Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-06-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3309/Pid.B/2011/PN.Sby
Tanggal 6 Juni 2012 — TIMBUL DAUD MAURITZ NAINGGOLAN alias TIMBUL
55 — 9
  • Jadi yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau pribadiyang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku@MMAUL wee ssscemmenn seeesdari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segalatindakannya ; oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa iaberidentitas seperti apa yang
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-02-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 17-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Kopda Supirman
88 — 30
  • Karena penyalahgunaannarkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseoranganmaupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaanserta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalahpenyalahgunaan narkotika.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 Juli 2011 — SUDIYONO BIN RASTAM ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Kedungnengdengan baik sesuai dengan peruntukannya tetapi telah dipergunakan olehTerdakwa dengan tidak sebagaimana mestinya jelas dalam hal ini negaratelah dirugikan sebesar Rp.130.700.000,(halaman 53 putusan PengadilanNegeri Brebes);Ini membuktikan tidak ada konsistensi berkaitan dengan nilai kerugianNegara yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan menjatuhkanpidana kepada Terdawa;Bahwa dalam proses peradilan pidana atas nama Terdakwa ini ditengaraidengan adanya penekanan
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Umum
Register : 28-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Srp
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SH
Terdakwa:
I NYOMAN WACA
24 — 20
  • Tanda kematian;e Lebam mayat pada leher ,punggung, pinggang, paha, berwarnamerah keunguan , yang hilang pada penekanan);e Kaku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangmudah dilawan;e Tanda pembusukan belum terbentuk;"g.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 29-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EDHIE JUNAIDI ZARLY, SH
Terdakwa:
HERDINA MALATIO Br HUTAGAOL
74 — 27
  • disampaikan secara lisandenganpernah diperiksa oleh penyikik dan semua keterangan saksi padaBAP tersebut adalah benar;Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa yakni bahwa tidak ada diberikanpenggilan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa;Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapan Penyidik adalahtidak benar;Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada penekanan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2012 — Putus : 03-08-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012
Tanggal 3 Agustus 2012 — Serma (K) Dwi Indah Wahyuni
64 — 48
  • Bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnyaMajelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidanaterhadapterdakwa tidak berkepentingan baik secara langsung maupun tidaklangsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas daripenekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh ataupesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150Undangundang No. 31 tahun 1997.f.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 20-12-2011 — Upload : 06-01-2012
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 177-K/PM I-02/AD/X/2011
Tanggal 20 Desember 2011 — SERMA DARMAWAN MARPAUNG
34 — 26
  • Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinanTNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajuritTNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangipenggunaan dan peredaran Narkotika namun justru~ Terdakwa sendirimenggunakannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pedulidengan perhatian dan perintah pimpinan INI tentang laranganmengkonsumsi Narkoba, dimana seharusnya Terdakwa menjauhiperbuatan ini.5.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-02-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 144_PID_SUS_2012_PN_BJN
Tanggal 14 Februari 2014 — PIDANA-HARDIAN AGUS STYONO als AAN Bin TUGIARNO
74 — 9
  • Narkotika golongan I bukantanaman 5Ad.1 Unsur Setiap orang.Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur iniadalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan pidana itu) akan dibuktikan dalam pertimbangan
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 07-02-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
ENDANG PURWANI, BA.
Tergugat:
1.NOOR BASKORO YUNIARTO, SE.
2.SURDJONO ARHAM, SH.
3.SRI SUTAMTINAH
4.RATNAWATI, SH.
5.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
407 — 244
  • Dansecara sepihak Tergugat II, untuk mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan debitur untuk membuat suatu akta otentikdengan seolah olah yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli obyektanah/bangunan agar secara sepihak mudah dalam melakukan penekanan(pemerasan) dan atau eksekusi., dan sangat tidak masuk akal dan janggal,apabila dikatakan telah ada hubungan hukum jual beli antara Penggugatdengan dengan Tergugat II melalui kuasanya Tergugat di dalam Akta NotarisNo 141
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
364 — 2083
  • Sedangkan Para TergugatI Intervensi/Pembanding memperoleh izin kuasapertambangan ~ eksplorasi yang sSasarannya dibawahpermukaan tanah;Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1976bagaian Lampiran ke II poin 11 sub ii menyebutkan bahwa :42Bila ada pertindihan penetapan/penggunaan tahah tidakdapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harusdiutamakan ;Penekanan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor P.64/Men.hutlI/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutandan berdasarkan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3401 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2014 — PT. SUPERIOR COACH VS PT. WIRA INSANI, DKK.;
183 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3401 K/Pdt/2012"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yakni telah dengan sengaja "membiarkan" Sita Jaminan atas tanah danbangunan milik Penggugat tetap melekat selama 3 (tiga) tahun, sehinggamerugikan Penggugat";Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan dasardasar atau esensi gugatan sebagaimana tersebut di atas, hal mana terbuktisebagai berikut:a Penekanan kata pada esensi gugatan menjadi berubah dari yang semula adalah"pembiaran sita
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
ERPI WANDA Als EPI Bin MUKHRISMAN Alm
25 — 27
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-06-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 04-06-2012
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 62/Pid.B/2012/PN.GS
Tanggal 29 Mei 2012 — IMAM SYAFE
43 — 40
  • dikaitkan dalam perkara ini, baik Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan alasan yang dapatmeyakini Majelis Hakim mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP.Penyidik yaitu saksi Verbal Lisan telah memberikan kesaksiannya bahwa Terdakwadiperiksa dalam keadaan sehat, Terdakwa sebelum menandatangani BAP membacaterlebih dahulu BAP tersebut, lalu Terdakwa menandatanganinya di depan Penyidik.Penyidik pun mengatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-09-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 September 2014 — PT.JAYA READYMIX VS 1. JOHANES JONI ACHMAD, DK
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: "Bagi Pekerja/ouruh yangmengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidakmewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan Uang Pisahyang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalah bentukpengulangan yang merupakan penekanan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 122-K/PM.II-08/AD/V/2019
Tanggal 11 Juni 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Nur Arifin
55 — 17
  • Padahaluntuk menjadi seorang anggota TNIAD, Terdakwa mengetahui Institusi TNIselalu menekankan didalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNIAD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dariKomandan Satuan dan sosialisasi bahwa dalam setiap pelaksanaan wervingpenerimaan Prajurit TNI tidak dikenankan dan dipungut biaya apapun daricalon peserta seleksi.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. REDA PUMP INDONESIA QQ PT. SCHLUMBERGER GEOPHYISCS NUSANTARA
94 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengandemikian, Surat Edaran tersebut mempunyai kedudukan yang kuatdan sebagai buktinya adalah dengan diterbitkannya Surat Edarantersebut pihak Belanda bersedia untuk melakukan renegosiasiterkait ketentuan Pasal 11 ayat (5) tersebut;h Bahwa penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat atautidak untuk memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belanda denganpertimbangan bahwa perlu
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 05-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 399/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
BUDI
18 — 7
  • Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Budi sebagai Terdakwa, dan di persidanganTerdakwa membenarkan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
DIKI CANDRA Alias KISUT
35 — 16
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AGUS ADI ATMAJA, SH
Terdakwa:
SONI SAPRIZAL
31 — 21
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama Terdakwa SONI SAPRIZALsebagai Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila penerima manfaatbunga bukan pihak yang secara substansid nyatanyatamerupakan pemilik manfaat yang sesungguhnya(Beneficial Owner), maka Indonesia dapat mengenakanpajak dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 UUPPh.12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk