Ditemukan 867 data
125 — 22
perundang undang apapun misalnya undang undangkehutanan, undang undang perbankan, undang undang kesehatan,inilah contoh contoh dari administrative penalow dalam arti kata undang undang sectoral tadi didalamnya memang mencantumkan tentang sanksipidana sepanjang undang undang ini ketika dia mengatur tentang sanksipidana tidak menyebut bahwa tindakan pidana dibidang sectoral itu bukanmerupakan tindak pidana korupsi sama sekali tidak bisa ditarik kewilayahtuntutan tindak pidana korupsi yang berlaku adalah pidana
perbankan,pidana kehutanan, pidana telekomunikasi, pidana lingkungan hidup bukanpidana tindak pidana korupsi itu dengan tegas dan jelas idsebutkan dandiatur dalam pasal 14 undang undang tindak pidana korupsi.
71 — 17
;Bahwa tidak benar telah timbul kerugian keuangan negara karena penyelidikanKejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah dilakukan pada masa pemeliharaanpekerjaan, dan jika seandainyapun (quadnon) terdapat kerugian Negara tidakberarti serta merta berada dalam ranah hukum pidana atau bahkan pidanakorupsi, tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan
Terbanding/Terdakwa : ALBERT TANUDJAJA
306 — 1044
FLOLETTA LIZZY 30/09/2019 6.424.904.393,WIGUNA 22 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dengan sengajamembuat atau menyebabkan adanya
INDRIYA SETYAWATI, SH
Terdakwa:
NARDIORA, SE Pgl. ARDI
137 — 41
ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARDIORA, SE Pgl.
434 — 362
TM515757 sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluhmilyar rupiah) untuk ditransferkan ke Rekening atasnama Mandiri Global Investindo, padahal antara PT.SANF tidak ada hubungan kerja dengan MandiriGlobal Investindo ;Dengan demikian unsure ke 4 inipun telah terbukti secara sah danmeyakinkan;Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur yangterkandung dalam dakwaan kesatu Pertama telah terpenuhi olehperbuatan terdakwa dan karennya terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana
Perbankan;Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan alternativeselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaankumulatif kedua pasalPasal 263 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya sebagaiberikut;1.
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA
104 — 20
SOEMARDI, BA bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah yaitu memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan secara bersama-sama dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah yang menyebabkan kerugian pada Bank Syariah ,
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG TRISNO YUWONO Bin H.
85 — 19
;Bahwa tidak benar telah timbul kerugian keuangan negara karena penyelidikanKejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah dilakukan pada masa pemeliharaanpekerjaan, dan jika seandainyapun (quadnon) terdapat kerugian Negara tidakberarti serta merta berada dalam ranah hukum pidana atau bahkan pidanakorupsi, tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan
Terbanding/Terdakwa : ALBERT TANUDJAJA
195 — 71
FLOLETTA LIZZY 30/09/2019 6.424.904.393,WIGUNA 22 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dengan sengajamembuat atau menyebabkan adanya
94 — 17
;Bahwa tidak benar telah timbul kerugian keuangan negara karena penyelidikanKejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah dilakukan pada masa pemeliharaanpekerjaan, dan jika seandainyapun (quadnon) terdapat kerugian Negara tidakberarti serta merta berada dalam ranah hukum pidana atau bahkan pidanakorupsi, tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan
Terbanding/Terdakwa : ALBERT TANUDJAJA
188 — 89
FLOLETTA LIZZY 30/09/2019 6.424.904.393,WIGUNA 22 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dengan sengajamembuat atau menyebabkan adanya
1.HADI WINATA, SH
2.EKA SETIAWATI, SH
Terdakwa:
PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN
98 — 14
Sus/2018/PN.PtkBahwa tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadapketentuan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank;Bahwa apabila ada pegawai bank yang meminta perubahan datanasabah maka yang bertanggung jawab adalah yang memintadirubah dan yang diminta merubah;Bahwa prinsip kehatihatian di bank adalah suatu asas atauprinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankanfungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hatihati dalamrangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakankepadanya
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
291 — 184
Utr Bahwa atas seluruh PO tersebut saksi telah melakukan verifikasiperihal keasliannya dan juga mendapatkan konfirmasi atas POPOtersebut; Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan PT Rockit Aldewaybermula ketika PT Rockit Aldeway mengajukan proses PKPU; Bahwa saksi menjadi terpidana dalam perkara lainnya dengantindak pidana perbankan (kerahasiaan Bank) dikarenakan menerimauang senilai 740 Juta Rupiah untuk membantu meloloskan proposalkredit PT Rockit Aldeway dan telah dijatuhi putusan pidana penjaraselama
Memverifikasi tentang apakah ada hutang piutang antara buyeratau suplyer tersebut dengan PT Rockit Aldeway;Bahwa dari uraian tersebut, Ahli berpendapat langkahlangkah yang telahdilakukan oleh BNI SKM Jakarta Timur dalam pemberian kredit kepadaTerdakwa selaku Direktur PT Rockit Aldeway sudah seusai denganprosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di BNI; Bahwa Tindak Pidana Perbankan, diatur dalam pasalpasalsebagai berikut:1.
371 — 134
Menyatakan terdakwa 1 ARIS BAMBANG SUWITO BIN TJASBARI, dan terdakwa 2YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Perbankan Syariah dan TindakPidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uangsebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 63 ayat 1 huruf a Undangundang Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo.
delapan puluhtiga juta rupiah) tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh para terdakwapenggunaannya;385Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum diatas dikaitkan dengar pengertianpengertian unsur ke2 ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakimberpendapat bahwa benar Para terdakwa telah menempatkan, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menitipkan harta kekayaan berupa sejumlah Rp.11.050.000.000, (sebelas milyar lima puluh juta rupiah) yang perolehannya asalnya adalahdari hasil tindak pidana
perbankan yang dilakukannya bersamasama dengan SURASTO,ARDI, INDARTO, HENDRO WIDIYANTO dan AGUNG, dimana rincian penggunaan uanguang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas (point huruf a sampai huruf p) danmaksuu para terdakwa menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menitipkan uang sejumlah Rp. 11.050.000.000, (sebelas milyar lima puluh juta rupiah) tidaklain sematamata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
238 — 51
Menghimpun memiliki arti dalam kelas verba atau katakerja sehingga menghimpun dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan,pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;Menimbang, bahwa pendapat Nelson Tampubolon selaku KepalaEksekutif Pengawas Perbankan OJK, dalam Bukunya yang berjudulMemahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan pada halaman 26yang dimaksud dengan menghimpun dana adalah: merupakan perbuatansecara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkandananya kepada yang bersangkutan
273 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagaiHal. 150 dari 181 hal. Put.
1111 — 1296
Menyatakan terdakwa SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Turutserta melakukan Penipuan danTindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer,mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atauperbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimanadiatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo.
68 — 11
EDMUNDUS MARIO TRIMAN ANDI WIDHIATMOKO, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian;e Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang adadalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benartandatangan saksi sendiri;Halaman 53 dari 230 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Psr5454Bahwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana perbankan,adanya penyimpangan proses pengajuan sampai pencairanpinjaman
1.Abdullah, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
GUNAWAN BIN SURATNO
56 — 36
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kedua dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
120 — 33
pemberian keterangan ahliDisamping Peraturan Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tersebut di atas jugadidukung dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorB/29/ XI / 2011 / Nomor: MoU1520 / K / D2 / 2011 tanggal 29 November2011 Bagian Kedua pasal 4 ayat (1) Untuk melaksanakan percepatanpenanganan tindak pidana khusus dan pidana umum kepada pihak pertama,pihak kedua memberikan : Bantuan audit investigative; Bantuan audit tindak pidana
perbankan; Bantuan audit tindak pidana pencucian uang; Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara; Pendampingan dalam penyelenggaraan Fraud Control Plan (FCP); dan Bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegak hukumHalaman 110 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020.
1091 — 910
Arti pentingnyakerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara mencapainyakalau seperti ini menurut saya tindak pidana korupsi lebih dominantdari pada tindak pidana perbankan,Bahwa baik undangundang Nomor 31 tahun 1999 maupun UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perpajakan sama sama tindakpidana khusus andaikan itu keduaduanya memenuhi atau istilahsamasama dominan tapi saya tidak sependapat kalau samasamadominant, mengapa karena Negara sekarang ini umumnyapenyelenggara Negara baik eksekutif,