Ditemukan 44905 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-04-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat:
PT Indorealty Tata Persada
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Intervensi:
Muhamad Fuad Asrori
1133 — 1370

  • M E N G A D I L I :

    Penundaan

    Menolak Permohonan Penundaan yangdimohonkan Penggugat;

    Eksepsi

    Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

    Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/Pbt/KEM-ATR
    /BPN/XII/2022 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5283/Kelapa Gading Barat, atas nama PT Indorealty Tata Persada, luas 85.000 m2, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tertanggal 20 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/Pbt/KEM-ATR/
    Penggugat:
    PT Indorealty Tata Persada
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Intervensi:
    Muhamad Fuad Asrori
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 06-12-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PA MUNGKID Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.Mkd
Tanggal 28 Desember 2023 — Pemohon:
1.Muslimin bin Sururi
2.Zeni Praptiwi binti Tumratno
39 — 30
  • Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak bernama Yizka Ineztiya Sandy untuk keperluan mengurus Proses penjaminan atas sebidang tanah seluas 149 m2 atas nama Yizka Ineztiya Sandy yang terletak di Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 01064 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang;

    3.

Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 18-10-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN PADANG Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pdg
Tanggal 19 Maret 2018 — ARMAINI
2.JAFAAR
3.Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
78 — 24
  • ARMAINI
    2.JAFAAR
    3.Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
    Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KotaPadang, bertempat tinggal di JI.
    Bahwa Tergugat III memproses pendaftaran tanah dan peralinan hak atastanah berdasarkan alas hak yang memenuhi syaratsyarat formalsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 joPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentangPendaftaran TanahBerdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasandan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutus sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.Apabila
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 27-03-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 7 Desember 2020 — Menteri Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
80 — 45
  • Menteri Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
    Menteri Kementerian Agraria TataRuang Atau Badan Pertanahan Nasional, tempatkedudukan Jl.
    Bahwa Tergugat II adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan PresidenNomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruangjo.
    Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (dahulu Departemen Dalam Negeri Cq.Direktorat Jenderal Agraria, Direktorat Tata Guna Tanah) atas bidangtanah Hak Pakai No. 3/Cikeas Udik dilakukan berdasarkan padapemberian ganti rugi kepada PT.
    Fotokopi Surat Undangan dari Kementrian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional Nomor : 50/UND100.5.PL.01/II/2019tertanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P6 (Sesuai denganaslinya) ;8.
    Menteri Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,beralamat di JI. Sisingamangaraja No, 2, Jakarta Selatan.
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 16 Oktober 2019 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
120 — 15
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /!
    Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepada pihakKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukanpengukuran batasbatas tanah Obyek Perkara yang kemudian sudahmendapatkan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa telah dilaksanakanpengembalian batas sesuai dengan Peta Inventarisasi tanggal 21Mei 2012 sebagai berikut
    Bahwa TurutTergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik.Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2/Padt.G/2019/PN Kgn3.
    Bahwa Turut Tergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik;3.
    S829/Rokum/PP.1/Kum/18/2016 (T18), copy surat Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan (T19), copy suratPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentangperubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.TISUN
2.TOWIYAH
Tergugat:
LIEM KIEM ING
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
51 — 8
  • Penggugat:
    1.TISUN
    2.TOWIYAH
    Tergugat:
    LIEM KIEM ING
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    KementerianKarangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Agraria dan Tata Ruang RI, CQ. Kantor WilayahBPN Provinsi Jawa Tengah, CQ. Kepala BadanPertahanan Nasional Kabupaten Banyumas,beralamat di JI. Jenderal Soedirman No. 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.
    SriWinarno, dengan jabatan Pengadministrasian UmumPermasalahan Pertanahan Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanhan Kabupaten Banyumasberdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN PwtTENTANG
    angka 8 (delapan) yangmemohon kepada Pengadilan untuk menyatakan membebankan biayaperkara menurut hukum, oleh karena menurut hukum pihak yang kalah harusdibebani membayar biaya, yang dalam hal ini pihak yang kalah adalahTergugat maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugatdikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Bks
Tanggal 12 April 2023 — RUSMIYATI
Tergugat:
Muhammad Aon Sujana
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
16 — 0
  • RUSMIYATI
    Tergugat:
    Muhammad Aon Sujana
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
Terbanding/Tergugat : Damiri MS
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
98 — 70
  • Pembanding/Penggugat : Gustam S Sos MM
    Terbanding/Tergugat : Damiri MS
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
