Kemudian saksi SAHRIL AlsHERI Bin SIMAKGAH membayarkan upah sebesar 10% dari hasil penjualannomor judi she jie kepada Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin MUHAMMADIDRUS atas tugasnya sebagai agen permainan judi she jie ; Apabila ada nomor yang dibeli si pbemasang nomor she jie yang keluar maka sipembeli atau si pemasang nomor she jie akan mendapat hadiah berupa uangsesuai kategori atau tingkatannya yaitu : Nomor 1 : hadiahnya uang sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah) ; Nomor 2 : hadiahnya

dari apabila nomor she jieyang dipasang oleh pemasang ternyata keluar sebagai nomor pemenang ;Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merkNokia expres music warna merah itam dan kartu perdana simpati AS dengannomor 082385765909 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 110 typeRM827 warna biru hitam adalah handphone miliknya yang disita oleh petugaspolisi saat menggerebek dan menangkap saksi ;Bahwa hadiah yang diterima pemasang/ pembeli nomor judi she jie adakategori/ tingkatannya

internet di situswww.singaporepools.com.sg yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggusekira pukul 18.00 WIB ;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/PN TbkBahwa jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar di jaringanwww.singaporepools.com.sg tersebut maka pemasang atau pembeli nomor akanmendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yang dipasangnya ;Bahwa hadiah yang diterima oleh pemasang/ pembeli nomor judi she jie jika nomorshe jienya keluar sebagai pemenang ada kategori/ tingkatannya

Direktur Utama BRI(Persero)TBK melanggar asas hukum Undang Undang yang lebihtinggi mengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya (Lex superior derogat legi inferiori);Il.5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untukmengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkanoleh Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung;Il.6.

Direktur Utama BRI (Persero)TBK melanggar asas hukumUndang Undang yang lebih tinggi mengesampingkan UndangUndangatau Peraturan yang lebih rendah tingkatannya (Lex superior derogatlegi inferiori);Kesimpulan:Dalam semangat pergerakan perjuangan bangsa Indonesia untukmewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yangdiamanatkan oleh UndangUndangD 1945 berdasarkan Pancasila, kamiPara Pemohon (Para Pensiunan BRI) yang belum mendapat Pesangontetap setia dan bangga terhadap BRI sebagai salah

Direktur Utama BRI (Persero)TBK melanggar asashukum Undang Undang yang lebih tinggi mengesampingkanUndangUndang atau Peraturan yang lebih rendah tingkatannya(Lex superior derogat legi inferiori);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya ParaPemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksapermohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero)TBK.

Suatu peraturan perundangundangan hanya dapat dicabut,diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundangundangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.3. Ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih rendahtingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakmengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.4.

Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur olehperaturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya.14.

Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya;Bahwa antara Perkara Nomor 49/PDT.G/2002/PN.MTR, tanggal 23Oktober 2002, dan Perkara Nomor 71/PDT.G/2008/PN.MTR, tanggal15 Januari 2009, ternyata samasama di putus di Pengadilan NegeriMataram.

Maka oleh karena itu putusan yang diambil dan dijatuhkanoleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) adalahPengadilan yang sama atau sama tingkatannya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa setelah meneliti memori PK dan kontra memori PK dihubungkandengan Putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi dan Putusan Judex Factidalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim ataukekeliruan nyata dalam Putusan Judex Juris

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apabila yang dimaksud keadaanbaru adalah ketentuan dalam Pasal 67 huruf b Undangundang Mahkamah Agung, maka sesuaiPasal 69 huruf b bukti baru tersebut harus dinyatakan dibawah sumpah dan apabila yangdimaksud adalah ketentuan dalam Pasal 67 huruf e Undangundang Mahkamah Agung makaputusan Pengadilan tersebut harus sama atau sama tingkatannya

terakhir UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, antara lainmenyebutkan PK (Peninjauan Kembali) dapat diajukan apabila putusandidasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yangdiketahui setelah perkaranya tersebut diputus.Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 080/Pdt.P/2010/PA.JT yangdi keluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang telah berkekuatanhukum tetap, kKemudian diajukan lagi pembatalan ke Pengadilan AgamaJakarta Timur dalam hal ini Pengadilan yang sama tingkatannya

Wirodiredjo;Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat tingkat, Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris, ahli warisserta harta waris dalam setiap tingkatannya ( vide Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku Il, Edisi RevisiMahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166 ), yang untuk itu harusdisebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalamtiap tiap tingkatan waris hingga sampai pada pewaris awal M.

