Ditemukan 8895 data
57 — 20
Jika terdapatfakta dipersidangan berbeda dengan fakta dalam BAP dan dalam dakwaan, itumerupakan hal yang lumrah karena di persidangan adalah tempat menguji apayang didakwakan terhadap Terdakwa adalah benar atau tidak sehingga akanbermunculan faktafakta yang lebih jelas.
148 — 33
HATI PRIMA AGRO (HPA) samasamabergerak di bidang perkebunan sawit sehingga menjadi hal yang lumrah jika adakerja sama antara sesama anak perusahaan dari BGA PlantationGrupselakuperusahaan induk (Holding Company) dari PT. Karya MakmurBahagia (KMB) dan PT. HATI PRIMA AGRO (HPA) karena secara sisi hukumaset anak perusahaan merupakan juga aset dari BGA Plantation Grupsehinggasangat dimungkinkan PT. HATI PRIMA AGRO (HPA) melakukan pekerjaan diaset PT.
35 — 13
Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka5.2 karena perkataan kasar tidak pernah dilontarkan oleh Termohon,namun Termohon mengakui pernah marah kepada Pemohon karenanafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga namun hal tersebut tidak terjadi setiap hari dan pertengkaran sertaperselisahan merupakan hal yang lumrah dalam hubungan rumah tangga.9.
75 — 19
bahwaMitra) Bangun Guna Serah' selama jangka waktupengoperasian tidak bisa menjaminkan, menggadaikan ataumemindahtangankan objek Bangun Guna serah.Bahwa disini TERGUGAT II telah melakukan pemindahan hakkepada PARA PENGGUGAT secara sah di hadapan hukum danhal tersebut juga diketahui oleh TERGUGAT I, yang mana haltersebut juga membuktikan bahwa apa yang dilakukan olehTERGUGAT dengan TERGUGAT II bukanlah Perjanjian30Bangun Guna Serah sebagaimana yang dinyatakan sepihakoleh TERGUGAT I.Bahwa hal ini sangat lumrah
1.ARIEFULLOH, SH
2.GDE ANCANA, SH
Terdakwa:
Julian Latunduno alias Julian alias Lian bin Agustinus
299 — 279
Poin nomor 5 : Bahwa lumrah bagi Komisaris dan Saksi Korban LEOCHANDRA EDWARD yang memiliki kKepentingan sebagai Pemilik Saham diPT.Konawe Putra Propertindo untuk menjaga dan memperhatikan asetasetperusahaan. Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti padaLaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO.
77 — 61
Selain itu Tergugat merasa konflikrumah tangganya merupakan hal yang lumrah terjadi, namanya suatuHalaman 54 dari 71, Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2019/PA.Cbnkehidupan pasti akan selalu ada prahara dan cobaan, namun masih dalamkeadaan wajar dan baikbaik saja.
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Indar Kristianto
204 — 77
Militer namun Saudara PenasehatHukum Terdakwa berpendapat dan memandang bahwaTuntutan tersebut dianggap terlalu berat, namun demikianHal 7 dari 47 Hal Putusan Nomor 219K/PM II08/AD/X1I/2020MenimbangOditur Militer berpendapat bahwa Tuntutan yang telahdisampaikan Oditur Militer didepan Persidangan sudah sesualdan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diriTerdakwa dan Oditur Militer memandang bahwa apa yangtelah dilakukan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwaadalah suatu hal yang biasa dan lumrah
23 — 14
Hal ini tentulah lumrah karena pada umumnyapada setiap pasangan suami istri tentulah memiliki visi danharapan masa depan yang akan dibentuk, terlebih lagi kondisiTermohon yang tengah hamil tentunya memerlukan persiapandana yang cukup besar, karenanya Pemohon menanyakankepada Termohon tentang berapa besar pendapatan bersama danberapa besar biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannyasehingga dapat diketahui kondisi keuangan yang dihadapibersama.
Terbanding/Tergugat I : Ny. SARI BANUN
Terbanding/Tergugat II : DARMAWAN MANAF, S.H.
Terbanding/Tergugat III : RESTU ELLY, B.Sc.
Terbanding/Tergugat IV : HERMAN SOFYAN, S.H.
Turut Terbanding/Penggugat II : Tn. VICENTIUS AGUS PRIYANTO
146 — 66
Fakta yang sesungguhnya mengenai persolan iniadalah dimana Tergugat II pada sekitar tahun 2010 akan mencalonkandiri menjadi Wakil Bupati Bantul dan sudah hal yang lumrah setiap calonkepala Daerah menggandeng Pengusaha, Investor untuk membantu danmensukseskan misinya dan ini pula yang terjadi antara Penggugat Ildengan Tergugat II.
Pendeta Waredayani, M.Th
Tergugat:
KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS, BPH MS GKE
144 — 48
Bahwa MUTASI merupakan hal yang lumrah dan lazim dalamdunia ketenagakerjaan/kepegawaian baik itu di lingkungan pemerintahan(Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara) maupun di lingkungan swasta,termasuk lingkungan Gereja.26. Bahwa MUTASI (Penempatan Tenaga Kerja) diatur dalam Pasal32 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmerupakan kewenangan dan kebijakan dari pemberi kerja.27.
23 — 11
Wagianto, Sawal, Sudiono dan Pimandengan tidak beraturan dalam keadaan kesal dan emosi ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan tertangkapnya seorang pelaku yang diduga maling oleh wargayang saat itu adalah Riko Aditya Ginting, telan menyulut kekesalan dan emosiwarga terlebin dengan situasi di Desa tersebut yang sering terjadi pencurianternak dan katakata dari Edi Suparwan alias Iwan yang melontarkan katakata*benar ini malingnya..hajar..bunuh sehingga lumrah
102 — 34
Dalam adat dan kebiasaan di Minangkabaupun, sangat tidak lumrah dan bahkan jarang dilakukan seorang anak lakilaki setelah menikah yang membawa orang tuanya tinggal serumah denganistrinya, pasti akan selalu ada gesekan dan selisin paham, pada awalpernikahan Termohon masih mencoba memahami sikap lou KandungPemohon sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap Pemohon, hanya sajasemakin hari sikap dan tutur kata Ibu Kandung Pemohon menjadi semakindominan dan semakin ikut campur dalam banyak hal terutama dalam
161 — 81
bahwa dengan memperhatikan objek sengketa (videbukti T1 = T Il INT1), tercantum Pejabat Tata Usaha Negara yangmenandatanganinya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,selanjutnya meskipun terdapat perbedaan antara yang disebutkan dalam Pasal14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanahyaitu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sedangkan pada objek sengketa yaituKepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, namun hal tersebut dapatdimaklumi sebagai perubahan nomenklatur yang lumrah
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
281 — 261
Kereta Api Indonesia (Persero) dengan semenamena melakukan pengusiran paksa terhadap Para Penggugat dalamperkara perdata terdahulu dengan cara :a.Pada tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 08:00 WIB listrik padam dan ParaPenggugat dalam Perkara Perdata No. 380/Pdt.G/2016/PN.Bdgmengira padamnya listrik adalah hal lumrah dan biasa terjadi ;Sebanyak 1.143 personil gabungan polisi berpakaian dan senjatalengkap, TNI, POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta Api), SATPOL PP(Satuan Polisi Pramong Praja), Karyawan PT.
75 — 27
Dan tentang kerugian penghasilan/pendapatan bus Puskopkar yang menurun sepenuhnya bukanmerupakan tanggung jawab Tergugat dan II dimana dalampersaingan usaha yang sehat Tergugat dan Il tidak adamelarang orang untuk mempergunakan jasa bus Puskopkar,wajar dan lumrah masyarakat akan mencari fasilitas yang lebihbaik untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut sudah harusditolak;15.
59 — 20
melepaskankewajiban secara agama dan Negara karena Pemohon tidakmau lagi bertanggung jawab atas keluarganya yang sah, hal iniHalaman 25 dari 77 hal.Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/MS.Bna4.24.34.4menunjukkan Pemohon sudah sangat gelap mata hatinya,semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada Pemohon.Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Termohondan Pemohon bukanlah perselisihan yang berat dan prinsip,bahwa terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandanganantara saumi dan istri adalah hal yang lumrah
1.ANITA DIAN WARDHANI,SH
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI
36 — 15
PENDI terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya yakni Pasal 378 KUHP,dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut lumrah terjadidimana Terdakwa/Penasihat Hukum berdalin bahwa Terdakwa bukanlahsebagai pelaku tindak pidana atau Terdakwa mengingkari perbuatannya namununtuk menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pelaku tindak pidana,tidak semudah mengucapkan dan hanya mendengarkan keterangan Terdakwasaja namun juga harus
130 — 97
Proses politisuntuk menjatuhkan salah satucalon terkuat, hal tersebutsudah lumrah dalam praktekdilapangan dalam erademokrasi walaupunPenggugat sendiri telahmenandatangani paktaintegritas yang salah satupoinnya menyatakanBERLAPANG DADA DALAM HAL TIDAK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DAN TIDAKMELAKUKANTINDAKANYANG MERUGIKANMASYARAKAT DANPEMERINTAH SERTAPEMBANGUNAN oleh karena itu sudah benar dantepat Yurisprudensi MARINomor 482 K / TUN / 2003tanggal 18 Agustus 2004yang secara tegasmenyatakan *pemilihanKepala
104 — 79
berbeda alamat dan daerah,yang penting masih satu group, contoh : Pekerja PT.Astra (AHM) boleh dimutasi ke PT.Daihatsu;Bahwa Pekerja seharusnya tetap menjalankan terlebih dahulu perintahatas promosi tersebut baru menyampaikan keberatannya tetapi faktanyapeketja tidak melakukan perintah kerja tersebut.Bahwa atas penolakan perintah kerja tersebut dan tidak hadir untukmelakukan pekerjaan maka berlaku asas tidak dibayar upah kalau tidakmelakukan pekerjaan (no work no pay)Bahwa Promosi atau mutasi adalah lumrah
116 — 52
Namun dalam bisnis secara umum mendapat komisiatau fee adalah hal yang lumrah dan wajar serta hal tersebut tidak melanggarperaturan perundangundangan.e Bahwa tanggungjawab seorang makelar dalam aktivitas bisnis samasekali tidak ada jika tidak ada surat perjanjian atau surat kuasa dari pemberikuasa kepada makelar sebagai penerima kuasa. Dalam bisnis hal iniseringkali kurang diperhatikan oleh perusahaan karena sesungguhnya dalamhukum perdata hal tentang makelar secara khusus tidak ada diatur.