    Nama: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG SEBAGAIPELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK PEMBANGUNANJALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat,Teluk Betung, Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip
    surat tersebut mengakusebagai PEMBANDING/ PELAWAN/TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KU.02.06/015415/CE/V/2019 dan SuratMemori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadapihak TERBANDING, dahulu PENGGUGAT/TERLAWAN pada tanggal 24Januari 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding dariPengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Mgl Tanggal 24 Januari 2020 dan juga diberitahukan pula padaKementerian Agraria
    G/2018/PN.Mgl dan Relas Penyerahan Memori Banding dariPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Mgl jo Nomor:46/Pdt.G/ 2018/PN.Mgl pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang KepalaBadan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang, yang beralamat di JalanBasuki Rahmat,Teluk Betung,Bandar Lampung sebagai TURUT TERBANDINGdahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWANMembaca Tanda
    Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sebagaiPelawan semula Tergugat;Damiri Ms, bertempat tinggal di Desa Tiyuh Pagar Dewa, Rt 002 Rw 002Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaiTerlawan dahulu Penggugat ;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan PertanahanNasional Provinsi Lampung, tempat kedudukan Jalan Basuki RahmatTeluk Betung, sebagai Turut Terlawan dahulu Turut Tergugat ;.
    Bahwa baik dalam Putusan maupun dalam Berita Acara Sidang Perdata Perlawanan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 46/Pdt.G.Plw /2018/PN.Mgl yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2019 tidakdicantum bahwa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNGSEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUKPEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUASTERBANGGI BESARPEMATANG PANGGANG, TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN yangberalamat di Jalan Basuki Rahmat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
Sulasmi
Tergugat:
Hokijanto Wijaya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
26 — 19
  • Penggugat:
    Sulasmi
    Tergugat:
    Hokijanto Wijaya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Jakarta Utara
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2022 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1180/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 5 Juni 2023 — Penggugat:
I Made Kalir
Tergugat:
I Wayan Driana
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
31 — 0
  • Penggugat:
    I Made Kalir
    Tergugat:
    I Wayan Driana
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Denpasar
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 94/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 20 Januari 2020 — ANTANG GUNUNG MERATUS
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
116 — 102
  • ANTANG GUNUNG MERATUS
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN HULUSUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kamboja No.02Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa Khusus kepada MISKIAH, S.
    menghentikan kegiatan pertambangan milikTergugat , hal ini dipertegas dalam keterangan nya Saksi Menyetoppengerjaan tambang di lahan bersama Keluarga istri Penggugat PakSurono & Pak HarjonoHalaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa fakta saksi Jalaludin berani menghentikan pertambangantergugat secara eksplisit menunjukkan bahwa Penggugat memilikidasar bertindak yakni Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    Bon + 2 Orang PetugasPembantu Bahwa pada tahun 2012 saksi Rustam Effendi ke lahan tersebutSaksi kelokasi Tahun 2012 Untuk Menemukan Titik Kordinatpengembalian tata batas lahan Bahwakemudian saksi Rustam Effendi Saksi mengatakan saatpengembalian batas tanah tersebut dengan cara tetap mengambilbatas dan dikasih tanda patok Bahwa menurut saksi Rustam Effendi Kondisi tanah pada tahun2012 sudah berlobang, sudah ada galian tambang Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepadapihak Kementerian Agraria
    P 10 ) adalahCACAT HUKUM dan TIDAK SAH produknya bertentangan dantidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dimaksud pasal 4ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahannasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan (T19 ) yang secara tegas menyatakan dalam hal tanah yangdimohonkan adalah Kawasan Hutan maka lebih dulu harusdilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku , sedangsenyatanya
    113, 115, 118, 119, 121,122, 123, 124 dan 128, berada dalam areal operasional tambang batubarayang dikelola Tergugat ; Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.15 telah ditentukan bahwaletak lokasi tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 112, 113, 115, 118,119, 121, 122, 123, 124 dan 128 berada dalam kawasan hutan produksiyang merupakan areal operasional tambang batubara yang dikelolaTergugat ;Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 340/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 23 Februari 2023 — RABIAH
Tergugat:
1.RIFAT ELIM
2.SURYA JAYA LATIF
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
143 — 40
  • RABIAH
    Tergugat:
    1.RIFAT ELIM
    2.SURYA JAYA LATIF
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 21-06-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mnk
Tanggal 12 Nopember 2021 — Penggugat:
Ny Merry Gosal
Tergugat:
1.Ny Suzy
2.Yayasan Sangha The Ravada
3.Susanto
4.Slamet Abhayanando
5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Manowari
Turut Tergugat:
5.Ny Norce Mandacan
6.Tn. Samuel Mandacan
90 — 30
  • Penggugat:
    Ny Merry Gosal
    Tergugat:
    1.Ny Suzy
    2.Yayasan Sangha The Ravada
    3.Susanto
    4.Slamet Abhayanando
    5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Manowari
    Turut Tergugat:
    5.Ny Norce Mandacan
    6.Tn. Samuel Mandacan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 12 April 2021 —
Pembanding/Tergugat III : Taufik Hidayat
Terbanding/Penggugat : Zahra Al Idrus
Turut Terbanding/Tergugat I : Anita
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Republik Indonesia cq. Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT Cq.
76 — 41

  • Pembanding/Tergugat III : Taufik Hidayat
    Terbanding/Penggugat : Zahra Al Idrus
    Turut Terbanding/Tergugat I : Anita
    Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Republik Indonesia cq. Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT Cq.
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat Diwakili Oleh : HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H. , I PUTU EVA ARDIANA, S.H.
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik IndonesiaCq.Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Propinsi NTT Cq.
    Kantor Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten ManggaraiBarat, Alamat Jalan Frans Nalla No. 13 Labuan Bajo, KelurahanLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Halaman 2 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT KPGDalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama HERMANIGNASIUS JULISAISAR, SH., dan PUTU EVA ARDIANA, SH.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 19-06-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PN Cikarang Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Ckr
Tanggal 20 Maret 2024 — Penggugat:
ALI AMRAN
Tergugat:
1.HUNGKANG SUTEJA
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Bada Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ABDUL MALIK SUPARYAMAN, SH., M.Kn.,
2.SITI E.
53 — 0
  • Penggugat:
    ALI AMRAN
    Tergugat:
    1.HUNGKANG SUTEJA
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Bada Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
    Turut Tergugat:
    1.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ABDUL MALIK SUPARYAMAN, SH., M.Kn.,
    2.SITI E.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 256/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 25 Februari 2020 — Pemohon:
SITI MU AMALAH
29 — 4
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada pemohon dan anak anak pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan di Jalan Kaliasin VIII/57 Surabaya berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepala Direktorat Agraria Nomor: DA/C.2 II/21/Kh/77, tanggal 06-04-1977;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 08-03-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN MAUMERE Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mme
Tanggal 22 Nopember 2022 — Penggugat:
1.Nikolaus Nensi
2.Paula Perseveranda Edy
Tergugat:
1.Ansfridus Yosef Pitang
2.Carolus Boromeus Pitang
3.Yohanis Aurelius Radix Pitang
4.Donatus Angelico Pitang
5.Rosemary Evelin Pitang
6.Theodora Stefania Pitang
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Republik Indonesia CQ Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur CQ
64 — 20
  • Penggugat:
    1.Nikolaus Nensi
    2.Paula Perseveranda Edy
    Tergugat:
    1.Ansfridus Yosef Pitang
    2.Carolus Boromeus Pitang
    3.Yohanis Aurelius Radix Pitang
    4.Donatus Angelico Pitang
    5.Rosemary Evelin Pitang
    6.Theodora Stefania Pitang
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Republik Indonesia CQ Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur CQ
    Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN WONOSOBO Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb
Tanggal 5 April 2022 — Penggugat:
KUWATNO alias HANDOYO SUBAGIYO Bin SUPRIH alias SUPRIYANTO alias DONOSUWITO alias SOMOSUWITO
Tergugat:
1.GUNAWAN
2.NGAHADUN alias NARYOSUSANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA Gumawang Kidul Cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.
110 — 28
  • Penggugat:
    KUWATNO alias HANDOYO SUBAGIYO Bin SUPRIH alias SUPRIYANTO alias DONOSUWITO alias SOMOSUWITO
