Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanianAyat (2) :Dalam rangka menetapkan dasar perhiyungan ganti rugi, Lembaga/TimPenilai Harga ditetapkan oleh Bupati/Walokota atau Gubernur bagi ProvinsiDaerah Khusus loukota JakartaBahwa tanah yang akan diberikan ganti rugi harus terlebih dahulumemperbandingkan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan tanah yang akandibebaskan dengan tanah disekitar nya sebagaimana nilai jual objek pajakberdasarkan Keputusan Menteri

Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yangbertanggung jawab di bidang pertanianAyat (2) :Dalam rangka menetapkan dasar perhiyungan ganti rugi, Lembaga/TimPenilai Harga ditetapkan oleh Bupati/Walokota atau Gubernur bagi ProvinsiDaerah Khusus loukota JakartaBahwatanah yang akan diberikan ganti rugi harus terlebin dahulumemperbandingkan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan tanah yang akandibebaskan dengan tanah disekitar nya sebagaimana nilai jual objek pajakberdasarkan Keputusan Menteri

Walokota MustajabNo.33 Surabaya tersebut adalah diperkirakan sejumlah Rp.751.000.000, ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang dipertimbangkan tersebut yaitu harga tanahdan bangunan di Jl.

negara itu, saksi tidak pernah tanyatanya ;bahwa benar saksi dari awal tidak tahu uang dari mana dan tidak pernah tanyatanya yangdiberikan untuk membantu sakasi ;bahwa pernyataan Dada Rosada untuk menjamin saksi, jaminan kepegawaian, jaminanhidup;bahwa tidak pernah menyatakan akan diurus perkaranya;bahwa jaminan Dada Rosada itu yang terealisasi baru diberi uang, kepegawaian saksi belumdiurus;bahwa dari tahanan Rutan kemudian menjadi tahanan kota dan kemudian keluar, saksi ber7pernah diaundang oleh Walokota

negara itu, saksi tidak pernah tanyatanya ;bahwa benar saksi dari awal tidak tahu uang dari mana dan tidak pernah tanyatanya yangdiberikan untguk membantu sakasi;bahwa pemyataan Dada Rosada untuk menjamin saksi, jaminan kepegawaian, jaminanhidup;bahwa tidak pernah menyatakan akan diurus perkaranya;bahwa jaminan Dada Rosada itu yang terealisasi baru diberi uang, kepegawaian saksi belumdiurus;bahwa dari tahanan Rutan kemudian menjadi tahanan kota dan kemudian keluar, saksi ber 7pernah diaundang oleh Walokota

itu Walikota tidak ada, yang ada Terdakwa (Hery Nurhayat) danSekda (Edi Siswadi) ada dengan dari kepegawaian, dari kepegawaian setuju status PNS kamibertujuh; 108 bahwa jaminan Dada Rosada itu yang terealisasi baru diberi uang, status saya masih PNS,jabatan saya sudah dicopot, sekarang menjadi stap, dan saya sudah menhajukan pensiuntapi belum diurus, apakah kami bisa mengurus pensiun kami;bahwa dari tahanan Rutan kemudian menjadi tahanan kota dan kemudian keluar, saksi ber7pernah diaundang oleh Walokota

Astor Bandung, ada pertemuan, yang dibahasmengenai jabatan sdr.Uus Ruslan ;bahwa dalam pertemuan itu Walikota tidak ada, yang ada Terdakwa (Hery Nurhayat) danSekda (Edi Siswadi) ada dengan dari kepegawaian, dari kepegawaian setuju status PNS kamibertujuh ;bahwa jaminan Dada Rosada itu yang terealisasi baru diberi uang, status saya masih PNS,jabatan saya sudah dicopot, sekarang menjadi stap;bahwa dari tahanan Rutan kemudian menjadi tahanan kota dan kemudian keluar, saksi ber7pernah diaundang oleh Walokota

tersangka tentang pengembalian uang negara itu; bahwa uanguang itu bukan dari tersangka ; bahwa benar penyerahan uanguang itu dilakukan dalam 3 tahap ; bahwa uanguang itu diserahkan sebelum perkara bansos itu disidangkan ; bahwa benar saksi terima uang sebagai pengacara sebesar Rp.300.000.000, saya terimadalam 2 tahap; bahwa saksi terima uang itu dari Terdakwa (Hery Nurhayat), saat itu memang Terdakwamengatakan akan membayar, mungkin atas perintah Sekda ; bahwa benar saksi mendengar sendiri dari Walokota

tanda (T 11);Fotocopy Surat pernyataan melepaskan/menyerahkan tanah oleh NubertusLapu, tanggal 18 Nopember 2003, tanpa asli, bermeterai cukup, lalu diberitanda (T 12);Fotocopy Surat Walikota Kendari Nomor : 592.2/3312, tanggal 21Nopember 2002 perihal Pengadaan Tanah, tanpa asli, bermeterai cukup,lalu diberi tanda (T 13);Fotocopy Surat Pernyataan melepaskan/menyerahkan Hak atas tanah olehSuarni Lapuro, tanggal 2 Desember 2002, tanpa asli, bermeterai cukup, laludiberi tanda (T 14);Fotocopy Surat Walokota

Desember 2010.126. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor:9731332/WK.Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya PemungutanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 besertalampirannya.127. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantorCamat Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.Desember 2010.128. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar namanama pegawai seKecamatan Siantar Kota Pematangsiantar yang menerima uang lauk paukbulan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kewenanganmemberikan tanah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,Walokota, Bupati dan Camat : sebagai contoh Surat Keterangan Tanah(SKT) yang dikeluarkan oleh Camat;2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 yang diatur dalam :a. Pasal 23 yang mengatur tentang pemberian tanah dengan Hak baruyang memperoleh hak tanah dengan menguasai fisik dilapangan dandijaga serta dimohonkan kepada Pemerintah Daerah;b.

