Ditemukan 8654 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuhan percurian pengurusan
Penelusuran terkait : Yayasan perguruan tinggi karya husada semarang Wim yosep tampi Akta notaris Menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia vs 1. universitas fort de kock. 2. asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (aptisi). 3. perkumpulan perguruan tinggi swasta kesehatan indonesia;;
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
59 — 23
  • jaring tidak dapat digunakan bila komponen jaring tidak terhubung Bahwa dengan tidak adanya tali pelampung 6 mm tidak dapat dikatakan alat tangkapAtas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan menolak keterangan ahli tersebut; Perkara No.30/Pid.Sus/TPK/2013PNJbi Hal. 1413) AhiETY FARIDA, SE, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli bertugas pada kantor Perwakilan BPKP Jambi.Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah acounting dan auditing.Bahwa dasar keahlian Ahli adalah dari Perguruan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
241 — 147
  • Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uangatau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perobuatan melawanhukum, kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uangatau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatanmelawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa (Vide AndiHamzah, Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, Edisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PTRaja Grafindo
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
218 — 66
  • Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;10. Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan UU, KeputusanPresiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil) ;11. Pegawai pada badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara )12. Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI13.
    Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyehatan PerbankanNasional;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;Pejabat eselon i dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militerdan Kepolisian Negara Republik Indonesia;Jaksa;PenyidikPanitera Pengadilan danPemimpin dan Bendaharawan Proyek .ONOSedangkan Penyelenggara Negara menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2)UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenyebutkan: yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalahpenyelenggara
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PID.TPK/2012/PT PLG
Tanggal 25 Oktober 2012 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ishak Suhadi, SE Bin Ruskan Effendi, BA Diwakili Oleh : Bambang Hariyanto, SH., MH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
82 — 29
  • Perguruan No.23 RT/RW.031/011, Plaju Ulu, Plaju, Palembang

    - sda -

    139

    YUSIRWAN

    Jl Trikora lr.

    Perguruan No.08 RT.001/001 Talang Bubuk Plaju Palembang

    - sda -

    154

    ABDUL RASYID

    Jl Said Toyib No.019 RT/RW.003/001, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang

    - sda -

    155

    UMAR YULI

    Gang

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
47 — 15
  • Ahli ETY FARIDA, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :161Bahwa Ahli bertugas pada kantor Perwakilan BPKP Jambi.Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah acounting dan auditing.Bahwa dasar keahlian Ahli adalah dari Perguruan Tinggi dan sertifkasi.Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi untuk keahlian tersebut=> sertifikat auditor ahli pratama=> sertifikat audit ahli muda=> sertifikat audit ahli madya=> sertifikat audit investigasi=> sertifikat audit forensikBahwa Ahli pernah melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
920 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta dan.o Pada tahun 2009 sebagai Auditor Internal di Instansi IPBBogor.Bahwa ahli menjelaskan tugas pokok ahli adalah melaksanakanTri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan InstitutPertanian Bogor, yaitu:o Mengajar (50, S1, S2 dan 53) bidang Ilmu Tanah Hutan,Konservasi Tanah dan Air, Mekanika Tanah, ManajemenLahan, Pengelolaan Tapak Hutan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
174 — 40
  • Pimpinan Perguruan Tinggi; 4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
121 — 28
  • ., Latihan Ujian Pengantar Hukum IndonesiaUntuk Perguruan Tinggi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg.
Tanggal 4 Maret 2015 — DR. EKO HARIYANTO, M.Si, Ak Bin SUMARNO (TERDAKWA)
116 — 53
  • yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa saksi sebagai Kabag Perencanaan berdasarkan Keputusan RektorUNSOED Nomor: Kept 275.H23/KP.2.02/2010 tanggal 24 Juli 2010;Bahwa pada bulan JuliDesember tahun 2009 Unsoed mengajukan usulanpengembangan Pusat Laboratorium Agro Industri dan Bidang Ilmu denganmengajukan proposal Pusat Riset dan Pengembangan Ilmu ke Dikti;Bahwa yang membuat usulan Proposal Pusat Riset Agro Industri (alatlaboratorium) adalah saksi selaku Kabag Perencanaan dan dibantu oleh P2T(pengembangan perguruan
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 17-07-2013 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 30-07-2013
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3734/Pdt.G/2012/PA.Bwi
Tanggal 27 Nopember 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
51 — 15
  • Menghukum tergugat rekonpensi untuk menyerahkan biayahadhonah anak tersebut dalam diktum (4) kepada penggugatrekonpensi setiap bulan tanggal 5 kalender masehi sampaikuliah di Perguruan Tinggi hingga lulus dan kenaikan tiappergantian tahun 20 %;10.wa nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enna Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;SUBSIDAIR: Mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
176 — 26
  • Pimpinan Perguruan Tinggi; 4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
61 — 19
  • penghubung komponen jaring.Bahwa jaring tidak dapat digunakan bila komponen jaring tidak terhubungBahwa dengan tidak adanya tali pelampung 6 mm tidak dapat dikatakan alat tangkapAtas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan ahlitersebut;3) AhiETY FARIDA, SE, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli bertugas pada kantor Perwakilan BPKP Jambi.Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah acounting dan auditing.Bahwa dasar keahlian Ahli adalah dari Perguruan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
120 — 36
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yangmenyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapatmelaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi penggunadari LPSE terdekat.Bahwa pada tanggal 14 februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULPKabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan suratpengumuman
    Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yangmenyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secaraelektronik.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yangmenyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
406 — 132
  • Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debiturtelah siap dilokasi provek, pekerjaan belum dapat dilakukan karenaDebitur kekurangan modal kerja;Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Kredit dapat diajukan oleh : Perusahaan swasta atau perorangan.Lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD,Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1544 — 1230
  • TPK/2019/PN.Jkt.PstSekjen yang isinya sama yaitu agar tidak melantik HARISHASANUDIN dan ANSHORI.Laporan ke KASN adalah untuk formasi keseluruhan, masingmasing formasi ada 3 orang.Kalau tidak salah, Kemenag membuka 12 formasi, termasukKakan Kemenag Sulawesi Barat, Riau, Jawa Timur danbeberapa Kepala Biro di perguruan tinggi keagamaan negeri.Surat balasan dari KASN tetap agar tidak melantik HARISHASANUDIN dan ANSHORI, namun di awal untuk ANSHORIsudah gugur dan tidak masuk dalam peringkat 3 besar diformasi
    hal itu, yang saksi ingat saat itu Terdakwamengatakan Tolong ini dipertimbangkan, ada masukan bahwaHARIS HASANUDIN diusulkan oleh Kyat ASEP danKHOFIFAH.Selain majelis pakar, ada majelis lain yaitu. majelispertimbangan dan majelis syariat.Ketiga majelis tersebut secara struktur tidak ada hubunganinstruktif dengan ketua umum, namun hanya hubungankonsultatif.Selain formasi Kakanwil Jawa Timur ada juga formasi yangdibuka untuk wilayah lain seperti Kakanwil Riau, SulawesiBarat, Kepala Biro sejumlah perguruan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
171 — 135
  • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, LembagaPenelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakatdengan perguruan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
198 — 164
  • ,CA, dibawah sumpah yangpada pokok nya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa Ahli pada saat ini bekerja sebagai dosen pengajar di Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana Denpasar, program studi Akuntansi, dengantugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran,Penelitan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) ;Bahwa menurut Ahli, Perekonomian adalah sebuah konsep yangmenggabungkan seluruh fungsifungsi yang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
391 — 766
  • Ahli sekarang sebagai Pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi,keahliannya di bidang Hukum Perdata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Latif Kharie, SE, M.Si {T1}, Carolina Hahury {T2}. Dk
91 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fakultas, serta adanya 3 langkah/kebijakan strategistersebut, kemudian telah berdampak positif bagi kinerja fakultas pada tahun2011 dan 2012, seperti perbaikan akreditasi Program Studi/JurusanEkonomi Pembangunan dari semula terakrditasi C pada tahun 2010 naikmenjadi terakreditasi B pada tahun 2012, serta tetap terjaganya akreditasi Buntuk Program Studi Manajemen pada tahun 2011 dan Program StudiAkuntansi pada tahun 2012, padahal standard penilaian akreditasi Prodioleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
177 — 56
  • R Moestopo dalam Akta No.62 tanggal 15 Pebruari 1962 karena dalam Perubahan Anggaran Dasar Akta No.13tanggal 17 Juli 2008 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan yangantara lain bidang sosial menyelenggarakan pendidikan yang bersifat formalditingkat perguruan tinggi sehingga masih sejalan dengan maksud dan tujuanAnggaran Dasar pada anggaran dasar sebelumnya yang menyebutkan mendidiktenagatenaga ahli dan sarjana, dan hal itu bersesuaian dengan pendapat ahli MillyKarmila Sareal SH yang berpendapat