Ditemukan 8359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang raman radan rahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 6 Mei 2019 — RIZAL SABATA ; LURAH PADEMANGAN BARAT
154 — 139
  • Selanjutnya, tentang mekanisme penentuan 3 (tiga) orangyang mewakili masingmasing RT tidak dijelaskan secara tuntas, sehinggakondisi ini menjadi rawan untuk disalah gunakan;Menimbang, bahwa secara normatif, jika hak pemilih yang dimaksudadalah musyawarah RW, maka seharusnya anggota pemilih adalah 4 orang dariPengurus RW (Ketua RW, Sekretaris, Bendahara dan Bidang), 4 (empat) orangpengurus RT (Ketua RT, Sekrataris, Bendahara dan Bidang), ditambah 3 (tiga)orang dari tokoh masyarakat masingmasing RT
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HAFRIZAL, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : EDI SAPUTRA BIN M. NUR
76 — 26
  • sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkansetimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.Bahwa dipersidangan terungkap halhal yang memberatkan pada diriTerdakwa, yaitu Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giatgiatnya dicanangkanpemerintah, yang juga dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakimnamun putusan yang dijatuhkan belum sebanding dengan halhal yangmemberatkan tersebut.Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 04-04-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.KAREL BENYTO, SH., MH
2.KADEK ASPRILA ADI SURYA, SH
3.ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H
4.David Pandapotan Simanjuntak, S.H.
5.Fauzan Arif Nasution, SH
6.NICHOLAS ALBERTUS LAKSAMANA SIMANJUNTAK, S.H
Terdakwa:
MARYAM GOLAM
107 — 93
  • MARYAM GOLAM;
  • 1 (satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang bantuan bahan pangan pokok terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;
  • 1 (satu) bundel fotocopy laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan akibat wabah pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 13-02-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/PID.B/2014/PN Cms.
Tanggal 13 Februari 2014 — YOGA JATNIKA BIN WAWANG HERMAWAN IMAT RUHIMAT BIN ADEP ARIFIN IAN SOFYAN BIN YAYA SUNARYA
44 — 12
  • , leher depan,tangan kanan dan kiri, kaki bagian lutut kanan sehingga mengalami lukabakar dan kulit Saksi menjadi terkelupas;Bahwa akibat kejadian itu Saksi dibawa ke Puskesmas untuk dilakukanpengobatan dan Saksi sempat dirawat inap di rumah sakit selama sekira 2(dua) minggu karena luka bakar yang cukup Parah dan bernanah dibagiankedua telinga Saksi;Bahwa dokter mengatakan luka bakar tidak dapat sembuh sempurna 100(seratus) persen seperti sediakala terutama dibagian telinga yangmerupakan tulang rawan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Plg
Tanggal 15 September 2016 — CV. YULI MAS BERDIKARI (CV.YMB) -Lawan- PT. SAWIT SELATAN (PT. SS)
179 — 19
  • Kondisi menuju lokasi yang rawan kriminalitas (penodongan danHalaman 2dari 78Putusan Nomor 06/Pat.G/2016/PNPig.perampokan);6. Bahwa mendasarkan pada keadaan sebagaimana tersebut di atas maka tidakada satupun kontraktor rekanan Tergugat yang menyanggupi pekerjaanpemborongan tersebut, untuk itu pihak Tergugat meminta kesediaanPenggugat untuk mengerjakan pembangunan Mess Karyawan denganmenjanjikan peluang pekerjaan pemborongan yang lain kepada Penggugat;7.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO (TERDAKWA)
488 — 259
  • Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku,Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.mengenai pengertian Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis,menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut adalah pejabat yang tugas danwevenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 3/Pid.B/2010/PN.LBT
Tanggal 6 April 2010 — - MATIAS BALA LANGOBELEN alias BALA
95 — 173
  • Pada kulit lapisan dalam disekitar leher dan dada bagian atasberwarna kemerahan.Mulut terbuka selebar dua centimeter, lidah tergigit, serta tanda tanda pembusukan .Pada pemeriksaan dalam / otopsi didapatkan jaringan otot disekitartulang rawan tenggorok dan berwarna merah kehitaman.Mukosa tenggorokan bagiandalam berwarna merahkehitaman.Pada pemeriksaan Toksikologi sampel organ yang diperiksa tidak mengandungbahan / sediaan bersifat racun dan tidak mengandung zat psikotropika / narkotika.Cara kematian
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
212 — 162
  • Bahwa oleh karena rawan konflik agraria maka sudah sepatutnyaTergugat II dapat melakukan pelepasan (inclave) konsesi lahan berstatusHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHHTI) yang telahHalaman 10 dari 93 Halaman Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plwdiberikan kepada Tergugat PT. Arara Abadi untuk areal kerja di DesaPalas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, ProvinsiRiau;8.
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 24-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 1/PID.B/2010/PN.LBT
Tanggal 6 April 2010 — - LAMBERTUS BEDI LANGODAI Alias BEDI
98 — 30
  • Pada kulit lapisan dalam disekitar leher dan dada bagian atasberwarna kemerahan.Mulut terbuka selebar dua centimeter, lidah tergigit, serta tanda tanda pembusukan .Pada pemeriksaan dalam / otopsi didapatkan jaringan otot disekitartulang rawan tenggorok dan berwarna merah kehitaman.Mukosa tenggorokan bagiandalam berwarna merah kehitaman :Pada pemeriksaan Toksikologi sampel organ yang diperiksa tidak mengandungbahan / sediaan bersifat racun dan tidak menagndung zat psikotropika / narkotika.128Cara
Pengadilan PN NEGARA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 77/Pid.B/2012/PN.NGR.