Asmad Sama bin Sama sebagai Kepala DinasPendidikan Kota Pontianak dan Surat Keputusan Walokota Pontianak Nomor :824.4/243/BPKPSDADM/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pemberian BatasUsia Pensiun Pejabat Struktural Eselon Il di Lingkungan Pemerintah KotaPontianak telah memperpanjang masa kerja Terdakwa Drs.

Desember 2010.125. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 9731332/1332/WK. Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya PemungutanPajakBumi dan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010besertalampirannya.126. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantorCamatSiantar Sitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.

Desember 2010.125. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 973 1332/WK.Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Pajak BumidanBangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 beserta lampirannya.126. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor CamatSiantarSitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.

KEPALA BAGIAN HUKUM WALOKOTA ADMINISTRASI JAKARTASELATAN., beralamat di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, JalanPrapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT. KEPALA SUKU DINAS PERTANIAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN., beralamat di Kantor Walikota Administrasi JakartaSelatan, Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT VII;8.

(enam puluh juta Rupiah)1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 14 Mei 2008 ;1 (satu) lembar satu perjanjian jual beli tanah, tanggal 14 Mei 2008 ;surat perjanjian jual beli tanah pemkot manado dan Johny Kainde ;Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Satua kerja perangkat daerah(SKPD) tahun anggaran 2008surat perintah pencairan dana ;peraturan walokota Mando no. 06 tahun 2008 , tentang pergeseran anggaranBelanja Daerah tahun anggaran 2008 ;95Surat pernyataan pengajuan SPPGU;Surat perintah pembayaran

ahli pada KPU Kota Makassar tugasdan tanggung jawabnya memberikan masukan untuk tanda gambar yangtidak menganggu ketertiban masyarakat ; Bahwa saksi tidak mengetahui Fisnawati Halu yang sebagaiiparnya bertanda tangan dalam kontrak yang diketahu saksi hanyamendapatkan kegiatan debat pasangan calon walikota dan wakil walikotaKota Makassar di Jakarta di Kompas TV yang kegiatannya telaksanapada bulan Maret Tahun 2018 ; Bahwa saksi yang menyerahkan uang DP kontrak debat pasangancalon WAlikota dan wakil walokota

Memiliki Kepengurusan yang jelas yang ditetapkanmelalui SK.Bupati/walokota ;2. Berkedudukan dalam wilayah administrasipemerintab daerah yangbersangkutan ;3. Telah terdaftar pada pemerintab daerah minimal 3tabun kecualiditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;4.

CPNS daerah adalah Pejabat PembuatKomitmen yaitu Bupati, Walokota dan Gubernur sedang yangberhak menetapkan SK.

File Rekaman Percakapan dalam Bentuk46. 5 (lima) lembar Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuankerja Tahun Anggaran 2013(dilegalisir);47. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) UsulanKegiatan Tahun Anggaran 2013 Progream Pembinaan UpayaKesehatan(dilegalisir) ;48. 4 (empat) lembar Surat Keputusan walikota Palopo Nomor :449NIII/ Tahun : 2013 tentang Perubahan ketiga lamnpiran Ilkeputusan walokota palopo Nomor : 20/I/ 2013 tentang pengangkatanKepala, Sekertaris, Staf pendukung dan kelompok

Desember 2010.1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 9731332/WK.Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 besertalampirannya.1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor CamatSiantar Sitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.

Desember 2010.Putusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 261 dari 263 halaman126.127.128.129,130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 9731332/WK.Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 besertalampirannya.1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor CamatSiantar Sitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.

Pasal 26 ayat (4) yaitu : (f)melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,transparan,profesional,efektif dan efisien, bersin serta bebas dari kolusi,korupsi dan nepotisme; (h) menyelenggarakan administrasi PemerintahanDesa yang baik;(i) mengelola Keuangan dan Asset Desa;3) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 menyatakan ; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desakepada bupati/walokota

26 ayat (4) yaitu : (f)melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,profesional, efektif dan efisien, bersin serta bebas dari kolusi, kKorupsi dannepotisme; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yangbaik;(1) mengelola Keuangan dan Asset Desa;Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 menyatakan(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desakepada bupati/walokota

Kerja Komisi B DPRD Kota.117.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.118.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.119.1 (Satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bogor.120.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.1 (Satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bogor.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota ;1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota ;1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota ;1 (satu) eksamplar copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014tentang Penetapan Komposisi Alatalat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Sidang 2014Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ;1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Walokota

Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota ;1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota ;1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota ;1 (satu) eksamplar copy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September2014 tentang Penetapan Komposisi Alatalat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Sidang 2014Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ;1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Walokota

CPNS daerah adalahPejabat Pembuat Komitmen yaitu Bupati, Walokota dan Gubernur sedangyang berhak menetapkan SK.

Copy Legalisir Keputusan Walokota ManadoNomor : 131a/KEP/LT.12/BPBD/2015 Tanggal 7September 2015 247. IAsli Keputusan Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Halaman 78 dari 121 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT MND Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 4 Januari 2016 248. iAsli Keputusan Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota ManadoNomor : 16 Tahun 2016 Tanggal 1 Agustus 2016 249.