Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara Wilayah negara
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO
Terbanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
880 — 332
  • 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahalpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.Halaman 36 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBY Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yangseluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima jutarupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslan dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dantugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara
    Negara yaitusebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ketentuanyang tertuang dalam :a.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 15-07-2013 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 296/Pdt.G/2013/PN.Bks.-
Tanggal 11 Februari 2015 — H. REMIN BIN PUNGUT sebagai Penggugat Melawan 1.SYAHRONI sebagai Tergugat I 2.H.NAMAN Bin PUNGUT sebagai Tergugat II 3. ABDULAH JUMAN BIN MADI sebagai Tergugat III 4. SUBUR Bin NEMON sebagai Tergugat IV 5. .T O L I B sebagai Tergugat V 6. WAWAN BURHANUDIN sebagai Tergugat VI 7. PARA AHLI WARIS Almarhum SAIMAN , yaitu SUPANDI, SANAN, AGUS dan ANI sebagai Turut Tergugat I 8. PARA AHLI WARIS Almarhum NIMAN , yaitu AMIR, POPON, MISNAN, MADI , INIK dan RAHMAT sebagai Turut Tergugat II 9. PARA AHLI WARIS dan AHLI WARIS PENGGANTI Almarhum H. AMAD SALIPIN alias AHMAD Bin SALIPIN selain dari SUBUR Bin NEMON sebagai Turut Tergugat III 10. PARA AHLIWARIS dan AHLIWARIS PENGGANTI Almarhum DJANUN bin ONTEL selain dari H.NAMAN bin PUNGUT dan ABDULAH DJUMAN sebagai Turut Tergugat IV
162 — 62
  • menyatakan tanah yang disengketakan adalah tanah Negara, danPenggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Pejabat Penyelenggara Negarauntuk mempertahankan hak Negara, maka Penggugat dalam hal ini tidak memilikihak untuk mewakili kepentingan Negara dan oleh karena itu Penggugat tidakmemiliki kedudukan sebagai pihak Negara (Non Persona Standi in Judicio);Menimbang, bahwa seharusnya dalam perkara ini untuk menyatakan tanahsengketa adalah tanah Negara haruslah atas upaya hukum yang dilakukan olehPejabat Penyelenggara
    Negara;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat tidak memilikikedudukan hukum sebagai pihak untuk mempertahankan kepemilikan Negaraatas tanah tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makaEksepsi Tergugat Il, Ill dan Turut Tergugat IV beralasan hukum, oleh karena itueksepsi tentang hal tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah diterima ,maka eksepsiTergugat IL,IIl, dan Turut Tergugat IV selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 September 2014 — Sayuti, S.H. Bin Muhammad Daud
68 — 20
  • Dan pada penjelasan pasaltersebut menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelolakeuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif; transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
275 — 136
  • atau kehendak baik yang dilakukan sendirimaupun dengan menyuruh orang lain untuk melakukanperbuatan berupa pemberian uang/sesuatu kepada MajelisHakim Pengadilan TUN Medan dan Panitera dengan maksudagar suatu akibat tertentu terwujud yaitu Putusan MajelisHakim Pengadilan TUN Medan yang sesuai denganpermohonan yang diajukan Pemohon.10)Berdasarkan keterangan saksisaksi dan barang bukti tersebutmaka Pemohon patut dianggap mengetahui bahwa orangorang yang mendapatkan pemberian adalah pegawai negeri/penyelenggara
    negara yaitu Majelis Hakim Pengadilan TUNMedan yang menyidangkan perkara aquo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Agustus 2011 — BINAHATI BENEDICTUS BAEHA
126 — 139
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenarg ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 1 Juni 2016 — HADDIN SELIAN, SP;
67 — 16
  • Aceh Tenggara Jalan Simpang Lawe Bekung No.208Kutacane atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandaAceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2011 — Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/PID.SUS/2011
Tanggal 3 Maret 2011 — Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Anggodo Widjojo
255 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat dan di HotelPeninsula Jakarta Barat, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsitermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Korupsi berupa memberi sesuatu kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara, yaitu bermufakat dengan AriMuladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000, (limamilyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPKmemperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan AnggoroHal. 2 dari 123 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN
94 — 49
  • dibayaroleh terdakwa maka diganti dengan pidana berupa kurungan;Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk membahas notapembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara mendalam;Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa terkaitunsur Setiap Orang yang pada pokoknya menyatakan Jika pegawai negeri ataupejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi,maka pasal 2 ayat 1 undangundang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasaruntuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara
    negara tersebut;Halaman ke 120 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYMenimbang, bahwa terkait dengan unsur pertama pada pasal 2 dan pasal 3Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganundangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiada beda tipis, artinya tergantung pada penafsiran masingmasing, namun dalamperkara ini sebagaimana Majelis pertimbangkan diatas, Majelis berpendapatmengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
759 — 455
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;7 o> 29Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,dapat diuraikan unsurunsurnya dengan menghubungkannya
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. ISTONO; 2. MUSTOFA WIDJAJA; 3. DRS. A. GANI LASYA, MM; 4. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM; 5. IR. AGUS HARTANTO; MELAWAN 1. KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN PENGUSAHAAN BATAM;
183 — 135
  • Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Bertentangan DenganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik13 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan bukan merupakan kewenangannya, penerbitan Obyek Gugatan Iadalah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.halaman 39 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara
    Negara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
206 — 134
  • Sehingga dengandemikian pada dasarnya dalildalil maupun dalih (alasan) Para Penggugat belumcukup secara signifikan untuk mendasari pembatalan SK in litis;Menimbang, bahwa sebagaimana halnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)atau para penyelenggara negara yang wajib melaksanakan sumpah jabatan,demikian juga setiap pegawai KPK dan penasihat KPK wajib mentaati sumpah/janjidan sumpah jabatan vide pasal 4 huruf (b) Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ANDY SASTRA AHMAD, STBin H. AHMAD ISA
183 — 75
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
114 — 70
  • ., ketentuanPP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan undangundang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Para Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan in /itis telah memenuhi aturanaturan yangberlaku, yakni keserasian
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.RIZAL PRADATA, SH
4.SYAIFUL ANWAR, SH
5.NOVY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUN HI. SOLEMAN
143 — 44
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
554 — 195
  • Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya oleh Tergugat, telah melanggar Ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik dan telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara
    Negara adalah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilanberkesimpulan:1.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — MUHAMMAD SUWANTOBinMUHAMMAD ILYAS
170 — 51
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
206 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd (selanjutnya disebut Kodeco) terkaitpermintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengankewajiban FUAD AMIN selaku penyelenggara negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta bertentangandengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf h,
    mengetahuibahwa perbuatannya memberikan uang sejak tahun 2009 sampai dengantahun 2014 seluruhnya sejumlah Rp18.850.000.000,00 (delapan belasmiliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada FUAD AMIN selakuBupati Bangkalan, karena FUAD AMIN telah mengarahkan tercapainyaPerjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerja Sama antara PT MKS dan PDSD, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkaitpermintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengankewajiban FUAD AMIN selaku penyelenggara
    negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta bertentangandengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf h, serta Pasal 28huruf d dan huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
    No. 2707 K/PID.SUS/2015Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh jutarupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri, yaitukepada FUAD AMIN selaku penyelenggara negara yang menjabat BupatiBangkalan masa jabatan tahun 2003 2008 yang diangkat berdasarkanKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35104Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan PemberhentianDan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, danBupati
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
119 — 77
  • Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkuluyang melakukan, atau yang turut serta memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya , perouatan tersebut dilakukanterdakwa dengan