Penggunaan setiap informasi publik melaluimedia elekronik yang menyangkut data pribadi seseorangharus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.Berdasarkan lampiran Permenko Bidang Perekonomian Nomor6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa kewenangan akses untukberbagi data dan informasi geospasial Peta Hak Guna Usahaminimal pada skala 1:50.000 yang terdiri dari informasinomor hak dan nama pemegang hak merupakan informasiyang hanya terbuka bagi Presiden/Wapres, MenkoHal. 8 dari 46 Hal.

Brebes No. 01 Th. 2009 tentangPembentukan, Pengangkatan dan Pengukuhan kembali Panitia PemilihanUmum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres dan Wapres th.2009, ditetepkan di Brebes tanggal 27 Januari 2009 tertanda Mahfudin,SS. (salinan sesuai aslinya) ;2 lembar Iampiran Keputusan KPU Kab. Brebes No. 01 th. 2009 Daftarnamanama PPK seKab. Brebes (salinan sesuai aslinya) ;19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon AnggotaDPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPU Kab/Kota, Kab.

Brebes No. 01 Th. 2009 tentangPembentukan, Pengangkatan dan Pengukuhan kembali Panitia PemilihanUmum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres dan Wapres th.2009, ditetepkan di Brebes tanggal 27 Januari 2009 tertanda Mahfudin,SS. (salinan sesuai aslinya) ;2 lembar Iampiran Keputusan KPU Kab. Brebes No. 01 th. 2009 Daftarnamanama PPK seKab. Brebes (salinan sesuai aslinya) ;19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon AnggotaDPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab.

tahu kalau Kepala Desamembuat surat pemberhentianPenggugat; Bahwa saksi tahu ada panitia pemilihanPerangkat Desa untuk menggantiPenggugat; Bahwa setelah pemilu diadakan lelangbondo deso dan bengkok Penggugat danpemenangnya Pak Suwaji,Pak Rastawi danPakJasmin; Bahwa saksi tahu' kalau Penggugat itumencalonkan diri sebagaiCaleg; ENDRO JATMIKO, menerangkan sebagaiBahwa saksi menjadi anggota KPU sejak 24Oktober 2008; Bahwa KPU mempunyai tugas pokok sebagai47penyelenggara pemilu baik pemilu Presidendan Wapres

proposal ke Pemkab Minut ;Bahwa wakiu menerima uang yang ada di dalam mobil adalah louDortje, lou Selvi dan Pak Stenly, kalau Pak Gani tidak ikut ;Bahwa yang turun dari mobil adalah lou Dortje dan lbu Selvi, PakStenly dan saksi menunggu di dalam mobil ;Bahwa setelah mereka kembali saksi tidak tahu apa yang merekabicarakan ;Bahwa saksi pernah juga mengantar Anggota Panwaslu untukmelakukan penertiban atribut partai ;Bahwa kendaraan yang disewa Panwaslu hanya 1, nanti setelahakan pelaksanaan Pilpres dan Wapres

PP yang sudah diisi disampul dalam keadaanterkunci, menurut Selvi Rarung uang Rp.20.000.000,, setelah dihitungoleh Kasat Pol PP ternyata hanya Rp.7.000.000, ;Bahwa ada 3 kendaraan yang Panwas sewa untuk kami bertiga karenakami melakukan pengawasan di dapildapil yang berbeda ;Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan bulan Oktober 2009 setelahPilpres dan Wapres, Inspektorat melakukan pemeriksaan karena kami(Panwas) membuat laporan mengenai pihak Sekretariat yang tidakmasuk kantor selama 3 bulan berturutturut

masingmasing tetapi pergi monitoring bersamasama ;> Bahwa yang membuat kwitansi pertanggungjawaban adalah Sekretariat,kami hanya menandatangani ;> Bahwa sudah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai proposalkedua ;> Bahwa ada perbedaan proposal ke1 (Pertama) dan proposal ke2 ;> Bahwa Bahwa yang memberikan uang kepada terdakwa adalah SelviRarung ;> Bahwa yang mengelola dana hibah adalah bagian Sekretariat lou SelviRarung ;> Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan bulan Oktober 2009 setelahPilpres dan Wapres

No. 187 PK/Pid.Sus/2013Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratustujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), Pinjaman PengembalianPilPres dan Wapres tahun 2004 tahap II karena dana untuk tahap pertama masihkurang sebesar Rp. 717.682.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratusdelapan puluh dua ribu rupiah), Pinjaman Operasional Sekda sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan Pinjaman DanaPenyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP

Pinjaman PengembalianPilPres dan Wapres tahun 2004 tahap II karena dana untuk tahap pertama masihkurang sebesar Rp. 717.682.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratusdelapan puluh dua ribu rupiah), Pinjaman Operasional Sekda sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan Pinjaman DanaPenyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP tahun 2004 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Menimbang : bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dengan suratnyatertanggal 1 Oktober 2004

tersebutditemukan adanya kas yang belum disetor kembali ke kas daerahsebesar Rp. 6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluhsatu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belasrupiah) ;Menimbang, bahwa uang yang belum kembali tersebut digunakanuntuk kegiatankegiatan antara lain yaitu : Pinjaman OperasionalDinas Sekda sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratuslima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratusdua belas rupiah), Pinjaman Pengembalian Pilpres dan Wapres

Pinjaman Pengembalian Pilpres dan Wapres tahun2004 tahap Il karena dana untuk tahap pertama masih kurangsebesar Rp. 717.682.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratusdelapan puluh dua ribu rupiah), Pinjaman Operasional Sekda sebesarHal. 40 dari 64 hal. Put.

Bukti pengeluaran Kunker Menteri dengan Wapres keSulteng tanggal 7 April 2003 ;3138. Bukti pengeluaran bantuan Menteri untuk dua Kadesdi P. Laut Natuna tanggal 8 April 2003 ;3139. Bukti pengeluaran konsumsi kegiatan RUU tanggal 9April 2003 ;3140. Bukti pengeluaran pertemuan Menteri dengan KomisiIll DPRtanggal 9 April 2003 ;3141. Bukti pengeluaran pembangunan gedung' serbaguna54HNSI Cilacap tanggal 14 April 2003 ;3142.

Bukti pengeluaran Kunker Menteridengan Wapres ke Sulteng tanggal 7April 2003 ;148. Bukti pengeluaran bantuan Menteriuntuk dua Kades di P. Laut Natunatanggal 8 April 2003 ;Hal. 93 dari 349 hal. Put. No. 39PK/PID.SUS/2009149. Bukti pengeluaran konsumsi kegiatanRUU tanggal 9 April 2003 ;150. Bukti pengeluaran pertemuan Menteridengan Komisi II DPR tanggal 9April 2003 ;151. Bukti pengeluaran pembangunangedung serbaguna HNS Cilacaptanggal 14 April 2003 ;152.

Bukti pengeluaran Sharing DKP untuklawatan Wapres Ke Timur Tengahtanggal 11 September 2003 ;214. Bukti pengeluaran pertemuan denganAnggota Dewan tanggal 14 September2003 ;215. Bukti pengeluaran bantuan MunasHimp. Alumni IPB tanggal 25September 2003 ;216. Bukti pengeluaran MTQ Wartawantanggal 25 September 2003 ;217. Bukti pengeluaran Pembahasan MRUUPerikanan tanggal 29 September 2003218. Bukti pengeluaran Kunker AnggotaDPR an. Sabam Sirait tanggal 1Oktober 2003 ;219.

