Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;e telah dirumuskan tentang pecandu narkotik dan korban penyalahgunaanNarkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UndangUndangRepublik

Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atastanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabuthaknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris, yaituland, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap = struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya

yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.Bahwa dalam pengertian yang terbatas, istilah agrarian reform dikenal sebagailandreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenal adalahredistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarian reform danlandreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umumbahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.

Direktur Land Reform ( diberi tanda P.11Foto copy Surat Nomor : 529 / 600.33.04 / XI / 2010,tertanggal 2 Nopember 2010, Perihal Permohonan Informasi,yang menyatakan bahwa tidak ada data tanah ex.erfacht /bekas Boschwezen dan Status Tanah di Desa Panawarenumumnya adalah hak milik adat / yasan ( diberi tanda P.12Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya,pihak Termohon telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Santoso

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

mengakui adanya "Penyelundupan Hukum" yang katanyadilakukan oleh Termohon Kasasi dan Majelis Hakim menegaskan"Penyelundupan Hukum tersebut tidak dibenarkan", bertentangan danmelanggar hukum;Bahwa Majelis Hakim semakin keliru) mempertimbangkan danmenafsirkan suatu) peraturan PP No. 224 Tahun 1961 TentangPelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang telahdiubah dengan PP No, 41 tahun 1964 serta Pasal 2, Peraturan MenteriDalam Negeri, No.15 Tahun 1974 tentang pelaksanaan pembagian tanahland reform

Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :"Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang R.I No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal"KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun Niat untuk apaNarkotika tersebut karena secara

kriteriapermohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yangbelum pernah ditetapbkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut Sama dan sebangun dengan doktrinsebagaimana termuat di dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform

No. 561 K/Pid.Sus/201611.12.13.Bahwa mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur EksekutifInstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan isu ini bukanlahhal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan MahkamahAgung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang pasaltersebut memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenisNarkotika, Pasal 111 jenis tanaman dan 112 bukan tanaman

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Sawi, hal ini sesuai dengan Kompilasi131415Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan pada pasal179; Bahwa keruwetan tentang tanahtanah tersebut muncul ketika para Penggugathendak mensertifikatkan tanahnya atas nama Penggugat sendiri.Mereka .....Mereka terbentur oleh aturan land reform, yakni untuk tanahtanah pertanian yangkurang dari dua hektar tidak dapat dipecahpecah menjadi bagian yang lebih kecil.Akhirnya oleh Tergugat II dan Camat PPAT serta aparat desa disarankan, agar dapatdisertifikatkan atas

Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. Il, No. 1, 1989, halaman 126; Hal. 19 dari 32 hal. Putusan PA.

Soemadipradja @ Eas PENJELASAN HUKUMTENTANG KEADAANMEMAKSA Penjelasan Hukum tentang Keadaan MemaksaHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egar Reform Program Penulis: Rahmat S.S. Soemadipradja Editor: Sebastian PompePengulas: Richardo Simanjuntak Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.

dapat ditunjukkan mengenaiperkembangan pengaturan force majeure dalam peraturan perundangundangan.Perkembangan ini meliputi terminologi yang digunakan, pengertian, peristiwapenyebab, dan akibat terjadinya force majeure terhadap perjanjian.115 Surah Winarni, Pembatalan Perjanjian Kredit, disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD):Overmacht dalam Ketentuan Perundangundangan, Yurisprudensi, dan Doktrin, kerja sama antara Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah FH UGM dengan National Legal Reform

Selain itu,in salah satu 10 Ore RELA nua National Legal Reform Program (NLRP)Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207D/ / J H.R. Rasuna Said Kav. 62 ISBN 974b602982e2038MS we en 4Phone : +62 21 52906813 SALA LI NL FR 2 Fax: +62 2152906824 Nasional Legal Reform Program34608100142 a

Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris, yaituland, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.Bahwa dalam pengertian yang

terbatas, istilah agrarian reform dikenal sebagailandreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenal adalahredistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarian reform danlandreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umumbahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.

tercantumdalam surat atas nama: Amaq Rinaman dengan NomorPipil/F 3469 Nomor Persil Blok 492 Klas II Luas 0.700 Hayang terletak di Subak Djero Puri Desa Ganti, KecamatanPraya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : Sawah Amaq Kenawe dan AmaqKadim;Sebelah Timur :Sawah Amaq Gunilem dan Amag Seni ;Sebelah Selatan : Sawah Amaq Seni dan Mamig Jipurnah ;Sebelah Barat : Sawah Amaq Kemilah ;Dan tanah terlampir lengkap dengan surat jjinmengerjakan tanah dari panitia Land Reform

Bahwa berdasarkan referensi, dalam buku Anotasi UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yangditerbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance andAdministrative Reform (UICSGAR), tahun 2017, BAB V, Hal 233, alineakedua disebutkan:khusus mengenal gugatan yang diajukan oleh LBH Padang ke GubernurSumatera Barat, Dr.

SanterSitorus yang diperkuat oleh pendapat Prof Eko Prasojo sebagaimanatermuat dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR)tahun 2017, Bab 5, Halaman 233, alenia kedua disebutkan pada pokoknyacakupan permohonan yang dimaksud oleh UndangUndang AdministrasiPemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yangsifatnya baru, bukan pembatalan keputusan

Jayawikartayang telah diredis berdasarkan SK Gubernur Prov.JabarNo.135/A/VII/59/1964 tanggal 16 Desember 1964 dan suratkeputusan dari panitia land reform DT Il Kabupaten Garut NomorSK.IVA/VIII/59/13833/1964 tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar danperangkat Desa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwaSdr.Saman yang telah mendapat

Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya:Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MahkamahAgung RI sebagai pasal "KERANJANG", karena itulah Hakimmenyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harusdilekatkan pada tujuan maupun Niat untuk apa Narkotika tersebut karenasecara

ataumengalahkan atau mengesampingkan KUHPerdata.Bahwa meskipun syarat perjanjian telah memenuhi asas konsensualisme,namun asas konsensualisme saja tidak cukup menjadikan perjanjian itu sah danmengikat, apabila perouatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formaltertentu yang diwajibkan oleh undang undang tidak dipatuhi sehingga akanberakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (dalam Elly Erawati dan HerlienBudiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, halaman 7diterbitkan oleh National Legal Reform