itu adalah jalantani Sepanjang 1 Km; bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di DesaIwoikondo pada masa pemerintahan MARWATI sebagai Kepala DesaIwoikondo pada saat itu; bahwa Saksi tidak lama menjabat sebagai Kepala Dusun karenaSaksi dipecat oleh MARWATI pada saat itu; bahwa MARWATI memecat Saksi karena marah pada Saksikarena MARWATI menyuruh Saksi mengukur tanah milik JAPPE danMUSLIMIN tapi Saksi tidak mau; bahwa tanah MUSLIMIN masuk di lahan 30; bahwa Saksi mengenal orang yang bernama JOMPO

Nomor 51/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 7 dari 185dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa Sebamban Batu,sedangkan dana kompensasi untuk Kepala Desa walaupun itu untuk pribaditerdakwa namun dalam oleh terdakw atetap disisihkan untuk kepentingandesa Sebamban Baru, antara lain untuk pembangunan tribun sepakbolaserta pengerasan jalan, membangun los pasar, membeli batu split 30 rit,sambungan listril ke makam, membantu sambungan listrik untuk warga,bantuan untuk anak yatim, janda dan orang jompo

dilakukan tanggal 28Agustus 2010 (sekitar 1 tahun setelah diterimanya danakompensasi/fee tersebut); Bahwa selanjutnya mengenai dana kompensasi untuk Kepala Desayang walaupun itu untuk pribadi terdakwa namun oleh terdakwatetap disisinkan untuk kepentingan desa Sebamban Baru, antara lainuntuk pembangunan tribun sepakbola serta pengerasan jalan,membangun los pasar, membeli batu split 30 rit, sambungan listril kemakam, membantu sambungan listrik untuk warga, bantuan untukanak yatim, janda dan orang jompo

dan bukan terdakwa; Bahwa mengenai kesepakatan antara DPRD Tanah Bumbu denganPT Tunas Inti Abadi mengenai dana tali asih , Majelis tidak akanmempertimbangkannya karena sudah diluar substansi DakwaanJaksa Penuntut Umum; Bahwa mengenai Fee kepada terdakwa pribadi sebesar Rp 1.000,(seribu rupiah)/ton yang menurut terdakwa tidak termasuk perjanjianPutusan Nomor 51/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 173 dari 185dengan Desa, yang mana dana tersebut terdakwa bagikan kepadaanak yatim, janda janda dan orang jompo

Bahwa pengertian pikun dalam kamus bahasaIndonesia adalah : kemunduran ingatan, jompo, kelainan tingkah laku yangditandai dengan sering lupa.

oleh Misriyadi merupakan hasil koordinasikepada (alm) yang pada saat itu meminta untuk diurus selama ditahan diPolres, baik segala keperluannya selama ditahanan Polres dan secara lisanakhirnya (alm) meminta agar barangbarangnya dijual apabila ada yangmasih laku guna dipergunakan untuk mengurus (alm) selama dipenjaradikarenakan (alm) sudah sepuh atau tua maka atas kehendak (alm) yangmohon dipindahkan setelah vonis perkara pidananya selesai agar tidak didalam penjara melainkan di Panti Werda (panti jompo

imbalansecara Sukarela dari orang yang ditolong oleh Tergugat; Bahwa ketika saksi berniat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ibuPenggugat menghalangi bukan karena tidak menginginkan Penggugat rukunkembali dengan Tergugat melainkan Penggugat yang sudah tidak inginkembali meneruskan rumah tangga bersama Tergugat; Bahwa mulai dari awal menikah Tergugat kurang bertanggung jawab denganbiaya hidup dan ekonomi keluarga sehingga Penggugat terpaksa harusbekerja membanting tulang sebagai pembantu panti jompo

bilik, memangdalam sosialisasi melalui video pertama untuk evoting pertama yang disebar kemasyarakat melalui Perangkat Desa untuk diputar bahwa card rider di dalam bilik tetapidalam pelaksanaanya card rider di luar bilik setelah pelaksanaan di Desa Trayu KecamatanBanyudono card rider diluar bilik, hal ini karena dari hasil evaluasi tim teknis dan timverifikasi serta masukan dari masyarakat; bahwa card rider di taruh di luar itu juga dalam rangka mengatasi cara memilih terhadappemilih yang sudah jompo

