SukandarBahwa Tergugat adalah sarjana Teknik Geodesi Universitas GajahMada, mulai bekerja menjadi pegawai negeri sipil, sejak diangkatpada tahun 1994 s/d 1995 di Direktorat Penyiapan bangunan, DitjenPemukiman dan lingkungan berdasarkan SK Menteri Transmigrasidan PPH, No : Kep.380/Men/SJ/1994, dengan NIP Pegawai No:196708091994031002, Jabatan terakhir adalah sebagai Kepala SubDirektorat Pembangunan Daerah pulau terpencil dan terluar wilayahlV ( Sulawesi dan Maluku ) pada Direktorat Pengembangan Daerahpulau

kecil dan terluar, Ditjend Pengembangan Daerah TerluarHalaman 8 dari 85 halaman.

Bahwa Jabatan Penggugat Il sebelum Keputusan Penggugat No18 tahun 2016, adalah sebagai kepala Sub DirektoratPengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah Il(Kalimantan) pada Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecildan Terluar Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tertentuKementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal danTransmigrasi ;B. Bahwa sekarang berdasarkan Surat Keputusan TERGGUGATadalah Kepala Sub Direktorat dentifikasi dan Penataan TanahHalaman 9 dari 85 halaman.

Putusan Nomor 81/G/2016/P TUNJKT.pada Direktorat Penyedian Tanah Transmigrasi DirektoratJenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan PemukinanTransmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerahtertinggal dan Transmigrasi ;Bahwa Pengugat dan Pengugat Il telah menghadap kepada PejabatPembina Kepegawaian dalam hal ini ke Direktorat JenderalPengembagan Daerah Terluar (PPDTu) untuk menanyakan tentangkepastian posisi jabatan terakhir Pengugat dan Pengugat Il hasilnyapengugat dijanjiikan akan ada perubahan

Wilayah NV pada Direktorat PengembanganDaerah Pulau Terkecil dan Terluar Direktorat Jenderal Pengembangan DaerahTertentu Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan TransmigrasiHalaman 80 dari 85 halaman.

Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIBanyumas No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan yang menyebutkanbahwa letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian sampingyang berbatasan dengan tetangga minimum 1,5 meter garis pondasibangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengantetangga ditentukan setelah garis sempadan bangunan dan letak garispondasi bangunan terluar pada bagian samping yaitu 1,5 meter danpenentuan prosentase luas atap terhadap luas persil;2.

Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaankepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jeniskelamin lakilaki, dengan hasil pemeriksaan :Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggangbelakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulangbelakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri,tepi atas tiag puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepibawah sejajar denagn tonjolan tulang panggul belakang, denagnukuran lebar dua

Yemima, Dokter pada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaankepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jeniskelamin lakilaki, dengan hasil pemeriksaan :Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN SdwAnggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggangbelakang sebelah kiri tepi kanan dua sentimeter dari ruas tulangbelakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri,tepi atas tiag puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepibawah sejajar

Yemima, Dokterpada RSUD HIS, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi HENDYAHMAD ABDULLAH, umur 16 Tahun, jenis kelamin lakilaki, denganhasil pemeriksaan :Anggota tubuh : terdapat satu luka iris mendatar pada pinggangbelakang sebelah kiri tepi Kanan dua sentimeter dari ruas tulangbelakang dan tepi kiri tujuh sentimeter dari garis terluar pinggang kiri,tepi atas tiag puluh sentimeter dari ujung bawah belikat kiri, dan tepibawah sejajar denagn tonjolan tulang panggul belakang, denagnukuran lebar dua

Bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 94Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan SistemKomunikasi Kabel Laut dalam Pasal 9 dan pasal 11,menyebutkan:Pasal 9:(1) Untuk pengamanan terhadap SKKL, ditetapkan zonakeamanan yang merupakan daerah terbatas;(2) Pada daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilarang melakukan kegiatan labuh jangkar, pengerukan,penggalian mineral/pasir ataupun kegiatan bawah lautlainnya, yang dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabeldengan

Zona terbataspadaarea1.250(seribuduaratuslima puluh)meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750(seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluarSaranaBantuNavigasiPelayaranataubangunan/instalasi;10.

Padazonaterlarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3) hurufa dilarang membangun instalasi atau bangunan lainnya;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegaratersebut telah melanggar ketentuan yang mengaturmengenai tidak boleh adanya bangunan atau instalasi lainnyadalam jarak minimal 500 Meter yang dihitung dari kanan dan kirititik terluar Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat;Halaman 36 dari 61 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2016b.

Pasal 9 ayat (2) Keputusan MenteriPerhubungan Nomor 94 Tahun 1999 selengkapnya berbunyisebagai berikut:(1) Untuk pengamanan terhadap SKKL, ditetapkan zonakeamanan yang merupakan daerah terbatas.(2)Pada daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilarang melakukan kegiatan labuh jangkar, pengerukan,penggalian, mineral/pasir ataupun kegiatan bawah lautlainnya yang dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabeldengan jarak 1750 meter sepanjang rute SKKL, kecuali untukkegiatan pemasangan kabel

Putusan Nomor 309 K/TUN/2016(SKKL) jika diukur dari jarak terluar sepanjang jalur kabelPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II dimanaizinizinPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II atas area landingpointuntuk Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) tersebut besertaizin dari instansi pemerintah lainnya sebagaimana diuraikan dalamGugatan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi ;12.

letak dan luas objek perkara berpatokan sebagaimana dalam bukti surat P1, namun Kuasa Penggugat telah keliru dalam mencantumkan batas barat dan batastimur tanah sebagaimana dalam posita gugatannya, bahwa hal tersebut lebihdisebabkan karena Penggugat juga menguasai bidang tanah sebelah barat dan timuryang bersebelahan persis dengan tanah objek sengketa yakni batas timur Nikolausdan batas barat Boniman, sehingga yang dijadikan batas barat ialan Tibus dan batastimur ialah jalan yang merupakan batas terluar

,sebelah timur tanah Penggugat seharusnya mencantumkan nama Pemegang Hakyang berbatasan langsung dengan objek sengketa dan bukan batas terluar dari tanahsebelah timur (jalan) dan batas sebelah barat tanah Penggugat seharusnyamencantumkan nama Pemegang Hak yang berbatasan langsung dengan objeksengketa dan bukan batas terluar dari tanah sebelah barat (Tibus);Bahwa kekeliruan dalam pencantuman batas timur objek sengketa menurutHakim Anggota Christofer, S.H. adalah sebuah hal yang fatal karena dengansendirinya

No.681 K/Pdt/2009Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, denganbatasbatas : Sebelah Utara : SDN Nomor 4 Ampenan ; Sebelah Timur : gang Kebun Dalam; Sebelah Selatan : tanah Penggugatsetelah 3 meter darlPondasi terluar rumah para Tergugat arahSelatan; Sebelah Barat : tanah Penggugatsetelah 3 meter dariPondasi terluar rumah para Tergugat arahBarat ;Adalah milik para Tergugat ;Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa setelahdikurangi tanah pekarangan milik Tergugat tersebut

Pada baju terluar pasien tampak ada robekan ukuran 6 x 2 cm di bagian kerah.KESIMPULAN :Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar bahwa korban meninggal akibat tertusukbenda tajam.Perbuatan terdakwa MARTINA LINOT Als LINOT Als CINOT sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;Subsidair :Bahwa ia terdakwa MARTINA LINOT Als LINOT Als CINOT pada waktu dantempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengajamelukai berat orang lain mengakibatkan kematian terhadap korbanAMRANSYAH

Pada baju terluar pasien tampak ada robekan ukuran 6 x 2 cm di bagian kerah.KESIMPULAN :Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar bahwa korban meninggal akibat tertusukbenda tajam.Perbuatan terdakwa MARTINA LINOT Als LINOT Als CINOT sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;Lebih Subsidair :Bahwa ia terdakwa MARTINA LINOT Als LINOT Als CINOT pada waktu dantempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban

Pada baju terluar pasien tampak ada robekan ukuran 6 x 2 cm di bagian kerah.KESIMPULAN :Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar bahwa korban meninggal akibat tertusukbenda tajam.Perbuatan terdakwa MARTINA LINOT Als LINOT Als CINOT sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan

Pada baju terluar pasien tampak ada robekan ukuran 6 x 2 cm di bagian kerah.Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar bahwa korban meninggal akibat tertusukbenda tajam;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barangbarang bu kti dipersidangan, telah diperlihatkan kepada saksisaksi, dan terdakwa, masingmasingmembenarkan bahwa barangbarang bukti tersebut mempunyai kaitan denganperkara ini, barangbarang bukti tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna

dibuat di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah yang bemenang;12 (dua belas) unit rumah type 21 di Kompleks Cluster Mutiara Indah yangdibangun oleh Pihak Kesatu dan berbatasan langsung dengan pabrik PihakKedua akan diprioritaskan penjualannya kepada Pihak Kedua;Sehubungan dengan kepentingan lingkungan hidup yang asri, Pihak Kesatuberikut semua orang yang mendapatkan hak dari Pihak Kesatu, tidak akanmembangun bangunan/perumahan pada radius 25 (dua puluh lima) sampaidengan 50 (lima puluh meter) dari batas terluar

Bahwa Novum (bukti baru) yang diajukan Pemohon PK membuktikan bahwatanah lokasi sebelah Utara tersebut bukan objek yang dimaksud para pihakdalam Akta Perdamaian, berdasarkan uraian sebagai berikut:Butir d Akta Perdamaian menyatakan bahwa Sehubungan dengan kepentinganlingkungan hidup yang asri, Pihak Kesatu berikut semua orang yangmendapatkan hak dari Pihak Kesatu, tidakakan membangunbangqunan/perumahan pada radius 25 (dua puluh lima) sampai dengan 50 (limapuluh meter) dari batas terluar pagar pabrik

KIPLI,posisinya mepet dengan rumah tetangga, dibagian depan terdapatpagar yang tingginya + 50 cm yang memanjang sampai rumah yangdisampingnya (menjadi satu), pagar depan tersebut menjadi satudengan rumah disamping Kiri/ Selatan dan menyambung dengantembok terluar kedua rumah tersebut, akan tetapi dibagian depan tidakada pintu gerbangnya.Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN PklUBahwa lokasi tempat dimana terdakwa dan Sdr.

KIPLI,posisinya mepet dengan rumah tetangga, dibagian depan terdapatpagar yang tingginya + 50 cm yang memanjang sampai rumah yangdisampingnya (menjadi satu), pagar depan tersebut menjadi satudengan rumah disamping Kiri/ Selatan dan menyambung dengantembok terluar kedua rumah tersebut, akan tetapi dibagian depan tidakada pintu gerbangnya.Bahwa lokasi tempat dimana terdakwa dan Sdr.

KIPLI, posisinya mepet dengan rumah tetangga, dibagiandepan terdapat pagar yang tingginya + 50 cm yang memanjang sampairumah yang disampingnya (menjadi satu), pagar depan tersebut menjadisatu dengan rumah disamping Kiri/ Selatan dan menyambung dengantembok terluar kedua rumah tersebut, akan tetapi dibagian depan tidakada pintu gerbangnya.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersamadengan Sdr.

KIPLI, posisinya mepet dengan rumah tetangga, dibagiandepan terdapat pagar yang tingginya + 50 cm yang memanjang sampairumah yang disampingnya (menjadi satu), pagar depan tersebut menjadisatu dengan rumah disamping Kiri/ Selatan dan menyambung dengantembok terluar kedua rumah tersebut, akan tetapi dibagian depan tidakada pintu gerbangnya.Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN PklMenimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersamadengan Sdr.

Raja Ni Stillharus memiliki izin angkut dari Dirjen Migas namun ada pengecuali untukwilayah 3T (terluar, tetinggal dan terpencil) ada kualifikasi berdasarkan SuratEdaran Hubla Nomor: UM.003/E0/SDK/16;Bahwa PT. Raja Ni Still sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 31Desember 2017 telah melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) kali;Bahwa PT. Raja Ni Still memiliki kelengkapan jjin angkut/ transportirberdasarkan deklaratif/ pernyataan dari M. IKBAL FINDING selaku DirekturPT.

Raja Ni Still telah memenuhi syarat;Bahwa khusus untuk wilyah 3 T(terluar, tetinggal, terpencil) pengakutan danpendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan oleh kapal kayu atausejenisnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbuhungan Laut Nomor: MU003/E0/S/DK16;Bahwa sesuai dengan kontrak kerjasama antara PT. Pertamina Patra Niagadengan PT. Raja Ni Still yang menjadi tanggung jawab dalam pengangkutanBBM ke PT. Obi Mandiri Sentari adalah pihak PT.

Pertamina (persero); Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masuk dalam wilyah 3 T(terluar,tetinggal, terpencil) pengakutan dan pendistribusian BBM bersubsidi dapatdilakukan oleh kapal dilaur kapal tengker dengan syarat mendapat izin SPB(Surat Persetujuan Berlayar) dari sahbandar setempat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwaberpendapat tidak keberatan dan membenarkan;Saksi 6. RUSDI BILAL alias LARUSU, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa KM.

IKBAL FINDIN;Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masuk dalam kategoriwilayah 3 T (terluar, tetinggal, terpencil) sehingga pengakutan danpendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan oleh kapal kayuatau sejenisnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen PerbuhunganLaut Nomor: MU 003/E0/S/DK16;Menimbang, bahwa dari pengertian pengangkutan yangdihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwapada hari Senin tanggal 6 November 2017 dan pada hari Kamis tanggal9 November 2017 kapal KM.

IKBAL FINDIN;Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masuk dalam kategori wilayah3T (terluar, tetinggal, terpencil) sehingga pengakutan danpendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan oleh kapal kayu atausejenisnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbuhungan LautNomor: MU 003/E0/S/DK16;Menimbang, bahwa dari pengertian pengangkutan yangHal. 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Lbhdihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwapada hari Senin tanggal 6 November 2017 dan

:Pasal 1 butir d dari Akta Perdamaian (dading) Nomor 12 tersebutdisepakati dan ditentukan sebagai berikut:Sehubungan dengan kepentingan lingkungan hidup yang asri, Pihak Kesatu(in casu Tergugat) berikut semua orang yang mendapatkan hak dari PihakKesatu, tidak akan membangun bangunan/perumahan pada radius 25 (duapuluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari batas terluar pagarpabrik Pihak Kedua (in casu Penggugat) yang sudah terbangun saat ini;Pasal 1 butir d dari Akta Perdamaian (dading) Nomor

12 tersebut selainsebagai suatu kesepakatan bersama juga merupakan prinsip bersamaTergugat dan Penggugat bahwa demi kepentingan lingkungan hidup makaTergugat tidak akan membangun bangunan/perumahan pada batas/jarakradius tertentu dari batas terluar pagar pabrik Penggugat;.

Bahwa Novum (bukti baru) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembalimembuktikan bahwa tanah lokasi sebelah Utara tersebut bukan obyekyang dimaksud para pihak dalam Akta Perdamaian, berdasarkan uraiansebagai berikut:Butir d Akta Perdamaian menyatakan bahwa sehubungan dengankepentingan lingkungan hidup yang asri, Pihak Kesatu berikut semuaorang yang mendapatkan hak dari Pihak Kesatu, tidak akan membangunBangunan/perumahan pada radius 25 (dua puluh lima) sampai dengan50 (lima puluh meter) dari batas terluar

Pelayaran ; Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas lautterritorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI); Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluardan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan Undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar

200(dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah; Ahli berpendapat bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi padaposisi 0450'85" LU 10526'62" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa0502'50" LU 10529'00" BT posisi tersebut masuk dalam wilayah LandasKontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karenajaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kKepulauan Anambas; Bahwa, Ahli berpendapat setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal KG91989 TS pada tanggal

jin terlebih dahulu; Bahwa benar pada saat ditangkap KG 91989 TS mengibarkan benderaVietnam; Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal KG91989 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 0450'85" LU 10526'62" BT,dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 0502'50" LU 10529'00" BT,posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan Zona EkonomiEksklusif Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesiakarena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar

Keputusan No. 71 Tahun 2014 TentangHalaman 52Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIPengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas BagianbagianTertentu. daripada Tanah Hak Pengelolaan BadanPengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam berada di atas Sistem Komunikasi KabelLaut Penggugat dan memiliki jarak yang sangat dekatdengan Sistem Komunikasi Kabel Laut Penggugat Ilsejauh 5 (lima) meter sehingga lahan reklamasi yangdialokasikan tersebut berada di daerah terbatas (dihitungdari sisi kiri dan kanan terluar

reklamasi pada kawasan peruntukan industridilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUNtersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturmengenai tidak boleh adanya kegiatan labuh jangkar,pengerukan, penggalian mineral/pasir, pengurugan/Halaman 56Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIpenimbunan tanah ataupun kegiatan bawah laut lainnya danbangunan atau instalasi lainnya dalam jarak minimal 1750Meter yang dihitung dari kanan dan kiri titik terluar

Zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meterdihitung dari sisi terluar Sarana Bantu NavigasiPelayaran atau bangunan/instalasi; dan ;b. Zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratuslima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zonaterlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)meter dari titik terluar Sarana Bantu NavigasiPelayaran atau bangunan/ instalasi ;10.

Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a dilarang membangun instalasi ataubangunan lainnya ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUNtersebut telan melanggar ketentuan yang mengaturmengenai tidak boleh adanya bangunan atau instalasilainnya dalam jarak minimal 500 Meter yang dihitung darikanan dan kiri titik terluar Sistem Komunikasi Kabel LautPara: PENQQUQAL jaseseeese eee senee treesHalaman 58Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIb.

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1)menyebutkan, Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar denganas jalan (rencana jalan) / tepi sungai / tepi pantai ditentukan berdasarkan lebarjalan / rencana jalan / lebar sungai / kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukankavling / kawasan.

Lebih lanjut lagi pada ayat (2) menyebutkan, Letak garissempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bilatidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitungdari tepi jalan / pagar.

Bahwa antara tembok penahan jalan bagian terluar dengan ujung plat betonteras bagian terluar pada bangunan lantai 2 milik Penggugat tersebutkeadaannya saling berhimpitan/mnenempel satu dengan lainnya sepanjang27,45 meter;6.

Oleh karenanya,pengukuran tanah yang berbatasan langsung dengan jalan semacam iniharuslah dilakukan dengan memperhatikan dan dengan demikian puladimulai dari batas terluar Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan ini,bukannya dimulai dari batas terluar jalur lalu lintas (jalan aspal)sebagaimana dilakukan oleh BPN Labuhan Batu dalam melakukanpengukuran ulang yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kembaliatas tanah Hak Milik No.519 tertanggal 22 Juni 2005.

Karena,pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Labuhan Batu atas tanah HakMilik No.519 khususnya dalam hal batas tanah sebelah utara yangberbatasan langsung dengan Jalan Jenderal Sudirman di Aek Kanopan,dimulai dari batas terluar jalur lalu lintas (jalan aspal).

Raja Ni Stillharus memiliki izin angkut dari Dirjen Migas namun ada pengecuali untukwilayah 3T (terluar, tetinggal dan terpencil) ada kualifikasi berdasarkan SuratEdaran Hubla Nomor: UM.003/E0/SDK/16;Bahwa PT. Raja Ni Still sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 31Desember 2017 telah melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) kali;Bahwa PT. Raja Ni Still memiliki kelengkapan jjin angkut/ transportirberdasarkan deklaratif/ pernyataan dari M. IKBAL FINDING selaku DirekturPT.

Raja Ni Still telah memenuhi syarat;Bahwa khusus untuk wilyah 3 T(terluar, tetinggal, terpencil) pengakutan danpendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan oleh kapal kayu atausejenisnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbuhungan Laut Nomor: MU003/E0/S/DK16;Bahwa sesuai dengan kontrak kerjasama antara PT. Pertamina Patra Niagadengan PT. Raja Ni Still yang menjadi tanggung jawab dalam pengangkutanBBM ke PT. Obi Mandiri Sentari adalah pihak PT.

Pertamina (persero); Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masuk dalam wilyah 3 T(terluar,tetinggal, terpencil) pengakutan dan pendistribusian BBM bersubsidi dapatdilakukan oleh kapal dilaur kapal tengker dengan syarat mendapat izin SPB(Surat Persetujuan Berlayar) dari sahbandar setempat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwaberpendapat tidak keberatan dan membenarkan;Saksi 6. RUSDI BILAL alias LARUSU, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa KM.

