badan sebagai pengusaha danstatus pengusaha akan meningkat menjadi pengusaha kena pajakapabila pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut menyerahkanBKP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN;Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajid membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UU PPN;Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP;Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;.

SSU sebagai WP yang telah dikukuhkan sebagai PKPwajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penjualan barang/jasa danmemungut PPN dari pembeli , memperhitungkan penerbitan fakturpajak keluaran dan faktur pajak masukan kedalam SPT masa PPN, ,menyetorkan PPN bila terjadi kurang bayar dan melaporkannya SPTMasa PPN kepada KPP Pratama; Bahwasaksi sebagai AR melakukan tindakan berupa himbauandan klarifikasi kepada WP PT SSU dank arena instruksi atasan, saksihanya menerbitkan surat Tagihan Pajak (STP ) atas

menjadi pengusaha kenapajak apabila pengusaha yang menghasilkan BKP tersebutmenyerahkan BKP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 15 UU PPN; Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKPwajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat 1 UU PPN; Jika PKP tidak membuat Faktur Pajak, maka terhadap PKP akandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DasarHalaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 1570/B/PK/PJK/20162)Pengenaan Pajak (DPP) melatui penerbitan Surat

Tagihan Pajak(STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP; Fakta bahwa Terbanding tidak menerbitkan STP menunjukkanTerbanding sepakat bahwa menghasilkan BKP bukan merupakanobjek PPN yang mewajibkan PKP membuat Faktur Pajak ataskegiatan tersebut;ii.

Sarana untuk mengenakansanksi administrasi perpajakan adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP);Menimbang, bahwa upaya penegakan hukum selanjutnya, yaituPemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajibanperpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupunpelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah LaporanHasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan SuratKetetapan Pajak.

Apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantorpajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan menjadi dimanakantor pajak mulai mengenakan Sanksi Administrasi akibatpelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, berupa:a. denda; maupunb. bunga.melalui Surat Tagihan Pajak (STP)Hal 68 dari 99 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt.3. Pemeriksaan, Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhankewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaranpajak, maupun pelaporan pajak.

Sarana untuk mengenakansanksi administrasi perpajakan adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP);Menimbang, bahwa upaya penegakan hukum selanjutnya, yaituPemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewayjibanperpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupunpelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah LaporanHasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan SuratKetetapan Pajak.

Apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantorpajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan menjadi dimanakantor pajak mulai mengenakan Sanksi Administrasi akibatpelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, berupa:a. denda; maupunb. bunga.melalui Surat Tagihan Pajak (STP)3. Pemeriksaan, Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhankewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaranpajak, maupun pelaporan pajak.

AF/177/IX/05tanggal 19 September 2005 mengajukan Permohonan Pembetulan(Penghapusan Sanksi Administrasi) atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai No. 00071/107/03/052/05 tanggal29 Juni 2005 (Bukti PK9);Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali menerima KeputusanTermohon Peninjauan Kembali No.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP.839/WPJ.21/2013, tanggal 27 November 2013 menyatakanMenolak Permohonan dari Pemohon (PT Arista Auto Prima)permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiwajib pajak dalam suratnya Nomor 043/PAJAK/AAP/V/2012tanggal 30 Mei2013 dan mempertahankan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor00103/107/09/044/12 tanggal 18 Oktober 2012 masa PajakJanuari s/d Desember 2009, dengan jumlah pajak yang masihharus dibayar adalah

, melainkan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak kurangbayar( SKPKB) yang besarnya adalah untuk Tahun pajak 2010 adalah sebesarRp. 1.516.616.818, dan untuk Tahun pajak 2011 adalah sebesar Rp.1.275.077.205, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.791.259.023, artinya adakelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali sepanjang belum dikreditkan ataudibebankan sebagai biaya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun2000, sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 4,adapun tentang sanksi bunga denganmenerbitkan Surat

Tagihan pajak (STP) terlebih dahulu ;Unsur dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara ;Menimbang bahwa faktanya terdakwa sebagai wajib pajak padaPT.Kharisma Mitra Sejajar telah melakukan surat Setoran Pajak sejumlah Rp.3.342.700.000, sebagaimana bukti T6,T7,T 8 dan T 9 yang diajukan olehPenasehat Hukum terdakwa dan dibenarkan keabsahannya oleh saksisaksi dariPetugas pajak dan saksi ahli, dan penyetoran tersebut dilakukan atas himbauandari Kantor Pelayanan Pajak Manado sendiri, dengan demikian

oleh Kepala Kantor tanggal 10 Januari 2000 sebesarRp.103.388.090,, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajibpajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.103.388.09087 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas namaPT Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBByang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesarRp.206.776.180, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wayibpajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.306.028.746,88 Surat

Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp.227.453.798, yangditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT BarataIndonesia tertanggal 3 Februari 200389 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBdari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal11 Maret 2004 sebesar Rp.160.297.716, yang ditanda tangani oleh KepalaKantor

tangani oleh Kepala Kantor tanggal 10 Januari 2000 sebesarRp.103.388.090,, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wayibpajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.103.388.0901 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PTBarata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yangditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesarRp.206.776.180, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajakPT Barata Indonesia sebesar Rp.306.028.746,Surat

Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp.227.453.798, yang ditanda tanganioleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut (satu) lembarDispoisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia tertanggal 3Februari 20032 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dariKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal 11Hal 477 dr 448 Putusan No.82/Pid.Sus/2012/PN.Sby4784788485868788Maret

Surya Alam Tunggal tersebutdiatas ;e Bahwa akibat dikabulkannya seluruh permohonan keberatan yang diajukan PT.SAT oleh Dirjen Pajak tersebut maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjotelah memerintahkan Kepala KPPN Kabupaten Sidoarjo untuk membayar kembalikelebihan pembayaran pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dibayarkanoleh PT.

SAT sehinggapajak yang masih harus dibayar tidak ada dan mengusulkan untuk menerimapermohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak ada, makakekurangan pajak beserta sanksi administrasi dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telahdibayar PT. SAT sejumlah Rp. 487.200.000, harus dikembalikan oleh Negara jugadiserta imbalan bunga kepada PT.

SAT oleh Dirjen Pajak tersebut, maka Kepala Kantor Pelayanan PajakSidoarjo telah memerintahkan kepada KPPN Kabupaten Sidoarjo untuk membayarkembali kelebihan pembayaran Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telahdibayarkan oleh PT.

BuktiT16 :KB.0505/2001, tanggal 24 September 2001, PerihalPenyampaian Surat Tagihan Pajak (STP) Tunggakan PBBTahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. (Fotokopidari fotokopi);Surat Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Pesanggrahankepada Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan,Nomor : 390/1722, tanggal 22 April 2016, Hal : Konfrmasi NOP(Nomor Objek Pajak).

Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015Tergugat /CCA tersebut, Kantor pajak yang berwenang telahmengeluarkan SKPKB dan Surat Tagihan Pajak (STP), dimanaberdasarkan SKPKB dan STP tersebut terdapat (a) pajak yangbelum dibayar kepada Negara sebesar Rp1.783.477.139,00(satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuhpuluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) (PPh Pasal4 (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26) dan (b)denda dan bunga pajak sebesar Rp552.309.536,00 (vide buktiP18 halaman

Pada tanggal 17 Juni 2014 TERGUGAT II atas nama Direktur JenderalPajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor00018/107/11/117/14 dengan nilai sanksi denda sebesar Rp 570.164.080,(P2)3. Pada tanggal 05 Januari 2015 PENGGUGAT dengan surat Nomor1/PJ//2015 mengajukan Permohonan Pengurangan Atau PenghapusanSanksi Administrasi pada STP PPN ke Direktur Jenderal Pajak u.b KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.4.

KEP1447/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 7September 2007 atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai No. 00054/107/04/052/06 tanggal 27 Juni2006 berdasarkan alasan karena adanya kekeliruan penerapanPasal 14 ayat (4) jo Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang undangKUP di mana Termohon Peninjauan Kembali tidak seharusnyamenambahkan situasi yang dikenakan sanksi administrasi diluar situasi yang telah disebutkan secara limitatif dalamHal. 45 dari 72 hal. Put.

Membuat Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atassanksi administrasi ;e. Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh;Bahwa, saksi pernah bertemu dengan pengurus PT AYARO MULYAKONSTRUKSI yaitu AGUS BUDIYANTO bersama dengan pegawainyayaitu MITA ANDILA pada saat berkunjung ke Kantor Pelayanan PajakPratama Malang Selatan untuk berkonsultasi masalah eSPT, eFakturdan! melakukan instalasi aplikasi eSPT PPN ;Bahwa, Wajb Pajak an.

yang sedang dilakukan terhadap PT AYAROHalaman 30 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN MIgMULYA KONSTRUKSI, NPWP: 21.014.497.8623.000, Tahun Pajak 2014dan 2015;Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai KEPALA SEKSIPELAYANAN pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANGSELATAN adalah Mengkoordinasikan pendaftaran/registrasi Wajib Pajak(WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penerimaan dan PengolahanSurat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, penerimaan suratmasuk, penerbitan produk ketetapan pajak dan Surat

Tagihan Pajak(STP), keputusan, pengadministrasian dokumen dan berkas Wajib;Bahwa Wajid Pajak a.n.

adalahketerangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam BeritaAcara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiaptiaphalaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaantersebut;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi mendapat tekanan baiksecara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;Bahwa Saksi sebagai Kasi Evaluasi Keberatan pada Kanwil Jakarta Khusus ;Bahwa benar proses permohonan pembatalan Surat

Tagihan Pajak (STP) PTEKP tersebut dari Wajib pajak dilaksanakan berdasarkan prosedur yang adadi kami dan kami simpulkan bahwa penerbitan STP ini belum waktunya untukditerbitkan ;Bahwa Kesimpulan dari penelitan kami ini, disampaikan secara berjenjang keatasan saksi yakni HILMAN FLOBIANTO bahwa sebenarnya STP ini belumwaktunya untuk diterbitkan.

