Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor reformis ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 11-08-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ny. NELCI MOY LAWAN SIMON SANDIK
30 — 14
  • adalah istri David MoyBahwa Sofia Dethan datang ke Kupang tahun 1940, dan suami SofiaDethan adalah Yulius SandikBahwa tanah yang diminta Sofia dethan dari David Moy adalah tanahyang menjadi objek sengketa kinie Bahwa David Moy punya dua orang istri yaitu Paulina Lete danSarlin Anin, dan para penggugat adalah anak dari Pauline letee Bahwa Sarlin anin tidak mempunyai anak dengan David Moye Bahwa David Moy punya tanah di lilibae Bahwa pada saat saksi menjabat pamong desa liliba, sebagai panitialand reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2206 K/PID.SUS/201
Tanggal 5 Januari 2017 — Marsum Bin Safiudin
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • orang lain yang mengatakanpernah membeli shabushabu dari PEMOHON dan pada waktu ituPEMOHON disuruh oleh BAYU untuk mengambil shabushabu di temannyayang bernama SARDI (DPO) dan terus terang jika PEMOHON tidak kenaldengan SARDI (DPO) semua atas petunjuk dari BAYU, maka sesuai denganketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP seharusnyatuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum;Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata(materiel) dan sesuai dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku, bukanberdasarkan taksiran, anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasanakhir) kami dengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugattentang beberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan antaralain
Pengadilan PTA BANJARMASIN
Register : 13-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 27 Januari 2016 —
46 — 12
  • Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View; ) Law Journal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of free choice andsociety would have been deprived of a happy marned state of life(Apabila tujuan perkawnan gagal dicapal, perceraian tidak dijadikan jalan keluarbagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DESA POTERAN KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP
169 — 83
  • Pemohon Keberatanjuga aktif di organisasi non pemerintah atau Non Government Organisation(NGO) yang konsen dalam gerakan antikorupsi di daerah sebagai bagian dariupaya mewujudkan kepemerintahan lokal yang baik (good lokal governance)dan tata pemerintahan (governance reform) yang akuntabel dan transparanserta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bunyi Pasal 41 ayat (3) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata(materiel) dan sesuai dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku, bukanberdasarkan taksiran, anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasanakhir) kami dengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugattentang beberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan antaralain
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 25-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2017 — AHMAD, SH;KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH KEBAYORAN LAMA
186 — 112
  • Bahwa pasca disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokpokok Agraria dan berbagai kebijakan lain, makaberdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan"Tax Reform" yaitu. diadakan pembaruan dan penggantianperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 10-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — ELDIAMAN SARAGIH, dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, dkk
39 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakaukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962sah dan berharga;3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilson Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga;4. Menyatakan suratsurat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugatTergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1243 K/PID.SUS/2017
Tanggal 12 September 2017 — Handoko Bin Soetowo (T1), Setyawan Bin Sukir (T2), Dk
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eddyono,Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung R.I. yang menyoal praktek penggunaan PasalHalaman 12 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/201718.19.111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndangR.I.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-07-2019 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 225/Pdt.Bth/2019/PN Mks
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat:
1.DG. LEWA
2.SAMUDDIN DG. TOPMPO
3.DJAMALUDDIN DG. TUTU
4.ABD. RAHMAN
5.DJANUDDIN DG. RAGA
6.ZAINUDDIN RANI
7.Pr. RANNU
8.SAMSUDDIN
Tergugat:
HJ. MULYATI DJAWARUDDIN, SE
63 — 20
  • Mappasele dan menunjuk anaknya dari istripertama yang tinggal di Parepare sebagai salah satu penerima hakRedistriousi Land Reform , kendati Djamaluddin tidak pernah melihat tanahtersebut karena ybs. bekerja sebagai ASN di Kota Pare Pare.Untuk memperjuangkan haknya, Kantor BPN Makassar mempersilahkankepada ahli waris Baso leo dan Djaisa mengajukan gugatan ke Pengadilan TUNMakassar untuk membatalkan sertifikat aquo .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2017
Tanggal 12 September 2017 — THOLLIB bin SARIMIN;
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR):Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa putusan MAHKAMAH AGUNG R I yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, Pasal111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 37/Pdt.G/2014/PTA.BJM
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pembanding VS Terbanding
78 — 28
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy marriedstate of life ;9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 27-10-2015 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 27 Oktober 2015 — Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale Hi. MANGKAU ; Hi. ABIDING ;
372 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Factidalam pertimbangannya him. 58 yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 8 ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai kurang dari 20 (dua puluh)hektar dapat diberikan hak atastanah dalam rangka reform agrariasesuai dengan ketentuanperundangundangan;Pasal 8 ayat (3), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai tidak masuk dalam kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat dikelolamelalui pola pe mberdayaanmasyarakat di dalam/ sekitarkawasan hutan;Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa katakata"dianggap" dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidakbisa dipergunakan lagi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2249 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — SURONO bin GIYO, Dkk.
