Ditemukan 864 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 /B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 — PT. POLYFIN CANGGIH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak SebelumnyaTermohon PK menyatakan bahwa, apa yang dilaksanakan adalah untukmelaksanakan Putusan Pengadilan Pajak No 25574/PP/M.X/99/2010,Namun dalam melaksanakan Putusan tersebut Tersebut terbuktiTermohon PK melanggar Pasal 17B UU KUP;Berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.35824/PP/M.X/99/2011 yang diucapkan Tanggal 21 Desember 2011,telah keliru atau Tidak Cermat didalam Keputusannya dimana PermohonanGugatan Pemohon PK adalah batas waktu
Register : 02-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 1/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2020 — PT VALE INDONESIA Tbk; DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.
243 — 187
243 — 187
(fotokopi sesuai dengan asll);Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 100141 .15 /2010/PP/ M.XIB Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018 dalamsengketa antara PT Vale Indonesia Tbk. dan Direktur JenderalPajak (fotokopi sesuai dengan asll);:Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) No.Put. 04981/BPSP/M.I/15/2001 tanggal 13 Desember 2001dalam sengketa pajak antara PT Vale Indonesia dan DirekturJenderal Pajak.Surat (fotokopi sesuai dengan asli);Buku Asas Asas Hukum Perdata Internasional oleh Prof.Dr
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. CHEIL JEDANG INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
O22/DDTCLITTL2015KEMBALI tentang pengajuan Gugatan Z1 September 2015SECCPutusan Pengadilan Pajak No.Put. 63910/PP/AALAVA/99/2015 sunedonan,ounseesee Tome Pertimbangan Hukum Pengadilan PajakDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajakdan memberikan uraian mengenai alasanalasan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — PT. SORINI TOWA BERLIAN CORPORINDO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
116 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BTM U):Bahwa Pemohon tidak menyetujui Putusan Pengadilan Pajak No.Put.44955/PP/M.VV16/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang BELUMMEMERIKSA bukti yang nyatanyata telah Pemohon sampaikanpada permohonan Banding.
Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 07/PDT.G/2013/PN.PYK Tanggal 7 Nopember 2013 — H. RASYIDIN KASIM Lawan Drs. ACHYARMAN,Dkk
102 — 18
102 — 18
Bahwa setelah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT A bahwa jualbeli atau pembuatan Akta Jual Beli tanah SHM No.18/Desa Tanjung Haro, GS No.Put. No. 07/PDT.G/2013/PN.PYK. Hal 5 dari 74.22/1980 tanggal 10 Maret 1980, luas + 88.046 M?
Putus : 21-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585/B/PK/PJK/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs. DIRJEN PAJAK
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
rangka Pasal 6 ayat 1 (a) UndangUndangPajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan dan oleh karenanya secara perpajakan pembayaranAsamera merupakan biaya yang boleh dikurangkan di dalam menghitungpenghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan Terutang PemohonPeninjauan Kembali;Petitum (Tuntutan) dan PenutupPemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO
melawan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
190 — 50
190 — 50
. : KEP309/WPJ.08/2014tanggal 19 Maret 2014 tentang pengurangan ketetapan pajak, diberi tanda T.IFotocopy surat dari Ardi Harijanto tanggal 15 April 2014, diberi tanda T.I19;Fotocopy salinan = resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.62437/PP/M.XIIB/99/2015 tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda T.I20;Fotocopy Surat Ketetapan pajak Kurang bayar pajak penghasilan nama wajibpajak CV.
. : KEP310/WPJ.08/2014tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengurangan atas surat ketetapan pajak, diberitanda T.I26; === === === Fotocopy surat dari Pengadilan Pajak Nomor : TG.176/SP.31/2014 perihal :Permintaan Surat Tanggapan (ST), diberi tanda T.I27;Fotocopy salinan = resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.62438/PP/M.XIIB/99/2015 tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda T.I28;Fotocopy Perseroan Komanditer Nomor 4 tanggal 21 Januari 1992 dari NotarisTuti Setiahati Kushardani Soetoro, SH, diberi tanda T.I29;
Putus : 10-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN KETAPANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Ktp Tanggal 10 Maret 2016 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila, jabatan Direktur Utama dari perseroan tersebut dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur dari perseroan tersebut, berkedudukan sama di Jakarta Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini kantor Cabang Ketapang Kalimantan Barat, beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.................................Selanjutnya disebut PELAWAN
Yang dalam hal ini selanjutnya diwakili oleh kuasanya :
ROBERT P. PANGGABEAN, SH
ANANG FAUZI CHOTMAN, SH
EDUARD FERNANDO REY NONG, SH
GUNAWAN, SH
Advokat-Pengacara dan Legal Litigation kesemuanya bertempat di ROBERT PANGGABEAN & PARTNERS Law Firm, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 20 Waru Sidoarjo, Telp/Fax. 031.855 4698, Mobile 0811 345 548, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.Dir.31/SK/LGL/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015(terlampir), untuk sementara ini guna kemudahan surat menyurat memilih tempat dan beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas;
LAWAN
1.Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Ketapang, Cq. Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana No. 94/ Pid.Sus/2015/PN.Ketapang, beralamat di Jl.MT Haryono No. 76 Ketapang, Kalimantan Barat,.........â¦........................ Selanjutnya disebut TERLAWAN;
2.ABDUL JAMIN atau ditulis juga ABDUL JAMIN alias JAMIN bin MATRAWI, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Jati Mulia, Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.............................................Selanjutnya disebut
140 — 10
140 — 10
batal demi hukum;Memerintahkan kepada Terlawan supaya tidak melaksanakan pelelanganatas: 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan nomorpolisi KB8582GB warna hitam, yang diperoleh Terlawan berdasarkanrampasan negara sesuai putusan perkara pidana No. 163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp atas perkara pidana diri Turut Terlawan ;Memerintahkan kepada Terlawan agar 1 (satu) unit mobil Pick UpDaihatsu Grand Max dengan nomor polisi KB8582GB warna hitam,yang diperoleh berdasar rampasan sesuai putusan pidana No.PUT
Register : 23-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT.GTO Tanggal 2 Juli 2019 — Ir. JOIZE SUTRISNO
101 — 60
101 — 60
TindakPidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana dalamdakwaan subsidair, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukumtersebut dapat disetujui dan diambil alin sebagai dasar pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan beberapatambahan pertimbangan hukum yaitu : Bahwa dalam perkara aquo yang sudah diajukan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi diantaranya saudara Roni Abdul Kadir sebagai pelaksanaproyek dan sudah diputus berdasarkan putusan No.put
Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PHILIP MORRIS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI
77 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PermohonanPeninjauan Kembali:Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 173 B/PK/PJK/2015Putusan Pengadilan Pajak Yang Menolak Sebagian Permohonan BandingDalam Perkara a quo NyataNyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan PeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku1.Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 10-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 10 Oktober 2012 — HASAN MULACHELLA bin SYECH MULACHELA
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terpidana tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakpidana meskipun dimungkinkan didalam keputusan yang diambilnya terdapatkekeliruan.Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam putusan MahkamahAgung No. 2380 K/PID.SUS/2009 tanggal 04 Agustus 2010 terdapatkekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke1: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena adanyaputusan Pengadilan Tinggi Militer Il Jakarta No.Put
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381/B/PK/PJK/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BOAR LONGYEAR
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BV;Lebin lanjut, atas tarif bunga pinjaman sebesar 9% telah diakuipembebanannya dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.42454/PP/M.XIlII/15/2012 tanggal 9 Januari 2013.
Register : 17-05-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl Tanggal 27 Desember 2016 — 1. Petrus Bala Pattyona (PENGGUGAT)
2. S. JOSEPHINE M. WIWIEK WIDWIJANTI (TERGUGAT)
3. C. SUJIATMOKO (TERGUGAT II)
4. DAMARIS HESTANTI THOMAS (TERGUGAT III)
5. BAYU ARISTA PUTRA (TERGUGAT IV)
6. ANI ASHARIDA (TERGUGAT V)
7. SITI NUR WIDOWATI (TERGUGAT VI)
8. FITRA JATI KUSUMA (TERGUGAT VII)
168 — 60
168 — 60
(Diberi tanda P23);Fotocopy dari Asli Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No.PUT.41806/PP/MIl/15/2012 tertanggal 26 Desember 2012 sehubungandengan gangguan dan rongrongan dari Para Tergugat selama KlienPenggugat menjalankan usahanya karena Para Tergugat menerbitkanKetetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 25/29 tahun 2007 No.00006/206/07/54309 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 661.382.821.000,(enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapanratus dua puluh satu rupiah) dan atas
Register : 28-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 11 September 2014 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL;KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
98 — 34
98 — 34
Salinan Resmi Putusan PengadilanPajak, No.Put. 45225/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 28 Mei 2013,mengenai banding dari PT. Tonggak Ampuh, NPWP01.105.447.5431.000, (fotokopi dari fotokopi); Kronoligis Bahan Referensi berupa Peraturan dan Surat sertakeputusan yang dikeluarkan institusi berkenaan dengan produkbarang impor PT. Wire & Wire Prima International khususnya danPerusahaan Importir pada umumnya untuk jenis dan barang yangsama produknya dengan PT.
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa koreksi Penjualan Ekspor sebesarRp3.030.980.536,00 terkait dengan koreksi PeredaranHalaman 26 dari 110 halaman Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/20161.5.2.1.5.3.Usaha PPh Badan yang diputus dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put.64509/PP/M.XVB/15/2015;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Pult.64509/PP/M.XVB/15/2015, Majelis Hakimberkesimpulan dan memutuskan untuk tidakmempertahankan koreksi Terbanding atas PosPeredaran Usaha;Bahwa terhadap kesimpulan dan putusan Majelis Hakimtersebut; Pemohon Peninjauan
Putus : 09-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 — DHANA WIDYATMIKA
274 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
KornetTrans Utama ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihandari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011 ;1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusanPengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus2008 A. PT.
Kornet TransUtama ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dariKPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;22 1. 1(satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusanPengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus2008 A. PT.
Kornet TransUtama ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dariKPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;22 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan resmi putusanPengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21Agustus 2008 A. PT.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 12/PDT.G/2012/PN.PYK Tanggal 25 Juni 2013 —
122 — 36
122 — 36
Muhardi atau TERGUGAT J), jadi keduanya sudah lebih dariLima tahun dan telah memenuhi ketentuan dari pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.Put. No. 12/PDT.G/2012/PN.PYK. Hal 23 dari 113.24 Tahun 1997 tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakantidak dapat diterima karena gugatan PENGGUGAT daluwarsa atau cacat formil;4.
Register : 07-03-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.DANA MAHENDRA, SH
2.TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
EKA BIMA RENALDI bin SAMAN
26 — 0
1.DANA MAHENDRA, SH
2.TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
EKA BIMA RENALDI bin SAMAN
26 — 0
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;
Menimbang, bahwa tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT
Register : 29-11-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2012 — Drs. HERDI HIDAYAT Bin H. ELIN LUKMAN
94 — 21
94 — 21
Garut(yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranya telah diputus olehPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No.Put 24/Pid.sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi AsepSuhendi Bin Oli Suhandi selaku PPTK, dan Saksi Hj. Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah), baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembaliterhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada MahkamahAgung untuk memohon pembatalan atas Putusan Pengadilan Pajakyang demikian dan Keputusan Keberatan Termohon PeninjauanKembali;ALASANALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUANKEMBALIDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put