Ditemukan 8892 data
128 — 86
Sehinga wajar dan lumrah bilamanana timbul suatu permasalahantergugat diundang oleh dinas terkait untuk didengar pendapat danketerangannya (mediasi):Dan lagi pula selama ini YAYASAN ISTIQOMAH BARAT DESASURALAGA sebagai penerus Yayasan sebelumnya tidak pernah menemuiHalaman 24 dari 55 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Sel.kendala terkait dengan persoalan penyelenggaraan pendiikan, semuanyaberlangsung baikbaik saja hingga kini;14.
37 — 15
, Wagianto,Sawal, Sudiono dan Piman dengan tidak beraturan dalam keadaan kesal danemosi ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan tertangkapnya seorang pelaku yang diduga maling oleh wargayang saat itu adalah Riko Aditya Ginting, telan menyulut kekesalan dan emosiwarga terlebin dengan situasi di Desa tersebut yang sering terjadi pencurianternak dan katakata dari Edi Suparwan alias Iwan yang melontarkan katakata*benar ini malingnya..hajar..bunuh sehingga lumrah
1.Agustini, SH
2.Fajar Nurhasdi, SH.
Terdakwa:
Dwi Suhartatik Binti Alm Salim
75 — 6
Majelis berpendapat permintaan uang untuk menyelesaikanHalaman 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Trk.masalah di kepolisian adalah sesuatu hal yang lumrah dan biasa terjadi.Sedangkan apakah benar uang yang diminta memang untuk mengurus perkaradi kepolisian atau untuk keuntungannya sendiri dengan dalin mengurusperkara, hanya yang meminta uang yang mengetahuinya.
74 — 55
Oppu Niarang denganKakek (Moyang) Penggugat, disamping pada masa itu bukan hanyakerinduan/ keinginan alami banyak sanak saudara tetapi juga dapatdimaknai adalah sebagai kepentingan politis mempertahankaneksistensi kehormatan dan siasat alamiah mempertahankankehidupan secara timbal balik;Bahwa setelah resmi menjadi satu sanak saudara dengan Kakek(Moyang) Penggugat, maka warga harajaon Bius Sitolu Hae HorboSabungan Nihuta sudah menganggap Oppu Niarang Sihotang bermargaNaibaho, suatu anggapan yang lumrah
92 — 44
Hal ini umumdan lumrah terjadi di setiap perusahaan, sehingga hak dan kejawajibanPekerja jelas, apabila tidak jelas tentu TERGUGATKONVENSVPENGGUGAT REKONVENSI berhak mempertanyakan.Mempertanyakan SOP yang TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI lakukan adalah terkait penugasan sebagai Acting SectionHalaman 24 dari 60 Putusan No.16/Pdt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST6.7.Head yang memang tidak jelas Jobdescnya sejak awal.sedangkan tugas rutin dan kewajiban sebagai Pekerja tetapTERGUGAT KONVENSV/PENGGUGAT REKONVENSI
77 — 17
aktaakta tersebut masih sah karena Jaksatidak dapat membuktikan kalau aktaakta tersebut tidak sah, karena aktaakta tersebutterbukti telah dipergunakan saksi Iwan untuk menjual atassebahagian dari tanah Hak Milik 391 kepada Handoko Nusantara ;Bahwa mengenai aktaakta yang masih berupa blanko yang sudah ditandatangani Penjualdan Pembeli namun belum diberi nomor, tanggal dan bulan serta tahun serta belumditandatangani Terdakwa sebagai Notaris adalah merupakan Akta sebagai persiapan dalamhal seperti itu lumrah
92 — 38
Lelang, obyek sengketa telah terjual lelang sebesar Rp.1.100.000.000, (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga tidak di bawahnilai limit lelang;Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 13 yangmenyatakan Tergugat I dengan liciknya sengaja ingin memiliki obyekjaminan milik Penggugat dengan melawan hukum; Dalil Penggugat yangdemikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat memutarbalikkan fakta.Bahwa Pengambilalihan kredit Penggugat (take over) oleh Tergugat Idari bank lain adalah hal yang lumrah
190 — 42
Bahwa pekerja tidak membuat laporan hasil kerja, tidak ada ditempat kerja,tidak absen in maupun absen out, merupakan hal lumrah terjadi dan banyakdilakukan oleh para pekerja di perusahaan Penggugat, akan tetapi hanyaTergugat lah yang diberi sanksi peringatan tertulis, hal ini patut didugasebagai upaya secara sistematik dan terstruktur dalam rangka memPHKTergugat karena Tergugat sebagai pengurus serikat pekerja yang aktifmemperjuangkan kepentingan anggota;Mengenai Pemberian sanksi SP IIl dengan tuduhan
1.DANY ARI SUBAGIO, SH
2.MIRANDA BR. SEMBIRING.,SH
Terdakwa:
1.SUWANTO als AWI
2.ROHMANUDIN bin KARSO
98 — 13
Arista tidak ada bilangakan memanfaatkan korban untuk keuntungannya, dan tujuan merekahanya ingin membuka masalah penyalahgunaan KJP tersebut; Bahwa sebelumnya mereka juga pernah melakukan investigasimengenai penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera di daerahTangerang; Bahwa uang operasional itu lumrah karena mereka perlu bensin danmakan; Bahwa setahu saksi selain sebagai wartawan, Para Terdakwa jugapunya usaha; Bahwa KJP awalnya diambil oleh Sdr.
