Ditemukan 9122 data
NASRUDDIN
Terdakwa:
HIDAYAT HANAFI alias DAYAT bin HANAFI
176 — 98
melaluiproses praperadilan untuk membuktikan proses penyidikan telah melanggarketentuan yang hukum yang berlaku, sehingga keberatan terdakwatersebutharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tentang tenggang waktu antara dugaantindak pidana terjadi dengan laporan polisi, yang cukup lama, alasan ini tidakberalasan, karena tentang tenggang waktu antara dugaan tindak pidana yangterjadi dengan laporan polisi setiap saat atau kapan saja dapat dilakukanlaporan sepanjang tidak melewati tenggang waktu/daluwarsa
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut diketahuinya kerugian Negara, maka sudahlebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnya nota pembelaan ini,sehingga penuntutan atas kerugian Negara tersebut menjadidaluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negarapada tahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum, dan saat tahun tersebut terjadinyakerugian Negara, maka sudah lebih dari 9 (sembilan) tahunsampai dibuatnya nota pembelaan ini, sehingga penuntutanterhadap kerugian Negara tersebut menjadi daluwarsa
305 — 62
kerugian pada pendapatan negara baiksudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudahdapat dipidana dengan pasal ini;Bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapatdihentikan sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilandengan penjelasan sebagai berikut :a) Sesuai Pasal 44A UU KUP, penyidikan dapat dihentikan dalam haltidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa
88 — 48
PENGAJUAN GUGATAN AQUO OLEH PENGGUGAT TELAH LAMPAUWAKTU (DALUWARSA) nnnnnn nnn1 Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ("UUPTUN") berbunyi: .............. cece cece eee ee ee cence eee eeeaeenees"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan
208 — 338
Gugatan Telah Lampau Waktu / Daluwarsa;a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan gugatandapat diajukan dalam batas waktu 90 hari sejakTergugat menerbitkan objek gugatan TUN, danadapun objek gugatan berupa Sertipikat HGB No.734atas nama P.T..Gunung Subur Sentosa diterbitkantanggal 1 Juni 1995 dan setiap penerbitan sertipikattelah diumumkan sesuai dengan ketentuanPenjelasan Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun1997.
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
249 — 84
Hukum membacakan permohonan penghentianpemeriksaan perakra dengan alasan dugaan tindak pidana pemalsuan suratdan penghinaan terhadap proses peradilan;Menimbang, bahwa kemudian apakah dikenal dalam hukum acarapidana kita penghentian pemeriksaan perkara sedangkan Putusan Sela sudahdibacakan;Menimbang, bahwa memang dalam hukum pidana dikenal denganperselisinan yudisial termuat dalam ketentuan Pasal 81 KUHP menyebutkanpenundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa
834 — 935 — Berkekuatan Hukum Tetap
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yangberhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hakhak orang lain;kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hakitu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undangundang dandengan pembayaran ganti rugi";Pasal 584 KUHPerdata, berbunyi:Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa
110 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 535 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatanPenggugat atas kepemilikan SHM Nomor 106 atas nama Mesiem danSHM Nomor 107 atas nama Sarno telah daluwarsa, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas penerbitansertipikatsertipikat dimaksud.
245 — 108
Dengan putusan yang isinya berbeda dari lembaga yangsama, yakni Bawaslu, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baikbagi peserta maupun penyelenggara pemilihan, incasu Tergugat.Sedangkan pelaporan dengan subyek Pelapor yang berbeda hanyalahmerupakan penyelundupan hukum agar laporan dimaksud memenuhiunsur tenggang waktu daluwarsa pelaporan 7 hari sejak diketahui,padahal obyek yang dilaporkan nyatanyata sama, telah diadili oleh lembaga yang sama : pengawas pemilihan ;Kedua, Laporan yang disampaikan
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
645 — 987
Maka keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Februari2021 menjadi salah alamat, Penggugat baru mengirimkan keberatannyake Menteri AgamaRepublik Indonesia yang kapasitasnya sebagaiatasan pejabat yang berwenang menghukum tanggal 9 Maret 2021,dimana keberatan tersebut telah daluwarsa, karena telah melebihi 14(empat belas) hari kalender sehingga sudah tidak dapat diterimasebagimana bunyi Perka BKN 21/2010 Huruf D Tata Cara PengajuanKeberatan Kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum,Angka (
304 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pitlo dalambukunya yang berjudul "Buku Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. IsaArief, S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141sampai dengan 143 (vide bukti T28/bukti asli), yang terkutipsebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;e.
