ASI PUDJIASTUTI AVIATION ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa berdasarkan data penumpang,pendapatan penjualan tiketPenggugat pada Angkutan Lebaran 2016 sebanyakRp. 98.846.800, Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut, pihak Tergugat memangilPenggugat untuk melakukan pemeriksaan oleh Petugas InspekturAngkutan Udara pada Direktorat Jenderal Angkutan Udara.

Christine Deviyanty, NIP. 19761226 1998032 002, Jabatan:Inspektur Angkutan Udara.2. Fenny lIriane, NIP. 19780222 2005022001, Jabatan: InspekturAngkutan Udara.3.

,disebutkan bahwa : Pelaksanaan angkutan udara tanpa memilikiPersetujuan Terbang (Flight Approval) untuk angkutan udara niagaberjadwal dalam negeri oleh badan usaha angkutan udara nasional.Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/201 7/PTUNJKT.Atas pelanggaran tersebut akan dikenakan denda dengan PU(Penalty Unit) sebanyak 3.001 sampai dengan 10.000 denganperhitungan point sejumlah nominal Rp. 100.000, per point,sehingga denda yang dapat dijatunkan pada point pelanggaran iniadalah minimal

udara lebarantersebut, telah diadakan rapat koordinasi berdasarkan UndanganRapat Nomor : UM.202/28/24/DJPU.DAU2016 tanggal 15 Juli 2016perihal undangan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilanDirektorat Jenderal Perhubungan Udara, PT.

yang berupa denda, merupakan kewenangan Direktorat AngkutanUdara, keduanya merupakan hal yang terpisah.Bahwa, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008,tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang pada Pasal 44 ayat (1), padapokoknya menyebutkan bahwa badan usaha angkutan udara niaga berjadwal,apabila akan menambah kapasitas, harus dengan persetujuan Dirjend.Angkutan Udara, yaitu Persetujuan Terbang yang berupa Flight Approval.Bahwa, walaupun suatu penerbangan di luar ijin terbang

KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA, DK VS RIZKY OKTORIANA TIMURISA, DK

Penggugat:
YUDHI TRIHARMEN
Tergugat:
PT TATA UDARA NUSANTARA

H.MARZUKI A.KARIM MELAWAN KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU)

Bahwa baru pada sekitar tahun 1990 an PELAWAN baru dapat sanggahandan memperoleh gangguan serta klaim pengakuan dari pihak DAN LANUDKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA (TNI AU), berkedudukan di J alan Adi S ucipto, TalangBetutu, Kota Palembang, dimana saat itu dikatakan tanah milik Pemohonadalah termasuk dari tanah milik negara seluas 400 Ha.

PAULUS DW masa jabatan tahun 19941997,dimana saat itu ketika dari pihak DAN LANUD KOMANDAN PANGKALANTENTARA NASIONAL INDONESIA UDARA Palembang bergerak untukmeminta masyarakat menyerahkan lahannya termasuk pihak PELAWANyang mana kegiatan tersebut dijalani oleh Kapten TN!

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRIE PALU, Dk

YUDI HARDIANTOPrada / 533510Anggota Skadron Udara ILanud Supadio Pontianak

PENGADILAN MILITER TINGGI MEDANPUTUSANNOMOR: PUT/ 18K /PMTI/BDG/AU/II/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Medan, yang bersidang di Medandalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat bandingmenjatuhkan putusan dalam perkara TerdakwaNama lengkap : YUDI HARDIANTOpangkat / Nrp : Prada / 533510.Jabatan : Anggota Skadron Udara .Kesatuan : Lanud Supadio Pontianak.Tempat/tanggal lahir : Dumai / 2 Agustus 1983.Jenis Kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan

di Lanud Adi Soemarno, kemudianTerdakwa melanjutkan sekolah Sejur Sata AvionikAngkatan keVI Lanud Sulaiman Bandung padatahun 2005 selanjutnya Terdakwa ditugaskan diSkadron Udara Lanud Supadio pada tahun 2005hingga sekarang dengan Pangkat Prada.2. Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkaradi Lanud Pekanbaru tahun 2006 dalam perkarapenganiayaan terhadap orang sipil yang dijatuhihukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan putusanhukuman disiplin penundaan pangkat 5 (lima)periode.3.