Wiroredjo atau yang disebut pula M.Wirodiredjo, baik sebagai ahli waris langsung ( eigen hoofde ) ataupun abhliwaris Pengganti ( Plaatsbervulling ) ;Menimbang, bahwa Penggugat, tidak mendalilkan adanya perkawinanpara pewaris yang tingkatannya di bawah M. Wiroredjo atau yang disebutpula M. Wirodiredjo, yaitu Penggugat tidak menyebut adanya perkawinan dansiapa istri atau suami dari Soenarto, Sutomo, M.A. Aminah, Rusmina, M.Soepardjo, Suprapti, M. Abdul Hamid, M.

Pasal 14 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 TahunSuds2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah (Foto copynya terlampir sebagai Bukti P.6) sebagaiperaturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya dari KeputusanTermohon Nomor : 56/Kpts/KPUKab006.435441/2012 tanggal 4 Oktober2012 yang dalam Lampiran I mengandung Angka IV Poin huruf n (BuktiP.1).Pasal 58 huruf o UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Foto copynya terlampir sebagai Bukti P.7) sebagai peraturanperundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya dari Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 (Bukti P.6).4.

dengan penggunaan tanda baca garis miring diatas membuktikan bahwa garismiring berarti atau, jadi Bupati itu tidak sama dengan Walikota.Untuk mendukung pengertian tanda baca garis miring diatas, Pemohon akanmenghadirkan Saksi Ahli Bahasa Indonesia bila diperlukan dalam persidangan nanti.12.Bahwa oleh karena Termohon sebagai pelaksana Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2012 (Bukti P.6) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008(Bukti P.7) sebagai peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

dengan Pasal 10 ayat3 huruf b UndangUndang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan PemilihanUmum;Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 14 yangmenerangkan pada intinya sebagai berikut oleh karena Termohon sebagaipelaksana pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013tidak melaksanakan sepenuhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2012 ( bukti P.6) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (bukti P.7)sebagai peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

Penggugat telah keliru menafsirkan Surat Dinas tersebut sebagai Surat Keputusan ; Yang benar Surat Walikota sebagaimana dimaksud kedudukannya secaraadministratif adalah Surat Dinas ( biasa ) yang tingkatannya tidak sama ( lebihrendah ) dengan Surat Keputusan yang kedudukannya sebagai Putusan Tata UsahaNegara. Dilihat dari segi isinya Surat dimaksud hanya berisi pemberitahuanpenangguhan pembangunan pagar tembok dan saran kepada para pihak untukmenempuh penyelesaian sengketa.

dikemukakan Penggugat sangat lemah ( sumier ) ; Yang benar adalah pertama : Walikota Pasuruan dalam mengeluarkan SuratKeputusan Pemberian IMB tidak harus terikat untuk mempertimbangkan Surat Dinasyang dikeluarkan oleh Walikota sebelumnya yang tingkat kedudukannya lebihrendah dibandingkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan, sehingga dapat dikesampingkan daya mengikatnya sesuaioe oesesuai dengan asas hukum Lex Superior Deregat Lex Inferior yang artinyaperaturan yang tingkatannya

lebih tinggi mengesampingkan berlakunya peraturanyang lebih rendah tingkatannya.

Sebagaimana dalam doktrin hukum,menurut tingkatannya kesengajaan atau Opzetteleijk ada 3 (tiga )macam,yaitu:e Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet alsoogmerk), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam artisempit.e Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewutzjin) atau kesadaran atau keinsyafan mengenaiperbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatuakibat.e Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkbewutzjin) atau suatu kesadaran atau keinsyafan mengenaiSuatu

Sebagaimana dalam doktrin hukum,menurut tingkatannya kesengajaan atau Opzetteleijk ada 3 (tiga )macam,yaitu:15e Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet alsoogmerk), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam artisempit.e Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewutzjin) atau kesadaran atau keinsyafan mengenaiperbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatuakibat.e Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkbewutzjin) atau suatu kesadaran atau keinsyafan mengenaiSuatu

terendah darimasing masing proses, dengan hasil akhir waste padaproses combing adalah sebesar 16,19%;Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1417/B/PK/PJK/201710.e Bahwa dengan waste sebesar 16,19%, maka serat kapasyang pendek tidak lagi diproses dalam proses produksi,namun dijual sebagai waste comber noil;e Bahwa dalam data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API),dinyatakan bahwa jumlah waste atas Cotton berkisar padaangka 25%30%, akan tetapi sisa produksi tersebut masihdapat dimanfaatkan sesuai tingkatannya