Terbanding/Tergugat : PT PELABUHAN INDONESIA I Persero
149 — 123
Sudah menjadihal yang lumrah dalam dunia bisnis yang penuh pergolakan apabila diperjalanan berlangsungnya kegiatan bisnis seringkali tidak sesuai denganyang diharapkan. Adapun yang seharusnya menjadi upaya oleh Penggugatadalah untuk memberikan dan menjaga mutu serta kualitas air yang baiksesuai dengan standar internasional seperti diatur dalam Pasal 6 perihalkewajiban Pihak Kedua (Penggugat).4.
24 — 7
Bahwa Jawaban Termohon dalam poin 5 rumah tangga Pemohon danTermohon pada awalnya rukun, namun seiring berjalannya waktu seringterjadi pertengkaran namun diredam oleh Pemohon, Pemohon beranggapanpertengkaran dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang lumrah terjadisehingga tidak perlu diperpanjang.
1208 — 1335
Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet45 Sebagaimana diketahui, pola perdagangan eletronik melalui media internet menjadi semakin lumrah diIndonesia dimana selain memperdagangkan barangbarang secara fisik, banyak juga pedagang lebih memilihmengiklankan atau memasarkan produkproduknya melalui penjualan di Internet.46 Berangkat dari keadaan di atas, maka selain melakukan pemeriksaaan ke pasar sebagaimana diuraikan di bagianterdahulu.
51 — 12
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1682 K/Pdt/2004 tanggall4 September 2005,maka secara yuridis putusan tersebut masih mengikat, maka secara yuridis formalgugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libellum), sehingga harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, di dalam RepliknyaPenggugat mendalilkan bahwa gugatmenggugat dalam hal sengketa kepemilikan tanahadalah hal yang lumrah dan dimungkinkan meskipun ada putusan
Slamet Faisol, SE bin H. Asmuni
Termohon:
Wahyu Nuri Rahmawati binti Abdul Goni
46 — 17
dimuka sidang telah mengajukan buktibukti PR.1 sampai dengan PR.12 dan 3 orang saksi;Menimbang, bahwa buktibukti surat/tulis Penggugat rekonpensitersebut (bukti PR.1 s/d PR.12) telah bermaterai cukup akan tetapi ataspertanyaan Majelis Hakim Penggugat rekonpensi tidak dapat menunjukkanSuratsurat aslinya, sehubungan dengan buktibukti Penggugat tersebut,mantan Hakim Agung M Yahya Harahap sebagaimana kami kutip diatas padabuku yang sama halaman 589 mengatakan mengenai fotokopi sebagai alatbukti sudah lumrah
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
501 — 354
diperlukan pengangkatanWakil Rektor yang baru;Oleh karena itu, dengan segera pula dilaksanakan/digelarnya acara serahterima jabatan dan pelantikan tiga Wakil Rektor Universitas Indonesia di BalaiKirti, Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus Depok, yang jugadihadiri oleh Penggugat, agar Tergugat II Intervensi dan dua Wakil Rektorlainnya yang baru diangkat dapat dengan segera menjalankan tugas danfungsinya dalam membantu Tergugat yang pada saat acara tersebutmenyatakan:Perubahan merupakan hal lumrah
Dalam acara serah terima jabatan tersebut, Tergugatmenyampaikan bahwa:Perubahan merupakan hal lumrah terjadi di sebuah organisasi. Saat ini,kita tengah berada di situasi pandemi, menuntut perguruan tinggi untukbertransformasi gesit menghadapi perubahan yang banyak terjadi di luar.Improvisasi dibutunkan untuk menyongsong kompetisi global. Pandemiini membuka peluang kolaborasi yang sangat luas, didukung denganpeningkatan pemanfaatan information communication technology.
