang harus dibayar Tergugat , Tergugat II danTergugat III bila lalai melaksanakan putusan ini terhutung sejak putusandibacakan.Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun2000, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang diajukan olehPara Penggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutung PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 05 Maret 2018 atasnama H.

4 Tahun 2000, makasuratsurat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti PT, TT.1, TT.Ill, TT.VI1, PT, TT.1, TT.I, TT.VI7, PT, TT.1, TT.UI, TT.VI8, PT, TT.1, TT.UI, TT.VI10, PT, TT.1, TT.UI, TT.VI11,PT, TT.1, TT.U, TT.VI14, PT, TT.1, TT.U, TT.VI15, PT, TT.1, TT.II, TT.VI16, PT,TT.1, TT.U, TT.VIL7, dan PT, TT.1, TT.Il, TT.VI18 diajukan oleh Para Tergugat,Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI berupa fotokopi SuratPemberitahuan Pajak Terhutung

Bahwa untukmenjamin pelaksanaan putusan, maka adalah wajar jikaPenggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan uang paksa(Dwangsom) kepada Tergugat dan Turut Tergugat sesar Rp.3.000.000,(Tiga juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat dan Turut Tergugatbila lalai melaksanakan putusan ini terhutung sejak putusan dibacakan.Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yangmemeriksa

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah lampau yang terhutung kepada Termohon/PenggugatRekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua jutarupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talakdibacakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan MajelisHakim pemeriksa perkara ini ;6.

Selain itu, meskipun PBB bukan bukti kepemilikan hak,namun terhadap wajib pajak yang namanya tercantumdalam dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutung(SPPT) PBB harus melakukan pembayaran PBB setiaptahun.

Adanya kesalahan sipelakuBahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI, yang mengakuilahan obyek sengketa sebagai miliknya, dan kemudian melarangserta meminta dan menyerahkan lahan tersebut kepadaTERGUGAT REKONVENSI, padahal hak penguasaan atasobyek sengketa tersebut sepenuhnya sudah beralin kepadaPENGGUGAT REKONVENSI terhutung semenjak 03 Mei 2016,maka tindakan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI harusdisebut sebagai suatu kesalahan yang tidak dibenarkan olehhukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Putusan Nomor 502/Padt.G/2017/PA BIk.Harus membayar nafkah lampau (terhutang) kepada Penggugatselaku isterinya dan biaya hadhanah terhutung kepada anakkandungnya, dengan perincian sebagai berikut:1.

.007Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.32.a:Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 dengan nama wajibPajak Muhammad bin Rian dengan NOP 32.03.190.015.007.0003.0dengan objek yang terletak di Kampung Pintu Air, RT.001/RW.007,Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.32.b;Surat pemberitahuan Pajak terhutung

Hakim Ketua Pengadilan Militer Il16 Makassar selama 30 (tiga puluh)hari, terhutung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/164K/PM I16/ AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.4.