;Bahwa data API tersebut tidak menjelaskan secara rincimengenai pernyataan sisa produksi tersebut masih dapatdimanfaatkan sesuai tingkatannya, padahal kenyataannya,kapas serat pendek tetap dapat diproduksi menjadi benangdengan kualitas di bawahnya dimana benangbenang tersebutbiasanya dipakai untuk produksi kain jeans;Bahwa dengan demikian, terobukti bahwa penghitungan wastesebesar 16,19%, telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan mempertimbangkan tidak adanyasisa produksi

juga telah meminta data pihak ketigadengan melakukan kunjungan ke Balai Besar Penelitian Textil diBandung dan melakukan wawancara dengan ahlinya;Majelis dalam pokok sengketa ini hanya memperhatikan fakta yangdiungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengenai pengujian dari Asosiasi Pertekstilan Indonesiayang menyatakan bahwa jumlah waste atas Cotton berkisar padaangka 25%30%;Faktanya dalam kisaran angka 25%30%, masih terdapat sisaproduksi yang dapat dimanfaatkan sesuai tingkatannya

kualifikasi untukmengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkanoleh Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;I.6.Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egalstanding, legitima persona standi in judicio) untuk bertindak sebagaiPemohon dalam permohonan Hak Uji Materiil muatan PeraturanPerundangundangan dibawah UndangUndang terhadap PeraturanPerundangundangan lebih tinggi tingkatannya

Direktur Utama BRI(Persero) TBK melanggar asas hukum UndangUndang yang lebihtinggi mengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya (Lex Superior Derogat Legi Inferiori);KESIMPULANDalam semangat pergerakan perjuangan bangsa Indonesia untukmewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yangdiamanatkan oleh UUD 1945 berdasarkan Pancasila, kami ParaPemohon (Para Pensiunan BRI) yang belum mendapat Pesangon tetapsetia dan bangga terhadap BRI sebagai salah satu Bank terkemukayang

Direktur Utama BRI(Persero)TBK melanggar asas hukum Undang Undang yang lebihtinggi mengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya (Lex Superior Derogat Legi Inferiori);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya ParaPemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksapermohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/20191.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

usaha tempat hiburan umum, khususnya dalam bidang usaha karaoke danlebih khusus lagi karaoke keluarga di Kota Cirebon, merasa haknya sangatdirugikan, karena dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Cirebon a quo,Pemohon tidak bisa melakukan usaha pariwisata dan sekaligus menanamkanmodalnya dan karenanya Pemohon sangat keberatan dengan ditetapkannyaPeraturan Walikota a quo secara keseluruhan dan khususnya Pasal 1 huruf ayang nota bene bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya

JoPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 TentangDaftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang TerbukaDengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;e Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal;e Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal;Bahwa oleh karena ternyata Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10Tahun 2011 bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya

alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa tidak benar dan tidak adil pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang menyatakan, "setiap orang dianggap mengetahui undangundang" ;Bahwa setiap orang dianggap mengetahui undangundang tidak bisaditerapkan dalam perkara ini oleh karena Keputusan Menteri Keuangan No.466a/KMK.011/1978 (bukti TIlL2) tentang Pelunasan Sekaligus 3% ObligasiKonsolidasi 1959 dan Resepsi 6% Obligasi Pembangunan 1964 "bukanmerupakan undangundang", in casu hanya merupakan Keputusan Menteriyang tingkatannya

No. 524 K/Pdt/2009Menteri, in casu Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 November 1978tersebut adalah "lebih rendah tingkatannya" dari undangundang ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi terseobut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 s/d5: bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;bahwa alasanalasan tersebut juga merupakan pengulangan yang telahcukup dipertimbangkan oleh

Oleh karena ituadalah layak menjadi alasan gugat cerai yang dijukan oleh Penggugat.Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugatmempunyai keturunan 4 orang anak sebagaimana dimaksud pada dalilketiga diatas, 3 orang diantara anakanak tersebut masih butuh biaya,baik biaya berupa biaya pendidikan maupun biaya hidup rumah tangga .Bahwa adapun mengenai perincian biaya pendidikan dan biaya hidupanak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sampaipendidikannya selesai pada tingkatannya masingmasing

Fotokopi gambar situasi objek sengketa yang dibuat oleh Pemohonpada tanggal 18 Mei 2018; kemudian memohon putusan sebagaiberikut:> Menyatakan batal putusanputusan dalam perkara ini untuksemua tingkatannya, tingkat Kasasi Nomor 3384 K/PDT/2015,tanggal 27 Oktober 2016 juncto putusan Pengadilan TinggiKupang Nomor 91/PDT/2015/PT. KPG, tanggal 19 Agustus 2015Halaman 6 dari 10 hal. Put.

