Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Hak pesangon Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 20-07-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Mtp
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 9
  • DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa eksepsi Tergugat II berkaitan denganeror in persona, tidak adanya tembusan pada atasan Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri dan daluwarsa makapemeriksaannya dilaksakana bersamaan dengan pemeriksaaanpokok perkara.Pertimbangan eksepsi eror in personaMenimbang bahwa Tergugat Il menyatakan GugatanPembatalan Perkawinan/ Pernikahan ini mengandung unsur erorr inPersona atau cacat formil, karena Penggugat tidak memenuhi legalstanding dalam perkara ini sebagaimana ketentuan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 38
  • ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telah diuraikandiatas, telah terbukti PARA PENGGUGAT telah mengetahui dan merasakepentingan hukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa SertipikatSertipikat milik TERGUGAT II INTERVENSI I sebagaimana yang telahdisebutkan pada butir 3 tersebut diatas, sejak tanggal 16 Juni 2013, dengandemikian maka tenggang waktu gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu(daluwarsa), sebagaimana
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
98 — 12
  • BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa Kakanwil BPN tidak perlu disertakan sebagaiTergugat/Turut Tergugat karena dengan hanya menggugat Sertifikat Hak GunaUsaha obyek sengketa saja sudah termasuk didalamnya menggugat prosedurSK pemberian hak tersebut, sehingga gugatan a quo tidak kurang pihak dengandemikian eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang pada pokoknya samayaitu. mengenai daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
629 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 mengatur mengenai daluwarsanya hakmenggugat, disebutkan bahwa daluwarsa dihitung 90 hari sejak orang yangmerasa kepentingan dirugikan dan mengetahui mengenai keberadaan objeksengketa. Dalam hal ini sudut pandangnya bersifat sangat subjektif,pertama apakah kepentingannya dirugikan maka hal ini harus dibuktikan,kedua apakah penggugat tersebut sudah mengetahui atau belum keputusantersebut maka hal ini juga harus dibuktikan.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-05-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 96/Pid.B/2015/PN. Smn
Tanggal 19 Mei 2015 — JAKUB GUNADI PURNOMO Bin KWA TEK HOO
84 — 258
  • Dalam hukum pidanaterdapat prinsip, bahwa pertanggungjawaban pidana terkait dengan waktuperbuatan dilakukan (temporis delicti), mana kala sudah ada perbuatan pidanasebelum perusahaan dinyatakan pailit maka pertanggung jawaban pidana tidakhapus, hapus penuntutan hanya disebabkan oleh adalah nebis in idem atauterdakwa meninggal dunia dan daluwarsa maka Majelis Hakim yang akanmembuktikan dalam persidangan.Menimbang bahwa dipersidanagn Penasehat Hukum Terdakwa telahmenghadirkan ahli yang memberikan keterangan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 405/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
136 — 37
  • Lembaga daluwarsa maupunrechtsverwerking berpijak pada azas kepastian hukum(rechtszekerheid).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — IMAM NUGROHO, S.Ek, dkk vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
287 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dua kesalahan tersebut yang membuat hakim keliru dalammenghitung pengetahuan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menentukan kapan daluwarsa objek gugatanyang diajukan Para Penggugat/Pembanding, sehingga salahdalam memutus perkara dan hal tersebut telah menambahpenderitaan dan kerugian para warga sekitar yang telah terdampakdengan adanya pembangunan Apartemen Uttara;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2016 — M. HENDRIK LOUHENAPESSY, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
95 — 784
  • Eksepsi Tergugat Il Intervensi mengenai :a) Dalil gugatan Para Penggugat adalah tentang sengketakepemilikan hak (Kewenangan/kompentensi Absolut);b) Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa (Telah Lewat TenggangWaktu 90 Hari);c) Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 09/G/ 2011/PTUN.SMG
Tanggal 22 Agustus 2011 — - GUNAWAN S DKK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA
76 — 26
  • Olehkarena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi yangpertama mengenai gugatan daluwarsa tidak beralasanhukum dan harus dikesampingkan;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Saifudin, dkk.
290 — 236
  • Dpsalasan untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnyawaktu tertentu dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makajelas ditegaskan bahwa tenggang waktu maksimum pengajuankeberatan atas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalahselama 5 (lima) tahun, JKA TENGGANG WAKTU TERSEBUTLEWAT WAKTU (DALUWARSA
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 52/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 16 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : AHYANI Bin DULGANI Diwakili Oleh : Robert Sirait, SH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Perseroan Terbatas PT. PERTAMINA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas PT. ELNUSA
Terbanding/Tergugat IV : Perseoran Terbatas PT. ELNUSA FABRIKASI KONTRUKSI
Terbanding/Tergugat V : Perseoran Terbatas PT. ELNUSA BSD
Terbanding/Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Serang
Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Cilegon
Terbanding/Tergugat VIII : Ijah binti M. Jasir
Terbanding/Tergugat IX : Nani Umani binti M. Jasir
Terbanding/Tergugat X : Syamsudin bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XI : Juhri bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XII : Jamaliah binti M. Jasir
Terbanding/Tergugat XIII : Misjaya bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XIV : Jamaludin bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XV : Dayat bin M. Jasir
Terbanding/Tergugat XVI : Verawat
199 — 90
  • Sehingga Jika Para Penggugat memasukan SHGB No.9/Lebak Gede, GS No.1513/1996 sebagai bagian dalam Obyek Gugatannya makaGugatan Para Penggugat sudah daluwarsa atau lewat waktu dariwaktu penuntutan pelaksanaan hak berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana disebutkan :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1162 — 1104
  • Kata utang berarti kewajiban membayarkembali apa yang sudah diterima.Secara maknawi kata utangmemiliki batas daluwarna yang nisbi.Utang berupa pembiayaanS3 misalnya memiliki batas daluwarsa ketika sampai padausianya, kesempatan S3 dapat diraih, atau setelah lulus S2.Dalam hal seseorang belum mencapai S2, atau S1, apalagiSMA maka tidak dapat dikatakan bahwa utang itu takdibayar.Dalam tulisan ini secara kontekstual perbuatan takdibayar tidak mengacu kepada anak dhani.Dengan demikian, dalam tulisan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — MUHAMMAD bin USMAN, dkk vs NEGARA RI.,Cq. PEMERINTAH RI.,Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, dkk
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutharus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula.Gugatan Para Penggugat telah DaluwarsaBahwa gugatan Para Penggugat, telah daluwarsa/Lewat Waktu, bahwagugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti Surat Tanah Milik Adatberupa Merek TE Nomor 44, seluas kurang lebih 13, 2 Ha, yang terletak diSungai Kambang, Kelurahan Selamet, Kecamatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 669/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Heru Soetrisno, Msc, dkk.