    Tergugat:
    1.GUNAWAN
    2.NGAHADUN alias NARYOSUSANTO
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA DESA Gumawang Kidul Cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo
    2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.
    Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab. Wonosobo)
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN AMURANG Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Amr
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
BENJAMIN MBAKOE MOEKOE
Tergugat:
1.ROGAYA
2.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA / CAMAT TATAPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Turut Tergugat:
BERTY MANTOW
17 — 17
  • Penggugat:
    BENJAMIN MBAKOE MOEKOE
    Tergugat:
    1.ROGAYA
    2.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA / CAMAT TATAPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR KABUPATEN MINAHASA SELATAN
    Turut Tergugat:
    BERTY MANTOW
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Diwakili Oleh : Iin Baria, SE
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
70 — 38
  • Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Diwakili Oleh : Iin Baria, SE
    Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
    Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
    Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
    Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
    KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENKUPANG, beralamat di Civic Center Jalan Timor RayaKM 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang. Telahmemberikan kuasa khusus Nomor : 335/Sk53.01/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, kepada 1. AyubTosi, S.H, 2. lin Baria, S.E, dan 3.
    M.H. yang berkantor di Kantor Advokat Semuel Haning,S.H., M.H. & Partners Advocates and Consultant, yang beralamat diJalan Banteng Nomor 7, RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, KecamatanKota Radja, KotaKupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :26/SKK.Pdt/SH/VI/2019, tanggal O3Juni2019, yang telah didaftarkanpada kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah registerNomor: 53/PDT/SK/6/2019/PN Olm, tertanggal 11 Juni 2019,selanjutnya disebut sebagai KUASA PARATERBANDING;Dan:KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA
    BahwaTergugat dengantegasmenyatakan terbitnya SertipikatHakPakaiNomor 8tahun 2003atas nama Pemerintah KabupatenKupang (Turut Tergugat) dan sertipikat tersebut merupakan hasil dariproses pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukumsebagaimana dalampasali9ayat(1)Undangundang Nomor 5Tahun1960tentang Ketentuan Pokokpokok Agraria atau disingkat"UUPA"yang menyatakan "Untuk menjamin kepastia hukumolehPemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wllayah RepublikIndonesia menurut ketentuan ketentuan
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PP No. 24 /1997 ( tentang Pendaftaran Tanah ) adanya kepastian danperlindungan hukum, sebagaimana dalam:a. Pasal 19 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangmenegaskan bahwa:"Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintahdiadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RepublikIndonesia MENURUT KETENTUAN YANG DIATURDENGAN PERATURAN PEMERINTAH ";b.
    Pasal 19 ayat 2 c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menegaskanbahwa;setelah bidang tanah itu didaftar, Pemerintah kemudianmenerbitkan SURAT TANDA BUKTI HAK YANG BERLAKUSEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT ATASKEPEMILIKAN TANAH;c.