Medan:adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP676/WPJ.01/2013 tanggal 18 September 2013 mengenaiPengurangan atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Tahun PajakHalaman 32 dari 34 halaman.

Khusus (Ex Hotel Embog Woengoe), Maret 2004, an.Soelkah Moekti ; 22222 n nono nnn n nen c nn nn nn nnee12.P.12: Surat Kuasa Khusus (Ex Hotel Embog Woengoe), Maret 2004, an.Mariati Erlanggo Moekti ;13.P.13: Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Embong Woengoe Nomor 10,tanggal 15 April 2004 ;14, P.14 ; Akte Kuasa No. 9 tanggal 15 April 2004 ;15.P.15: : Akta Pemindahan Kuasa(Substitusi) No. 17, tanggal 27 Juni 2003 ;16.P.16: : Akta Pemindahan Kuasa(Substitusi) No. 18, tanggal 27 Juni 2003 ;17.P.17: = Surat

Tagihan Pajak(STP) Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2002 ;18.P.18: : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AGung RI Nomor90 PK/TUN/2007;19.P.19: : Persetujuan AKte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.Hotel Embong Woengoe dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRl, tanggal 4 Januari 2009 ;20.

Notaris Pengganti di Surabaya, dan disahkan olehPejabat yang berwenang tanggal 15111939 Nomor A.42/22/9, bukti P15 berupa Turunan Akta Nomor 17, tanggal 27 Juni 2003 tentangPemindahan Kuasa(Substitusi) dari Achmad Husni Moekti selaku kuasa dari NyonyaMarie Erlanggono kepada Agof Dwi Winarwanto, bukti P16 berupa Turunan Akta Nomor 18 tanggal 27 Juni 2003 tentangPemindahan Kuasa(Substitusi) dari Achmad Husni Moekti selaku kuasa dari NyonyaHajjah Annie Moekti kepada Agof Dwi Winarwanto, bukti P17 berupa Surat

Tagihan Pajak(STP) Pajak Bumi dan Bangunan,Tahun 2002, Nomor STP012.110/WPJ.11/KB.0106/2002.4, tanggal penerbitan4112002, Wajib Pajak atas nama Abd Aziz Hanafi Mukti, Letak Objek Pajak Jin.Embong Wungu 4153, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, 72 nnn onan nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn n anebukti P18 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2007,tanggal 2 April 2009, dalam perkara antara NV.

No.1515 K/Pid.Sus/2013Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dihubungi oleh JAMES GUNARYOBUDIRAHARJO yang meminta pendapat tentang bagaimana mekanismepengajuan keberatan Surat Tagihan Pajak (STP) dan terdakwa menjelaskanbahwa pengajuan keberatan prosesnya panjang dan belum tentu menang,dan terdakwa menyarankan kepada JAMES GUNARYO BUDIRAHARJOagar STP tersebut dibayarkan saja apabila selisinnya tidak terlalu besar,padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajakdilarang menjadi

BhaktiInvestama, Tbk ;Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dihubungi oleh JAMESGUNARYO BUDIRAHARJO yang meminta pendapat tentangbagaimana mekanisme pengajuan keberatan Surat Tagihan Pajak(STP) dan terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan keberatanprosesnya panjang dan belum tentu menang, dan terdakwamenyarankan kepada JAMES GUNARYO BUDIRAHARJO agarSTP tersebut dibayarkan saja apabila selisinnya tidak terlalubesar, padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak dilarang menjadi

Bhakti Investama, Tbk ;Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dihubungi oleh JAMES GUNARYOBUDIRAHARJO yang meminta pendapat tentang bagaimana mekanismepengajuan keberatan Surat Tagihan Pajak (STP) dan terdakwa menjelaskanbahwa pengajuan keberatan prosesnya panjang dan belum tentu menang,dan terdakwa menyarankan kepada JAMES GUNARYO BUDIRAHARJOagar STP tersebut dibayarkan saja apabila selisinnya tidak terlalu besar,padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajakdilarang menjadi

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rop227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Ro227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeHal. 58 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/201584.85.86.87.88.89.90.Astawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

,;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp.227.453.798,yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan SurabayaTiga tertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp.160.297.716, yangditanda tangani oleh

Agung RepublikIndonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1486/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak Februari 2014 Nomor 00076/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70587/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP1465/WPJ.19/2015 tanggal7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak

(STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak Oktober 2014 Nomor: 00152/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Il.

Putusan Nomor 1980/B/PK/PJK/2017Kembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) Nomor KEP1532/WPUJ.19/2015 tanggal 18Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak Juli 2014 Nomor 00081/106/14/091/14 tanggal

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Ro227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeHal 59 dari 152 hal Put.Perk.No.1510 K/Pid.Sus/2013.84.85.86.87.88.89.90.Astawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Ro227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rop227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Selanjutnya setelah diakui bahwa memangbenar ada yang belum dibayarkan kemudian KPP PratamaKoja menerbitkan surat paksa oleh bagian Seksi Penagihanberupa Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor000011187110/045/13 tanggal 8 Nopember 2013 sebesarRp.2.960.000.000, (dua milyar sembilan ratus enam puluh jutarupiah) dan STP nomor 00001/187/11.045/13 tanggal 19Nopember 2013 sebesar Rp.4.144.000.000, (empat milyarseratus empat puluh empat juta rupiah).11.

Bahwa setelah dikeluarkan surat paksa dari SeksiPenagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP) tersebutkemudian Papekas Wilayah Jakarta II melakukan pembayarandan sudah setor pajak sebagian dengan rincian sebagaiberikut:a) Pada tanggal 4 Desember 2013 pembayaran atassurat tagihan pajak (STP) nomor 00001/187/10/045/13tanggal 8 Nopember 2013 sebesar Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah).b) Pada tanggal 4 Desember 2013 pembayaran atassurat tagihan pajak (STP) nomor 00001/187/10/045/13tanggal 8 Nopember

Bahwa sekira awal Nopember 2013, Terdakwa kemudianmengetahui dari Saksi1 Serma Karel David Dani tentangadanya Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama Kojakepada Papekas TNI Wilayah Jakarta III, kemudian Terdakwadiperiksa oleh Tim dari Pusku TNI terdiri dari Saksi4 KolonelLaut (S) Imam Legowo, Kolonel Cku Diyono dan Kolonel CkuImam Baidhowi yang menanyakan tentang kekurangan setoranpajak PPN PT.

Selanjutnyasetelahn mendapat penjelasan tersebut KPP Pratama Kojamenerbitkan surat paksa berupa Surat Tagihan Pajak (STP)Nomor : 000011187110/045/13 tanggal 8 Nopember 2013sebesar Rp.2.960.000.000, (dua milyar sembilan ratus enampuluh juta rupiah) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor :00001/187/11.045/13 tanggal 19 Nopember 2013 sebesarRp.4.144.000.000, (empat milyar seratus empat pulun empatjuta rupiah).24.

Agung RepublikIndonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1488/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak April 2014 Nomor 00078/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;.

Putusan Nomor 1612/B/PK/PJK/2016 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UndangUndang PPN; Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak,maka terhadap PKP akan dikenakan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) melatuipenerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat 1 huruf f UndangUndang KUP; Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat

Agung RepublikIndonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1489/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak Agustus 2014 Nomor 00079/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;.

Agung RepublikIndonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1487/WPJ.19/2015 tanggal 10Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak Maret 2014 Nomor 00082/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;.

Tergugat 6, karena Termohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat adalah pihak yang berkewajiban membayarpajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Instansi dan aparatpemerintah;Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam hal iniadalah PT Pade Angen, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Juni 1994,dengan demikian maka segala hak dan kewajiban perpajakan termasuksemua tagihan berupa Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB)dan Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanyadapat Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tagihkankepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat selakuPengusaha Kena Pajak, oleh karenanya pihak Termohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugatlah yang memiliki kKewajiban menyelesaikansegala administrasi termasuk pajakpajak yang wajib dibayarkan kepadaDirektorat Jenderal Pajak sebagai Instansi dan aparat pemerintah;Sehingga dalam hal ini Judex Facti keliru apabila memerintahkanPemohon

menjadi pengusaha kena pajakapabila pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut menyerahkanBKP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN; Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UU PPN; Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarHalaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 1576/B/PK/PJK/2016Pengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP; Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;ii.

, untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong olehorang/badan lain sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenisPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sanksikenaikan sebesar 100% (seratus persen).Ayat (4)Yang dimaksud dengan pajak yang "dikreditkan" ialah jumlah pengurangan pajak yangterdiri dari:1. pajak yang dipotong oleh pihak ketiga;2. pajak yang dipungut oleh pihak ketiga;3. pajak yang dibayar sendiri;4. pajak yang ditagih dalam Surat

Tagihan Pajak (STP);5. pajak yang terhutang di luar negeri.34Jumlah pengurangan tersebut dikurangkan dari pajak yang terhutang.Contoh :Surat Ketetapan Pajak Penghasilan (SKP PPh)1.

badan sebagai pengusaha danstatus pengusaha akan meningkat menjadi pengusaha kena pajakapabila pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut menyerahkanBKP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN;Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajid membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UU PPN;Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP;Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;ii.

dan status pengusaha akan meningkat menjadipengusaha kena pajak apabila pengusaha yang menghasilkan BKPtersebut menyerahkan BKP tersebut sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15 UndangUndang PPN;Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UndangUndang PPN;Jika PKP tidak membuat faktur pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UndangUndang KUP;Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;ii.

badan sebagai pengusaha danstatus pengusaha akan meningkat menjadi pengusaha kena pajakapabila pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut menyerahkanBKP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN;Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UU PPN;Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP;Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;.

badan sebagai pengusaha danstatus pengusaha akan meningkat menjadi pengusaha kena pajakapabila pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut menyerahkanBKP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN;Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UU PPN;Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP;Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;.