Periode TA yang pertama berakhir tanggal 30 September2016;Bahwa pihak PT EKP merasa kesal karena saat mengajukan Tax Amensty(TA) ada Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan oleh KPP PMA Enam ;Bahwa Saksi baru kali pertama kenal dengan Terdakwa saat tanggal 27September 2016 tersebut ;Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembatalan ke KPP PMA Enam,baru kemudian Terdakwa datang ke Kanwil DJP Jakarta menemui HANIV dansaksi ;Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Keberatan dan banding pada Kanwil DJPJakarta

Prima (PT EKP), tetapi saksi lupa tidak terlalu konsentrasi karenahanya persoalan bahwa ini ada masalah pajak, dan HANDANG SOEKARNOmenyampaikan kepada saksi mana tahu saya tidak ada ditempat tolongdibantu;Bahwa Saksi punya nomor telpon angka terakhir 46 lengkapnya081224800846;Bahwa Saksi mendengar adanya pembicaraan mengenai restitusi bahwaSISWANTO punya masalah restitusi ditahan di KPP PMA Enam dan jugabahwa PT EKP ada masalah khususnya PKP dicabut ;Bahwa Saksi lupa apakah ada dibicarakan mengenai Surat

Tagihan Pajak(STP) ;Halaman 88, Putusan Perkara No. :31/Pid.SUSTPK/2017/PN.JKT.PSTBahwa tidak ada pembicaraan mengenai tax amnesty dari PT EKP;Bahwa Tanggapan dari pak HANDANG saat SISWANTO datang, Mana TahuSaya Tidak Ada Diskusi Dengan Pak Jerry.Bahwa sebelumya saksi mengetahui persoalan restitusi dan pencabutan PKPPT EKP;Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan dengan pak HANDANG mengenaipesoalan Pajak PT EKP;Bahwa Saksi ada pembicaaran dengan pak Handang masalah PencabutanPKP PT EKP ;Bahwa pada

perkara ini juga adalahtentangsengketa pajak karena adanya denda keterlambatan pembayaranpajak atas pelaksanaan Perjanjian Jasa (Service Agreement).Penggugat dalam Gugatannya pada bagian c halaman 12 menyampaikanbahwa terdapat:(i) kekurangan bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);(ii) kKekurangan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21);(iii) kKekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23);(iv) kekurangan pembayaran PPh Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24)dan(v) adanya Surat

Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai(PPN).Oleh karena sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebenarnyadalam perkara a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidangperpajakan, sehingga menurut hemat Tergugatsengketa ini hanya dapatdiajukan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP

di mana dalam hal penerbitan surat ketetapan pajak diatur secarajelas melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor33/PJ/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak,dan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut dengan PER33), sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 PER33 menyebutkan bahwa:"Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat

Tagihan Pajak (STP) dan/atauSurat Ketetapan Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan danDaftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapbkan pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini";Bahwa berdasarkan

adalah benar;Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Account Representative diKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura :Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak;Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material WajibPajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan.Memberikan himbauan perpajakan kepada Wajib Pajak.Membuat profile dan melakukan kunjungan kerja dalam rangkapemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN JmbMembuat Surat

Tagihan Pajak (STP), mengusulkan pemeriksaanke Seksi Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibanperpajakan dengan benar.Konsultasi dan Sosialisasi kepada Wajib Pajak.Sebagai Petugas Pemeriksa Pajak untuk Pemeriksaan DataKonkret.Usulan Informasi Data Laporan Pemeriksaan.Tugas lain yang diberikan atasanBahwa PT Putra Indragiri Sukses NPWP 84.685.804.1331.000merupakan Wajid Pajak yang menjadi bagian atau wilayah dalampengawasan dan konsultasi Saksi sebagai Account Representative SeksiPengawasan

Membuat Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksiadministrasie. Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuhbahwa kegiatan yang dilakukan sebagai seorang Account Representativedalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak, antara lain :a. Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajibanperpajakan Wajib Pajak.b. Mengirim surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakankewajiban perpajakannya.c.

Petugas diluar fungsional pemeriksa pajakhanya berhak mengeluarkan sanksi bunga atau denda yang bersifatadministrasi ke wajib pajak melalui surat tagihan pajak (STP).Bahwa cara mengetahui bahwa pajak telah sah dibayar/disetor oleh WajibPajak adalah sebagai berikut :Administrasi penerimaan pajak diadministrasikan melalui sistem ModulPenerimaan Negara (MPN), dimana sistem tersebut sudah online denganbank persepsi penerima setoran.