Kepentingan umum terlayani ;Di dalam berbagai yurisprudensi yang tetap, dapat kita simak bahwapraktek peradilan dalam perkara korupsi telah menggunakan prinsipmateriele wederrechttelijkheid dalam tindak pidana korupsi, kami kutipputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 01. K/ KR/1973 yang menyebutkan : bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 45/ 1972/ Pid./PT.

(Mohon simak kembalipengertian kontrak lumpsum di atas) ;Perlu kiranya ditegaskan dalam bagian ini bahwa:a. Addendum yang memuat variation order untuk paket 2 dan4, yang telah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugatselaku. Pengguna Jasa kepada Penggugat selakuKontraktor/Penyedia Jasa adalah variation order yangmerupakan item pekerjaan baru, baik yang berupamodifikasi maupun item pekerjaan baru (sebagai pekerjaantambah).

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon telah tercatat dalam daftarinventaris aset (Simak BMN) dan tanah yang dimohon tidak dalamkeadaan sengketa baik batas maupun penguasaan/Kepemilikannya;Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan CampakaNo.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai oleh KEMENTERIANKesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanah tersebut tidak dalamkeadaan sengketa; Bahwa secara

saksi, Kasi dan Kasilog;Bahwa saksi menyatakan, luas tanah TNI Angkatan Darat yaitu 18,8 Ha, hasilpengukuran PTM dan diajukan permohonan sertipikat pada tahun 20082009,tetap sempat terhenti, karena ada gugatan dari para penghuni di PengadilanNegeri Tasikmalaya dan sudah diputus dengan Kodam Ill Siliwangi yangmenang, (bukti T Il 5a, b, dan c) lokasi Perumahan Saptamarga;Bahwa saksi menyatakan, tanah pemberian AURI satu hamparan, yangluasnya 18,8 Ha dengan Nomor Register 30612001 dan asset masuk SIMAK

Dalildalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinyayaitu. tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yangdipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya,mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupKUHAP dengan tegas menjelaskan

ENERGI TEKNIK;

BINTANG MACCORA;

RIDHO TEHNIK;

RULINDO;

RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;

Coba simak baikbaik surat Bupati Luwu Timur Nomor : 100/042/Bub/tanggal 8 Januari2014, Perihal Pengembalian Lahan SertipikatPetani Mantadulu,bukan pengembalian sertipikat petani Desa Prestasi Kencana.Jadi suratsurat yang disebutkan diatas tidak ada yang mengakui hakPenggugat terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karena itu dalilPenggugat butir 3 patut ditolak karena tidak benar.11.

infrastruktut IT perpustakaanUI tahun 20102011 sejumlah Rp21 milyar tidak ada dalam RKAT 2010maupun dalam Revisi RKAT 2010;Bahwa Saksi membenarkan dalam RKAT 2010 hanya terdapat anggaranuntuk IT sejumlah Rp2 milyar;Bahwa ada Revisi RKAT 2010, namun hanya untuk pekerjaan fisik;Bahwa fisik perpustakaan UI dibangun dari APBN (DIPA) Ul, termasukdalam keuangan UI;Bahwa dalam laporan Ul, gedung perpustakaan UI termasuk asset Uldan semua asset UI adalah kekayaan pemerintah;Bahwa asset UI tercatat dalam SIMAK

BMN;Bahwa SIMAK BMN mencatat semua asset baik yang bersumber dariAPBN maupun Dana Masyarakat;Bahwa Rekening UI ada dua kelompok untuk dana APBN dan NonAPBN;Bahwa untuk rekening Non APBN, terdiri dari beberapa rekeningdibedakan antara yang bersumber dari SPP maupun sumber lain;Bahwa pengelolaan Dana Masyarakat/Non APBN sejak UI sebagaiBHMN mengacu pada aturan UU, PP, Keputusan MWA, AD/ART dan SKRektor IU Nomor 1091;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 31,dimana Saksi berani merealisasikan

belanja tersebut harustercatat sebagai belanja kementerian pendidikan dan kebudayaan baikdana itu bersumber dari APBN maupun sumber dana dari danamasyarakat;Bahwa belum tercatatnya dalam laporan pendapatan kementerianpendidikan dan kebudayaan dikarenakan sumber uang dalam perkarapengadaan /T perpustakaan UI pada tahun 2010 didapat dari perjanjiansewa antara UI dan BNI yang ditandatangani pada tahun 2010.Bahwa laporan kekayaan negara disajikan dalam neraca dalam bentukaset yang dicatat dalam aplikasi SIMAK

dari dana pemerintah dan dana masyarakat;Bahwa RKAT harus disahkan terlebin dahulu olen MWA, sebelum diimplementasikan dalam anggaran tahun berikutnya;Bahwa untuk proyek pengadaan barang/jasa, apabila ada perubahandalam RKAT, maka UGM meminta persetujuan terlebin dahulu ke MWA;Bahwa untuk pencatatan aset tetap dilakukan atas nama aset UGM baikaset tersebut bersumber dari dana APBN maupun bersumber danamasyarakat;Bahwa untuk pencatatan aset yang bersumber dari dana pemerintahmaka dicatat ke dalam SIMAK

BMN, sedangkan untuk aset yangbersumber dari dana masyarakat dicatat dalam sistem SIM aset UGM;Bahwa baik aset yang tercatat dalam SIMAK BMN dan sistem SIM asetUGM semua dilaporkan ke Dikti dan Kemendikbud tetapi secara terpisah,karena aset yang bersumber dari dana masyarakat hanya dilampirkansaja tetapi tidak dikonsolidasi dengan laporan kKeuangan Kemendikbud;Bahwa kelemahan menggunakan dana yang bersumber dari danapemerintah maka ada kemungkinan resiko penggunaan dana bisaterlambat, karena tidak

Perlu Penggugat baca dan baca, terus simak dan simaksecara benar menurut hukum, sehingga tidak takkabur alias tidak gagalpaham..

Kep selaku Staf Pengelola SIMAK Aplikasi BMNBahwa Saksi selaku KPA adalah bertanggungjawab secara umumdidalam pelaksanaan proyek tersebutBahwa pada tahun 2012 sdri. Indarasari Aulia (direktur RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo) yang memberitahukan pada Saksi bahwa RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo mendapatkan bantuan sebesar Rp.15,5 milyar dariAPBN TP untuk pengadaan Alat kesehatan. Sdri.

Kep selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa jabatan PPK Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan diRSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung bukanmerupakan jabatan ex officio yang dijabat oleh Terdakwa selakuKasubag Umum dan Kepegawaian di RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoKota Bandar Lampung.

Kes. selaku Kuasa Pengguna AnggaranSUWONDO, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat KomitmenLADY HARISWAN, ST selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPMSUKAMTO, S.Sos. selaku Bendahara PengeluaranWASIS BUDITOMO, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SAKGHEO GUNARSA, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa guna melaksanakan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. A.

terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.Maka alasan pemohon mengajukan Pra peradilan tentang sah atau tidaknyamengehentikan penyidikan perkara laporan Pemohon PILEM Br TARIGANyang dilakukan Termohon selama ini, Ssudah cukup jelas penyidikan dalamhal pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkanpemohon.Mari kita simak

TNI AL Nomor 32 tanggal 25Oktober 1985 seluas 1.815 m2 yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan TegalKota Tegal yang telah terdaftar dalam SIMAK BMN TNI AL Register Nomor40365000000257.Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN TGL4 Bahwa Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah melalui Panitia PembebasanTanah Untuk Negara(P2TUN) yang semula tanah tersebut adalah tanah Eigendom Verp.No. 22 atas nama LIEM TAN GIE, LIM BOEN HOK, LIM GWAN TAN terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan

Jakarta Konsultindo Nomor :28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBukittinggi, Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013,Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi KawasanJenjang Seribu Kota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah

Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan

Jakarta Konsultindo Nomor :28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima

(silahkan simak dan pelajari buku RuangLingkup permasalahan eksekusi bidang perdata karanganM.Yahya Harahap ,SH halaman 337340). Dan ditariknya Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat merupakan salah seorangyang sekarang ini sedang menguasai tanah yang merupakan obyeksengketa dalam perkara terdahulu antara Sumina Binti Ibrahimkainun (penggugat) melawan Fatimah binti Umar Bagaibak Boling(Tergugat).

./2015dari pendapat hukum dari Judex Facti tersebut dapatlah kita simak sebagaiberikut yang merupakan kelanjutan dari pertimbangan tersebut:Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pejabat Negara (WalikotaYogyakarta dalam hal ini H. Herry Zudianto, S.E.

adalah Harta Pusaka Tinggi dari Kaum TergugatRekonvensi yang merupakan Cancang latiah Galuah Taruko dariPusako Ninik Mamak Kaum Tergugat Rekonvensi.yang sama sekalitidak ada Hak Mutlak (Hak Milik) dari pada Penggugat Rekonvensisedikitpun.perlu Penggugat Rekonvensi sadari Kapasitas PenggugatRekonvensi sendiri adalah sebagai Semenda (Urang Sumando)lbaratkan Abu diatas Tanggul (Abu diateh tunggua),tidak adasedikitpun Hak Penggugat Rekonvensi untuk membahas danmempermasalahkan Objek 3a1 tersebut.coba simak

Pdg57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/2014 tanggal 31 Desember2013.59

Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan

Pdg58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/+2014 tanggal 31 Desember2013.59) 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K250 pekerjaan Pembangunan PSDPenataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi KontraktorPT.

yang bertindak sebagai pemimpin kegiatandalam tindak pidana tersebut.Dimana ketentuan Pasal 116 UndangUndang Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup inisudah memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban badan usahadan siapasiapa yang harus bertanggungjawab apabila terjadipembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga denganmemperhatikan rumusan dari Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, maka dapat di simak

Hal yang perlu diketahui dalam tindakpidana formal dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu,seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturanperundangundangan atau izin.Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,jika di simak lebih lanjut mengandung

Memperhatikan rumusan Pasal 116 ayat (Il)UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapatdi simak bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukanoleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutanpidana dan sanksi pidana dapat dijatunkan kepada:a) Badan usaha; ataub) Badan Usaha dan orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana; atauc) Badan Usaha dan orang yang bertindak sebagaipemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;ataud) Orang yang

Banjar Nomor: 17/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani Sekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014;

45) 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor: 17.a /Kpts /Ses.KPU-Bjr-022.436022 /2014 Tentang Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab.

Banjar Nomor: 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihnan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;45) 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan UmumKab. Banjar Nomor: 17.a /Kpts /Ses.KPUBjr022.436022 /2014Tentang Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada KomisiPemilihan Umum Kab.

Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;45. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan UmumKab. Banjar Nomor : 17.a/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada KomisiPemilihan Umum Kab.

IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan Umum Kab.Banjar Nomor: 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihnan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M.

DADAN (DPO) dengan tujuanmencari anak anak XTC;Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2019/PN.CmsBahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti namun dari ajakan Sdr.DADAN (DPO) bahwa grupnya yaitu BSC akan menyerang grup XTC;Bahwa yang saksi simak adalah obrolan seputar penyerangan ke XTCdikarenakan XTC pernah melakukan penyerangan ke BSC;Bahwa pada waktu itu) saksi tidak memerhatikan obrolan yangdisampaikan oleh Sdr.