PD yangmencalonkan diri sebagai Calon Bupati Labuhanbatu, mengingat jabatanSuhari S.IP tersebut pada saat itu adalah sebagai Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode tahun 2009 2014 dengan tugasutamanya adalah Melaksanakan Penyelengaraan Pemilihan Umum Legislatif,Presiden dan Wapres serta Pemilihan Umum Kepala Daerah KabupatenLabuhanbatu tahun 2010 ;Bahwa dalam jabatannya selaku Ketua KPU Labuhanbatu periode 2009 2014 SUHARI PANE, S.IP telah melaksanakan berbagai Tahapan dalamPemilu

distribusi logistik dari KPU PropinsiJawa Timur ke KPU Kabupaten/ Kota se wilayah Provinsi Jawa Timur padatahun 2014, dikarenakan KPU Pronpinsi Jawa Timur tidak memiliki gudangdan tidak memiliki SDM yang cukup untuk melakukan pengecekan dan kamitidak berani mengambil resiko atas ketersedian logistik segingga seluruhnyafranka Kabupaten/Kota, sehingga jika ada kegiatan tersebut sudah dapatdipastikan adalah kegiatan fiktif.Bahwa benar SPM dan SP2D dengan kegiatan distribusi logistic pemilu Pilpresdan Wapres

Jatim;Bahwa benar tidak mengetahui adanya pengadaan, belanja angkutandistribusi modul pendidikan pemilin pemula, pamflet dan poster informasipemilu, belanja barang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi

logistik barang sampul untuk pemilu Presidan dan Wapres , belanjabarang angkutan distribusi barang formulir model C dan D untuk logistik pemilupilores dan wapres tahun 2014 tidak dicatat dalam SIMAK BMN;Bahwa benar berdasarkan prosedur setiap pengadaan dikaporkan dan dicatatdalam SIMAK BMN.Bahwa benar setiap pengadaan resmi di KPU propinsinJatim selalu dilaporkanke KPU Pusat;Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 terjadi kekosongan jabatan KPA sebabketika itu pak Jonathan Judianto selaku sekretaris

Hakim menilai paratergugat,yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BPUJS, sehinggamengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSu;Halaman 30 dari 33 hal. Put.

Diponegoro No. 2 Menteng Jakarta Pusat untukmelaksanakan tugas Jaga, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saattugas jaga di kediaman Wapres RI, Saksi dihubungi melalui teleponseluler oleh Praka Imam anggota Paspampres yang berdinas di kantorWapres RI mengatakan sudah berada di Kolong Tol Raja Kuring, laluPraka Imam bertanya kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan DaengUki apa tidak?

Bahwa kemudian Saksi berencana akan menuju ke tempat PrakaImam dudukduduk di Kolong Tol Raja Kuring dengan mengendaralsepeda motor Honda Blade (Nopol tidak ingat) Saksi bertemu denganKopda Mar Karyono mengatakan jangan keluar bang, masih adaDanden sama Danplek di depan Pos 01 Kediaman Wapres RI, setelahitu Saksi cek kKedepan Pos dengan menggunakan sepeda motor danmemang benar di Pos 01 masih ada Danden dan Danplek, kemudianSaksi kembali lagi Ke Mess Madiun untuk istirahat, sekira pukul 23.30WIB Saksi

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB dinihari,saat Saksi main game di Mess Madiun kediaman Wapres RI, Saksidihubung! oleh Saksi8 (Sertu Hamzadi Mustafa) melalui telepon selulermengatakan kenapa belum kesini kemudian Saksi menjawab "siapnanti kesitu, kKemudian Saksi melanjutkan untuk main Game sampaipukul 03.00 WIB, kemudian Saksi cek ke Pos 01 kediaman Wapres RIdan disana sudah tidak ada Danden dan Danplek.5.

Karaengtawang tidak ada yang mau bawa, selanjutnyasekira pukul 05.30 WIB Saksi meninggalkan Klinik Gina Marlina MuaraBaru Penjaringan Jakarta Utara menuju kediaman Wapres RI denganmembawa senjata badik yang dititipkan oleh Terdakwa.14.

