Ditemukan 864 data
174 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak SebelumnyaTermohon PK menyatakan bahwa, apa yang dilaksanakan adalah untukmelaksanakan Putusan Pengadilan Pajak No 25574/PP/M.X/99/2010,Namun dalam melaksanakan Putusan tersebut Tersebut terbuktiTermohon PK melanggar Pasal 17B UU KUP;Berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.35824/PP/M.X/99/2011 yang diucapkan Tanggal 21 Desember 2011,telah keliru atau Tidak Cermat didalam Keputusannya dimana PermohonanGugatan Pemohon PK adalah batas waktu
243 — 187
(fotokopi sesuai dengan asll);Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 100141 .15 /2010/PP/ M.XIB Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018 dalamsengketa antara PT Vale Indonesia Tbk. dan Direktur JenderalPajak (fotokopi sesuai dengan asll);:Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) No.Put. 04981/BPSP/M.I/15/2001 tanggal 13 Desember 2001dalam sengketa pajak antara PT Vale Indonesia dan DirekturJenderal Pajak.Surat (fotokopi sesuai dengan asli);Buku Asas Asas Hukum Perdata Internasional oleh Prof.Dr
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
O22/DDTCLITTL2015KEMBALI tentang pengajuan Gugatan Z1 September 2015SECCPutusan Pengadilan Pajak No.Put. 63910/PP/AALAVA/99/2015 sunedonan,ounseesee Tome Pertimbangan Hukum Pengadilan PajakDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajakdan memberikan uraian mengenai alasanalasan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.
116 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BTM U):Bahwa Pemohon tidak menyetujui Putusan Pengadilan Pajak No.Put.44955/PP/M.VV16/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang BELUMMEMERIKSA bukti yang nyatanyata telah Pemohon sampaikanpada permohonan Banding.
102 — 18
Bahwa setelah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT A bahwa jualbeli atau pembuatan Akta Jual Beli tanah SHM No.18/Desa Tanjung Haro, GS No.Put. No. 07/PDT.G/2013/PN.PYK. Hal 5 dari 74.22/1980 tanggal 10 Maret 1980, luas + 88.046 M?
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
rangka Pasal 6 ayat 1 (a) UndangUndangPajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan dan oleh karenanya secara perpajakan pembayaranAsamera merupakan biaya yang boleh dikurangkan di dalam menghitungpenghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan Terutang PemohonPeninjauan Kembali;Petitum (Tuntutan) dan PenutupPemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put
190 — 50
. : KEP309/WPJ.08/2014tanggal 19 Maret 2014 tentang pengurangan ketetapan pajak, diberi tanda T.IFotocopy surat dari Ardi Harijanto tanggal 15 April 2014, diberi tanda T.I19;Fotocopy salinan = resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.62437/PP/M.XIIB/99/2015 tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda T.I20;Fotocopy Surat Ketetapan pajak Kurang bayar pajak penghasilan nama wajibpajak CV.
. : KEP310/WPJ.08/2014tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengurangan atas surat ketetapan pajak, diberitanda T.I26; === === === Fotocopy surat dari Pengadilan Pajak Nomor : TG.176/SP.31/2014 perihal :Permintaan Surat Tanggapan (ST), diberi tanda T.I27;Fotocopy salinan = resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.62438/PP/M.XIIB/99/2015 tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda T.I28;Fotocopy Perseroan Komanditer Nomor 4 tanggal 21 Januari 1992 dari NotarisTuti Setiahati Kushardani Soetoro, SH, diberi tanda T.I29;
140 — 10
batal demi hukum;Memerintahkan kepada Terlawan supaya tidak melaksanakan pelelanganatas: 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan nomorpolisi KB8582GB warna hitam, yang diperoleh Terlawan berdasarkanrampasan negara sesuai putusan perkara pidana No. 163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp atas perkara pidana diri Turut Terlawan ;Memerintahkan kepada Terlawan agar 1 (satu) unit mobil Pick UpDaihatsu Grand Max dengan nomor polisi KB8582GB warna hitam,yang diperoleh berdasar rampasan sesuai putusan pidana No.PUT
101 — 60
TindakPidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana dalamdakwaan subsidair, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukumtersebut dapat disetujui dan diambil alin sebagai dasar pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan beberapatambahan pertimbangan hukum yaitu : Bahwa dalam perkara aquo yang sudah diajukan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi diantaranya saudara Roni Abdul Kadir sebagai pelaksanaproyek dan sudah diputus berdasarkan putusan No.put
77 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PermohonanPeninjauan Kembali:Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 173 B/PK/PJK/2015Putusan Pengadilan Pajak Yang Menolak Sebagian Permohonan BandingDalam Perkara a quo NyataNyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan PeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku1.Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terpidana tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakpidana meskipun dimungkinkan didalam keputusan yang diambilnya terdapatkekeliruan.Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam putusan MahkamahAgung No. 2380 K/PID.SUS/2009 tanggal 04 Agustus 2010 terdapatkekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke1: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena adanyaputusan Pengadilan Tinggi Militer Il Jakarta No.Put
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BV;Lebin lanjut, atas tarif bunga pinjaman sebesar 9% telah diakuipembebanannya dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.42454/PP/M.XIlII/15/2012 tanggal 9 Januari 2013.
168 — 60
(Diberi tanda P23);Fotocopy dari Asli Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No.PUT.41806/PP/MIl/15/2012 tertanggal 26 Desember 2012 sehubungandengan gangguan dan rongrongan dari Para Tergugat selama KlienPenggugat menjalankan usahanya karena Para Tergugat menerbitkanKetetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 25/29 tahun 2007 No.00006/206/07/54309 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 661.382.821.000,(enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapanratus dua puluh satu rupiah) dan atas
98 — 34
Salinan Resmi Putusan PengadilanPajak, No.Put. 45225/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 28 Mei 2013,mengenai banding dari PT. Tonggak Ampuh, NPWP01.105.447.5431.000, (fotokopi dari fotokopi); Kronoligis Bahan Referensi berupa Peraturan dan Surat sertakeputusan yang dikeluarkan institusi berkenaan dengan produkbarang impor PT. Wire & Wire Prima International khususnya danPerusahaan Importir pada umumnya untuk jenis dan barang yangsama produknya dengan PT.
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa koreksi Penjualan Ekspor sebesarRp3.030.980.536,00 terkait dengan koreksi PeredaranHalaman 26 dari 110 halaman Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/20161.5.2.1.5.3.Usaha PPh Badan yang diputus dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put.64509/PP/M.XVB/15/2015;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Pult.64509/PP/M.XVB/15/2015, Majelis Hakimberkesimpulan dan memutuskan untuk tidakmempertahankan koreksi Terbanding atas PosPeredaran Usaha;Bahwa terhadap kesimpulan dan putusan Majelis Hakimtersebut; Pemohon Peninjauan
274 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
KornetTrans Utama ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihandari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011 ;1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusanPengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus2008 A. PT.
Kornet TransUtama ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dariKPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;22 1. 1(satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusanPengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus2008 A. PT.
Kornet TransUtama ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dariKPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;22 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan resmi putusanPengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21Agustus 2008 A. PT.
122 — 36
Muhardi atau TERGUGAT J), jadi keduanya sudah lebih dariLima tahun dan telah memenuhi ketentuan dari pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.Put. No. 12/PDT.G/2012/PN.PYK. Hal 23 dari 113.24 Tahun 1997 tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakantidak dapat diterima karena gugatan PENGGUGAT daluwarsa atau cacat formil;4.
1.DANA MAHENDRA, SH
2.TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
EKA BIMA RENALDI bin SAMAN
26 — 0
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;
Menimbang, bahwa tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT
94 — 21
Garut(yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranya telah diputus olehPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No.Put 24/Pid.sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi AsepSuhendi Bin Oli Suhandi selaku PPTK, dan Saksi Hj. Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah), baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan.
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembaliterhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada MahkamahAgung untuk memohon pembatalan atas Putusan Pengadilan Pajakyang demikian dan Keputusan Keberatan Termohon PeninjauanKembali;ALASANALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUANKEMBALIDi bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put