tinggal di Desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Blitar; Bahwa, Djahelani dan Fatimah tergolong orang kaya karena mempunyai tanahbanyak misal di daerah Mangunan, Karanggondang dan Bonagung masing masing ada 3 bidang jadi ada 9 bidang tanah, termasuk pula obyeksengketa yang di Desa Srikaton ada 5 bidang ; Bahwa, saksi bisa mengetahui tentang harta Djahelani bermula saat ada DekritPresiden tanggal 5 Juli 1959 yang salah satunya pemerintah akan menata masalahkepemilikan tanah yaitu dengan adanya land reform

Soemadipradja @ Eas PENJELASAN HUKUMTENTANG KEADAANMEMAKSA Penjelasan Hukum tentang Keadaan MemaksaHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egar Reform Program Penulis: Rahmat S.S. Soemadipradja Editor: Sebastian PompePengulas: Richardo Simanjuntak Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.

dapat ditunjukkan mengenaiperkembangan pengaturan force majeure dalam peraturan perundangundangan.Perkembangan ini meliputi terminologi yang digunakan, pengertian, peristiwapenyebab, dan akibat terjadinya force majeure terhadap perjanjian.115 Surah Winarni, Pembatalan Perjanjian Kredit, disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD):Overmacht dalam Ketentuan Perundangundangan, Yurisprudensi, dan Doktrin, kerja sama antara Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah FH UGM dengan National Legal Reform

Selain itu,in salah satu 10 Ore RELA nua National Legal Reform Program (NLRP)Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207D/ / J H.R. Rasuna Said Kav. 62 ISBN 974b602982e2038MS we en 4Phone : +62 21 52906813 SALA LI NL FR 2 Fax: +62 2152906824 Nasional Legal Reform Program34608100142 a

badankeagamaan, atau instansi pemerintahn yang secarafisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai,menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negarasecara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperolehdengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:e sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;e surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau= surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.7 Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

,badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah land reform

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan yang

selatan berbatas dengan tanah petuanan Lilialy; Sebelah timur berbatas dengan tanah Zadrack Wacanno/FeryTanaya; Sebelah barat berbatas dengan tanah lapangan udara/lapanganterbang;dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas oleh karena penguasaan tanahseluas 745.650 m* oleh Penggugat sangat bertentangan dengansemangat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria yang secara tegas telah mengatur batasbatas maksimumpenguasan terhadap tanah sebagaimana diwujutkan dalam ketentuanmengenai Land Reform

Soemadipraja, terbitan Nasional Legal Reform Program,Jakarta Tahun 2010 Dari ketentuanketentuan atau dasar hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsurunsur keadaan memaksa antara lain:. peristiwa yang tak terduga;. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;. tidak ada iktikad buruk dari debitur;. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; 0 a2 90 0 jika prestasi tersebut dilaksanakan maka akan terkena larangan;. keadaan diluar kesalahan

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Halaman 22 dari 67dari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.idBB No. 81 s.d BB No. 82 dikembalikan kepada ERLANKARTASASMITA83. 1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

Halaman 44 dari 6782.1 (Satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.idBB No. 81 s.d BB No. 82 dikembalikan kepada ERLAN KARTASASMITA83.84.85.86.87.88.89.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

Bukti P1 : Final Countdown Greenpeace (hasil penelitian tentangpenguasaan lahan dan praktik illegal industri kelapa sawit yangberjudul Final Countdown: Now or never to reform the palm oilindustry (fotokopi Ssesuai dengan fotokopi);2. Bukti P2 : Buku hasil penelitian Greenpeace yang berjudul PedagangPembangkang: Menyembunyikan Deforestasi Dalam Keluarga(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);3.

SK 44/DJA/1981 yakni terhadap obyek sengketa tersebutadalah merupakan lahan Ex HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek LandReform;Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta menurut Majelis telahterdapat tumpah tindih antara hak atas tanah yang menjadi obyek sengketatersebut dengan Hak Guna Usaha dari PTP IX yang kemudian beralih menjadiPTP Il dan sejak tahun 1981 telah dikeluarkan HGU nya lalu tanah obyek sengketatersebut menjadi obyek land Reform dengan hak garap yang dipunyai olehPenggarapnya sebelumnya

SK 44/DJA/1981 tertanggal 16 Apriltahun 1981 terhadap status dari obyek sengketa tersebut adalah merupakan lahanEx HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek Land Reform telah bersesuaianperistiwanya dengan nama yang tertera pada Pemetaan yang dilakukan PTPN IIpada April Tahun 2000 (Bukti TI14) dan Matrik Kebun Sampali tercatat namaEndi Bachtiar yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut(obukti Tl12), sehingga kemudian apabila dihubungkan dengan fakta selainnyayakni adanya alas hak

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan yang

digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatandan permohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara,bahkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktekpermohonan fiktif positif.h. bahwa dalam buku Anotasi Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform

Jeffer Husssain (Marrige Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Camparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, Halaman 126:If on the object of the marriage being defeated, separation has not been aliowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of froe choice andsociaty would have been deprived o f a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijinkan bagi para pihak,hal ini bisa merupakan ketentuan yang

(lima puluh ribu), yang tujuanNya untuk dihisap bersamasama danbukan untuk dijual kembali, sehingga tidak tepat Pengguna Narkoba,yang seharusNya di Rehabilitasi atau diobati, malah dilakukanPemidanaan, sehingga secara Hukum patut dan tepat, KiraNya KuasaHukum Terdakwa mengajukan Banding;Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2020/PT MDNBahwa Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat didalammelihat Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam PraktikPeradilan, pandangan

Milik tidak ada persetujuan istri;> Pemberian Jaminan a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;> Pemberian Jaminan Sertifikat Hak Milik, pembayaran hutang (pokok danbunga) yang dikenakan berkalikali lipat dari hutang pokok, hal inibertentangan dengan rasa keadilan;> Usaha yang dijalankan TERGUGAT tidak memiliki legalitas, bertentangandengan undangundang dan mengganggu ketertiban umum;Bahwa dalam Buku Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian,halaman 10, Nasional legal Reform

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.

secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19Agustus 1983 No. 001/914/592.732/Agr tentang Pengesahan Daftar IsianKegiatan (DIK) Peningkatan Pelaksanaan Land Reform yang di dalam lampiranDaftar Hasil Penelitian Penerima Redistribusi Tanah untuk wilayah DesaCiseureuh, Kecamatan Regol menyebutkan tanahtanah girik No. 353 Persil 33Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 60/G/2017/PTUN.BDGtelah diredistribusikan kepada masingmasing orang bernama Atma, Inot, Suryanadan Entoy, sesuai keterangan pada kolom 4 yang

PLN juga sudah memilikiaset yang terletak di wilayah yang Sama Menimbang, bahwa selain daripada permasalahan letak tanah, oleh karenaberdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi peralinanperalihan atastanah kohir No. 353 Persil 33 yang tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja,maka apabila Penggugat mempermasalahkan proses peralihanperalihan haktersebut, baik saat peralihan menjadi Tanah Negara maupun peralihan karenaadanya tindak kriminal dalam proses redistribusi (land reform) sebagaimana

Nomor 2261 K/Pdt/2016Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum, Surat KeteranganNomor 120/LR/Ket/1970, tanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan olehKepala Agraria/ Ketua Badan Pekerja Land Reform Kabupaten Deli Serdang(Turut Tergugat I) juncto Surat Keterangan Nomor