Ditemukan 9122 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1229/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
NASRUDDIN
Terdakwa:
HIDAYAT HANAFI alias DAYAT bin HANAFI
17698
  • melaluiproses praperadilan untuk membuktikan proses penyidikan telah melanggarketentuan yang hukum yang berlaku, sehingga keberatan terdakwatersebutharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tentang tenggang waktu antara dugaantindak pidana terjadi dengan laporan polisi, yang cukup lama, alasan ini tidakberalasan, karena tentang tenggang waktu antara dugaan tindak pidana yangterjadi dengan laporan polisi setiap saat atau kapan saja dapat dilakukanlaporan sepanjang tidak melewati tenggang waktu/daluwarsa
Putus : 09-10-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1957 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 9 Oktober 2015 — H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM
5939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut diketahuinya kerugian Negara, maka sudahlebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnya nota pembelaan ini,sehingga penuntutan atas kerugian Negara tersebut menjadidaluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negarapada tahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum, dan saat tahun tersebut terjadinyakerugian Negara, maka sudah lebih dari 9 (sembilan) tahunsampai dibuatnya nota pembelaan ini, sehingga penuntutanterhadap kerugian Negara tersebut menjadi daluwarsa
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
30562
  • kerugian pada pendapatan negara baiksudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudahdapat dipidana dengan pasal ini;Bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapatdihentikan sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilandengan penjelasan sebagai berikut :a) Sesuai Pasal 44A UU KUP, penyidikan dapat dihentikan dalam haltidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
8848
  • PENGAJUAN GUGATAN AQUO OLEH PENGGUGAT TELAH LAMPAUWAKTU (DALUWARSA) nnnnnn nnn1 Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ("UUPTUN") berbunyi: .............. cece cece eee ee ee cence eee eeeaeenees"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
208338
  • Gugatan Telah Lampau Waktu / Daluwarsa;a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan gugatandapat diajukan dalam batas waktu 90 hari sejakTergugat menerbitkan objek gugatan TUN, danadapun objek gugatan berupa Sertipikat HGB No.734atas nama P.T..Gunung Subur Sentosa diterbitkantanggal 1 Juni 1995 dan setiap penerbitan sertipikattelah diumumkan sesuai dengan ketentuanPenjelasan Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun1997.
Register : 14-01-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SIGLI Nomor 15/Pid.B/2021/PN Sgi
Tanggal 21 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
24984
  • Hukum membacakan permohonan penghentianpemeriksaan perakra dengan alasan dugaan tindak pidana pemalsuan suratdan penghinaan terhadap proses peradilan;Menimbang, bahwa kemudian apakah dikenal dalam hukum acarapidana kita penghentian pemeriksaan perkara sedangkan Putusan Sela sudahdibacakan;Menimbang, bahwa memang dalam hukum pidana dikenal denganperselisinan yudisial termuat dalam ketentuan Pasal 81 KUHP menyebutkanpenundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — DIKI ARIANTO
834935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yangberhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hakhak orang lain;kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hakitu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undangundang dandengan pembayaran ganti rugi";Pasal 584 KUHPerdata, berbunyi:Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
11083 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 535 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatanPenggugat atas kepemilikan SHM Nomor 106 atas nama Mesiem danSHM Nomor 107 atas nama Sarno telah daluwarsa, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas penerbitansertipikatsertipikat dimaksud.
Register : 30-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
245108
  • Dengan putusan yang isinya berbeda dari lembaga yangsama, yakni Bawaslu, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baikbagi peserta maupun penyelenggara pemilihan, incasu Tergugat.Sedangkan pelaporan dengan subyek Pelapor yang berbeda hanyalahmerupakan penyelundupan hukum agar laporan dimaksud memenuhiunsur tenggang waktu daluwarsa pelaporan 7 hari sejak diketahui,padahal obyek yang dilaporkan nyatanyata sama, telah diadili oleh lembaga yang sama : pengawas pemilihan ;Kedua, Laporan yang disampaikan
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
645987
  • Maka keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Februari2021 menjadi salah alamat, Penggugat baru mengirimkan keberatannyake Menteri AgamaRepublik Indonesia yang kapasitasnya sebagaiatasan pejabat yang berwenang menghukum tanggal 9 Maret 2021,dimana keberatan tersebut telah daluwarsa, karena telah melebihi 14(empat belas) hari kalender sehingga sudah tidak dapat diterimasebagimana bunyi Perka BKN 21/2010 Huruf D Tata Cara PengajuanKeberatan Kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum,Angka (
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
304231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pitlo dalambukunya yang berjudul "Buku Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. IsaArief, S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141sampai dengan 143 (vide bukti T28/bukti asli), yang terkutipsebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;e.