Terbanding/Penggugat : Tuan ABD Kadir Abdul Kadir Als Bacok Diwakili Oleh : Budi Harianto, SH, Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan tampan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Sidomulyo
Terbanding/Turut Tergugat III : Camat Kecamatan Bukit Raya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Tangkerang Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Nisma Rumzy
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat IV : Charles Sitorus
Turut Terbanding/Tergugat V : Sidik Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VI : Rusli Alias Poi Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tjoa Liang Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Achmadi
Turut Terbanding/Tergugat IX : BHS Munthe
Turut Terbanding/Tergugat X : Upang JUwaeni
Turut Ter
79 — 53
Bantahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil ini dengan alasan sebagaiberikut :Bahwa terjadinya perbedaan Sceets kaart atau peta situasi tanah ataugambar tanah yang tertera (terlampir) antara Surat Keterangan GantiKerugian (SKGR) dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat adalah lumrah terjadi karena pada peta tanah SKGR pembuatannya danpengukurannya dilakukan secara manual dan dengan peralatansederhana;Dalam sertipikat tanah, pengukuran dan pembuatan peta telahsedemikan baik dan dengan peralatan
yang lebin modern, sehinggakeakuratannya dapat dipertanggung jawabkan;Perbedaan gambar atau peta tanah dari yang lama ke yang baru adalahbiasa dan lumrah, bukan persoalan yang mendasar dan bukan hal yangperlu diperdebatkan, yang terpenting adalah batasbatas tanahnya, yangharus pasti dan tidak terbantahkan oleh pemilik tanah di sebelahnya;Oleh karena itu dalildalil Pengugat pada angka 10 pada halaman 10 gugatanPenggugat adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali sehingga harusditolak;7.
81 — 117
Bahwa berkonsultasi kepada psikolog adalah hal yang lumrah,apalagi bagi keluarga berkonsultasi kepada psikolog keluarga untukmemperbaiki hubungan keluarga;m. Bahwa sikap Termohon yang selalu merasa kurang materi danmerasa selalu menderita merupakan perasaan dan sikap Termohon,dan buka Pemohon, bahkan Pemohon sering mengingatkan untukbersyukur dengan melihat ke sekeliling yang lebih rendah dan lebihmenderita dari kita.
SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos, M.A, M.Pd
Tergugat:
1.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
137 — 71
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,ditentukan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabilaterdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkanapabila kepentingan umum~ dalam rangka pembangunanmengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; Bahwa dalam sengketa SK a quo, Penggugat tidak mempunyai cukupalasan untuk menunda pelaksanaan SK a quo, karena terbitnya SK aquo merupakan hal biasa atau lumrah
122 — 14
Bahwa selanjutnya disebutkan fotokopi yangtidak ada aslinya sebagai alat bukti sudah lumrah diajukan dalam persidangan,namun agar fotokopi tersebut sah sebagai Akta Otentik maupun sebagai aktapada umumnya, harus diperlihatkan aslinya. Demikian penegasan Putusan MANo. 609 K/Pdt/1985 yang mengatakan , surat bukti fotokopi yang tidak pernahdiajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai suratbukti.
65 — 7
perludipermasalahkan dalam Permohonan ini karena justru hanyamengakibatkan munculnya persepsi bahwa Pemohon adalahmerupakan sosok pria perundung yang menutupi dirinya dengan sifatarogan yang senang mencari cari kesalahan yang belum tentu pentingkemudian mengenangnya sampai sekian lama sebagai pengada ada(sangat disayangkan, seandainya saja daya ingat Pemohon yang superpower itu digunakan oleh Pemohon untuk kebaikan pastilah akan lebihbermanfaat).Sebagaimana diketahui bersama bahwa tentunya sangatlah lumrah