; atau b. nota debet bank;Pasal 273 Ayat (2) :Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapidengan :a) surat penyediaan dana (SPD);b) surat perintah pembayaran (SPM);c) laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dand) kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang / jasa;3) Undang Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :Pasal 3 angka (1) dinyatakan bahwa Keungan Negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, trasparan

UU.No.17 tahun 2003 Pasal 3 Tentang Keuangan Negara dikelolasecara tertib dan taat pada Peraturan perundangundangan,efisien , ekonomis, trasparan , dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;2.

UU.No.17 tahun 2003 Pasal 3 Tentang Keuangan Negara dikelolasecara tertib dan taat pada Peraturan perundangundangan,efisien , ekonomis, trasparan , dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;Halaman 150 dari 190 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/TPK / 2015/PN. Tpg2.

Marzuki Bin M.Ali Aziz, dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala puskesmas yaitubertanggung jawab dalam hal pelaksanaan tugas seharihari, danmengelola serta mengawasi keuangan, administrasi dan staf pegawai dalamhal melaksanakan pekerjaan, serta inventaris, dan menjalani segalaprogram yang berjalan serta yang sedang dilaksakan di puskesmas tersebutserta mengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuaidengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) secarabertanggung jawab dan trasparan

UU.No.17 tahun 2003 Pasal 3 Tentang Keuangan Negaradikelola secara tertib dan taat pada Peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, trasparan , dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan ;Zi PMK Nomor 140/PMK.07/2011, pasal 10 Tentang alokasi dan pedomanumum penggunaan DPPID Tahun anggaran 2011 , yang menyebutkanHalaman 129 dari 199 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgdalam hal PPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannyasampai dengan akhir tahun

UU.No.17 tahun 2003 Pasal 3 Tentang Keuangan Negaradikelola secara tertib dan taat pada Peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, trasparan , dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan ;Zi PMK Nomor 140/PMK.07/2011, pasal 10 Tentang alokasi dan pedomanumum penggunaan DPPID Tahun anggaran 2011 , yang menyebutkandalam hal PPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannyasampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harusmengembalikan DPPID yang sudah

dokumenPelaksanaan Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahunanggaran 2013 dengan No.DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1 dan disahkan pada bulanseptember 2013;Menimbang , Bahwa untuk memperoleh alokasi Dana Percepatan PembangunanInfrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambasdiatur oleh Peraturan dan Undangundang :1.UU.No.17 tahun 2003 Pasal 3 Tentang Keuangan Negaradikelola secara tertib dan taat pada Peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, trasparan

Pasangan Trasparan 1 Pc: 2Ps 28.35 m24 Pek. Plasteran Dinding 1 Pc: 2 Ps 56.70 m2Vv PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK1. Pek. Pasangan Keramik Lanati Anti Slip 30 x 30 cm 48.30 m22 Pek. Beton Tumbuk 1:3:5 3.39 m3VI PEKERJAAN ATAP1 Pek. Rangka Kudakuda kayu 2.26 m32 Pek. Atas Seng Bjls 0,30 mm 135.34m23 Litsplang 2,5/30 81.60 m14 Rabung Seng Bjls 0,30 mm 6.36 miVII PEKERJAAN PENGECATAN1 Pek. Cat Dinding (Batu) 110.38m22 Pek. Cat Kayu 66.25m23 Pek.

Pasal 3 Ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara yang MenyatakanKeuangan Negara di Kelola Secara Tertib, Taat PadaPeraturan Perundang Undangan, Efisien, Ekonomis,Efektif, Trasparan, dan Bertanggungjawab denganMemperhatikan Rasa Keadilan dan Kepatutan.b.