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut ke pengadilan negeri.11.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum,mengingat pada saat ditangkap Pemohon sedang memakai / menggunakansabusabu bersama Moch Basori, Trimo, Wulan Suci dan Pemohon, yanglebin tepat jika dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu ;12.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Pengadilan PA Pasangkayu Perdata Agama
Register : 15-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA Pasangkayu Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pky
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 4
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama
Register : 16-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA.Cms
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 9
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 15 Januari 2014 — IR. YULIUS SANTOSA ; IR. IVAN SANTOSA, MSc
397 — 969 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganpara Terdakwa;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksidalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;e Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai peneliti pada Indonesian CenterFor Enviromental Law (ICL) sejak tahun 1997 kemudian menjadipengajar hukum dan kebijakan lingkungan pada program S2 PSLInstitut Pertanian Bogor, sejak tahun 2001 menjadi Konsultan BidangPembaharuan Hukum dan Peradilan pada Partnership ForGovernance Reform
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 18 September 2017 — INDRA BRAHMANTIO BASUKI, S.Sos ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
108 — 53
  • Menurut Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa: Pemohonmengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusanpenerimaan permohonan;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UlCSGAR), tahun 2017, Bab 5, Hal 233, alinea kedua disebutkan:Menurut Dr.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.LP
Tanggal 12 Nopember 2014 — 1. RIONO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VIII Desa Sei Rotan Kec.Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. RUSLI, Alamat Jln. Imam Bonjol Kel.Bagan Batu Kec.Bagan Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwalili oleh Kuasanya Habibudin,S.H., Rojali, S.H. dan Sucipto, SH.MH. masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor advokat/penasihat hukum/consultan hukum Habib dan Rekan, beralamat di Jl. Kamboja Raya No. 144. Helvetia Medan Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT. L a w a n 1. ANUAR SAVITRI ALIAS JIMMY Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Sulawesi No.5 E Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Yusriadi, SH, Advokat pada law office Yusriadi & Associates, beralamat di jalan Sunggal Komp. Graha Blok A No. 18 Medan, berdasarkasn surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. MUSTIKA AKBAR Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Bambu Runcing No.52-55 Kel.Pahlawan Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Suhardi, SH., Andi Ardianto, SH. dan Amran Fansori Lubis, SH. masing-masing Advokat pada Law Firm Astralinda, beralamat di jalan Bilal (Komplek Villa Bilal Mas No.4-A Madan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. AGAM Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Jln.Meteorologi Dusun XII Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang (Pasar 12 Jatian Sampali ), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yusron Sitorus, SH. dan Wilman Maruta, SH. masing-masing Avokat pada Law Office Yusron Sitorus, SH. dan Rekan beralamat di jalan Willem Iskandar/Tangkul I No.1/114 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
251 — 75
  • SK 44/DJA/1981 yakni terhadap obyek sengketa tersebut47adalah merupakan lahan Ex HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek LandReform;Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta menurut Majelis telahterdapat tumpah tindih antara hak atas tanah yang menjadi obyek sengketatersebut dengan Hak Guna Usaha dari PTP IX yang kemudian beralin menjadiPTPIl dan sejak tahun 1981 telah dikeluarkan HGU nya lalu tanah obyek sengketatersebut menjadi obyek land Reform dengan hak garap yang dipunyai olehPenggarapnya
    SK 44/DJA/1981 tertanggal 16 Apriltahun 1981 terhadap status dari obyek sengketa tersebut adalah merupakan lahanEx HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek Land Reform telah bersesuaianperistiwanya dengan nama yang tertera pada Pemetaan yang dilakukan PTPN IIpada April tahun 2000 (Bukti TI14) dan Matrik Kebun Sampali tercatat nama EndiBachtiar yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut (buktiTl12), sehingga kemudian apabila dihubungkan dengan fakta selainnya yakni55adanya alas hak