Pitlo dalam bukunyayang berjudul "Buku Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. IsaArief, S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141sampai dengan 143 (vide bukti T28/bukti asli), yang terkutipsebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;j.
Karena apa yang digugat telah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiri dari:(1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);(7) Exceptio litis pendentis;Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudice yang berartigugatan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atausedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicialconsideration).
Pitlo dalam bukunya yang berjudulBuku Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab UndangUndangHukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H., PenerbitPT. IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143(vide bukti T28/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan duasyarat yang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun keduasyarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yangsama;e.
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
90 — 40
Rekonpensi tidak mempunyai legal standing danatau legitima persona standi in judicio untuk menuntut Supaya Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 00541, No. 00147, No. 706, No.01106 dan SHM NO. 00100 kesemuanyatertulis atas nama Pembanding dan II dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semulaPenggugat pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding Telah Lewat Waktu(Daluwarsa
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
761 — 823
sengketa diterbitkan/dikeluarkan sejaktanggal 07 Agustus 2019, sehingga secara hukum sejak tanggal O07Agustus 2019 dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari dan bukan dihitung sejak 08 Januari 2021,Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.melainkan dihitung sejak tanggal 07 Agustus 2019 karena tanggal 07Agustus 2019 itulah sebagai saat diumumkannya obyek sengketa;Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021telah daluwarsa
122 — 39
;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telah diuraikandiatas, telah terbukti PARA PENGGUGAT telah mengetahui dan merasakepentingan hukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa SertipikatSertipikat milik TERGUGAT II INTERVENSI I sebagaimana yang telahdisebutkan pada butir 3 tersebut diatas, sejak tanggal 16 Juni 2013, dengandemikian maka tenggang waktu gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu(daluwarsa), sebagaimana
155 — 28
Menangguhkan ketetapan biaya perkara hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut mengadilidari Tergugat IX tersebut, Tergugat I, Tergugat III, TergugatIV, dan Tergugat IX, juga telah mengajukan eksepsi eksepsi yangmaterinya berkenaan dengan persoalan daluwarsa dan formalitassurat gugatan sehingga karenanya, oleh Majelis dipertimbangkanpada bagian putusan akhir ini;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, Majelis tidak lagimengutip atau meringkas kembali materi masing
75 — 37
Dikdasmen Bulukumba adalah didirikan dengan sebuah akteNotaris dan mengenai pendirian kepengurusan di daerah sudah diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;Bahwa masalah luas dan batasbatas tanah adalah sesuai dengan Akta jual Beli dan haltersebut akan dibuktikan dalam pembuktian oleh Penggugat;Bahwa Penarikan Tergugat atau Turut Tergugat untuk didudukkan dalam kapasitasnyasebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah sepenuhnya tergantung dari Penggugat;Bahwa terhadap eksepsi daluwarsa
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
282 — 162
Eksepsi Gugatan Daluwarsa;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1. Eksepsi Kompetensi Absolut;2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Obyek;3.
373 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as Appointing Authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukanArbiter kedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa apabila dipergunakan hasil laporan BPKP tanggal 15 Maret2006 berkaitan kerugian negara (vide alat bukti TDW.66) dijadikan dasardakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan saat tanggal tersebut diketahuinyakerugian negara, maka sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnyanota pembelaan ini, sehingga penuntutan atas kerugian negara tersebutmenjadi daluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negara padatahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA TBK PUSAT Cq. PT. BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Tergugat II : MARIANNE SJARIF
Terbanding/Tergugat III : GUNTORO IWAN
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
100 — 102
Tergugat (PT Bank CIMB Niaga) adalah pemilik sah atashak tagih atas piutang kepada Penggugat, sehingga berhakmenjual Piutang tersebut kepada pihak ketiga yaitu Tergugat IIdengan membuat Akta PJBP sesuai ketentuan Pasal 584K.U.H.Perdata : "Hak milik atas suatu barang tidak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan,karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baikmenurut undang undang maupun menurut surat wasiat, dandengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatuperistiwa