Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PN Kaimana Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kmn
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 46
  • jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atauada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendakdigugat belum terbuka waktunya;Eksepsi peremptoir (exceptio peremptoria), berupa sangkalan yangdiajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannyagugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugatHalaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2020/PN Kmntelah daluwarsa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 15-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 10 Mei 2010 — 1. SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA,2. Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
133 — 64
  • sehingga PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo ; Tentang Penggugat Tidak Berkwalitas/Tidak MempunyaiKepentingan ; 00 220202220200 enn neeennnne=Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyebutkan Penggugat tidakberkwalitas dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyekperkara, karena dasar bukti kepemilikan Penggugat belum menunjukkanadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek perkara ; Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/Daluwarsa
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 05-06-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 21 Nopember 2018 — ABUN YANI,S.H. VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
367 — 252
  • secara hukum tidak ada kepentingan hukumPenggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan objeksengketa, sehingga membawa konsekwensi hukum gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;Halaman 16 dari 86 halamanPutusan Nomor : 14/G/2018/PTUN.JBIBerdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas makasangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quountuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat bersifat Daluwarsa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
190 — 139
  • dan setelan melalui proses penyidikandan hasil gelar perkara luar biasa pada hari Selasa tanggal 8 Maret2016 bertempat di ruang gelar Dit Reskrim Um Polda Jabar dengankesimpulan bahwa Penyidikan perkara tindak pidana Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik danmemindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan pasal 385KUHPidana, direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannyakarena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum(daluwarsa
    ) dan selanjutnya Direktur Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan SURATKETETAPAN Nomor : S.Tap/73 b/IV/2016/Dit Reskrim Um Tanggal 8April 2016 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas namaTerlapor FANDAM DARMAWAN terhitung sejak tanggal 8 April 2016(SP3) karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum(daluwarsa).bahwa disamping itu terdapat pula PENETAPAN PENGADILANNEGERI KLAS A BANDUNG Nomor : 138/PDT/P/2001/PN.Bdg.Tanggal 20 April 2001 yang menjadi dasar Tergugat V menerbitkanSertipikat
    PRIMA Tentang dugaan tindak pidana menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentikdan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya(penggelapan hak atas tanah);Terdapat catatan, berdasarkan Surat Ketetapan DirekturReskrim Umum Polda Jabar tanggal 842016 Nomor:S.TAP/73b/IV/2016/DITRESKRIMUM Tentang PenghentianPenyidikan atas Laporan Polisi NOPOL:LPB/568/IX/2011/JABAR tanggal 1292011 atas nama PelaporRistiane Hardayun Putri, karena bukan merupakantindakpidana dan demi hukum (daluwarsa
    Menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana atas namaterlapor:Nama : Fandam DarmawanTempat tinggal: Komplek Kumala Garden No. 13Bandung.Terhitung mulai tanggal 842016 karena bukanmerupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa);2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Jawa Barat serta pihakpihak terkait;3.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
191 — 276
  • inventarisasi.Dan Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2012, mengamanatkan bahwa Hasilpengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 ditetapbkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadidasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.Jika berpedoman pada aturan undangundang diatas, maka sesungguhnyakeberatan yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X danTergugat XI adalah telah daluwarsa
    I, sehingga sangatlah tidak beralasan menurut hukumkalau Para PENGGUGAT mengatakan bahwa keberatan yangdisampaikan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGATIX telah daluwarsa (lewat batas waktu) sebagaimana ketentuanPasal 29 ayat (4) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2012 TentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumyang menyatakan bahwa :Ayat (4) : Dalam hal tidak menerimahasil inventarisasisebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yangberhak dapat mengajukan keberatan kepadaLembaga
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Tanah
Register : 08-06-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 353/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 4 Oktober 2016 — DR.HJ.JEMFY NASWIL DKK >< PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA CS
68 — 191
  • yaitu daluwarsa menurut konsepsi hukumtanah merupakan Lembaga yang dengan lampaunya waktu yaitu orangdengan itikad baik telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah, berhakuntuk memperoleh Hak Atas Tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkanolehnya tersebut;71. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan angka 02 gugatan di atas, sekalipunTERGUGAT cq.
    1945beserta Peraturan PerundangUndangan lainnya, bahkan menurut Pasal 529KUH Perdata secara khusus dikenal dengan istilan BEZITTER atauKedudukan Berkuasa yaitu : kedudukan seseorang yang menguasai suatukebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang laindan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memilikikebendaan itif;Bahwa Tiaptiap Kedudukan Berkuasa yang beritikad baik memberi kepadasi yang memangkunya hakhak atas kebendaan yang dikuasai diantaranya :bahwa la karena daluwarsa
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 19-11-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BLK.
Tanggal 30 Juli 2013 — YPLP-PGRI DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA Melawa ST. NURAENI KADIR dkk.
69 — 32
  • Dikdasmen Bulukumba adalah didirikan dengan sebuah akteNotaris dan mengenai pendirian kepengurusan di daerah sudah diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;Bahwa masalah luas dan batasbatas tanah adalah sesuai dengan Akta jual Beli dan haltersebut akan dibuktikan dalam pembuktian oleh Penggugat;Bahwa Penarikan Tergugat atau Turut Tergugat untuk didudukkan dalam kapasitasnyasebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah sepenuhnya tergantung dari Penggugat;Bahwa terhadap eksepsi daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2015 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa apabila dipergunakan hasil laporan BPKP tanggal 15 Maret2006 berkaitan kerugian negara (vide alat bukti TDW.66) dijadikan dasardakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan saat tanggal tersebut diketahuinyakerugian negara, maka sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnyanota pembelaan ini, sehingga penuntutan atas kerugian negara tersebutmenjadi daluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negara padatahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
147 — 28
  • Menangguhkan ketetapan biaya perkara hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut mengadilidari Tergugat IX tersebut, Tergugat I, Tergugat III, TergugatIV, dan Tergugat IX, juga telah mengajukan eksepsi eksepsi yangmaterinya berkenaan dengan persoalan daluwarsa dan formalitassurat gugatan sehingga karenanya, oleh Majelis dipertimbangkanpada bagian putusan akhir ini;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, Majelis tidak lagimengutip atau meringkas kembali materi masing
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (ASPAN), dk vs. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, dk
355 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as Appointing Authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukanArbiter kedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
264 — 138
  • Eksepsi Gugatan Daluwarsa;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1. Eksepsi Kompetensi Absolut;2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Obyek;3.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
AJI ACHMAD ARYADI
Tergugat:
Kushariyadi
Turut Tergugat:
1.Taufik
2.Aji Yulius Husein
41 — 13
  • PERD/1994/PT.KT.SMDA tanggal 05 April 1994, Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2437K/Pdt/1994 tanggal 30Oktober 1997 tersebut adalah selaku yang berhak memiliki atasObjek Perkara dalam perkara aquo, menurut hukum sesuai Pasal1963 Sub 1 KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut : Siapadengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hakmilik atasnya dengan jalan daluwarsa
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 10/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL HAMID Diwakili Oleh : AKHMAD MUNAWAR SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YULIATI, SH., MH
139 — 161
  • Ellyana pada tanggal 20Februari 2012 atau sebelum penetapan DIPA RSUD Pulang Pisau Nomor :2832/02404.4.01/17/2012 ditetapkan dan pada surat penawaran tersebutmemilikijangka waktu (daluwarsa) 1 bulan.c. Sumber informasi harga dari Surat penawaran harga (promosi) adalah suratpenawaran yang tidak benar (palsu) dikarenakan ketiga perusahaan yaituPT.BLESINDO INDONESIA, UD. SUMBER SEJAHTERA dan PT. DEMKASAKTIdiketahui tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
94 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 535 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatanPenggugat atas kepemilikan SHM Nomor 106 atas nama Mesiem danSHM Nomor 107 atas nama Sarno telah daluwarsa, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas penerbitansertipikatsertipikat dimaksud.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
578 — 910
  • Maka keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Februari2021 menjadi salah alamat, Penggugat baru mengirimkan keberatannyake Menteri AgamaRepublik Indonesia yang kapasitasnya sebagaiatasan pejabat yang berwenang menghukum tanggal 9 Maret 2021,dimana keberatan tersebut telah daluwarsa, karena telah melebihi 14(empat belas) hari kalender sehingga sudah tidak dapat diterimasebagimana bunyi Perka BKN 21/2010 Huruf D Tata Cara PengajuanKeberatan Kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum,Angka (
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
225 — 97
  • Dengan putusan yang isinya berbeda dari lembaga yangsama, yakni Bawaslu, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baikbagi peserta maupun penyelenggara pemilihan, incasu Tergugat.Sedangkan pelaporan dengan subyek Pelapor yang berbeda hanyalahmerupakan penyelundupan hukum agar laporan dimaksud memenuhiunsur tenggang waktu daluwarsa pelaporan 7 hari sejak diketahui,padahal obyek yang dilaporkan nyatanyata sama, telah diadili oleh lembaga yang sama : pengawas pemilihan ;Kedua, Laporan yang disampaikan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Ny Hj ADRIANI AZHARI selaku istri ahli waris pengganti dari Alm Ir TEUKU AZHARI BIN ALM TEUKU NYAK ARIF
2.TJUT RIFAMEUTIA selaku anak kandung ahli waris pengganti Almh Hj CUT ARIFAH NASRI BINTI ALM TEUKU NYAK ARIF
3.PROF TEUKU SYAMSUL BAHRI SH selaku anak kandung dari Alm TEUKU NYAK ARIF
Tergugat:
1.CUT NYAK MEHRAN Alm dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya T IRFAN
2.NASRULLAH SH
3.Drs YUSRI MUHAMMAD DAUD
4.RAZALI Alm dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya MUHAMMAD FADHIL
5.DARWIS
6.SAKIMAN
7.MUHAMMAD DAUD
8.Drs. ISMED
9.IBRAHIM BASYAH
10.DAHLAN
11.MARDIANA
12.HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR SAWANG ACEH UTARA
13.MUHAMMAD IQBAL
14.Drs SUFYAN MM
15.ANDRE
16.FATOHULLAH SH
17.Drs TARMIZI R
18.Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA
172 — 62
  • Kurang pihak dalam menentukan ahli waris bagi Tergugat meninggaldunia;Kombinasi dalil gugatan saling bertentangan;Bertentanga antara posita dengan petitum;Gugatan Penggugat sudah daluwarsa;Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang Subjek;ao oro w&Penggugat dan Penggugat II tidak mempunyai tidak mempunyalkapasitas;Menimbang, bahwa Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 11-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 32/Pdt.G/2106/PN.Bau
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT - LA RAMAI - LA MBANGI - LA ASANA - WA AZI - LA JALA - LA ATI - ZAIMA - LA EWO - LA HANDU - LA HALIMU - ZAADI - LA USA JALI - ZAEMA TERGUGAT - MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CQ. KEPALA BANDARA BETOAMBARI - BUPATI KAB. BUTON - WALIKOTA BAUBAU - KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
128 — 43
  • Bahwa dalildalil gugatan para penggugat telah lampau waktu(daluwarsa), hal inidisebabkan karena Tergugat Il telah mendapatkan hak atas tanah obyek sengketaberupa Surat pernyataan masyarakat Katobengke(La Olu Key,Dkk), SuratRekomendasi Nomor: Agr.2/2/20/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang ditandatanganioleh Bupati Kepala Daerah Tk.Il Buton dan Ketua DPRD Dati Il Buton tentangpenyerahan sebidang tanah kepada Direktorat Perhubungan Udara, SuratHalaman 34 dari 105 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Baupenyerahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
286 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pitlo dalambukunya yang berjudul "Buku Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. IsaArief, S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141sampai dengan 143 (vide bukti T28/bukti asli), yang terkutipsebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;e.
    Pitlo dalam bukunyayang berjudul "Buku Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. IsaArief, S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141sampai dengan 143 (vide bukti T28/bukti asli), yang terkutipsebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;j.
    Karena apa yang digugat telah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiri dari:(1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);(7) Exceptio litis pendentis;Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudice yang berartigugatan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atausedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicialconsideration).
    Pitlo dalam bukunya yang berjudulBuku Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab UndangUndangHukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H., PenerbitPT. IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143(vide bukti T28/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;e.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
I Wayan Suryadana
Tergugat:
1.Yayasan Benjamin Bali
2.I Made Tommy Nurtjahja
3.I Made Sukariatha
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.Dewi Eka Koreati, SH
3.BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
4.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DEWI EKA KOREATI, S.H.
104 — 69
  • yang dijadikan pedomandalam penerapan Hukum di Indoensia yang pada pokoknyamenyatakaan bahwa gugatan yang diajukan sebagian ahli waristerhadap harta warisan yang dikuasai pihak lain tidak tunduk pada azaskadaluwarsa atau veraring, gugatan harus tetap diperiksa(Yurisprudensi MARI NO.6/K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960), demikianHalaman 39 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Padt.G/2020/PN Dpspula Putusan MARI nomor 7k/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 yangmenyatakan bahwa tidak ada batas waktu daluwarsa