Opiat, Amfetamina danBenzodiazepine.ATAUAlternatif ke2 :Bahwa Terdakwa pada waktu waktu= dandi tempat tempat tersebut di bawah ini, yaitupada bulan Maret 2010 atau setidak tidaknyadalam tahun 2010, di Skadron Udara LanudSupadio Pontianak Kalbar, setidaktidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah hukumPengadilan Militer l 05 Pontianak telahmelakukan tindak pidanaMiliter yang menolak atau dengan sengajatidak mentaati suatu perintah dinas, ataudengan semaunya melampaui perintahsedemikian itu

Bahwa Terdakwa dilantik menjadi anggotaTNI AU pada tahun 2005 dengan pangkat PrajuritDua (Prada) melalui pendidikan Secata PKangkatan ke1 di Lanud Adi Soemarno, kemudianTerdakwa = =melanjutkan Sekolah Sesjur SataAvionik angkatan keVI Lanud Sulaiman Bandungpada tahun 2005 selanjutnya Terdakwa ditugaskandi Skadron Udara Lanud Supadio pada tahun2005 hingga sekarang dengan pangkat Prada.2.

Bahwa Terdakwa sering mendapatkanpengarahan tentang larangan penggunaan narkobaoleh Komandan Kesatuan khusunya Skadron Udara dan Lanud Supadio serta Perwira di SkadronUdara Lanud Supadio diantaranya Letda TekTjahjo Soeprapto Nrp. 518937 (Saksi 4).10. Bahwa Terdakwa mengetahui STR Panglima TNINo.

Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu (Terbanding)

DirjenPerhubungan Udara di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan UdaraUPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu JI. Abdulrahman Saleh di Palu, Sulawesi Tengah,Dalam hal diwakili oleh : 1. RUDI RICHARDO,SH.,MH., 2. GIDEONP. MANUSUN BUTARBUTAR, SH., 3. YUNIZA DIANTINI, SH.,4. GALI SARJONO,SH., 5. ROBERT AMROSIUS SIANTURILSH.,6. IKA WAHYUNINGSIH,SH., 7. RASUD MOHAMAD,SH.,8. ISKANDAR,SH., dan 9.

SYAFRUN, Kesemuanya adalah PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor UnitPenyelenggara Bandara Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/1.23.XV/UPBUMutiara2016 tanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Register Nomor :292/SK/2016/PN.Pal tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Halaman 1

AminudinAtjo, pada tanggal 12 Agustus 1997 No. 531/PS/VIIV/1997;Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut ternyata Penggugattidak dapat memanfaatkannya oleh karena sekitar tahun 2007 ternyata adakebijakan dari Pengelola Bandara Udara Mutiara Sis AlJufri Palu yangdalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memasukan tanah milik Penggugatkedalam area perluasan Bandara Mutiara Sis AlJufri Palu;Bahwa dengan adanya kebijakan tersebut sudah barang tentu Penggugatselaku Pemilik yang sah sudah tidak

;Bahwa benar, ternyata pembayaran pembebasan tanah yang masuk dalamarea perluasan bandar udara, baik yang masuk dalam area landas pacumaupun dalam area perluasan terminal ternyata sudah dimulaipembayarannya dari tahun 2007, namun entah mengapa tanah milikPenggugat tersebut hingga saat ini tidak pernah mendapatkan pembayaranganti rugi baik dari Tergugat maupun dari Tergugat Il, dimana Tergugat selaku Pelaksana Pengelola Bandara Udara sedangkan Tergugat Il selakupihak yang melakukan pendataan tanah

sekaligus pihak yang melakukan/melaksanakan pembayaran tanahtanah tersebut;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 41/PDT/2017/PT PAL7.10.11.Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut Penggugat telah berulangulangmenghubungi/mendatangi Tergugat Il di Kantor Walikota Palu dan bertemudengan Kepala Bidang Pemerintahan, dan Kepala Kasi Pemerintahan yangkhusus mengurus (mendata dan melakukan pembayaran) tanahtanah yangmasuk area perluasan bandara udara tersebut yaitu Sdr.

Penggugat:
Hanna Theodora
Tergugat:
PT UDARA SEGAR KREASI ASIA

ASI PUDJIASTUTI AVIATION; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda tersebut ;

KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda vs LAILATUS SYUKRIYAH, dk.

PUTUSANNo. 317 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :KOPERAS KARYAWAN ANGKASA PURA (disebutKOKAPURA) Bandar Udara Juanda, berkedudukan di TerminalCargo International Lini Il BANDAR Udara Juanda Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada R.

