Ditemukan 864 data
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Militer Tinggi Medan selama 60 hari terhitung mulaitanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Mei 2009 berdasarkanSurat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53/PMTI/III/2009 tanggal 23Maret 2009 ;Ketua Mahkamah Agung RI. atas permintaan Pengadilan Militer Tinggi Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2009 sampaidengan tanggal 22 Juni 2009 berdasarkan Surat Penetapan PenahananNomor : 61/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 26 Mei 2009 ;Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
selama 30 hariterhitung mulai tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :Tap/98K/PMT.II/BDG/VIV2009 tanggal 6 Juli 2009 ;Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya selama 60 hari terhitung mulaitanggal 5 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/108K/PMT.IIVBDG/AD/V II/2009 tanggal 3 Agustus 2009 ;Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya No.PUT
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini juga terbukti dari adanya PutusanPajak No.Put.19656/PP/M.VI/15/2009 tertanggal 11 September 2009 yangmengabulkan permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya royalti.Putusan ini berkesimpulan bahwa royalti yang dibayarkan oleh PemohonBanding mempunyai substansi dan berkaitan dengan kegiatan usahasehingga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalamSPT PPh Badan;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN,SSP PPN Jasa Luar negeri sebesar Rp568.824.760
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
AGUS GUNAWAN
32 — 18
Dan sebagai pedoman dapat diperhatikanputusan MARI No. 28/K/MIL/2010 tanggal 9 Juni 2010 An.Kopda Masrur, putusan ini telah membatalkan putusantingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi Medan No.Put/01K/PMTI/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 September 2009Hal.32 dari 41 hal. Putusan Nomor 73K/PM. III12/AD/II//20 18yang membatalkan putusan Pengadilan Militer 105Pontianak No.
30 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lihat pula putusan Mahkamah Agung No. 35/B/PK/PJK/2003 tanggal 2 Juni 2004 yang telah mengabulkan Permohonan PeninjauanHalaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 588/B/PK/PJK/2013Kembali PT Bintang Kartika Makmur terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.0552/PP/M.V/16/2002 tanggal 27 September 2002 yang antara lain menghukumDirektur Jenderal Pajak sebagai Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) untukmengembalikan pembayaran pajak sejumlah Rp.3.108.254.856,00 ditambah imbalanbunga sebesar 2% setiap
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima salinan putusan Sidang Banding;Bahwa terlebih lagi, Penggugat dalam mengajukan upaya hukumBanding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 masih dalamtenggang waktu 14 hari kerja (/.c.
63 — 36
menjalani pembinaan di Staltahmil yangseharusnya belajar patuh dan taat pada aturan yang berlaku selama dibina disitutetapi ia malah berbuat pelanggaran selain itu tindakannya yang telah membuangkartu Sim HP miliknya agar perbuatannya tidak diketahui merupakan gambaran darikelihaian Terdakwa II dalam menutupi kesalahannya dan ternyata sebelum perkaraini Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I02Medan karena perkara Penyalahgunaan Wewenang dan KDRT sesuai Putusan No.PUT
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Leo Candra
93 — 148
Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwatelah melakukan pencurian dengan kekerasandan telah disidangkan Pengadilan Militer 101Banda Aceh No.Put/60K/PM01/AD/IV/2017tanggal 10 Juli 2017 pidana penjara selama 11(sebelas) bulan dan telah Terdakwa jalani.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaiman diatur dan di ancam pidanadalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwamenerangkan benarbenar
62 — 7
. & Rekan, beralamat di Jalan Jambu BlokC lll No.40 Kunciran Mas Permai Pinang Tangerang, selanjutnyadisebut sebagai: Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, memeriksaalatbukti surat serta mendengar keterangan para saksi dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2014yang telah terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang No.Put.
93 — 13
Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan adalah Pemilik HakFiducia atas 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi : KB 9847 GGmerek/type : Mitsubishi FE 74HDV+DUMP, tahun 2012, warna Kuning,Nomor Rangka : MHMFE74P5CK069834, Nomor Mesin : 4D34TH49833,BPKB/STNK atas nama MARJUKI A.MA.PD (turut Terlawan))berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan dengan jaminan fiducia No.PUT US ANNomor 23/Pdt.G/2015/PN Ktp Hal 41 Sampai 560833 1220 0194 tertanggal 15 Juni 2012 dari Turut Terlawan sertaBPKB atas kendaraan
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, sudah sepatutnya PermohonanPeninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia;PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA A QUONYATANYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKUDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 71561
103 — 36
Bahwa mengenai analisa yuridis Penasihat Hukum yang menyatakandakwaan kesatu dan kedua Oditur Militer tidak terbukti, Majelis Hakim tidakakan mempertimbangkan secara khusus, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsurunsurpasal yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.Bahwa terhadap replik Oditur Militer, Majelis Hakim akanmenanggapinya sebagai berikut :1 Bahwa Majelis Hakim, berpendapat putusan Pengadilan Negeri Liwa No.Put : 122
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan PeninjauanKembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA A QUO NYATANYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKUDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 71558
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEP105/WPJ.07/2015 tentangpenghapusan sanksi administrasiatas Surat Tagihan Pajak PPh 10 Februari 2015 1PENINJAUAN Surat No. 023/DDTCLIT/II/2015KEMBALI tentang pengajuan Gugatan 21S ptember 2015etnnnnnae SEPP eee Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 63911/PP/M.XVA/99/2015 @euunueen gtenmhanneSERRE REPRE Pertimbangan Hukum Pengadilan PajakDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan PajakHalaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 984/B
73 — 50
Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dandipecat dari dinas Militer oleh Pengadilan Militer I04 Palembang No.Put/21K/PM 104/AD/I/2010 tanggal 17 Mei 2010 dalam perkara Desersi, kemudianTerdakwa berdasarkan Keputusan Kasad No.
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bali
Terbanding/Tergugat III : Desak Ketut Budiani sebagai Komisaris PT. Dharma Budhi Lestari
Terbanding/Tergugat I : I Ketut Sunia sebagai Direktur Utama P.T. Dharma Budhi Lestari
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Keuangan RI. Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat II : Sony Budiantara sebagai Direktur P.T. Dharma Budhi Lestari
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nuraini Zachman
Turut Terbanding/Penggugat II : Ir. Mohammad Said Diwakili Oleh : Benny Batubara
189 — 133
ayat 4 Undangundang No. 14Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Perdata No. 320/Pdt/2017/PT.BDG.Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnyajJumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (limapuluhpersen).Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajakdalam perkara No.Put
161 — 70
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas uraian. cugatan Para onPenggugat dalam butir 9 yang menegaskan bahwa Perjanjian.Perdamaian Tanggal 16 Juni 2007 dibuat dengan: kesungguhan~~ hati: dengan maksud meryslesaat Perkara Perdata No.Put, No: 4500/Pdt. G/2008/PN. JktSelHal 17 dari 72 Hal ;12. 1959/Pdt, GI2006/PN. Jak.
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Arief
91 — 35
Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Desersi dan di Sidangkan diPengadilan Militer 105 Pontianak berdasarkan PutusanNo.Put/66K/PM. 105/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018dijatuhi Pidana Penjara ; selama 3 (tiga) bulan dan juga pernahdiSidangkan di Pengadilan Militer I07 Balikpapan dalam KasusNarkotika berdasarkan Putusan No.Put/21K/PM.107/AD/III/2020tanggal 23 Juni 2020 dengan Pidana Pokok ; Penjara selama 1(satu) Tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan
180 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak SebelumnyaTermohon PK menyatakan bahwa, apa yang dilaksanakan adalah untukmelaksanakan Putusan Pengadilan Pajak No 25574/PP/M.X/99/2010,Namun dalam melaksanakan Putusan tersebut Tersebut terbuktiTermohon PK melanggar Pasal 17B UU KUP;Berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.35824/PP/M.X/99/2011 yang diucapkan Tanggal 21 Desember 2011,telah keliru atau Tidak Cermat didalam Keputusannya dimana PermohonanGugatan Pemohon PK adalah batas waktu
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 65 K/MIL/2008ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militerpada Oditurat Militer Ill12 Surabaya tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya No.PUT/01 K/PMT.IIVBDG/AL/V2008 tanggal 28 Januari 2007 yang memperbaiki putusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya No.