tetapi apabila dinilai dandikaitkan dengan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI yang dikenalmasyarakat sebagai tokoh masyarakat dibidang keagamaan (PENGGUGATREKONPENSI kerap mengadakan pengajian rutin dan telah memiliki jamaahrutin dari masyarakat sekitar), serta PENGGUGAT REKONPENSI yang jugadikenal sebagai tokoh masyarakat dibidang sosial (PENGGUGATREKONPENSI dikenal masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang kerapmengadakan kegiatan baksi sosial dengan memberikan santunan kepadakaum fakir miskin, janda jompo

bundel foto copy legalisir Kontrak Pekerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Sidoharum Kec.Sempor denganpelaksana CV Winna Jaya sumber dana APBD Kab.Kebumen TA2016 (DAU); 2721 (Satu) bundel Pekerjaan Pengadaan Bibit Kambing Jawa RanduBetina dengan Kegiatan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagiAnak Terlantar, termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal:; 2731 (satu) bundel Pekerjaan Makanan Siap Saji dari Beras denganKegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni PantiAsuhan/Jompo

dokumen pendukungnya dari Dinas Nakertransos kepada CV.Barokah Makmur Abadi dalam Pekerjaan Pengadaan Pengadaan AlatKesehatan untuk Penyandang Cacat (Disabilitas) dalam KegiatanPendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma; 2851 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Danabeserta dokumen pendukungnya dari Dinas Nakertransos kepada CV.Putra Jaya Kolopaking dalam Pekerjaan Pengadaan Makanan SiapSaji dan Beras dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan BagiPenghuni Panti Asuhan/Jompo

Putra JayaKolopaking dalam Pekerjaan Pengadaan Makanan Siap Saji dari Beras dalamKegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo;1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana besertadokumen pendukungnya dari Dinas Nakertransos kepada CV.

Anak Terlantar, termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan AnakNakal: Halaman 300 dari 341 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg. 273.1 (Satu) bundel Pekerjaan Makanan Siap Saji dari Beras denganKegiatan Pendidikan dan Pelatihnan bagi Penghuni PantiAsuhan/Jompo; 274.1 (satu) bundel Pekerjaan Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan Ikandengan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan SosialMasyarakat; 275.1 (satu) bundel Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untukPenyandang Cacat (Disabilitas) dengan Kegiatan

Putra Jaya Kolopaking dalam Pekerjaan Pengadaan MakananSiap Saji dan Beras dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan BagiPenghuni Panti Asuhan/Jompo; 286.1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perintan Pencairan Danabeserta dokumen pendukungnya dari Dinas Nakertransos kepadaCV.

Kecamatan Bongkar, dansebagian orangnya berasal dari Pesula, Kecamatan Rano Bahwa saksi tidak tahu dari mana UA SARURAN mendapatkantanah sengketa Bahwaadakemungkinandahuluayahnya UASARURANbernamaLASO SUANG Alias Nene DIDO membeliitutanahsengketa Bahwa saksi diberi tahu SALO tanah sengketa digadaikan denganMAKI saudaranya Bahwa pembicaraan dahulu di rumahnya MAKI saudara SALO, tapipara pembicara sudah meninggal kecuali satu orang yang masihhidup bernama SATU sudah tidak berdaya karena telah sangat jompo

Bandung BaratNo. 009/Kep/DS/XII/Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013, sedangkantupoksi saksi adalah : Pendataan penduduk Tuna Karya, Tuna Wismaatau penyandang cacat, Yatim Piatu dan pendataan Jompo di desaPangauban Kec. Batujajar Kab.

Hal inibertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Permenpera No.6 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 25 ayat (6) :Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah),plester dinding, plafon, pengecatan, upah kerja, dan ongkos angkut bahanbangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain di luar APBN dan APBDPasal 25 ayat (7) :Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebablanjut usia (jompo

Drs.Kotot Kusmanto, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 19992004(termasuk Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH.) adalah bertentangan denganKeputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah sertaTata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan bBelanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan PenyusunanAPBD, bahwa yang dimaksud dengan Pihak ke III adalah Panti Jompo, PantiSosial dan Sosial Keagamaan, dan lainlain

