Ditemukan 106 data
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Malang bukan di desaDengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;c Kepentingan orang lain dan kepentingan umum1 Keterangan saksi dari TOPDAM V/Brawijaya ada tidak ada landasanpesawat dalam peta TOPDAM 1939.2 Diobyek sengketa ada tanaman polowijo/pertanian milik Para PemohonKasasi dan milik masyarakat Desa Dengkol.3 Di BAP risalah pemeriksaan tanah panitia A dihalaman 4 yang tertulissebanyak tiga orang namun Kepala Desa Dengkol tidak dilibatkansebagai panitia atau diabaikan.d Kelompok Para Pemohon
49 — 21
ESDM,Bakorsutanal dan Ditjend PUM Depdagri), unsur Pemda Provinsi(Asisten Bidang Ketataprajaan dan Kesra, Kepala Biro Pemerintahan,Kabag Tata Praja, Dinas Pertambangan, Biro Hukum dan Ortala danBappeda Provinsi), Badan Pertanahan Nasional (BPN) ProvinsiSumatera Selatan dan Topdam II/Sriwijaya, unsur PemerintahKabupaten Mura (Asisten I dan Kabag Tapem) dan unsur PemerintahKabupaten Muba (Asisten I, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangandan Energi) dan BPN Kabupaten Muba ;Dengan menggunakan Peta Topografi
ESDM,Bakorsutanal dan Ditjend PUM Depdagri), unsur Pemerintah DaerahProvinsi (unsur Tata Praja, Topdam H/SWJ, Pengembangan Wilayahdan Kanwil BPN), sesuai amanat Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahyang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalampenyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalamsatu. Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud,Keputusan dimaksud bersifat final.
Kasi Peta Topdam II/ Sriwijaya. Kapten CTP.Joni.3. Kasubag Pengembangan Wilayah Dr. Abriyadi, Msi.4. Staf Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN SumSel. Mahmudi Adnan.CDi tandatangani Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas :1 Asisten Tata Praja H.Yuzakir Mahmud, SH, Msi.2 Kadin Pertambangan.3 BPN.4 BAPPEDA.5 Kabag Tapem Drs.
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
MUH NATSIR POTEWASI
79 — 34
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNIAD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PKlulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudianmelanjutkan pendidikan Jurbatop, setelah selesaiditempatkan di Densurta dan pada tahun 2017ditempatkan di Topdam XIII/Mdk sampai denganterjadinya perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Sertu NRP 21130031941093.2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari2019 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kerumah Sdr.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNIAD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PKlulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudianmelanjutkan pendidikan Jurbatop, setelah selesaiditempatkan di Densurta dan pada tahun 2017ditempatkan di Topdam XIII/Mdk sampai denganterjadinya perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Sertu NRP 21130031941093.2.
58 — 24
ESDM, Bakorsutanal dan Ditjend PUMDepdagri), unsur Pemda Provinsi (Asisten Bidang Ketataprajaan dan Kesra,Kepala Biro Pemerintahan, Kabag Tata Praja, Dinas Pertambangan, BiroHukum dan Ortala dan Bappeda Provinsi), Badan Pertanahan Nasional (BPN)Provinsi Sumatera Selatan dan Topdam II/Sriwijaya, unsur PemerintahKabupaten Mura (Asisten I dan Kabag Tapem) dan unsur PemerintahKabupaten Muba (Asisten I, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan danEnergi) dan BPN Kabupaten Muba ;Dengan menggunakan Peta Topografi
ESDM, Bakorsutanal danDitjend PUM Depdagri), unsur Pemerintah Daerah Provinsi (unsur Tata Praja,Topdam II/SWJ, Pengembangan Wilayah dan Kanwil BPN), sesuai amanatPasal 198 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihandalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalamsatu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud, Keputusandimaksud bersifat final.
Kasi Peta Topdam I/ Sriwijaya. Kapten CTP.Joni.3. Kasubag Pengembangan Wilayah Dr. Abriyadi, Msi.4. Staf Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN SumSel.Mahmudi Adnan.C Di tandatangani Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas :1 Asisten Tata Praja H.Yuzakir Mahmud, SH, Msi.2 Kadin Pertambangan.3. BPN.4 BAPPEDA.5 Kabag Tapem Drs.
157 — 45
Dapur Sawit berada diluar lokasi warga TSMmenurut Peta Transmigrasi ;b Lokasi TSM (versi masyarakat) itu bukan lokasi TSM sesuai peta lokasiTransmigrasi ;1 Bahwa agar lebih jelas lagi Tergugat I pun telah meminta bantuan kepada TopDam II/Swj untuk meneliti ulang koordinat Lahan tersebut, dan hasil yangdidapatkan oleh Top Dam H/Swj menyatakan pada pokoknya bahwa lahanWarga Transmigrasi Mandiri (TSM) tersebut, TIDAK BERADA DIDALAMAREAL LAHAN PT.
dibuat oleh Top Dam II/Swj akandipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat dari Undangundang Nomor 3 tahun2002 tentang Pertahanan Negara, tugas pokok Departemen Pertahanan adalah membantuPresiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang pertahanan.Sesuai dengan Kepmenhan Nomor Kep/012/MA/III/1988 tanggal 31 Agustus 1988 tentangpenyelenggaraan tugas dan fungsi (PTF) Dephan di daerah, khususnya dalampengelolaan data wilayah negara di jajaran Kodam adalah TOPDAM
yang memiliki fungsiantara lain melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta survey pemetaanyang ada di wilayahnya sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi untukmendukung program pembangunan khususnya kepentingan pertahanan.Menimbang, bahwa Peta lokasi PT Dapur Sawit yang diterbitkan oleh Topdamadalah peta sepihak yang diterbitkan oleh Topdam atas data yang diberikan danHalaman 83 dari 104 halaman Pts.
Dapur Sawit, dan Tergugat I pula yang memintaPetugas dari Topdam (ahli atas nama Erfan) yang dihadirkan Tergugat I kepersidanganuntuk menempatkan lokasi TSM yang letaknya terpisah dengan lahan Tergugat Isebagaimana diterangkan Ahli Muhammad Erfan dipersidangan.Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa Topdam adalahlembaga yang tugas pokok dan fungsi utamanya adalah dalam bidang pertahanan yangwilayahnya ada pada Kodam masingmasing, namun pemetaan yang kerap dilakukan olehTopdam
Terbanding/Oditur : Faustinus Lamere, S.H.
131 — 38
Bahwa kemudian Saksi5 mengambilketerangan Saksi2, Saksi3 Terdakwa danSaksi1, dan pada saat itu Terdakwa mengakusebagai anggota TNI AD dari satuan RindamXIl/Tpr, Ssedangkan Saksi1 mengaku sebagaianggota TNI AD dari satuan Topdam XIl/Tpr,mendengar pengakuan tersebut kemudianSaksi5 berkoordinasi dengan petugas PolisiMiliter yaitu. Saksi5 (Serka R.
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
setahu saksi tanah persil 38b Klas d IV asalnya dapatwarisan dari persil C129 yang kemudian diwariskan ke C404.Bahwa tanah C404 persil 38b Klas d IV sudah membayar pajak,dan dulu SPPT nya atas nama Muchtar dan setelah Muchtarmeninggal yang bayar pajak adalah Abdul Aziz, dan kemudiandirubah atas nama Siti Alsum; Bahwa setahu tanah obyek sengketa (Wisma Rimba) tidaktercatat dalam buku C Desa, saksi mengetahuinya setelahmempelajari buku C Desa dan peta blok yang dibuat olehPangdam Diponegoro (peta Topdam
107 — 38
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD padatahun 19891990 melalui pendidikan Secaba Milsuk diPusdik Arhanud di Malang, setelah lulus dilantik denganpangkat Serda, kemudian pada tanggal 25 Nopember1989 mengikuti kecabangan di Pusdik Topografiselanjutnya ditempatkan di Topdam IX/Udayana.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun19891990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanuddi Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,selanjutnya ditempatkan di Topdam IlX/Udayana. Pada tahun1999 mengikuti pendidikan Secapa dan dilantik dengan pangkatLetda Dua Cba. Pada tahun 2000 mengikuti kecabangan Sarcabdi Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD kemudian ditempatkan diPusdik Bekang Kodiklat TNI AD.
44 — 10
seluas 14,805 Ha, Blok Cigungun,Persil D 339, seluas 34,875 Ha, dan Blok Ciganda, Persil D 340,seluas 30,900 Ha, yang terletak di Desa Cijati;Bahwa seusai dengan surat KPPBB Purwakarta, Nomor$.100.WPJ.07.K800 2000, tanggal 27 September 2000, perihal:Data Peta Cantayan Timur, menjelaskan bahwa berdasarkan datadata yang ada pada KPPBB Purwakarta, peta wilayah yangdigunakan data awal administrasi pemungutan pajak bumi danbangunan adalah berdasarkan peta yang yang diperoleh dariTopografi Angkatan Darat (TopDam
Ka Topdam Ill/Slw, Kasi Rendal,Sutrisno, Mayor CTP (novum PPKl) yang diajukan olehPemohon PK bukan merupakan bukti baru (novum) karenaPemohon PK pernah mengajukan bukti ini dalam persidangantingkat pertama pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaibukti P2 dan P27, hal ini diperkuat pula dengan pernyataanHal. 43 dari 83 Halaman Putusan No. 13/Padt.G.Plw/2014/PN.
Pwk.a) Bukti PPK 3 tersebut diterbitkan pada tanggal 1421982, yaitu:hari Minggu.b) Menurut Surat KPPBB Purwakarta, Nomor S.100.WPUJ.07.K800.2000, tanggal 27 September 2000, perihal: Data PetaCantayan Timur, menjelaskan: Berdasarkan datadata yang ada pada kantor kami, petawilayah yang digunakan sebagai data awal administrasipemungutan pajak bumi dan bangunan adalah berdasarkanpeta yang diperoleh dari Topografi Angkatan Darat (Topdam)Ill Siliwangi.
738 — 890
Bahwa, Pada rapat kordinasi hari Kamis , tanggal 10 Mei 2012 bertempat diRuang Rapat Blambangan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang di hadirioleh@ Tim penegasan Batas dari Kementerian Dalam Negeri;@ Tim Penegasan Batas dari Badan Kordinasi Survey dan PemetaanNasional (Bakosurtanal) yang sekarang telah berubah menjadi BadanInformasi Geospasial (BIG)@ Tim Penegasan Batas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;@ Tim dari Topografi Kodam V Brawijaya (TOPDAM);@ Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Blitar
Pemerintah Kabupaten Kediri, PemerintahProvinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dengan hasil yangdituangkan dalam Berita Acara Rapat, sehingga dengandemikian obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telahmemenuhi azas keterbukaan.Seperti pada tanggal 10 s/d 11 Nopember 2014 TERGUGATtelah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyeiesaianperselisinan batas daerah Kabupaten Blitar dan KabupatenKediri yang dihadiri: Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;Pemerintah Rrovinsi Jaw a Timur; Topdam
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Muliya Winarno
109 — 41
Bahwa dalam surat pernyataan tersebut yang menjadi korban penipuanadalah Saksi2, Prada Tommy (Kumdam XIl/Tpr), Pns Sutrisno (Topdam XII/Tpr),Halaman 7 dari 24 halaman Putusan 22K/PM.I05/AD/VI/2020Sertu Harris (Kesdam XIl/Tpr) dan Sertu Tarigan (Kumdam XII/Tpr).5.
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Desa Bangun Baru, Kecamatan SeiKepayangan, Kabupaten Asahan serta didukung dengan keterangan saksiRamlan Sinurat selaku Kepala Desa Bangun Baru, Kecamatan SeiKepayang, Kabupaten Asahan;Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat tanda batas berupabesi dan pipa paralon bukanlah merupakan tanda batas wilayah, sesuaidengan keterangan saksi Ramlan Sinurat selaku Kepala Desa Bangun Baru,Kabupaten Asahan, tanda batas tersebut adalah tanda batas KabupatenAsahan dan Labuhanbatu yang dibuat oleh TOPDAM
30 — 8
merupakan tanah waris dari nenek moyang ;wana nnn nn nnn nnn nn nnn noon nnn nnn onan nono nn nono 22 222 === === Bahwasaksi tahu Peta Desa karena datanya ada kalau tidak percaya sayaambilkan. ( sesaat kemudian saksi didepan persidangan memperlihatkanPeta Desa) dan menerangkan dalam gambar wilayah tanah Blok Dadapan,Tanah Blok Konto dan Posisi kebun dan rumah Katino ada di Blok Konto,serta menunjukan batas tanah larangan dan batas tanah Masyarakat/bukanlarangan ; Bahwa yang membuat Peta Desaadalah Topdam
Brawijaya Malang ; Bahwa Berdasarkan Peta Desatersebut ada persilpersilnya seperti punya saksi persiinya Nomor 511 ;won nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Bahwa saksitidak tahu pada tahun berapa Peta Desa tersebut dibuat yang jelas peta itu. adasejak jaman sejarah kerajaan kata kakek saksi dan lebih jelasnya bisa27ditanyakan ......ditanyakan pada yang membuat yaitu Topdam BrawijayaMalang ; Bahwa saksi tidak tahu berapa luas hutan BlokKonto ; Bahwa saksi
111 — 40
dilimpahkan kePomdam Xll/Tpr untuk diproses secara hukum yangberlaku.Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa jijinKomandan satuan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidaksedang ditugaskan dalam operasi militer.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi2 :Nama lengkapPangkat / NRPJabatanKesatuanTempat/Tanggal lahirJenis KelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggal: Venansius Doni: Sertu, 21110123790592: Danton Bintra (BP Kolat Bintra: Topdam
117 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi Prawito juga telah menjelaskan dan menyatakan bahwa TopDam V Brawijaya dapat melayani permohonan masyarakat yangmenginginkan gambar peta tanah daerah tertentu dan menerbitkanturunannya asalkan datadata yang dijadikan permohonan itu sesuaidengan datadata yang ada di Top Dam V Brawijaya,namun jika datadata yang diajukan tidak sama dan tidak tercatat di Top Dam V Brawijaya,maka penerbitan gambar peta tanah tersebut akan ditolak maka dengandemikian hal ini menujukan Top Dam V Brawijaya tidak
76 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilapangan olehPemerintan Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya penyesuaiankembali, penempatan posisi pilar batas sesuai dengan titik koordinatyang telah disepakati dan diminta kepada Gubernur untuk memfasilitasipenempatan pilar batas dimaksud;Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Team dari TopdamIl Sriwijaya untuk melaksanakan penempatan pilar batas daerahKabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 7 pilar batas yaitu PBU.01sampai dengan PBU.07, sebagaimana tertuang dalam laporan dariKepala Topdam
Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri No. 136/1278/PUM. tanggal 26 Maret2014 kepada Gubernur Sumatera Selatan Perihal Penempatan Pilar BatasDaerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara(DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP30):31.FotokopiLaporan Pelaksanaan Kegiatan Penempatan Pilar Batas DaerahKabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara dariKepala Topdam II Sriwijaya tanggal 30 Mei 2014 berikut data koordinat dandokumentasi fotofoto pemasangan pilar batas (DILEGALISIR
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
P6) ;Bahwa bukti tanah sawah tersebut telah diwariskan kepada RatuAnggreani ibu dari Para Penggugat dan Turut Tergugat , Il, dan Ill adalahadanya keterangan obyek untuk Ketetapan Ilpeda Pedesaan atas nama RatuAnggreani tertanggal 24 Februari 1 980 (vide bukti P7) ;Bahwa Para Penggugat memiliki data yang otentik berupa TopdamDesa Pekalipan Lama Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Markas Besar AngkatanDarat kepala Brigade Detasemen PUT Djawa Barat tertanggal 9 September1955 (vide bukti P8) dimana dalam Topdam
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Sudarmono
74 — 36
telepon dan perintah Terdakwa agar uangtersebut diamankan sehingga oleh Saksi uang tersebutdiamankan di bawah kasur, dan saat bertemu Terdakwa uangtersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa yang awalnyaSaksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut, dan Saksi barutahu jumlahnya ketika diperiksa di Staf inteldam XVIII/Kasuari.Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi4Nama lengkap : Rudy Dwi SetiawanPangkat/NRP : Sertu/21080754390788Jabatan : Baurwat Si TuudKesatuan : Topdam
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Majelis Hakim Agung yang kami mulyakan, mohon dipertimbangkan buktiPenggugat yang disebut sebagai P.6. yaitu surat keterangan tergabungdengan peta lokasi tanah, dari Kaur Survei dan Pemetaan Topdam IXUdayana, tanggal 4 September 2007, yang ditanda tangani Suherzam;Pertimbangan hukumnya: bahwa secara Topografi tanah Pipil Nomor 81,Persil Nomor 43, Klas II, Luas: 0,835 Ha. (8350 m?)
153 — 96
Bahwa pada tanggal 1 s.d 6 April 2019 dilaksanakanpengukuran dan pematokan batas tanah seluas 558 Hadi Desa Naunu kelurahan Camplong dengan melibatkanpersonil dari Zidam IX/Udayana, Denzibang 1/Kupang,Topdam IX/Udayana, Korem 161/WS, Kodim1604/Kupang didampingi dari pihak Dinas NakertransKabupaten Kupang. Sebelum dilaksanakan pengukurandan pematokan dilaksanakan koordinasi denganDiskopnakertrans Provinsi.
Bahwa pada tanggal 1 s.d 6 April 2019 dilaksanakanpengukuran dan pematokan batas tanah seluas 558 Ha di DesaNaunu kelurahan Camplong dengan melibatkan personil dariZidam IX/Udayana, Denzibang 1/Kupang, Topdam IX/Udayana,Korem 161/WS, Kodim 1604/Kupang didampingi dari pihakDinas Nakertrans Kabupaten Kupang. Sebelum dilaksanakanpengukuran dan pematokan dilaksanakan koordinasi denganDiskopnakertrans Provinsi.