    Pitlo dalam bukunyayang berjudul "Buku Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. IsaArief, S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141sampai dengan 143 (vide bukti T28/bukti asli), yang terkutipsebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;j.
    Karena apa yang digugat telah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiri dari:(1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);(7) Exceptio litis pendentis;Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudice yang berartigugatan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atausedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicialconsideration).
    Pitlo dalam bukunya yang berjudulBuku Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab UndangUndangHukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H., PenerbitPT. IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143(vide bukti T28/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;e.
Register : 22-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : DRS. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH., M.Pd Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
9040
  • Rekonpensi tidak mempunyai legal standing danatau legitima persona standi in judicio untuk menuntut Supaya Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 00541, No. 00147, No. 706, No.01106 dan SHM NO. 00100 kesemuanyatertulis atas nama Pembanding dan II dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semulaPenggugat pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding Telah Lewat Waktu(Daluwarsa
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
761823
  • sengketa diterbitkan/dikeluarkan sejaktanggal 07 Agustus 2019, sehingga secara hukum sejak tanggal O07Agustus 2019 dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari dan bukan dihitung sejak 08 Januari 2021,Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.melainkan dihitung sejak tanggal 07 Agustus 2019 karena tanggal 07Agustus 2019 itulah sebagai saat diumumkannya obyek sengketa;Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021telah daluwarsa
Register : 30-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12239
  • ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telah diuraikandiatas, telah terbukti PARA PENGGUGAT telah mengetahui dan merasakepentingan hukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa SertipikatSertipikat milik TERGUGAT II INTERVENSI I sebagaimana yang telahdisebutkan pada butir 3 tersebut diatas, sejak tanggal 16 Juni 2013, dengandemikian maka tenggang waktu gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu(daluwarsa), sebagaimana
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
15528
  • Menangguhkan ketetapan biaya perkara hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut mengadilidari Tergugat IX tersebut, Tergugat I, Tergugat III, TergugatIV, dan Tergugat IX, juga telah mengajukan eksepsi eksepsi yangmaterinya berkenaan dengan persoalan daluwarsa dan formalitassurat gugatan sehingga karenanya, oleh Majelis dipertimbangkanpada bagian putusan akhir ini;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, Majelis tidak lagimengutip atau meringkas kembali materi masing
Register : 19-11-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BLK.
Tanggal 30 Juli 2013 — YPLP-PGRI DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA Melawa ST. NURAENI KADIR dkk.
7537
  • Dikdasmen Bulukumba adalah didirikan dengan sebuah akteNotaris dan mengenai pendirian kepengurusan di daerah sudah diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;Bahwa masalah luas dan batasbatas tanah adalah sesuai dengan Akta jual Beli dan haltersebut akan dibuktikan dalam pembuktian oleh Penggugat;Bahwa Penarikan Tergugat atau Turut Tergugat untuk didudukkan dalam kapasitasnyasebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah sepenuhnya tergantung dari Penggugat;Bahwa terhadap eksepsi daluwarsa
Register : 14-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
282162
  • Eksepsi Gugatan Daluwarsa;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1. Eksepsi Kompetensi Absolut;2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Obyek;3.
Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (ASPAN), dk vs. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, dk
373219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as Appointing Authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukanArbiter kedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2015 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
8048 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa apabila dipergunakan hasil laporan BPKP tanggal 15 Maret2006 berkaitan kerugian negara (vide alat bukti TDW.66) dijadikan dasardakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan saat tanggal tersebut diketahuinyakerugian negara, maka sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnyanota pembelaan ini, sehingga penuntutan atas kerugian negara tersebutmenjadi daluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negara padatahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaan
Register : 04-02-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 100/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 20 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : ARY MURDIATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA TBK PUSAT Cq. PT. BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Tergugat II : MARIANNE SJARIF
Terbanding/Tergugat III : GUNTORO IWAN
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
100102
  • Tergugat (PT Bank CIMB Niaga) adalah pemilik sah atashak tagih atas piutang kepada Penggugat, sehingga berhakmenjual Piutang tersebut kepada pihak ketiga yaitu Tergugat IIdengan membuat Akta PJBP sesuai ketentuan Pasal 584K.U.H.Perdata : "Hak milik atas suatu barang tidak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan,karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baikmenurut undang undang maupun menurut surat wasiat, dandengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatuperistiwa