Ditemukan 1014 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 7/Pid.B/LH/2019/PN Lbs
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
Randi Saputra pgl Randi
935
  • Kawasan Hutan Konservasi (Cagar alam): Yakni kawasan hutandengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.Bahwa Lahan yang termasuk diluar kawasan hutan disebut APL(Area Penggunaan Lainnya) yang dapat dipergunakan untuk lahanpertanian, perkebunan dan perumahan.Bahwa pembagian hutan tersebut terbagi 2 (dua) yaitu sebagaiberikut : Hutan Negara ; Yakni hutan yang berada pada tanah yangtidak dibebani hak atas tanah.Putusan Perkara Pidana
Putus : 14-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SUMBER Nomor 92/ Pid.B / 2011/ PN.Sbr.
Tanggal 14 April 2011 — Ir. FRANS MANGASITUA SIMANJUNTAK, MM
51588
  • Kegiatan tersebut dilakukan secara sengaja,terencana dan terorganisasi dengan baik, akibatnya negaradan masyarakat mengalami kerugian yang tidak ternilaiharganya, yaitu hilangnya fungsi lahan sebagai kawasankonservasi air, tanah, sumber genetik, serta telahterjadi kerusakan kawasan Cagar Budaya yaitu hilangnyasitus kerajaan Maneungteung yang merupakan salah satiidentitas bangsa Indonesia yang amat penting, jugakawasan lindung bukit azimut telah terjadi perubahanbentang lahan alami dan kehilangan
Register : 02-09-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2016 —
17381
  • Mangunsadi, MSi, IALI,berdasarkan Disiplin Ilmu Arsitektur Lansekap disimpulkan bahwa : Penyalahgunaanwewenang yang sangat menyalahi aturan dalam proses perencanaan, pelaksanaan danproses pengadaan barang / jasa kegiatan Revitalisasi Taman Sri Deli Medan TA.APBD 2014, menyalahi, menyimpang dan melanggar Undang Undang No. 11Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, serta selanjutnya Pihak Dinas Perumahan danPermukiman Kota Medan adalah Pihak yang paling bertanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan yang telah
Register : 13-12-2013 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 92/G/2013/PTUN SMG
Tanggal 26 Juni 2014 — PUDJI SUWARTI Y. Dkk Melawan I.LURAH KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG II. II. PT. KERETA API INDONESIA(PERSERO)
9152
  • KAI serta bangunan cagar budayakereta api; bahwa rumah dinas di Krobokan tercatat di dalam aset berjumlah 20buah yang ditandai dengan peneng di setiap bangunanbahwa yang harus membayar PBB atas rumahrumah dinas tersebutadalah penghuni;bahwa belum ada upaya dari PT.
Register : 10-04-2017 — Putus : 24-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 24 Februari 2017 — Drs. AHSIN. B Bin Alm. BAHOUDDIN
6926
  • Nila Hariana.Bahwa Dana untuk pelaksanaan kegiatan PKA yang tersangka ingatadalah :Dana honor panitia pelaksana;Dana honor peserta / pelatih;Dana untuk pakaian (khusus) taritarian dan bidang ketrampilankegiatan lain dalam PKA;Dana Administrasi pelaksanaan kegiatan;Dana transportasi kegiatan;Dana sewa pakaian adat tertentu;Dana konsumsi kegiatan;Dana sewa penginapan kontingen PKA;Dana sewa kebutuhan lain kegiatan PKA;Dana untuk kegiatan pameran industri/kerajinan;Dana untuk kegiatan pameran bidang cagar
Register : 03-12-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 198/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : YOSE KALI
Pembanding/Tergugat II : ROSALIA AFUN
Pembanding/Tergugat III : AGUSTINUS SURI
Pembanding/Tergugat IV : YASINTA RAFU
Pembanding/Tergugat V : MARIA ANSILA MORU
Pembanding/Tergugat VI : MARIA FATIMA SOI
Pembanding/Tergugat VII : EMERINSIANA KOLO
Pembanding/Tergugat VIII : SIMON PETRUS SURI
Terbanding/Penggugat I : AGUSTINUS SURI
Terbanding/Penggugat II : LUSIA SOI KORES
Terbanding/Penggugat III : DOMINGGUS ASA
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT di Kupang Cq. Kepoala Badan Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua
9234
  • Sahe dankakak lakilakinya yang bernama Yoseph Mei tidak pernah menjabatsebagai ketua suku Mamulak, bahwa suku Mamulak bernaung dibawahsalah satu suku yang ada di ASumanu yaitu suku Uma Wain, sehinggasuku Mamulak tidak memiliki ketua Suku serta tidak memiliki tanah sukudan benda cagar budaya suku (Lulik/kakaluk) warisan leluhur, padahalsalah satu syarat terbentuknya suku pada jaman (raja Aimoruk) adalahharus memiliki Lulik/kakaluk untuk kepentingan perang;Bahwa selain itu para Penggugat juga mendalilkan
Register : 12-05-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 28-01-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 19/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 30 Maret 2016 — YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR) MELAWAN HERRY IRWAN DKK
10069
  • Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwaii. Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya danTaman Wisata Alam,ii. Taman Burub. Hutan Lindung ;c. Hutan Produksi yang terdiri :i. Hutan Produksi Terbatasii. Hutan Produksi Biasaii.
Putus : 27-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI
7883 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 419 K/Pid.Sus/20161.2.1.3.1.4.a. jalan umum dan jalan tol, rel Kereta api (di atas tanah, diruang atastanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/airbersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairanlainnya;pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulanganbahaya banjir, lahar, dan lainlain bencana;e. tempat pembuangan sampah;f. cagar alam dan cagar budaya;g.
Putus : 22-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 194 / Pid.sus / 2017 / PN Pdl
Tanggal 22 Nopember 2017 — I. ARJA Bin Alm. RAPEI, Terdakwa II. RUDI Bin JARNA dan Terdakwa III. ENJAT SUHARJAT Als AJAT Bin TOHIR,
42225
  • timbal balik antara makhluk hidupdengan lingkungannya ;Halaman 46 Putusan Nomor 194/ Pid.sus /2017/ PN PdlBahwa Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam;Bahwa Taman Nasional Ujung Kulon mengacu pada keputusan MenteriKehutanan Nomor : 284/KptsII/1992 tentang perubahan fungsi kawasanUjung Kulon dari status cagar
    dan potensi alamnya yang terutamadimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisilingkungannya.Zona khusus : merupakan bagian dari taman nasional yang ditetapkansebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan atau bagikepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitastransfortasi dan lainlain yang bersifat strategis.Bahwa Berdasarkan PERATURAN MENTERI KEHUTANAN, Nomor :P.76 / MenlhkSetjen / 2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan TamanNasional dan Blok Pengelolaan Cagar
Register : 06-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
294213
  • SK.134/MenhutII/2004 tanggal 4 Mei 2004tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Cagar Alam, dan TamanWisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas + 6410 hayang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, danKabupaten Klaten Provinis Jawa Tengah dan Sleman Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, yangdalam putusannya tidak menerima gugatan dari Penggugat denganpertimbangan bahwa Keputusan TUN a quo tidak memenuhi syaratsahnya suatu Keputusan TUN yang
Register : 05-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 7 Nopember 2017 —
37164
  • Saksi Ahli selaku Kepala Seksi adalah tugas pengumpulan danpenyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi,penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan,Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 44pengamanan dan pengawetan, operasionalisasi KPHK, evaluasi kesesuaianfungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, pelaksanaan teknisbidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website sertapelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN TUAL Nomor 08/PDT.G/2012/PN.Tual
Tanggal 28 Februari 2013 — HIDAR RENEL.cs Vs ROMALDUS OMARATAN. cs
10470
  • Fotocopy Peta Kawasan Konservasi Cagar Alam DaabProvinsi Malukudengan skala 1 : 100.000, selanjutnya diberitanda P2.9 ;13. Fotocopy Peta Penetapan Suaka Alam Daab KecamatanKei Besar Kabupaten Dati Il Maluku Tenggara Provinsi Dati Maluku, dengan skala 1 : 50.000, selanjutnya diberi tandaP2.10 ;14. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 05 tertanggal 13November 2012 tentang Pernyataan SilSila Keturunan danHarta Warisan Marga Renel/Khot Kubung Dusun Renfaan Islam,selanjutnya diberi tanda P2.11 ;15.
Register : 15-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN.Sak
Tanggal 19 Oktober 2016 — -Terdakwa I MARASI HALOMOAN GULTOM -Terdakwa II M. TAUFIK Bin SARIMAN
441126
  • Sake Cagar alam dan marga satwa;e Hutan pelestarian alam yang terdiri taman nasional taman hutanraya dan hutan wisata alam;e Hutan buru;b) Hutan lindungc) Hutan produksi yang terdiri dari:e Hutan produksi terbatas;e Hutan produksi biasa;e Hutan produksi yang dapat dikonversi;Bahwa kawasan hutan yang terdapat di wilayah Kab. Siak adalah antaralain:a) SM Giam Siak Kecil;b) HPT Tasik Besar Serkap;c) HPT Minas;d) SM Danau Bawah atas Zamrud;Bahwa Wilayah Prov.
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
Tanggal 8 Januari 2014 — MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA; MELAWAN : PT . KALLISTA ALAM
23281682
  • Kawasan Cagar Alam; danb.
    Kawasan Suaka Margasatwa.Pasal 7 PP 68/1998 menyebutkan:Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam atauKawasan Suaka Margasatwa, setelah melalui tahapan kegiatansebagai berikut:a. penunjukan kawasan beserta fungsinya;b. penataan batas kawasan; dan92c. penetapan kawasanPasal 10 PP 68/1998 menyebutkan:(1) Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai KawasanCagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa berdasarkankriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9,dan setelah mendengar pertimbangan
    Gubernur KepalaDaerah Tingkat I yang bersangkutan.(2) Terhadap kawasan yang ditunjuk sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan penataan batas oleh sebuahPanitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanyaditetapkan oleh Menteri.(3) Menteri menetapkan Kawasan Cagar Alam atau KawasanSuaka Margasatwa, berdasarkan Berita Acara Tata Batasyang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas. sedangkanuntuk Kawasan Pelestarian Alam,Pasal 30 ayat (1) PP 68/1998 menyebutkan:Kawasan Pelestarian Alam, terdiri
Putus : 24-09-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 24 September 2008 — DJUMAR, S.Sos.