., yang telah diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa PengadilanNegeri Makale tidak punya kewenangan baik kewenangan absolut maupunkewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara pidana yangtelah diputuskan oleh Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dan PengadilanNegeri Makale tidak punya kewenangan hukum untuk membatalkan ataumenganulir Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2008 No.234/PID/2008 PT.Mks., yang telah mempunyai kekuatan

mengulangi perkara tersebut dengan mengganti nomor, tanggal dantahun surat Dakwaan dalam perkara yang sama adalah telah NEBIS IN IDEM,dan seharusnya kalau Jaksa/Penuntut Umum tidak menerima putusanPengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2008 No. 234/PID/2008/PT.Mks. tersebut, maka seharusnya menurut hukum Jaksa/Penuntut Umumharus menempuh upaya Kasasi atau Peninjauan Kembali atas perkara yangsama, Terdakwa yang sama, dakwaan yang sama, yang telah diputuskan olehPengadilan yang lebih tinggi tingkatannya

SIT menurut ahli lebih mengarahkepada Teori POST PACTUM (setelah peristiwa terjadi), yaitu yang melihat setelahperistiwaperistiwa itu terjadi, sehingga sulit menentukan adanya zicht toe igenen34(memiliki), secara opzettelijk (sengaja) dengan berbagai tingkatannya, opzet willen enwetten (dikehendaki dan diketahui) ;Menimbang bahwa mencermati pendapat ahli tersebut diatas Hakim menilaipendapat ahli tidak konsekuen.

Disatu sisi menyatakan karena permasalahan pokok berawaldari perjanjian kontrak antara PT Elnusa Tbk dengan PT Swasti Inti Teknik maka inimasuk ranah hukum perdata, namun disisi lain ahli menggunakan teori post pactumsehingga sulit untuk membuktikan adanya zicht toe egenen (memiliki) secara opzettelejk(sengaja) dengan berbagai tingkatannya, opzet wellens en wetten (dikehendaki dandiketahui), teori ini menerangkan sulitnya pembuktian namun bukan berarti membatalkanpembuktian ;Menimbang, bahwa setelah

No. 13/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel36peristiwa terjadi), yaitu yang melihat setelah peristiwaperistiwa itu terjadi, sehingga sulitmenentukan adanya zicht toe igenen (memiliki), secara opzettelijk (sengaja) denganberbagai tingkatannya, opzet willen en wetten (dikehendaki dan diketahui) ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua saksi ahli Termohon tersebut, pengadilanberpendapat ada ketidak konsekwenan keterangan ahli tersebut dengan kesimpulanTermohon yang menyebut perkara a quo masuk ranah perdata karena disatu

sisi ahliTermohon tersebut menyatakan untuk membuktikan suatu perbuatan masuk ranah perdataatau pidana harus dibuktikan hakim dan dengan TEORI POST PACTUM sebagaimanadiuraikan diatas bukan menyatakan perbuatan A Quo masuk dalam ranah perdata akantetapi sulit menentukan adanya zicht toe igenen (memiliki), secara opzettelijk (sengaja)dengan berbagai tingkatannya, opzet willen en wetten (dikehendaki dan diketahui) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat untuk

Oleh Karena ituadalah layak menjadi alasan gugat cerai yang dijukan oleh Penggugat.Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugatmempunyai keturunan 4 orang anak sebagaimana dimaksud pada dalilketiga diatas, 3 orang diantara anakanak tersebut masih butuh biaya,baik biaya berupa biaya pendidikan maupun biaya hidup rumah tangga .Bahwa adapun mengenai perincian biaya pendidikan dan biaya hidupanak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sampaipendidikannya selesai pada tingkatannya masingmasing

dan pengembangan budidaya.Bahwa Majelis Hakim dalam penerapan hukumnya sudahbertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori', menurutHans Kelsen terdapat asasasas dan prinsipprinsip tata urutan yaitubahwa : Perundangundangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubahatau mengesampingkan ketentuan perundangundangan yang lebihtinggi, tetapi sebaliknya dapat; Perundangundangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambaholeh atau dengan perundangundangan yang sederajat atau lebihtinggi tingkatannya

Ketentuanketentuan perundangundangan yang lebihtinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat,walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturanperundangundangan yang lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih rendah.