261 — 134
  • suatu alasan untukdibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dandengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makajelas ditegaskan bahwa tenggang waktu maksimum pengajuan keberatanatas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalah selama 5 (lima)tahun, JIKA TENGGANG WAKTU TERSEBUT LEWAT WAKTU(DALUWARSA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 440/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT.MEKAR CEMERLANG Diwakili Oleh : HAWIJOYO NADEAK SH
Terbanding/Penggugat : PT. TUMBUH SEMANGAT NIAGA CEMERLANG ( PT.TSNC )
Terbanding/Turut Tergugat VIII : H.NAZARUDIN Bin H.SAYUTI
Terbanding/Turut Tergugat VI : KARDIONAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : IRAH IKAT
Terbanding/Turut Tergugat II : AHLI WARIS ALMARHUM H.AMAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : HAMDAN Bin MISAN
Terbanding/Turut Tergugat V : H. JASIM Bin AMAD
Terbanding/Turut Tergugat III : MIAN SARI
Terbanding/Turut Tergugat I : Hj. ENDEH Binti ALI
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : CAMAT GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA CIKEAS UDIK
76 — 40
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu ( uitvoerbaar bijvoorraad ) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ( ex aequo et bono ).Membaca, Jawaban Tergugat I/Pembanding pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIds EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT DIKUALIFIKASI TELAHLEWAT WAKTU (DALUWARSA)1.11.2Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalilPENGGUGAT pada poin 54 posita gugatan
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 73
  • Pick Up Warna Putih NomorPolisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403945 dan NomorMesin Gi5AID310063, atas nama SUPRIADI Estimasi hargaRp.40.000.000, dibeli Tahun 2016;Siapa Sosok SUPRIADI tersebut senyatanya adalah orang lainyang tinggal di Kota Pelaihari dan namanya tetap di pergunakandalam STNK Mobil tersebut dan sengaja tidak diganti selain tujuanuntuk menghindari Progresif Tax ( Pajak Progresif) atas KendaraanBermotor kalau memakai nama Tergugat, lagian juga mobiltersebut pajaknya telah daluwarsa
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 40/PDT.G/2014/PN.Jmb.
Tanggal 6 Nopember 2014 — ALMA TURIDY Dkk (Para Penggugat) lawan KARSONO (Tergugat)
86 — 19
  • Batang Hari, sekarang Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru KotaJambi.Menimbang, bahwa sementara Tergugat IV mengajukan alasan eksepsi, padapokoknya bahwa sebelum Para Penggugat melakukan perubahan Surat Gugatannya,Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu merubah Surat Kuasa dan bahwa ParaPenggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat IV yang bertentangan denganhukum, Gugatan Para Penggugat daluwarsa, ukuran tanah tidak jelas serta ParaPenggugat tidak faham perbedaan antara Tergugat dengan Turut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 96/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
211 — 185
  • Bahwa sebagaimanatelah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mengenai Telah LewatTenggang Waktu / Daluwarsa bahwa DPRD Kabupaten Malangbersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakanunsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, telah mengetahuiterbitnya objek sengketa setidaktidaknya tanggal 1 Februari 2019.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PT BANK MEGA,Tbk VS PT ELNUSA, Tbk
311 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh sebab itu, hukum pembuktiannya punmasih tunduk pada hukum pembuktian yang diatur di dalam Bukukeempat KUHPerdata tentang pembuktian dan daluwarsa, HIR(aturan hukum acara yang berlaku untuk wilayah Jawa danMadura), RBg (aturan hukum acara yang berlaku di luar Jawa danMadura), serta beroedoman pada Rv (aturan hukum acara perdatauntuk golongan Eropa pada jaman Hindia Belanda) dan RO(aturan mengenai organisasi keHakiman);Salah satu ketentuan hukum acara di Indonesia yang mengaturmengenai hukum pembuktian
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penipuan
Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 218/Pid.B/2016/PN Tsm
Tanggal 9 September 2016 — TEDI SETIADI
90 — 15
  • SOETOPO OEY (berdasarkandalam bilyet giro terdapat tanggal efektif) sampai tanggal daluwarsa. Terdakwatidak pernah membatalkan bilyet girobilyet giro tersebut setelah berakhirnyatenggang waktu pengunjukan. Sehingga pengunjukan bilyet giro yang tidakdidukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebutdikategorikan sebagai penerbitan bilyet giro kosong. Bahkan bilyet giro kosongataupun cek korsong tersebut oleh Sdr.