BamaMapan Bahagia (Sesuai dengan aslinya);: Surat Keterangan Nomor 67/SRBMB/V/2020 tertanggal 2 Mei2020 (Sesuai dengan aslinya);: Surat Keterangan Nomor 69/SRBMB/V/2020 tertanggal 2 Mei2020 (Sesuai dengan aslinya);: Surat Keterangan Nomor 71/SRBMB/V/2020 tertanggal 2 Mei2020 (Sesuai dengan aslinya), lampiran: perjanjian kerjasamapenempatan Tenaga Kerja Indonesia antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan AgenPenempatan Tenaga Kerja Penata Laksana Rumah Tangga(PLRT) dan Perawat Orang Jompo

.142.500.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), Alokasi Dana Hibah pembangunan Rumah Dhuafa wilayah I Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019;

Saksi adalahsaudara sepupu Penggugat dan pernah bekerja di Taiwan bersamaPenggugat; Bahwa Penggugat bekerja menjadi TKW yang ke 2 kali di Taiwanselama 3 tahun yaitu dari bulan Pebruari 2014 sampai bulan Maret2017; Bahwa sebelum berangkat ke Taiwan tinggal di penampungan,Tidak ada biaya, malah dikasih uang vi sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), Penggugat bekerja sebagai pembantu rumahtangga, yaitu mengurus orang jompo dengan gaji kurang lebih Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per bulan, tetapi

Sarkum Riptoatmodjo, Luas 1.930 M2, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan kilang penggilingan padi dengan dinding beton, atap seng, lantai semen, dengan ukuran 16 m X 12,05 m, terletak di Desa Jompo, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas :

No.87/Pid.B/2017/PN Bktdibawahinya dan kemudian untuk mendata masyarakat yang biasa kamisebut makmum juga anak yatim, fakir miskin dan juga jompo danTerdakwa juga berhak untuk merekrut masyarakat untuk menjadianggota Yayasan Amalillah tersebut dan terhadap pekerjaan yangdijalankah oleh Terdakwa tersebut dianya bertanggung jawab kepadapimpinan wilayah yaitu kepada Pimpinan Wilayahnya PW 6 BPP wilayahNTT dan jikalau dianya sebagai PPUK dianya akan bertanggung jawabkepada BKKS wilayah Barat yaitu sdra

mengikat para karyawannya di lorong tangga lantai II selanjutnyamengambil uang dari brankas di lantai dan di lantai Il, Terdakwa memasukkan kedalam karungplastik selanjutnya keluar bersama kawankawannya ;Bahwa setelah perampokan BRI unit Tambahrejo berhasil lalu berkumpul dirumah kontrakan(kantor) menhitung hasil rampokan berjumlah Rp. 466.000.000, (empat ratus enam puluh enamjuta rupiah) oleh Abu Roban ;Bahwa uang Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa terima dan dibagikan kepadapant jompo

Selain itu,penghitungan sebagaimana yang disampaikan Tim Penasehat Hukum tidakada landasan hukumnya karena, dalam peraturan Deputi Bidang SwadayaNomor 03 Tahun 2014 secara umum digariskan bahwa bantuan senilaiRp 7.500.000,00 ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diwujudkan dalambentuk bahan bangunan, dengan pengecualian yakni bagi penerimabantuan yang tidak memiliki kemampuan dana swadaya karena lanjut usia( jompo ), cacat permanen, janda tua yang tinggal sendiri atau masyarakatmiskin yang memiliki

Hyperlink referencenot valid. tersebut dibuat dengan maksud untuk membuat masyarakat tertarikuntuk membelinya, antara lain berbunyi :Halaman 11 dari 69 Perkara Nomor 651/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL10 % dari keuntungan penjualan materai 6000 kami salurkan kepadasaudarasaudara kita yang kurang beruntung (Yatim piatu, panti jompo,kaum duafa)Peluang usaha untuk anda dengan bergabung bersama kami GrosirMaterai 6000 anda bisa dapat keuntungan yang lebih besar, oleh karenaitu ada baiknya kita menyiapkan diri

Pasal 7 ayat (3) Pasal 7 ayat (5) berbunyi Fungsi sosial danbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atasbangunan' olahraga, bangunan pemakaman, bangunankesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunanterminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan,kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, danlainlain sejenisnya.7. Bahwa dalam Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Nomor F.498.16.

YKterminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan,kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, danlainlain sejenisnya.Pasal 10 ayat (5) yang berbunyi Penilaian/evaluasi dokumendan penetapan retribusi IMB untuk bangunan = yangpemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ataumemiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkandampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14(empat belas) hari kerja;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012Tentang