Juanda, sejaktanggal 01 Oktober 1991 dan Pekerja Il mulai bekerja sejak 01 Juni 1993,keduanya menjabat sebagai Staf Operasional Toko Kokapura, dengan masa percobaan selama tiga bulan dan tidak ada perjanjian kerja yang dibuat danditandatangani oleh kedua belah pihak secara tertulis, dengan demikian sesuaipasal 57 ayat (2) UndangUndang no. 13 tahun 2003, hubungan kerja antaraPenggugat (pekerja/ouruh) dengan Kokapura Bandar Udara Juanda dinyatakansebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Bahwa

Zulkifli (Ketua) atas namaKOKAPURA Bandar Udara Juanda, dapat kami uraikan berdasarkan pasal 59ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) sebagai berikut : Ayat (1)."

TermohonKasasi adalah Penjaga Toko di Koperasi Karyawan Angkasa Pura Bandar Udara Juanda Surabaya, berdasarkan bukti T7, T8, dan T9,fakta hukum dapat diketahui pekerjaan Termohon Kasasi yang diberikanPemohon Kasasi merupakan jenis pekerjaan yang tidak tetap.

Pekerjaantersebut digantungkan pada waktu sewa lokasi toko di halaman lobi areaBandar Udara Juanda, apabila sewa habis dan pengelola Bandar UdaraJuanda tidak mengijinkan untuk memberikan sewa atau memperpanjangsewa, maka pekerjaan tersebut bersifat sementara dan tidak tetap.

H.MARZUKI A.KARIM vs KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA (TNI-AU

. & Partners,yang beralamat di Jalan Natuna No.796 RT.11RW.03, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IlirBarat I Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 April 2014, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT;KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA (TNIAU : Alamat JalanAdi Sucipto, Talang Betutu, Kota Palembang,dalam hal ini diwakili SUDJONO, SH.MH.

Bahwa gugatan kurang pihak1.Bahwa gugatan telah secara salah ditujukan kepada Komandan PangkalanTNI AU Palembang sebagai pihak yang menjalankan tugas dari kuasaPengguna Barang yaitu Dinas TNI Angkatan Udara atas tanah aset Negaramilik PemerintahRI Cq. Kementrian Pertahanan RI Cq. TNI AngkatanUdara, dalam halKomandan Pangkalan TNI AU Palembang sebagaipelaksana kuasa Pengguna Barang untuk megamankan, mengawasi danmerawat aset tanah tersebut.

karena tidak mencantumkanpihak secara lengkap menjadi Tergugat maupun turut Tergugat, berkaitandengan tanah Negara para pihak disini sesuai Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahdisebutkan tataran kewenangan masingmasing pihak secara berjenjangdari tingkat atas kebawah mulai dari Pengelola Barang yaitu MenteriKeuangan sebagai Bendahara Umum Negara, Pengguna Barang yaituMenteri Pertahanan serta Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini adalahTNI Angkatan Udara

TNI Angkatan Udara di eks .Lapangan TerbangTanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir seluas + 400 Ha namun justrumelakukan gugatan atas objek tanah tersebut.2 Bahwa sesuai hal diatas telah terjadi nonlegitime persona standi in judiciodimana Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan aquo, karena Penggugat yang tanpa hak menguasai dan memanfaatkan diatashim 9 dari 26 him Put.No.70/PDT/2014/PT.PLG.10tanah aset negara tersebut, seharusnya dinas TNI AU sebagai kuasa penggunabarang atas aset tersebut

13/53tanggal 13 Mei 1953 yang merupakan penyelesaian Iebih lanjut tanahtanahyang diambil oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang dahulu, yang padapokoknya memberikan ketentuan "Bahwa permintaan uang ganti kerugianatau permintaan kembali tanahtanah dimaksud kepada negara ditetapkanwaktuhingga akhir tahun 1953, dan permintaan penyelesaian soalsoal tanahsetelah tahun 1953 tidak akan diperhatikan lagi".e Bahwa untuk memberikan kepastian tentang luas dan area Jahanwilayah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara

Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI

KAROLINATAMBAN SITEPU, DKK VS PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI UDARA, DK

NY.DRA.CHANDRA NINA SITEPU, bertempat tinggal di JalanAnggrek Raya No.37, Kelurahan/Desa Malaka Sari ,Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sebagaiPembanding IV semula sebagai Terlawan IV;LAWANPANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA 1,beralamat di Jalan Kopatdara Halim Perdanakusuma,Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi kuasakepada 1. Kolonel Sus Zainal Hakim Indra, SH/KakumHalaman 1 dari 38 Putusan Nomor 262/PDT/2017/PT MDNKoopsau , 2.

