• Terdakwa) tahun 2012diperoleh ASRIL dengan cara awalnya Terdakwa menelfon pihak rumahmakan Pondok Panantian dan rumah makan Damai kemudian menyuruhAsril untuk mengambil faktur rumah makan tersebut yang sebelumnyajumlah porsi dan harga makanan dan minuman telah dibuatkan oleh Asrildan angkaangka tersebut kemudian dipindahkan oleh pihak rumah makankedalam fakturnya, sedangkan untuk rumah makan Lubuk Sikoci diperolehASRIL dengan memfoto copy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikocidengan faktur Nomor 509

  No. 2512 K/Pid.Sus/2015makan pondok panantian dan rumah makan Damai kemudian menyuruhAsril untuk mengambil faktur rumah makan tersebut yang sebelumnyajumlah porsi dan harga makanan dan minuman telah dibuatkan oleh Asrildan angkaangka tersebut kemudian dipindahkan oleh pihak rumah makankedalam fakturnya, sedangkan untuk rumah makan Lubuk Sikoci diperolehASRIL dengan memfoto copy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikocidengan faktur Nomor 509 yang dipergunakannya pada tahun 2012,kemudian faktur kosong

• Oleh: CV: Fortuna.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 509/SPKDispora/SRP/PintuSur/xi/2016 tanggal: 7112016. Pekerjaan: Perbaikanpintu dan jendela kaca gedung. Oleh: PT. Naluri Anugerah Jaya.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 473/SPKDispora/SRP/FSKPrtanjakHBD/X1I/2016 tanggal: 7112016. Pekerjaan:Pemeliharaan dan Perbaikan ringan gedung tanjak Hall Beladiri.

  Oleh: CV: Fortuna.334.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 509/SPKDispora/SRP/PintuSur/xi/2016 tanggal: 7112016. Pekerjaan: Perbaikanpintu dan jendela kaca gedung. Oleh: PT. Naluri Anugerah Jaya.335.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 473/SPKHal 84 dari 114 Hal. Put. No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBRDispora/SRP/FSKPrtanjakHBD/X1I/2016 tanggal: 7112016. Pekerjaan:Pemeliharaan dan Perbaikan ringan gedung tanjak Hall Beladiri.

• Menteri Agraria Nomor 21 tahun 1994 menentukanbahwa jika tanah yang diperlukan perusahaan merupakan tanahnegara yang dipakai oleh pihak ketiga, maka pihak yang memakaitanah tersebut melepaskan semua hubungannya dengan tanahyang bersangkutan sehingga tanah itu menjadi tanah Negara yangdapat diberikan dengan Hak Atas Tanah yang sesuai kepadaperusahaan.Sedangkan mengenai jangka waktu berlakunya Surat IzinMenggarap sebagaimana ditentukan dalam Surat KeputusanMenteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 Nomor 509

  Menteri Agraria Nomor 21 tahun 1994 menentukanbahwa jika tanah yang diperlukan perusahaan merupakantanah negara yang dipakai oleh pihak ketiga, maka pihak yangmemakai tanah tersebut melepaskan semua hubungannyadengan tanah yang bersangkutan sehingga tanah itu menjaditanah Negara yang dapat diberikan dengan Hak Atas Tanahyang sesuai kepada perusahaan.Sedangkan mengenai jangka waktu berlakunya Surat IzinMenggarap sebagaimana ditentukan dalam Surat KeputusanMenteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 Nomor 509

• bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat PanwasluKabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.253. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas SentraGakumdu tahun 2014.Halaman 73 dari 110 Halaman perkara nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PTK254. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 508 tanggal 02 Oktober2014 Sebesar Rp. 1.500.000, untuk pembayaran Belanja PerlengkapanKomputer untuk Kegitan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014.255. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 509

  RelawanPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.252.1 (Satu) bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat PanwasluKabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.253.1 (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas SentraGakumdu tahun 2014.254.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 508 tanggal 02 Oktober2014 Sebesar Rp. 1.500.000, untuk pembayaran Belanja PerlengkapanKomputer untuk Kegitan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014.255.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 509

• ACHMAD PURWANTO,SE

• 1 (satu) bendel Surat Iconis Nusa Jaya No.509/INJ-LM/V/2019, tanggal 1 Mei 2019 antara tentang Pemutusan Hubungan Kerja sdr.MISDIANTO.
• 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tanda penerimaan nomor : STP/232/V/2019/Dittipidum, tanggal 29 Mei 2019.
• 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tanda penerimaan nomor : STP/233/V/2019/Dittipidum, tanggal 29 Mei 2019.

• Sejuta RelawanPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.1 (satu) bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat PanwasluKabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas SentraGakumdu tahun 2014.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 508 tanggal 02 Oktober 2014Sebesar Rp. 1.500.000, untuk pembayaran Belanja PerlengkapanKomputer untuk Kegitan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 509

  PanwasluKabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014.252.1 (satu) bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat PanwasluKabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014.253.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas Sentra Gakumdutahun 2014.254.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 508 tanggal 02 Oktober 2014Sebesar Rp. 1.500.000, untuk pembayaran Belanja Perlengkapan Komputeruntuk Kegitan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014.255.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 509

• kesalahan yang bukan berkaitandengan substansi obyek sengketa, selain itu sebagaimana menurut kesaksianXXXXX dan XXXXX bahwa bengkel tersebut semula didirikan di XXXXXKabupaten Cirebon kemudian berpindah tempat ke XXXXX Kabupaten Cirebon.Oleh karena itu meskipun peralatan bengkel yang menjadi obyek sengketadapat dianalogikan sebagai barang tidak bergerak karena tujuannya sesuaiketentuan Pasal 507 ayat (1) KUHPerdata, akan tetapi dari segi sifatnyatermasuk barang bergerak sesuai ketentuan Pasal 509

• Sebidang Tanah Pekarangan/Kebon, sebagaimana dimaksud dalam letter C Nomor 42 Persil 64 seluas kurang lebih 509 M2 terletak di RT020 RW003 Desa Tegalarum Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan batas batas:Utara : P. LasijoBarat : P. LasijoSelatan : P. SuwajiTimur : P Lasijo, sebagai objek sengketa XII;Dengan ukuran; Panjang 32,60 meter Lebar 14,30 meter2.8. Satu unit Bajak mesin merk Yanmar G.100 warna merah (objek sengketa XIII);2.9.

• BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 440 s/d 461 22 berkas Lengkap35. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No.

  BKU 509 s/d 530 32 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 22 berkas Lengkap No. BKU 486 s/d 508 33 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 24 berkas Lengkap No. BKU 462 s/d 485 34 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 22 berkas Lengkap No. BKU 440 s/d 461 35 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 24 berkas Lengkap No.

  Bahwa mekanisme teknis pencairan saksi tidak mengetahui, namunsecara umum Kepala Biro membuat nota dinas yang ditujukan kepadaGubernur secara berjenjang melalui Asisten Il, kemudian Sekda danselanjutnya setelah disetujui Gubernur, maka inilah yang dijadikan dasarpencairan dana Bantuan Sosial kemasyarakatan.Halaman 509 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.

  BKU 509 s/d 53022 berkasLengkap 32.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 50822 berkasLengkap 33.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 48524 berkasLengkap 34.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 440 s/d 46122 berkasLengkap 35.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 416 s/d 43924 berkasLengkap 36.

  BKU 509 s/d 53022 berkasLengkap 32Proposal besertakwitansi tanda terimabansoskemasyarakatan bulanMei 2010No. BKU 486 s/d 50822 berkasLengkap 33Proposal besertakwitansi tanda terimabansoskemasyarakatan bulanMei 2010No. BKU 462 s/d 48524 berkasLengkap 34 Proposal besertakwitansi tanda terimabansos 22 berkas Lengkap Halaman 582dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm. kemasyarakatan bulanMei 2010No.

  BKU 509 s/d 53022 berkasLengkap 32.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 50822 berkasLengkap 33. Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010 24 berkas Lengkap Halaman 717 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm. No. BKU 462 s/d 485 34. Proposal beserta kwitansi tanda 22 berkas Lengkapterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 440 s/d 46135.

  BKU 509 s/d 53022 berkasLengkap 32Proposal besertakwitansi tanda terimabansoskemasyarakatan bulanMei 2010No. BKU 486 s/d 50822 berkasLengkap 33Proposal besertakwitansi tanda terimabansoskemasyarakatan bulanMei 2010No. BKU 462 s/d 48524 berkasLengkap 34Proposal besertakwitansi tanda terimabansoskemasyarakatan bulanMei 2010No. BKU 440 s/d 46122 berkasLengkap 35Proposal besertakwitansi tanda terimabansoskemasyarakatan bulanMei 2010No.

• tentang pencairan dana yangdimaksud ;Saran tindak telaah Staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud.Bahwa terhadap telaah Staf EDI JUSRO selaku Bendahara tersebut, olehKepala Bagian Keuangan Terdakwa TENGKU AZUWIR, SE. dibuat telaahanKEU/IIV2006 pada tanggal 20 Februari 2006 kepada Bupati Rokan Huluperihal Pencairan Dana Investasi kepada Perusahaan Daerah Rokan HuluJaya tahun 2006 yang isinya : Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rohul Nomor : 509

  Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor :509/DPRDROHUL/2005 tentang Persetujuan Penganggaran untukPembangunan PLID ;2. Bahwa dana untuk kegiatan tersebut telah tersedia dalam AnggaranPendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun April 2006dengan Pos Pembiayaan pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ;3. Kebutunan untuk dana investasi tersebut sudah sangat mendesak(berdasarkan kontrak antara Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya denganPT. Tiga Bintang Mas Abadi) ;4.

