Capana,(sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas BatamNomor: B3881/A3.1/KL.01.07/10/2020 tanggal 15 Oktober2020 Hal. Permohonan Pembatalan Sertipikat HGB DialokasiLahan PT. Capana yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Batam, (Fotokopi Stempel Basah):Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas BatamHalaman 73. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN. TPI9.

Bahwa BP Batam melalui Surat Nomor: B3881/A3.1/KL.01.07/20/2020,tanggal 15 Oktober 2020, menyampaikan permohonan kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Batam untuk melakukan pembatalan atas terbitnyaSHGB yang diterbitkan melalui program PTSL (vide Bukti P7);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dulu akanmempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkanobjek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor40

IX/2003, tanggal 11 September 2003 (vide Bukti P1), yang dilengkapi dengan Gambar Penetapan Lokasi (vide Buti P11 dan P24) dan juga terdapat bukti pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)yang dibayarkan kepada Otorita Batam (vide Bukti P17b, P17c, P17d, P17e,P17f, P17g, P17h, P18b), hal tersebut menunjukkan keberadaan Penggugatatas penguasaan tanah tersebut lebih dahulu ada sebelum adanya pelaksanaanprogram PTSL Tahun 2018 dan 2019;Menimbang, bahwa BP Batam melalui Surat Nomor: B3881/A3.1/KL.01.07

Bahwa sekitar tahun 2007, Tergugat mengajukan permohonan kePemerintah Desa Kemiri berkaitan dengan Pengalihan Fungsi dan letakAsset Desa (Jalan Menuju tambak dan sebaliknya serta saluran air )untuk keperluan pembangunan Kantor Kodim 0816 Sidoarjo,sebagaimana Surat Permohonan Nomor 08/IKMES/01.07, tanggal : 26Januari 2007;5.

Sesuai SK Nomor : 525 /01.07 / Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya.33) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor275651D / 082 / 110, tanggal 08 Oktober 2013, untuk PembayaranHonor Operasional Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SKNomor : 525 / 01.05 / GernasTP/2013, tanggal 02 Januari 2013, besertalampirannya.34) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor271404D / 082 / 110, tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan HonorPanitia Pengadaan Barang / Jasa Dana Tugas Pembantuan

sehubungan deng ori Banding PenasehatNegerit telah pulaHukum Terdakwa tersebut , Penuntut Um Neta mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 18 Juli 2016 dan an kepada Panitera PengadilanNegeri Batam pada tanggal 18 Juli an Kontra memori banding tersebuttelah pula diberitahukan den eat seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa pada tanggal 20 Juli 206;Menimbang, bahwasebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding dengan nitera Pengadilan Negeri Batam kepada PenunitutUmum dan Te omor :W4.U8/2534/HN.01.07

,Notaris di Jakarta dan telah disahkan sebagai Badan Hukumberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI,Nomor : AHU0011170.AH.01.07, tanggal 27 Juli 2017tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPedagang Sayur dan Buah Pasar Induk OsowilangunSurabaya, yang kemudian memberikan kuasa kepada:1. WARDOQO, S.H.; 2. TOTOK PRASTOWO, S.H.522 22222 22 23. ERICK IBRAHIM WWAYANTO, S.H.;~Putusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 4 sampai 944. MULYADI, S.H.;5.

Bahwa SPM adalah suatu perkumpulan dan atau organisasi yangdidirikan berdasarkan UndangUndang Negara Republik Indonesiasebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian SPM Nomor 01 tertanggal20 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Siti Djubaedah, Sarjana Hukum,Notaris di Jakarta dan mendapat Pengesahan dari Menteri KehafcimanRepublik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25 September2013 Nomor AHU 194.AH.01.07.tahun 2013 (Bukti PI):3.

Sesuai SK Nomor:525/ 01.07/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 275651D/082/110tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional PanitiaPemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor: 525/01.05/GernasTP/2013 tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 271404D/082/110tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia PengadaanBarang/Jasa Dana Tugas Pembantuan.

Fotokopi Surat Permohoan Pengamanan Eksekusi nomorW.22.U11.Blk/797/HT.01.07/XI/2010 tanggal 23 November 2010 dariHal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.

., Nomor: W.14.U33/1230/PA.01.07/XII/2011, tertanggal 22Desember 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.P7;Fotokopi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor:07/Pdt.G/ 2009/PN.Spg. jo Nomor: 272/PDT/2010/PT.SBY jo.Nomor: 3140K/PDT/ 2010, Desa Bancelok, Kec. Jrengik, Kab.Sampang, tertanggal 26 Januari 2012, sesuai dengan aslinya, diberitanda T.P8;9.

AH.01.07, di Jalan, Kamal Raya No. 31, Cengkareng Barat,Cengkareng , JakartaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Lawan1. AANG ROYANI, lakilaki, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Kampung Pasanggrahan Rt 02 Rw 01Desa CiranjangKecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Selanjutnyadisebut TERGUGAT 2.

Diberi tanggal dan paraf KetuaMajelis;Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanLembaga Bantuan Hukum Bhakti Nusa, Nomor AHU0004030.AH.01.07.TAHUN 2019, tanggal 8 April 2019. Bukti fotokopi surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya,yang ternyata sesuai dengan aslinya dan tidak dinazagelen, kemudiandiberi kode (T.11).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Skw12.13.14.15.16.17.Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan WHukumPerkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Nusa, Nomor AHU0004030.AH.01.07.TAHUN 2019, tanggal 8 April 2019.

Jika seseorang merasakan gejala tersebut di ataskemudian besoknya ia merasa sehat padahal sebenarnya ia sudah terpapar covid19:Bahwa untuk wisata air tetap dibuka dengan asumsi pengunjung yang datang itudalam keadaan sehat, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/382/2020 tentang Protokol KesehatanBagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan DanPengendalian Corona Virus Desease 2019, diharuskan adanya form self assessmentsehingga

HK. 01.07/MENKES/382/2020 TentangProtokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam RangkaPencegahan Dan Pengendalian Covid19;Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.860 Hukham/2020;Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10Hukham/2021;Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep.502/BPBD/2020;Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep.5BPBD/2021;Keputusan Bupati Bekasi Nomor 440/Kep.274Dinkes/2020 tanggal 3 Juli 2020;Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2020;Peraturan Bupati Bekasi

Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.10.11.12.13.14.116.Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 (Bukti P1.b);Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Kesatuan Niaga CellulerIndonesia (KNCI), Nomor 42 Tanggal 29 Maret 2017 (Bukti P2.a):Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM NomorAHU0006105.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Kesatuan Niaga Cellu/er

,K.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI denganKeputusan Nomor AHU0006105.AH.01.07.Tahun 2017 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Pemohon Perkumpulan KesatuanNiaga Celluler Indonesia, tanggal 7 April 2017, dan beranggotakanHalaman 98 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.pedagang selluler yang memperdagangkan produk selluler.

Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatran RI NomorEX.01.07/Menkes/236/2019 tentang pengankatan tenagakesehatan dalam penugasan khusus tenaga kesehatan dalammendukun program Nuantara Sehat Individual periode Il,bermaterai cukup dan telah telah dinazegle namun tidak dicocokkandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;3.

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

Negeri Batam Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN.BTM;Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwatertanggal 5 Agustus 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatam pada tanggal 28 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru,Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberikan kesempatan yang cukupuntuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing pada tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : W4.U8/ /HN.01.07

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

(Postingan Foto terlampir dalam berkas perkara )Pengancaman dari media sosial Whatsapp dari pengguna nomor 08527142 3782 pada tanggal 08 September 2017 sekira jam 01.07 wibberbunyi Dasar kalian kumpulan keluarga tak sadar diri dan tak punyaharga diri. Masalan Honda lapor polisi.

Pengancaman dari media sosial Whatsapp dari pengguna nomor 08527142 3782 pada tanggal 08 September 2017 sekira jam 01.07 wib berbunyiDasar kalian kumpulan keluarga tak sadar diri dan tak punya harga diri.Masalah Honda lapor polisi. Masalah rumah lapor polisi. Kenapa tak melaporke polisi mamak kau di bilang LONTE PELACUR IBLilissss SETAN HANTUBINATANG ANJING BABiilillill.

T.3;e Foto copy Keputuisan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU213.AH.01.07 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan HukumPerkumpulan, diberi tanda bukti...T.4;e Foto CopySurat Pengurus APPELIN Nomor : 07/X/S/APPELIN/2013 tanggal 22Oktober 2014 tentang Pemberian Nomor Registrasi Keanggotaan PT PLN (Persero),diberi tanda bukti...T.5;e Foto Copy Akta Pendirian Asosiasi Penyedian Listrik Nasional Nomor : 22 tanggal 20September 2013, diberi tanda bukti...T.6;e Foto Copy Surat PT