IKBAL FINDIN;Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masuk dalamkategoriwilayah 3 T (terluar, tetinggal, terpencil) sehingga pengakutan danpendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan oleh kapal kayuatau sejenisnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen PerbuhunganLaut Nomor: MU 003/E0/S/DK16;Menimbang, bahwa dari pengertian pengangkutan yangdihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwapada hari Senin tanggal 6 November 2017 dan pada hari Kamis tanggal9 November 2017 kapal KM.

IKBAL FINDIN;Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masuk dalam kategori wilayah3T (terluar, tetinggal, terpencil) sehingga pengakutan danpendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan oleh kapal kayu atausejenisnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbuhungan LautNomor: MU 003/E0/S/DK16;Menimbang, bahwa dari pengertian pengangkutan yangHal. 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Lbhdihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwapada hari Senin tanggal 6 November 2017 dan

Kepala : ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulang pada tigasentimeter diatas alis mata kiri dengan panjang tiga sentimeter danlebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter,tidak ditemukan derik tulangditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada limasentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter,lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidakditemukan derik tulangluka robek tepi rata dengan tepi rata dasar jaringan pada limasentimeter

Pemeriksaan FisikKepala :ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulang pada tiga sentimeterdiatas alis mata kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol komatiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukanderik tulangditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada limasentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter,lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidakditemukan derik tulangluka robek tepi rata dengan tepi rata dasar jaringan

Kepala : ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulangpada tiga sentimeter diatas alis mata kiri dengan panjang tigasentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol komatiga sentimeter, tidak ditemukan derik tulangHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjbditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada limasentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter,lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidakditemukan derik tulangluka robek

yang baik (Ex aequo et bono)dengan mempertimbangkan:1)2)3)4)5)6)7)Bahwa Terdakwa selama dalam persidanngantelah mengakui perbuatannya secara jujur dantidak berbelitbelit sehingga persidangan berjalanlancar.Bahwa terbuki dipersidangan jika ketaranganSaksi1 dibawah sumpah tidak melihat jikaTerdakwa telah melakukan pemukulan terhadapSaksi1.Bahwa Terdakwa melakukanpemecahan kacarumah dinas Saksi1 karena ikutikutan karenajiwa korsa.Bahwa selama berdinas di TNI AL terdakwapernah bertugas Satgas pulau terluar

Terdakwa pernah bertugas dipulau terluar untuk menjagakedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hal yang memberatkan:1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilainilai yangada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap rumah dinasatasannya.3.

.: Bahwa Terhadap tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwamengenai pidana penjaranya Majelis Hakim berpendapatpidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlaluberat sehingga perlu diperingan mengingat selama menjadianggota TNI Terdakwa telah melaksanakan penugasanpengamanan pulau terluar dan baru satu kali melakukantindak pidana, sehingga dengan demikian apabila pidanapenjaranya tidak terlalu berat diharapkan Terdakwa dapatsegera bertugas kembali dan tenaganya dapat digunakan olehkesatuannya

sepanjangbatas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, KawasanPerbatasan berada di kecamatan.10.11.12.13.Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil lautyang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorialIndonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai perairanIndonesia dengan batas terluar

rakyat;c. desentralisasi pemerintahan kepada daerahdaerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalambingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dand. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dalam rangka mengejawantahkan maksud UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 tersebut diperlukan pengaturanpengaturan kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturanmengenai:a. perairan;b. daratan/tanah;c. udara;d. ruang; dane. sumber kekayaan alam dan lingkungannya.Mengingat sisi terluar

Putusan Nomor 114K/PMT I/BDG/AD/XII/2019 Pengamanan Pulau terluar (Pulau sekatung) 2011 Pengamanan Pulau terluar (Pulau sekatung) 2012 Pam Batas RIPNG tahun 201320144. Bahwa dalam kehidupan keprajuritan seharihariTerdakwa menunjukan sikap disiplin, dedikasi dansemangat kerja yang baik, loyal terhadap setiapperintah atasan.5. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 1orang anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahunyang masih perlu bimbingan, pembinaan dan nafkahdari kedua orang tuanya.6.