5841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1010 K/Pid.Sus.2008 Sumpir/Syahrir Triwulan 43. 15Jul02 Syukri Panjar rutin dinas Infokom 3,000,000Sumpit/Syahrir Triwulan IV44, 25Oct02 Syukri Panjar kepada Ka Dinas 2,000,000Sumpit/Syahrir Infokom Triwulan IV45. 20May02 Tadjuddin Panjar untuk kegiatan 15,000,000pemeliharaan lokasi cagar alamnasional Sangia Nibandera46. 18Jun02 Umar Panjar perjalanan dinas Abbas 5,000,000Buraera47. 17Des02 WawanP/AUN Panjar tamu Bawasda TK 3,000,000Sultra48. 23Apr02 Wawan/Ilham Panjar untuk proyek Aspal ATB 20.000,000Jl.indume
    7,000,000Salihi40. 2May02 Syukri Panjar rutin Triwulan TA 2002 2,000,000Sumpit/Syahrir untuk kegiatan (TMT)41. 27Jun02 Syukri Panjar rutin dinas Infokom 3,000,000Sumpit/Syahrir Triwulan 42. 10Jul02 Syukri Panjar rutin dinas Infokom 2,000,000Sumpit/Syahrir Triwulan 43. 15Jul02 Syukri Panjar rutin dinas Infokom 3,000,000Sumpit/Syahrir Triwulan IV44. 25Oct02 Syukri Panjar kepada Ka Dinas 2,000,000Sumpit/Syahrir Infokom Triwulan IV45. 20May02 Tadjuddin Panjar untuk kegiatan 15,000,000pemeliharaan lokasi cagar
Register : 13-08-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN Mjl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
HENDRA Bin NADA
27214
  • Termasuk dalam Hutan Konservasi adalah Cagar Alam, SuakaMargasatwa, Taman Buru dan Taman Nasional; Bahwa kawasan HAS sebagaimana disebutkan (pada petak 59 j, KRPHLebakwangi BKPH Garawangi KPH Kuningan) sebetulnya tidak tepat disebutkawasan hutan alam menurut definisi Hutan Alam Sekunder, karena hutannyaterbentuk berasal dari hasil penanaman pohon (termasuk untuk pohon jenisSonokeling).
Register : 25-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 8/Pid.B/LH/2019/PN Lbs
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
YULIA AMADI Pgl ASENG
866
  • Kawasan Hutan Konservasi (Cagar alam): Yakni kawasan hutandengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs, halaman 24 dari 43 halaman25 Bahwa Lahan yang termasuk diluar kawasan hutan disebut APL(Area Penggunaan Lainnya) yang dapat dipergunakan untuk lahanpertanian, perkebunan dan perumahan.
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
6350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya ;Kawasan perlindungan setempat ;Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya ;Kawasan rawan bencana alam ;Kawasan lindung geologi ; dan7~o 29 5Kawasan lindung lainnya ;Penjelasan :Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasiancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akandatang akibat kurangnya kKemampuan perlindungan wilayah yang ada ;Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikanpenguasaan
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 507/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 21 April 2011 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM
790584
  • PemerintahDaerah, meliputi Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, saluran airminum, saluran pembuangan air dan sanitasi =; Waduk, bendungan, bendungan irigasidan bangunanpengairan lainnya ; Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api danterminal ; Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulpenanggulangan bahya banjir, lahar ; Tempat pembuangan sampah ; Cagar alam dan cagar budaya ; Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
    yangdilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang selanjutnyadimiliki atau. akan dimiliki oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah, meliputia. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api,saluran air bersih, saluran pembuangan air danSanitasi ;b. bendungan, waduk, bendungan irigasi dan bangunanpengairan lainnya;c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, danterminal =;d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulpenanggulangan banjir ;oOpembuangan sampah ;acagar alam dan cagar
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN MUARO Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN Mrj
Tanggal 15 Agustus 2014 — RUDI HARTONO, S.Sos Pgl RUDI
6813
  • dasar ahli menyatakan Jenis barang bukti dalam perkara ini termasuk kelompokMeranti adalah, karena sebagai Petugas Pengujian dalam penentuan jenis dankelompok Kayu, setahu ahli sampai saat int Kayu kelompok Meranti masih tumbuhdidalam Kawasan Hutan (belum ada yang dibudidayakan);Bahwa setahu ahli belum ada kelompok meranti yang hasil dari budidaya, kayu yangada Budi Dayanya baru kayu jenis Jabon, Jati dan Lainlain;Bahwa Kawasan Hutan terdiri dari : Hutan Produksi.Hutan Terbatas.Hutan S.A.W.Hutan Cagar