Bahwa benar setelah selesai berobat kemudian mereka masingmasing meninggalkan klinik, Saksi9 (Koptu) Sudirman) menujukediaman Wapres RI dan yang lainnya Kembali kerumah masingmasing, sementara Terdakwa menuju ke Mess Perwira TD SamudraPasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan untuk istirahat, kKemudian pukul05.55 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Provos Yonif 4 Mar Cilandakatas nama Sertu Rahmani dan Danyon 4 Brigif 1 Mar Cilandak JakartaSelatan atas nama Letkol Mar Muhammad Ali Wardana selanjutnyaTerdakwa

kerusakan dalam surat suara danapakah ada kelebihan;Bahwa pensortiran dilaksanakan di masingmasing balai Kecamatan darisurat suara setelah jam 5 akan dikembalikan lagi ke gudang KPU;Bahwa selain sortir maka dilakuakan pelipatan dan packing surat suara;Bahwa untuk proses pelipatan dan packing surat suara dilakukan di aulaJakabaring sport center karena sekaligus dimasukkan dalam surat suara(dilaksanakan oleh sekretariat);Bahwa surat suara diambil perjenis (DPRRIDPRD PropinsiDPRD KotaCalon Presiden& Calon Wapres

dari 178 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN PigBahwa pensortiran dilaksanakan di masingmasing balai Kecamatan darisurat suara setelah jam 5 akan dikembalikan lagi ke gudang KPU;Bahwa selain sortir maka dilakuakan pelipatan dan packing surat suara;Bahwa untuk proses pelipatan dan packing surat suara dilakukan di aulaJakabaring sport center karena sekaligus dimasukkan dalam surat suara(dilaksanakan oleh sekretariat);Bahwa surat suara diambil perjenis (DPRRIDPRD PropinsiDPRD KotaCalon Presiden& Calon Wapres

distribusi logistik dari KPU PropinsiJawa Timur ke KPU Kabupaten/ Kota se wilayah Provinsi Jawa Timur padatahun 2014, dikarenakan KPU Pronpinsi Jawa Timur tidak memiliki gudangdan tidak memiliki SDM yang cukup untuk melakukan pengecekan dan kamitidak berani mengambil resiko atas ketersedian logistik segingga seluruhnyafranka Kabupaten/Kota, sehingga jika ada kegiatan tersebut sudah dapatdipastikan adalah kegiatan fiktif.Bahwa benar SPM dan SP2D dengan kegiatan distribusi logistic pemilu Pilpresdan Wapres

Jatim;Bahwa benar tidak mengetahui adanya pengadaan, belanja angkutandistribusi modul pendidikan pemilin pemula, pamflet dan poster informasipemilu, belanja barang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi

logistik barang sampul untuk pemilu Presidan dan Wapres , belanjabarang angkutan distribusi barang formulir model C dan D untuk logistik pemilupilores dan wapres tahun 2014 tidak dicatat dalam SIMAK BMN;Bahwa benar berdasarkan prosedur setiap pengadaan dikaporkan dan dicatatdalam SIMAK BMN.Bahwa benar setiap pengadaan resmi di KPU propinsinJatim selalu dilaporkanke KPU Pusat;Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 terjadi kekosongan jabatan KPA sebabketika itu pak Jonathan Judianto selaku sekretaris

tanda T.I.1I.1II16;Fotokopi Surat nomor : B/328/XII/2018/Dit Reskrim, tanggal 26 September2018, perihal Pemberitahuan Proses Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum Polda Kalbar di tujukan kepada Kejaksaan TinggiPontianak, diberi tanda T.1.II. 117;Fotokopi Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2660/X/RES.1.24/2018,tanggal 18 Oktober 2018, pada bagian TIGA menyebutkan : Proseslidik/sidik terhadap perserta pemilu Anggota DPR KMA DPD KMA, DPRDProv, DPRD Kab/Kota serta Paslon Peserta Pemilu Pres/Wapres

Karena itu hak orang supaya dia berkelakuan baik," ujar JKmenjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres, Jalan MedanHalaman 7 dari 39 Halaman.

DarussalamPemkot 15,000,000Prabumulih (fotoPres& Wapres)5 Bon untuk 2 Maret 2010 A.