Tanggal 11 Juli 2012 — - TERDAKWA : I KETUT KALER
89 — 33
  • terdakwa membawa sabitnyakarena terdakwa mengetahui kalau korban sedang membawa parang dan palu ;Menimbang, bahwa mengingat alat yang dipakai menebas korban adalah sabityang kesehariannya dipergunakan oleh terdakwa untuk menyabit rumput danmemotong dahan atau ranting, maka sudah barang tentu terdakwa mengetahui kalaubenda itu sangat tajam, yang apabila mengenai anggota tubuh manusia akanmenyebabkan luka, lebihlebih lagi tebasan sabit itu diarahkan pada leher yangmerupakan organ tubuh yang sangat rawan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 22-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46 / G / 2011 / PTUN. MTR
Tanggal 12 April 2012 — ABDUL KHAIR, S.H., M.H, Penggugat KETUA SENAT UNIVERSITAS MATARAM Tergugat
131 — 65
  • Dekan j +2222 20222 $$ nn nnn noo ooo nnn on $$ 22222 Bahwa saksi ikut hadir pada rapat tersebut dan termasuk yang menolak keputusan Rektor ;Bahwa ...Bahwa seingat saksi memang ada rapat Senat lagi kemudian karena ada himbuan dari Dekan agarsegera diangkat Pembantu Dekan I kemudian disampaikan Rektor bahwa posisi Pembantu Dekan harus segera diisi karena akan menjadi rawan apabila posisi kosong selanjutnya saksi mendengardari beberapa dosen ada yang mendukung untuk segera mengisi posisi Pembantu Dekan
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0933/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 15
  • Leher bukan area/anggota tubuh untuk ajang purapura mencekik, karenamencekik itu artinya mempres / menjepit leher karena leher itu tempat jalurutama pernafasan yang rawan terhadap tekanan, benturan jepitan, himpitanexternal yang kuat. Ia kunci hidup mati manusia. Posisi jalur utamapernafasan yang dileher tidak dilindungi dan dilingkari oleh tulang yang lebardan kuat tapi berada didepan tulang leher yang kecil/dibelakangnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — Drs. H. SARWO EDHI, MSi
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAWAN SANTOSO, Msc (Ahli Statistik);Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik);MARGARETHA HANITA, SH.,Msi (Ahli Hukum);WARSENO, SH (Asisten Ahli Hukum);Drs. ARIS DJAZULI (Ahli Sosial Politik);SUWARDI, S.Sp (Asisten Ahli Sosial Politik);Drs. ONO SUTARNO (Ahli Sosiologi);BAMBANG ISWANTORO, S.Sp (Asisten Ahli Sosiologi);Ir. HERNOWO, MSE (Ahli Sistem);GUNAWARMAN HARTONO, ST (Asisten Ahli Sistem);ASEP HUSNI YASIN ROSIDI, ST.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 155 / Pid.B / 2015 / PN.Ktb
Tanggal 8 Oktober 2015 — JAKARIA Alias JAKA Bin ADUL
106 — 14
  • WJS.Poerwadi Poerwodarminto, hal 89, Jakarta, 1992) ; Pengertiannyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusiayang secara umum disebut dengan pembunuhan (Leden Marpaung,Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, hal.4 dan 5, Sinar Grafika,Jakarta, 2002) ;Menimbang, bahwa merupakan hal yang secara umum telahdiketahui bahwa bagianbagian, kepala manusia, leher manusia, dadadan perut, merupakan tempat/bagianbagian yang sangat rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-09-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — DARMAWAN HARDJAKUSUMAH, SH., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
183 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsikawasan hutan.Dengan demikian surat Gubernur Jawa Timur yang dijadikan dalilPenggugat adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.Bahwa apabila Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan a quodengan membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, maka:1.Lahan kritis yang dikelola Perum Perhutani sebagai penugasanPemerintah tidak akan pernah dapat terehabilitasi dan semakinmeluas, serta menurun kualitasnya yang berakibat rawan
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN Mjk
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat : - NURASIM Melawan Tergugat : - PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
917 — 1255
  • Bebas banijir;Permeabilitas tanah;Daerah yang secara geologis aman, stabil dan rawan bencana;Tidak merupakan daerah resapan air tanah terutama untuk air minumBahwa apabila limbah B3 tersebut digunakan untuk tanah urukan terutamauntuk rumah, berdasarkan kasus yang pernah saya tangani di Jawa tengahdapat dikatakan bahwa kualitas tanah urukan tersebut sangat baik dan sangatkeras apabila dilihat dari kKonstruksi pondasinya namun apabila dilihat dalamjangka waktu yang lama maka nat tekel atau keramik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
188 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, dari rangkaian pembentukannya, Pelaksanaan danketentuan tersebut sangat rawan terhadap penyalahgunaanwewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;Hal mana selaras juga dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun2009 tentang Kepariwisataan, UndangUndang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik dan UndangUndang Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang pada pokoknyapengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait bidang pariwisata danekonomi kreatif dilakukan
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terbanding/Terdakwa : DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
227 — 112
  • sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti Nomor 288.Selanjutnya pembangunan perumahan dilakukan oleh PerumPerumnas Cabang Bengkulu berdasarkan MOU (Memorandum OfUnderstanding) dengan pihak Korpri Pemda Kodya Bengkulu.Dimana dalam MOU tersebut disepakati bahwa Pihak Korpri yangmenyiapkan lahannya dan Pihak Perum Perumnas hanyamembangun rumahnya saja.Dari Site Plane yang diberikan oleh Pemkot Bengkulu tidak semualahan bisa dibangun karena kontur tanah yang tidak memenuhisyarat, rendah, rawa dan rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
116 — 32
  • Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
80 — 19
  • Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
    (KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
    Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur