Ditemukan 8648 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penyelenggaraan
Putus : 30-12-2010 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 465/Pid.Sus/2010/PN.Psp Tanggal 30 Desember 2010 — MASKUR HASIBUAN, S.Sos
119 — 30
119 — 30
Nasution Kota Padangsidimpuan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Padang Sidimpuan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
190 — 189
190 — 189
Demikian pula misalnya Pasal 5ayat (1) hurufa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukumnyadirepresentasikan dengan perkataan dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, makatidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkanperbuatan itu bukan
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
719 — 636
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
719 — 636
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Putus : 09-02-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 29/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR Tanggal 9 Februari 2015 — Ir. H. Suwono Thalib, M.Si.;
89 — 41
89 — 41
Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja,yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
335 — 124
335 — 124
IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,156. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,157. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,158. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN-A an.
IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK ProvinsiMaluku, tanggal 10 September 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPKA) an DRSIDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran Dokumen PendukungLHKPNA an.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
393 — 1336
393 — 1336
tahun 2013, atau setidaktidaknyapada wakiu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat diRumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
negara baik secaralangsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan atau pengadaanatau persewaan yaitu pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan BedahSentral di Staf Medis Fungsional RSUD Arifin Achmad tahun 2012 dan tahun 2013pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untukmengurus dan mengawasinya yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : nn > 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen ee nee25.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
150 — 57
150 — 57
Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana pencucian uang, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/ penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS. Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
219 — 172
219 — 172
Menurut Wikipedia.org, dari sudut pandang hukum korupsimencakup berbagai hal dan perbuatan, diantaranya adalah: perbuatan melawan hukum,penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataukorporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memberi atau menerimahadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut sertadalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagipegawai
Register : 12-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn Tanggal 29 April 2015 — - ABDUL HADI, SE, MSi alias ABDUL HADI LUBIS,
SE, MSi
96 — 21
96 — 21
Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkanbahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut , oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak tepatditerapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
109 — 24
109 — 24
Bin SUPIYO, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabat sebagaiKepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong KabupatenGunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.05/ KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, SekretarisBPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Sidorejo Kecamatan PonjongKabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabat sebagaiKoordinator PelaksanaProgram PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, KabupatenGunungkidul
Register : 02-02-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
637 — 278
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
637 — 278
DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/010.12-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor 800/158/SET/TAMBEN Tanggal 27 Januari 2011;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R.
Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/09/2013;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 180/21/KUM/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Penyampaian LHKPN ;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R. Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/07/2015;
14. 1 (satu) buah Asli BPKB nomor 5-10514506 atas nama PT.
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
75 — 45
75 — 45
setidaktidaknya ditempat lain yangberdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yangtermasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi SumateraUtara di Pengadilan Negeri Medan, sebagai pegawai Negeri atau penyelenggaraNegara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotongpembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara
Negara lainnya ataukepada Kas Umum, seolaholah Pegawai Negeri atau penyelenggara Negaralainnya atau kepada Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui hal tersebut bukan merupakan utang, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perobuatan manamerupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukandengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2013
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 — RADIANTO RAMINIS BIN RAMINIS
109 — 68
109 — 68
KelurahanPadang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan perbuatan, memberi sesuatu kepada pegawai negeriatau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga(DIKPORA) Kabupaten Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatanpengadaan buku keagamaan, kitab suci, dan buku ensiklop SMA, sertabuku kamus dan referensi perputakaan SMK yang dananya bersumberdari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TahunAnggaran
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
155 — 119
155 — 119
Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikan delegasi pada pihakswasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalahgunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yangmempunyai wewenang publik yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
233 — 132
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
233 — 132
pengertian unsur setiap orang tersebut, jikadihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999, Majelis Hakimberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi mengandung pengertianorang perorangan atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban tanpa memperhatikan kualifikasi tertentu, apakah sebagai orangswasta ataupun Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara, tanpa kecuallidan termasuk korporasi yang juga subjek hukum pendukung hak dankewajiban; Halaman 397 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
204 — 145
204 — 145
Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi =Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikandelegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan denganfaktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalah gunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunyayang mempunyai wewenang public yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
194 — 55
194 — 55
Ukuran berikutnya adalah sikapbatinnya (mens rea) hal ini berhubungan dengan pertanggungjabwanpidananya, kemudian ada ukuran dapat tercelanya orang dengan melakukanperbuatan tersebut.Bahwa sehubungan dengan pasal 55 KUHP kalau seorang ahli dalammemberikan pendapat mengenai keahliannya harus sesuai dengankeahliannya dan independen tetapi apabila dalam hal keahliannya tersebutbersamasama dengan Penyelenggara Negara membuat keahliannya tidakindependen menurut ahli ada kongkalikong atau merekayasa penilaian
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1099 — 5170
1099 — 5170
Bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3UURI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ialah siapa saja artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsibaik ia pegawai negeri/oenyelenggara negara maupun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara, dalam hal ini termasukanggota angkatan perang (Anggota Tentara NasionalIndonesia).Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alatalat bukti lain yang diajukandipersidangan
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
282 — 584
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
282 — 584
bertempat di Kantor SatkerPengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman ProvinsiSulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No.33 Kendari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pegawainegeri atau penyelenggara
negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atausebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara dan dalam keadaan sebagai berikut: Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan KerjaPengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman ProvinsiSulawesi Tenggara
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
292 — 276
292 — 276
Telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas yang adalah asasyang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ; Obyek sengketa a quo hanya sementara sifatnya dantentu saja dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugatkarena dengan upah yang lama perusahaan harusmempersiapkan bisnisnya secara efisien agar