• TC Subaru);13.Bahwa selain itu, di dalam konsep hukum perdata di Indonesiadikenal terminologi Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titelyang sempurna (vide Pasal 1977 Kitab UndangUndang HukumPerdata);14.Bahwa sita terhadap mobilmobil merek Subaru yangdipermasalahkan oleh Pelawan dan Pelawan II adalah termasuk kedalam kategori barang bergerak sesuai Pasal 509 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;15.Bahwa pada faktanya hingga Terlawan melakukan tindakanPenyitaan, mobilmobil yang dipermasalahkan oleh

• Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat PerintahTugas Nomor : Sp.Gas/30/II/2016/S.Tpk tanggal 27 Februari 2016,Surat Perintan Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/30/II/2016/S.Tpktanggal 27 Februari 2016 dan Surat Nomor : B/509/II/2016/S.Tpktanggal 27 Februari 2016 perihal Pemberitahuan dimulainyapenyidikan.3.

• No. 131 K/Pid.Sus/2015Lamintang, dkk (Pembahasan KUHAP, hal: 509) memberikan pengertiannyasebagai berikut :1. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturanhukum, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukumseperti yang ditentukan oleh atau dalam undangundang, atau denganperkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukumseperti yang ditentukan oleh atau dalam undangundang (verkeerdetoepassing);2.

• Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 156174930803000 Lk.SAHRIR;Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) Nomor SR/808/R/PL/V1I/2010 tanggal 04 Juni 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHTNomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan NomorSR/321/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank SulselbarCabang Palopo;Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan Il NomorSR/509/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari

  Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 156174930803000 Lk.SAHRIR;Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) Nomor SR/808/R/PL/V1I/2010 tanggal 04 Juni 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHTNomor SR/809/R/PL/V1/2010, tanggal 04 Juni 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan NomorSR/321/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank SulselbarCabang Palopo;Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan Il NomorSR/509/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari

• Foto copy yang dilegalisir Surat Peringatan Il Nomor : SR / 509 /R/ PL/ IV / 2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank SulselbarCab. Palopo;Foto copy yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor : SR / 731/R/ PL/ Vill / 2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari BankSulselbar Cab. Palopo;. Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunanbunga sebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada PimpinanBank Sulselbar Cab.

  Foto copy yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor : SR / 509 /R/PL/IV/ 2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cab.Palopo;Foto copy yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor : SR / 731 /R/PL/ VIII / 2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank SulselbarCab. Palopo;Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunanbunga sebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada PimpinanBank Sulselbar Cab.

  No. 1846 K/Pid.Sus/2016aa.bb.cc.Foto copy yang dilegalisir Surat Peringatan Il Nomor : SR / 509 /R/PL/IV/ 2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cab.Palopo;Foto copy yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor : SR / 731 /R/PL/ VIII / 2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank SulselbarCab. Palopo;Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunan bungasebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada Pimpinan BankSulselbar Cab.

• Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkanSurat Perpanjangan Penahanan Nomor : B506,507, 509/S.2.14.6/Epp.1/11/2012 tertanggal 13 November 2012, masingmasing sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengantanggal 25 Desember 2012 ; . Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio,berdasarkan Penetapan Nomor : 90 s/d 92/Pen.Pid/2012/PN.SStertanggal 21 Desember 2012, masingmasing sejak tanggal 26Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;.

• Boalemo dengan batas batassebagai berikutUtara : Berbatas dengan tanah kebun milik HartatiGobel / Huduria KamaliTimur : Berbatas dengan tanah kebun milik MardinPasilaniSelatan : Berbatas dengan tanah kebun milik PerusahaanRajawali dan kebun milik Ramli MonoarfaBarat : Berbatas dengan Jalan Desa5Tanah tersebut terdiri dari 6 sertifikat Hak Milik,masing masing SHM No. 498, SHM No. 507, SHM No. 500,SHM No. 508, SHM No. 670, SHM No. 509.

• ACHMAD PURWANTO,SE

• 1 (satu) bendel Surat Iconis Nusa Jaya No.509/INJ-LM/V/2019, tanggal 1 Mei 2019 antara tentang Pemutusan Hubungan Kerja sdr.MISDIANTO.
• 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tanda penerimaan nomor : STP/232/V/2019/Dittipidum, tanggal 29 Mei 2019.

Terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tanda penerimaan nomor : STP/233/V/2019/Dittipidum, tanggal 29 Mei 2019.

• 1 (satu) lembar asli sertifikat nasional garis muat kapal sementara nomor : AL.509/10/3/KSOP.PLG-22 dikeluarkan oleh KSOP Palembang tanggal 9 September 2022 sampai dengan berakhir tanggal 8 Desember 2022.
• 1 (satu) lembar asli Dokumen orang sertifikat pengawakan kapal surat keterangan kecakapan Nautika Kapal Sungan dan Danau atas nama M.S.G. M TEGUH.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD LUTHFI AB.

• kewarisan dengan segala akibat hukumnya, sudah barang tentu terjadidengan adanya peristiwa hukum meninggalnya seseorang sebagai pewaris, olehkarenanya majelis Hakim memandang dalam perkara ini perlu ditetapkanmeninggalnya pewaris, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim bukanlahmerupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena berdasarkansumber pokok syariat Islam, para fugaha (Ahli Hukum) telah merumuskanrukun/syarat untuk dapat dijalankannya hukum waris sebagai berikut :P39) 509