Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl
Tanggal 10 Juni 2013 — Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI
83 — 33
  • Unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara negara"b. Unsur yang menerima hadiah atau janjic. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatan;d.
    Unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara negara"e Bahwa Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si telah terbukti identitasnya pada dakwaankesatu primair dan secara mutatis mutandis diambil alih dalam dakwaan kesatu subsidairdan Terdakwa telah terbukit adalah Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Propinsi Bengkulu,oleh karenanya unsur Pegawai Negeri sudah terpenuhi;Ad. 2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 13 September 2012 — AGUSMAWI HASAN, CS
51 — 16
  • Padang Pariaman atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmengguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT AMB
Tanggal 16 Juni 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E
120 — 44
  • IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJKProvinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat PerjanjianKredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPKA) anDRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran DokumenPendukung LHKPNA an.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ALEXANDER SULUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL HAMID PAKAYA Alias MIDUN Bin YUSUF PAKAYA
235 — 103
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama ABDUL HAMID PAKAYA alias MIDUN bin YUSUF PAKAYA.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
165 — 129
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan "setiap orang, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dandapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal,misalnya Pasal 5 dan 6;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orangtersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti: pegawainegeri, penyelenggara negara pada Pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, hdan i, Hakim pada
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 4/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 10 Juni 2013 — BARMAJASA AP BIN BALKINI KRAYING
270 — 146
  • PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
1.MAMAN RUKMAN bin AHMAD MEME
2.SITI AISAH binti ADJID
3.TETEP SURELA bin ADE AEN alias AEN
4.LILI bin ADE AEN alias AEN
5.GALIH NUGRAHA bin ADE AEN alias AEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
1.ADE HOERUDIN
1.LANVIN LUKITO
427 — 391
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB ;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
AHMAD AFIT RUMAGESAN, S.E.
280 — 91
  • Yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen;b) Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen (sebagaimana telan beberapa kali diubah,terakhir kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2013 dan PeraturanPresiden
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 61/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 9 Januari 2012 — SAMUEL DAHOKLORY
151 — 34
  • tahun 2001, khususnyaPasal 2 merupakan pasal yang luas ruang lingkupnya, maksudnya semua perbuatankorupsi dapat masuk ke dalam pasal 2 karena adanya rumusan melawan hukum, bahwademikian pula Pasal 3 pasti akan cocok dan masuk dalam Pasal 2 ;nonce Menimbang, bahwa apabila Pasal 2 tersebut diletakkan sebagai dakwaan primair,maka dengan sendirinya akan menutup kesempatan pembuktian atas Pasal 3 sebagaidakwaan subsidair, padahal jika Terdakwa merupakan orang yang memiliki jabatan ataukewenangan publik penyelenggara
    negara lebih tepat apabila diterapkan Pasal 3 ;woncees Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saatterjadinya delik sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa merupakanseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran padaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PemerintahDesa (BPMDPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya ;wonnee Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 02-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARDIYONO, SH.
Terdakwa:
SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR
125 — 93
  • Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh PutusanMahkamah Agung R.1I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaraNegara;Menimbang
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
325 — 265
  • berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Pasal 87 UU No. 30/2014 menyatakan keputusan tata usaha negara sebagaimanadimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, harus dimaknai sebagai:a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;. kKeputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara
    negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;. bersifat final dalam arti lebih luas;. kKeputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ataukeputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Mei 2016 — ADOLFINA BANA
71 — 39
  • Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan NegeriPadang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan NegeriPalembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan NegeriSerang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan NegeriBanjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan NegeriSamarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan NegeriMataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan NegeriJayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yangpada waktu menjalankan tugas ,meminta, menerima, ataumemotong pembayaran kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwahal tersebut bukan merupakan utang, jika beberapa perbuatanberhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagaisuatu. perbuatan yang diteruskan, perbuatan itu dilakukanterdakwa Adolfina Bana bersamasama
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
429 — 236
  • Soehoed di PTAldevco karena kedudukannya selaku penyelenggara Negara. OlehKarena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugatberkewajiban membuktikan kebenaran dalilnya.Untuk itu, Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuKktikan bahwa sahamsaham atas nama Alm. Bapak A.R. Soehoed diPT Aldevco diperoleh Alm. Bapak A.R. Soehoed dari hasil usahanyapribadi dan bukan dari Negara.6. Bahwa berdasarkan uraian sejarah PT Aldevco sampai denganproses penyerahan PT Aldevco dari Alm. A.R.
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
94 — 26
  • Perbendaharaan Negara, telah menimbulkan kedudukan di mata hukumyang tidak sama antara publik dengan Negara/ Daerah yang jelas telah merugikan hakdan kewenangan konstitusi publik serta terjadi distriminasi yang mengaburkan semuakaidah Hukum dan perundangundangan Republik Indonesia dengan mencederaisupermasi hukum dan menimbulkan gejola ketidakpastian hukum dan rasaketidakadilan bagi publikPada umumnya pasal 50 UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaradijadikan tempat berlindung oleh para penyelenggara
    Negara/ Daerah untukmenghindari tuntutan uang ganti rugi yang diajukan oleh para pencari keadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
101 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi, semua warganegara, penyelenggara negara, dan segalamacam peraturan perundangundangan yang ada harus bersumber dirisesuai dengan nilainilai Pancasila.Halaman 23 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/201510.Bahwa didalam melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan11melestarikan nilainilai Pancasila maka disusunlah dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 25-05-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap
DONNY, S.Sos., MTP
83 — 40
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
170 — 48
  • secara terpisah), ), diantarabulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atausetidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempat di PT Bank Jatim CabangSidoarjo, atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangHal. 40 dari 291 Hal Putusan Akhir Nomor 141/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sbyberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yaitupegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa ANANG SUHARI,drg selaku Kepala Desa Kepatihanberdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor141/314.Ds/404.1.1.1/2007 tengtang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa
    Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
116 — 46
  • Premi kecelakaan kerja sebesar 0,24% x upah (pesertapenerima upah penyelenggara negara)il. Premijaminan hari tua sebesar 5,7 % x upahiil. Premikematian sebesar 0,3% x upahiv.
    BPJS ketenagakerjaan cabang balikpapanHalaman 155dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smran H.SUPARWI.Dan berdasarkan perjanjian kerja sama tersebutuntuk jangka waktu pelaksanannya sejak bulan februari 2015 s/d 31desember 2015 namun hingga sekaran perjanjian kerja sama belumada dilakukan pembaharuan.Dan berdasarkan surat instruksi bupatipaser nomor : 568.3/1.02/2014 Tanggal 20 januari 2014 tentangpelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjayang bekera pada pemberi kerja penyelenggara
    negara di kabupatenpeser.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
216 — 66
  • sayasebagai akuntan saya faham , tetapi orang diluar biasanya kurang mengertioleh karena itu coba saya terangkan, dalam kontek pengadaan barang danjasa kerugaian negera adalah selisin kurang anara uag yang dibayarkan kasnegara dibandingkan dengan nilai barang jas yang diterima, engurangan inikarena adanha Perbuatan Melawan Hukum atau lalai , kalau saya pakainotasi, kKerugian negara adalah dikurang bahwa, adalah uang yang dikeluaran,bahwa adalah barang yang diterima;Bahwa dalam hal Undangundang penyelenggara
    negara atau UndangundangBPK disana tidak ada sama sekali fakto penyebab, saya telah lakukan anaiisis,kerugian negara tadi karena 6 faktor:1. fiktif, kalau uang keluar bahwa sama dengan nol;2.
    adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnyaumum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
    negara ataupegawai negeri atau pun swasta.Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanyapredikat unsur jabatan atau kedudukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 29 Nopember 2012 — ANTON LIMBONG
42 — 27
  • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi.Penjelasan Pasal 6 huruf a dan b UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasankorupsi :seYang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badanpemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisipemeriksa kekayaan penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atauLembaga Non Departemen.e Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang system pengendalianintern pemerintah