Bahwa Pelawan selaku Pangkoopsau merupakan atasan langsungKomandan Pangkalan TNI AU Soewondo yang dahulu bernamaPangkalan Udara TNI AU Medan (Lanud Medan), dengan berdasarkanPeraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/174/XIl/2011tanggal 28 Desember 2011 tentang PokokPokok Organisasi danProsedur Kotama Pembinaan dan Operasi TNI Angkatan Udara,dijelaskan Pangkalan TNI AU Soewondo disingkat Lanud Swo adalahsatuan pelaksana Koopsau yang berkedudukan langsung di bawahPangkoopsau I, Komandan Lanud

Bahwa tanah negara yang dimaksud diperoleh dari peninggalan Belanda,seperti semua Pangkalan Udara lain pada saat setelah Belanda taklukkepada pemerintah Republik Indonesia belum sepenuhnya merekaserahkan kepada Tentara Republik, demikian juga dengan PangkalanUdara Polonia Medan.

Mdn tanggal 19 Juli 1998 belum pernah dilakukanpemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan alinea ke4 makaPengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa tanah terperkaradalam kompleks Pangkalan Udara Soewondo (dahulu Polonia) dandikuasai sejak tahun 1950, tanah terperkara dipagar oleh TNI AU danmerupakan kesatuan tak terpisahkan dari Markas Komando LanudSoewondo Medan, tanah terperkara berasal dari Belanda dandiserahkan kepada pendudukan Jepang dan selanjutnya diserahkankepada TNI Angkatan Udara

Kepala Staf Angkatan Udara Cq.Komando Pangkalan Udara (Dan Lanud Medan) dengan hal yangdemikian maka pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yangdimohonkan banding sekarang ini cacat hukum, maka putusanPengadilan negeri Medan harus dibatalkan ;Bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yangmenyatakan letak tanah terperkara dalam Pengkalan TNI AU dandikuasai sejak tahun 1950, adalah pertimbangan yang keliru dan ngawur,maka harus ditolak, sebab tanah terperkara letaknya sangat jauh darilapangan

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu (Terbanding)

(Unit PengelolaBandara Udara) Kelas Mutiara Sis Aljufrie Palu, JI.

Elfier Bing Tobigo (Kasi Pemerintahan Kota Palu) dengantegas menyatakan kami (Pemerintah Kota Palu) sudah tidak melakukanpembayaran lagi terhadap tanahtanah tersebut, dan mempersilahkanPenggugaat ke pihak Pengelola Bandara Udara Mutiara Sis Aljufrie Palu(Tergugat );Bahwa dengan adanya pernyataan dan penegasan dari KasiPemerintahaan Sdr.

Bahwa dari ketiga alat bukti Tergugat tersebut (1.14, T.L5, dan T.1.6)obyeknya adalah sama, yaitu lokasi Bandar Udara yang lama bukandilokasi Obyek Sengketa saat ini berada.

Bahwa ketiga tanah obyek sengketa hak pakai (vide bukti T.l4, T.5 danT.6) Terbanding I/Tergugat berada di Bandar Udara lama dan bukanberada di surat obyek sengketa saat ini, lagi pula ketiga hak pakai (videbukti T.4, T.5 dan T.6), masa berlakunya telah lampau waktu(kedaluwarsa), karena sampai sekarang tidak diperpanjang lagi (vide pasal45 PP Nomor 40 Tahun 1996).2.

Bahwa kedua tanah obyek sengketa (vide bukti P1 dan P2) bukantumpang tindih dengan tanah hak pakai Terbanding VTergugat (vide buktiT.L4, T.5 dan T.6), melainkan tanah Pembanding/Penggugat beradadiluar bandar udara lama, bukan pada pagar sekarang/yang baru dibanguntahun 2015, hal ini terobukti bahwa tanah obyek sengketa (vide bukti P1)batas pada bagian selatannya berbatas dengan pelabuhan udara, olehHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PALkarena itu kedua tanah obyek sengketa (vide bukti

Perdata- TJIE JET JIN (Pembanding)- Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu, DK

Bangau Putin No. 14 Palu Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu tanggal 21 September 2016, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/ PENGGUGAT;MELAWAN:Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, CqDirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq DirjenPerhubungan Udara UPBU (Unit PengelolaBandara Udara) Kelas Mutiara Sis Aljufrie Palu,JI.

tersebut;Bahwa dengan adanya kebijakan dari Tergugat dan Tergugat llmemasukan tanah milik Penggugat dalam zona garis merah untukpembangunan perluasan Bandara Udara Mutiara Sis Aljufrie Palu, kononkatanya Tergugat dan Tergugat ll akan memberikan ganti rugi terhadaptanahtanah milik masyarakat yang masuk dalam area PembangunanPerluasan Bandara Udara Mutiara SisAljufri (yang masuk dalam zona garismerah) sesuai dengan standar harga yang berlaku pada saat itu, termasuktanah milik Penggugat;Bahwa benar

ternyata pembayaran pembebasan tanah yang masuk dalamarea perluasan Bandara Udara, baik yang masuk dalam area landas pacumaupun dalam area perluasaan Terminal ternyata sudah dimulaipembayarannya dari tahun 2007, Namun entah mengapa tanah milikPenggugat tersebut hingga saat ini tidak pernah mendapatkan pembayaranganti rugi baik dari Tergugat maupun dari Tergugat Il, dimana Tergugat selaku Pelaksana Pengelola Bandara Udara sedangkan Pihak Tergugat llselaku Pihak yang melakukan pendataan tanah sekaligus

disekitar bandar udara yang digunakan untukkegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatanpenerbangan.

Hal ini berarti siapapun termasuk Pembanding/Penggugatyang memiliki tanah dalam wilayah atau kawasan yang maksudkantersebut (dekat bandar udara) semuanya harus ikut menjaminkeselamatan penerbangan tersebut. Oleh karena itu kebijakanTerbanding/Tergugat menyatakan tanahtanah milik Pembanding/Penggugat terkena masterplan zona merah dari Bandar Udara MutiaraSis Al Jufri Palu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

KEPALA PELABUHAN UDARA MUTIARA PALU, DKK

Kepala Bandar Udara Mutiara Paluyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Donggalamerupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh PejabatTata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian kewenangan untuk menyatakan keputusan TataUsaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5Tahun 1986 Jo.

dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : dahulu dengan Laeroba sekarang dengan Jalan;Timur : dahulu dengan Bandar Udara Mutiara Palu sekarangdengan jalan;Hal. 6 dari 14 hal.Put.No. 2021 K/Pdt/2013Selatan : dahulu dengan Yakuba, Ruslin Abdullah, Pulisi, DekiMassie sekarang dengan jalan;Barat : dengan Jalan;Bahwa penyebutan batas obyek sengketa dengan hanya menyebutkanberbatasan dengan Jalan, tanopa menyebutkan dengan jelas namajalannya apa?

PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I VS TUAN SOEKOTJO GUNAWAN, DK

PUTUSANNomor 332 PK/Padt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I,berkedudukan di Jalan Kopatdara Halim Perdanakusuma, JakartaTimur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Sus TaufanHandriawan, S.H., dan kawankawan, beralamat di Markas KomandoOperasi TNI Angkatan Udara , Jalan Kopatdara Nomor 1 JakartaTimur, berdasarkan

Nomor 332 PK/Pdt/2018Menyatakan permohonan banding dari Pembanding PANGLIMA KOMANDOOPERASI TNI ANGKATAN UDARA I, semula Pelawan tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkatbanding ini sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3064K/Pdt/2015 tanggal 8 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANGLIMA

KOMANDOOPERASI TNI ANGKATAN UDARA I, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3064 K/Pdt/2015tanggal 8 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017 diajukan

Kuasa Substitusitersebut bukanlah merupakan kuasa khusus untuk mengajukan banding;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dikarenakan permohonanbanding diajukan oleh orang atau pihak yang tidak berwenang, maka sudah tepatpertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonanbanding a quo tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PANGLIMAKOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA

Nomor 332 PK/Pdt/2018sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesarRp2.500.000,00 (dua

PT SARANAGRAHA ADISENTOSA vs INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PUKADARA

SEK LIN MELAWANPANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BANDAR UDARA KABUPATEN ROKAN HILIR

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq. Kepala Bandara Udara BLIMBINGSARI