Pasal 3 Ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun2003 Tentang KeuanganNegara yang MenyatakanKeuangan Negara diKelola Secara Tertib, TaatPada PeraturanPerundang Undangan,Efisien, Ekonomis, Efektif,Trasparan, danBertanggungjawabdengan MemperhatikanRasa Keadilan danKepatutan.2 PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 58 tahun2005 tentangPengelolaanKeuangan DaerahPasal 61 ayat (1),"Setiappengeluaran harusdidukung denganbukti yang lengkapHalaman 61 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN Jmbdan sah mengenaihak

Pasal 3 Ayat (1) UndangundangNomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara yangMenyatakan Keuangan Negaradi Kelola Secara Tertib, TaatPada Peraturan Perundang Undangan, Efisien, Ekonomis,Efektif, Trasparan, danBertanggungjawab denganMemperhatikan Rasa Keadilandan Kepatutan.2 PeraturanPemerintahRepublikIndonesia Nomor58 tahun 2005tentangPengelolaanKeuanganDaerah Pasal 61ayat (1), "SetiapHalaman 76 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbpengeluaranharus didukungdengan buktiyang lengkap dansah mengenalihak

secara diamdiam pada tanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan Permohonan kepadaPengadilan Negeri Ambon untuk membubarkan Yayasan AlHilaal atas dasarPelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan sebagaimna telah diubah dengan UU RI No. 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ( BuktiP 2);Bahwa secara sistematis dan sengaja TERGUGAT melakukan serangkaiantindakan Memanipulir data dan/atau dokumen serta secara sengajaTERGUGAT tidak trasparan

ini pun mengandung maksuddan makna yang sama dengan posita gugatan terdahuludengan penekanan pada perbuatan menguasai dan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat lI/a alas objek sengketadan untuk itu agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini mengetahui secara pasti keberadaan tanahsengketa berdasarkan atas fakta hukum yang telah dibuktikandalam perkaraperkara yang sudah pernah diajukan olehPenggugat di Pengadilan Negeri Tondano maka akan sangatnampak dan terlihat dengan jelas dan trasparan

yang syah serta mendapatkan jaminan kesehatan.Mendapatkan perlindungan hukum= atas kebijakan yangdilaksanakan.Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepadperangkat Desa.Kewajiban Kepala Desa:1.ao fF oO DN10.11.12.13.14.15.Meningkatkan kesejahteraan masyaakat Desa.Memelihara ketentraman dan ketertipan masyarakat Desa.Mentaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.Melaksanaan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yangakuntabel,trasparan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaankeuangan daerah,e Pasal 4 ayat 1 keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan,efisien,ekonomis,efektif,trasparan danbertangung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat.e Pasal 61 ayat 1 setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yangmenagih.e Pasal 136 ayat 1 setiap kerugian daerah yang disebabkan olehtindakan

Itupuntidak trasparan sekali lagi tobat, jujur, beri contoh ke yang mudaini ;Di tengah jalan buntu Gardono menawarkan untuk kompromiwarisan Gardenia ditawarkan dengan nominal "X" bersih.

Merekalupa, sekarang sudah tahun 2014 tentunya harga jual sudah berubah saransaya jujur dan trasparan untuk waris. Kalau serakah & anda menganggapwarisan ini dari ortunya silakan jual sendiri, buat apa gugat kami ;9. Dari luas Tanah 1.560. M2 : luas tanah 35% diakui drg HjGunartatik, dari mana mereka berhitung seperti ini. "Asumsi " buhajah tetap ngotot dasarnya apa. Mana bukti tersebut.

atau b. nota debet bank;* Pasal 273 Ayat (2) :Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapidengan :a) surat penyediaan dana (SPD);b) surat perintah pembayaran (SPM);C) laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dand) kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang / jasa;3) Undang Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :Pasal 3 angka (1) dinyatakan bahwa Keungan Negara dikelola secaratertio, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,trasparan

atau b. nota debet bank;* Pasal 273 Ayat (2) :Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapidengan :a) surat penyediaan dana (SPD);b) surat perintah pembayaran (SPM);c) laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dand) kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang / jasa;3) Undang Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :Pasal 3 angka (1) dinyatakan bahwa Keungan Negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, trasparan

bantuan alat bukti lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian karena tidakadanya bukti lawan (tegenbewijs) yang mampu mengeyampingkan bukti tersebut ;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan ParaTergugat dalam perkara ini ialah Sertifikat Hak Pakai No. 46/Ketapang Tanggal 18Oktober 2002, Luas : 19.510 m2, atas nama PEMERINTAH KABUPATENBANYUWANGI, Surat Ukur No. 00016/Ketapang/2002 yang menurut Para Penggugattelah diterbitkan oleh Tergugat II secara diamdiam, tidak trasparan

Sehinggaberdasarkan hal tersebut PARA TERGUGAT menolak dan membantahsecara tegas poin 41 dan 42 posita gugatan PENGGUGAT yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengesahan Surat Keputusan a quo dilakukansecara diskriminatif, tidak trasparan, cacat prosedural dan sewenangwenang.Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas poin 43dan 44 posita gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakanbahwa tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang telahmengganti PENGGUGAT dalam jabatannya sebagai Ketua

Bab Il asas pengelolaan keuangan pasal 2 ayat (1) : kKeuangan desadikelola berdasarkan asasasas trasparan, akuntabel, partisipatifserta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.b.

Bahwa tidak benar apa yang dikatan oleh Pengugat dalam Repliknya dipoint 5 bahwa yang sebanarnya saat itu Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi hanya menanyakan masalah uang Restoran usaha bersamayang dikelolah oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karenaHalaman 30 dari 71 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btmselama ini Penggugat tidak pernah trasparan dan melaporkan berapakeuntungan dan kerugian yang diperoleh selama usaha itu bediri danwajar jika suami mempertanyakan nya karena selama 1 (satu

merk Kingston, kapasitas 16 GB, SN: 50E549C342A7B131E9A577DA (dilihatmenggunakan usb deview), beserta tali warna merah.1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan diserahkan 20/03 2018.1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, warna rose gold,tipe CPH1701, SN: QCPH170111A15AN729, IMEI 1: 865255038993279,IMEI 2: 865255038993261, yang di dalamnya terdapat kartu SIM providerIndosat dengan nomor kode 62016000247374848U, kartu SIM providerTelkomsel 621000943201733403, beserta case trasparan

SIM provider Indosat dengan nomor kode62016000247374848U, kartu SIM provider Telkomsel621000943201 733403, beserta case trasparan dan aksesoris gurita.1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Nokia, warna hitam,model RM1190, nomor kode: 059X996, IMEI 1: 356033084177915, IMEI2: 356033084577916, yang di dalamnya terdapat kartu SIM warna merahdengan nomor kode: 6210102132246789.1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warnaputin, kapasitas penyimpanan internal 16 GB,

Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 2 Juni 2017,tersebut telah sangat bertentangan dengan peraturan danperundangundangan yaitu dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan.Prinsip Keteroukaan;Adalah merupakan asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang menyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia Negara;Bahwa jelas dalam hal ini tidak trasparan

Kartu 5379412088746200 atas nama PETRUS SEMANGAT MARBUN;

1. 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru bercasing hitam dengan kartu Sim card XL;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A96 warna Silver bercasing Trasparan dengan kartu sim card telkomsel (081228507629);
3. 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna hitam bercasing Transparan dengan kartu sim card telkomsel (0813311550255);
4. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME Warna Gold dengan kartu sim card Smartfren(088211137672);
5. 1 (satu)

Bahwa benar Para ahli waris telah melakukan pembagian hartawarisan berdasarkan akta No.17 tanggal 27 November 2013 atasperubahan akta No.07 tanggal 24 Juni 2013 akan tetapi pembagianharta warisan pewaris tersebut sangat tidak adil, tidak trasparan,tidak jujur, serta tidak proporsional dan tidak merata karenapembagian warisan tersebut hanyalah sebagian kecil dari hartawarisan pewaris yang ada sehingga dengan demikian TurutTergugat V sangat sependapat jika Tergugat segera membagiHalaman 53 dari 94