Zahri bantuan kepadaRajawali News19 Februari 20101,000,000Imron Keperluan DinasPemkotPrabumulih(fotoPres& Wapres)22 Februari 201015,000,000H. Darussalam Bon untukkeperluan dinasPemkotPrabumulih2 Maret 20101,000,000A.

saksi mengajukan ijin lokasi survey telah dilakukan ;Bahwa lebih dahulu diajukan ijin prinsip dan setelah beres lalu diajukanijin lokasi ;Bahwa luas tanah yang diajukan ijin lokasi tersebut saksi tidak ingatlagi ;Bahwa kronologis proses pengajuan permohonan ijin prinsip dan ijinlokasi proyek PTU Sumur Adem berawal kunjungan kerja WakilPresiden RI Jusuf Kalla ke PLN Pusat yang mengatakan PLN harusmelakukan upya cegah terjadinya defisit Listrik dan mengurangikomsumsi BBM yang mahal ; Atas arahan Wapres

, maka PLNmemfollow up dengan jlan membangun PLTU 10.000 Mw di Jawa daLuar Jawa ; Wapres meminta melakukan kegiatan persiapan agarproyek tersebut lancar ;Bahwa proyek tersebut dijalankan dengan dana berasal dari anggaranPLN sedangkan fisik PLTU dananya berasal dari perbankan ;Bahwa pada Tanggal 4 September 2006 saksi tidak menjabat lagisebagai Dirut PLN dan mengenai ganti rugi tanahnya saksi tidak tahukarena saksi kembali lagi menjadi Direktur SDM dan tidak mengurusproyek tersebut ;Bahwa saksi mengajukan

bertanggung jawab adalah pengurusyang bersangkutan kalau dia melakukan tindak pidana, ada duakemungkinan pengurus melakukan perbuatan jahat melalui korporasinyapengurus itu bertindak untuk atas nama korporasinya yangterakhir hanya150bisa terjadi tindak pidana fungsional, jadi tidak dikenala penanggungjawaban pengganii.Bahwa Terdakwa dalam rangka melaksanakan kepentingan umum danperintah Negara tidak di rugikan terdakwa bisa di mintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan fakta tadi, dalam hal ini Wapres

punya wewenang merintah dan dalam posisi bawahan dia dapat diperintah oleh atasanya, jadi prinsipnya hubungan perintah seseorang yangmenjalani perintah dalam rangka kebaikan itu tidak dapat di mintaipertanggung jawaban pidana, jika perintah berbuat jahat prinsipnya pasal51 yang memberi perintah yang bertanggung jawab itu tergantung subtansimateri yang di perintah dalam hunbungan ini sudah ada dalam pasal 51.Bahwa Pada saat pengadaan pltu suradem itu sudah sesuai dalamkehendak perintah dalam hal ini wapres

Sumino Eko Saputra melanggar hukumPasal 335 Pidana dan Pasal 1365 Perdata tersebut kami laporkan langsung keWapres Jendral TNI Tri Sutrisno , maka terjadi Kenyataan sebagai berikut :Wapres Orde Baru ini tidak berani menindak Dirutka Ir.

Berhala Desa Sungai Itik Tahun 2004 (BuktiT.14);Foto copy Peraturan KDH Tanjung Jabung Timur (BuktiT.15);Foto copy Data Pemilu Provinsi Jambi, Kab/Kota Prov.Jambi Tahun 2004, Presiden/Wapres Tahun 2004 danHal. 51 dari 49 hal. Put.

Jimly Asshiddiqie, S.H.dalam makalahnya = yang berjudul "Sistem KetatanegaraanPasca Reformasi", cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesiaterdiri dari:1) Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi,single executive)2) Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (ii1)mewakili untuk sementara, (iv) mewakili secara tetap,dan (v) kegiatan mandiri.3) Menteri Kabineta) Prinsip pembagian pekerjaan secara habisb) Puncak kepemimpinan = administrasi pemerintahan dibawah Presiden dan Wapres.4) Semua